Ditemukan 7239 data
246 — 212
Jend H.Hasan Basry Komplek Unlam Kayu TangiBanjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juli 2018 dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13September 2018 dibawah Nomor 20/PID/2018/PN BJM dan Nomor21/PID/2018/PN BJM;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor975/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya sebagaiberikut:1.
393 — 167
UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014tentang Tata Tertiob; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang KodeEtik Anggota DPR RI; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor21
155 — 75
NOLDY ARTHURROMPAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanmemperkerjakan anak buah kapal di kapal tanpa di Sijil dan tanpa memilikikemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undangundang Nomor21 Tahun 1992 tentang pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.
88 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai denganPasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangmengatakan bahwa "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerimaatau. menguasai barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakanpenatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Seharusnya berdasarkan Pasal 184 ayat(1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah yangbertanggungjawab adalah lbus Kasri selaku Kepala Dinas dan PenggunaHal. 408 dari 610 hal. Put.
126 — 42
NOLDY ARTHURROMPAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanmemperkerjakan anak buah kapal di kapal tanpa di Sijil dan tanpa memilikikemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undangundang Nomor21 Tahun 1992 tentang pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.
341 — 140
Bank DKI, LandasanHukumnya adalah UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dandihadapan Ny.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
224 — 169
Khotai Makmur Insan AbadiMahakam Coal Mining Nomor: 0O76/KMISTRG/III/2017 perihalPermohonan Pemindahan Jalan tanggal 13 Maret 2017. 208.1 (Satu) bundel copy surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor21 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/AtauKegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian Show Room DanBengkel Oleh PT. Astra International Tbk. Di JI.
434 — 1205
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, buktisurat, barang bukti, keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang saat inidihadapkan sebagai terdakwa di persidangan adalah Hery Susanto Gun DirekturUtama PT Sawit Golden Prima, sebuah perusahaan yang didirikan dan berdomisilidi Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor21
74 — 36
puluh tiga juta empat ratus enampuluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih atau sisasebesar Rp. 4.950.000, (empat juta sembilan ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian penggunaan diserahkan kepada CV.Bintang Timur Jaya sebesar Rp. 1.072.500, (satu juta tujuhpuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepada terdakwa sebesarRp. 3.877.500, (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribulima ratus rupiah).Kontrak Snack harian peserta diklat prajabatan CPNS Golonganll = angkatan dan =I tahun 2015 #Nomor21
Bintang Timur Jaya sebesar Rp. 1.072.500, (satujuta tujunh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepadaterdakwa sebesar Rp. 3.877.500, (tiga juta delapan ratustujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).15.Kontrak Snack harian peserta diklat prajabatan CPNSGolongan Il angkatan dan Il tahun 2015 Nomor21/PPTK.IIL1//VBandiklat tanggal 19Jan15 Oleh CV.
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
95 — 283
Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011.5.
231 — 115
bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahaKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanHalaman 52 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
2719 — 5659
Duta Graha Indah Nomor21 tanggal 18September 2007 beserta 1 (satu) lembar foto copy dokumenKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor W710505 ~ HT.01.04TH.2007 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatastanggal 21 September 2007;1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta: Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
118 — 25
Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat di Dinas Perkim KotaSungai Penuh tahun 2018 2019 adalah pemeriksaan regular.Bahwa dalam mengelola / menggunakan anggaran pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuhtahun 2018 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 tahun 2011.Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaananggaran
305 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris & PPAT,bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hibrida Raya Pd 14 Nomor21, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawankawan,Para Advokat pada Kantor Advokat & Kosultan HukumHotman Paris & Partners, beralamat di Jalan GedungSummitmas , Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei2015;Pemohon Kasasi VI juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahuluTergugat Xl/Pembanding V;Vil.
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
161 — 52
Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat di Dinas Perkim KotaSungai Penuh tahun 2018 2019 adalah pemeriksaan regular.Bahwa dalam mengelola / menggunakan anggaran pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuhtahun 2018 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 tahun 2011.Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap penggunaananggaran
95 — 129
drafNPHD tersebut saksi mengatakan Siap Pak,nanti coba saksi pelajari dulu, untuk melihatapakah ada ketentuan atau produk hukumyang mengatur siapakah yang berwenanguntuk menandatangani NPHD tersebut Keesokan harinya setelah saksi mencaridokumen dibagian hukum dan bahkanmelihat di Buku Register Keputusan BupatiTahun Anggaran 2011, saksi tidak adamenemukan SK tentang pendelegasianwewenang tanda tangan dari Bupati kepadaKepala BPKD, akan tetapi ada produk hukumyaitu berupa Keputusan Bupati Natuna nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
182 — 103
keluarga;Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) olehPenyidik Polres Sorong KotaBahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.dsekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankantugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
203 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 PK/PID.SUS/201616) Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XIl/ 2007tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan AktaAdendum Perjanjian Jual Beii Depo C Cakung;17) Surat Penawaran Notaris Kartono nomor247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentangBiaya Pengurusan Sertifikat Depo C Asli Surat PenawaranNotaris Yuttie Botoh.SH sesuai Surat Penawaran Nomor21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang BiayaPengurusan Sertifikat Depo C;18) Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi,SH,M.Kn
93 — 20
memperhatikan asaskeadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakatPasal 60 ayat (1)Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
836 — 435
Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Halaman 7 dari 409 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN.Dpk Menyatakan tanah Objek Sengketa adalah sah sebagai hak milikPenggugat, dengan perintah kepada Penggugat untuk membayarkekurangan pembayaran kepada para pihak yang lainnya sebagaimanadisebutkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli nomor 20, Akta Kuasa nomor21, Akta Pengikatan Jual Beli nomor 22 dan Akta Kuasa nomor 23, NotarisJL. Waworuntu, tanggal 17 April 1997.