Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — H. ISA ANSORI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • haritersebut, berarti benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut, danbahkan sampai gugatan Penggugat telan Penggugat ajukan ke PengadilanTata Usaha Negara sekarang ini, Tergugat belum juga memberikan jawabanatas surat Penggugat tersebut;Dengan demikian berarti Tergugat benar telah menerbitkan obyeksengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat UkurNo.17/HB/2003, tanggal 24042003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor;10.Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs. BUPATI TANAH LAUT, DK
83 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai Surat Nomor : 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal : Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. KAHAR, DKK VS FAISAL ABADI;
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 256K/TUN/2015posita yang menjadi dasar diajukannya petitum oleh Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi, karena Termohon kasasi mendalilkan dalamgugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasassi No.22084/Kel.Bantabantaeng, tanggal 27 Desember 2013 Surat Ukur No.02404/tanggal 11 Desember 2013, menurut Penggugat/Terbandingsekarang Termohon kasasi jelasjelas bertumpang tindin dengan SertifikahHak Milik No. 20268/Kel.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 550/PDT/2016/ PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2016 — ERNIS YULIA OFRA SANTY,SE >< SINGAPORE SCHOOL,DKK
95 — 32
  • No. 550/PDT/2016/PT.DKI14.sebaya TERGUGAT Ill bercanda dan mulai meninmpa TERGUGAT Ill,dimana termasuk yang menimpa/menindih TERGUGAT III adalah anak dariPENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT Ill di timpa/di tindin oleh anakPENGGUGAT beserta temanteman lainnya, secara reflek TERGUGAT IIImemberontak untuk membebaskan diri karena merasa sakit akibat di timpadan ditindih oleh rekanrekannya, Fakta ini menunjukan peristiwa tersebutterjadi bukan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan olehTERGUGAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — ANG TJONG MENG vs YUSRI DARWIS, dk
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 6/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : H.BAHDAR JOHAN Bin AWANG Diwakili Oleh : sedam, S.H.M.H
Terbanding/Tergugat I : PT. ADARO INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Drs. M.HARLIE,
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DESA MABURAI
92 — 37
  • Setelah selesai pengukuran objek tanah Aquokepemilikan dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II, maka pada saat itudiberikan waktu diskusi oleh majelis Hakim anggota dan Penggugatmenanyakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III di lahanobjek Kepemilikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II yaituhasilnya Objek/tanah aquo milik Penggugat tidak Termasuk dalam TanahTergugat Il artinya tidak ada tumpang tindin dimana berbeda objek inidisampikan iangsung oleh tim pengukuran Tergugat III
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 486/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 2 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. Sigmaeltra Propertindo Diwakili Oleh : Sri Rahayu
Terbanding/Penggugat : TJIPTO SETIADIHARDJA
Terbanding/Turut Tergugat IV : YUYUN YULIANINGSIH
Terbanding/Turut Tergugat II : Mamah Maspiah
Terbanding/Turut Tergugat V : UJANG BAESUNI
Terbanding/Turut Tergugat III : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : H. Iad Jainudin
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
52 — 25
  • Oleh karena itu jelas tidak ada tumpang tindin sebagaimanadisebutkan dalam surat tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatanganioleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan KabupatenBogor Propinsi Jawa Barat (WING INDARTO, SE) a.n. Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor, sebagaimana yang didalilkan dalamPutusan.No.486/Pdt//2018/PT.Bdg.
    THIO HAN HIEN), yangmenurut PENGGUGAT berada tumpang tindin di atas tanahTERGUGAT seluas 13.764 m? (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluhempat meter persegi) sesuai dengan SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN Nomor : 14/Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat UkurNomor : 15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 m? (tigaPutusan.No.486/Pdt//2018/PT.Bdg. Hal 28 dari 58 halbelas ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.SIGMAELTRA PROPERTINDO i.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — HARTONO THOMAS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SALLY SINGGIH;
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Ag/2015
Tanggal 28 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
99 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. SARINAH; 2. M. FAZLUR RAHMAN; 3. NUR FITRI UMAMI; 4. INDAH PERMATA SARI; Melawan ARDIONO
104 — 11
  • Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-07-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 778/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 18 Juli 2011 — An LINDA TIAR SANNY PURBA Als. LINDA
110 — 7
  • atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — TOMAS PURBA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHA KOTA MEDAN., II. IKRAMA ANWAR, S.Sos.,MH;
62 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — 1. HARRY MUCHARAM SADIKIN., 2. DENNT MUCHAMAD SADIKIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASAR., II. LETJEN (PURN) SOLIHIN, GP;
53 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3531 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — LIE KIE TJWAN, DJIEN NJOO VS Reza Hamim, DKK
142 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 06-10-2011 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 15-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 542/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 April 2012 — M. HUSIN M E L A W A N KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI cq. KETUA TIM PENGADAAN TANAH JAKARTA OUTER RING ROAD W2 UTARA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA cq. SEKRETARIS DKI JAKARTA SELAKU KETUA P2T DKI JAKARTA cq. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN selaku KETUA P2T JORR JALAN TOL SEKSI W2 UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. KEPALA SEKSI HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA,
150 — 71
  • Putusan MARI tanggal 17 April 1979 Reg No.1149K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa makagugatan tidak dapat diterima.Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem karenaPENGGUGAT sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan atas objekperkara yang sama dalam perkara 194/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang telahdiputus pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanJakarta Selatan yang amar putusannya adalah menolak gugatanPENGGUGAT.Selanjutnya agar tidak terjadinya tumpang tindin
    PN.Jkt.Selmengenai batasbatas tanah tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur olehkarenanya eksepsi Tergugat II tersebut diatas harus ditolak ; Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem karenaPENGGUGAT sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan atas objekperkara yang sama dalam perkara 194/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang telahdiputus pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanJakarta Selatan yang amar putusannya adalah menolak gugatanPENGGUGAT.Selanjutnya agar tidak terjadinya tumpang tindin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 19/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
1.PT GANDAERAH HENDANA dalam hal ini diwakili oleh HENDRY T
2.PT. Gandaerah Hendana
Tergugat:
KEPALA DESA SEKO LUBUK TIGO
239 — 473
  • Seharusnya Tergugat teliti dalammenerbitkan suatu alas hak yang diterbitkan tersebut, apakahterdapat tumpang tindin dengan alas hak yang lain, namun halitu diabaikan oleh Tergugat. Adapun tindakan tergugat yang telahmengeluarkan objek perkara a quo di atas lokasi yang samadengan Hak Guna Usaha Penggugat, telah merugikanPenggugat serta bertentangan dengan ketentuan dalam pasalincasu.
    hukum tetap menyangkuttentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi Objek Sengketa atausetidaknya Penggugat sampai dengan gugatan a quo diajukan belum dapatmembuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satusatunya pemegang hak sahbidang tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa a quo;Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan fakta dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasiObjek Sengketa tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Oktober 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DKK VS Hj. SITTI RAHMANIAR,
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Rlyang mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannyasehingga salah dalam menerapkan hukum karena perkara inimerupakan sengketa kepemilikan dimana Penggugat dan II harusmembuktikan terlebih dahulu hak dan letak tanah miliknya yangtumpang tindin dengan sertifikat obyek sengketa, khususnyaPenggugat II yang alas haknya hanya merupakan Akta Jual Beli.Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 PK/Pdt/2012
Tanggal 22 Mei 2013 — Ir. RM. PUNTO WIBISONO VS PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk (semula bernama PT. BINTARO RAYA)
144 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 591 PK/Pdt/2012Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 1991 tumpang tindin (overlapping) dengan SertifikatHGB Nomor 18/Pondok Aren yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli1985, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Arenadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehinggadengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya jugaadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 6
  • bahwa karena pokok gugatan adalah mengenaipengosongan tanah dan bangunan yang dikuasi oleh para Tergugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan mengenai kewarisan, sehinggadengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan kewarisansehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum danpatut untuk ditolak; Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tumpang tindih;Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan eksepsi para Tergugat yaitupetitum gugatan tidak jelas dan tumpang tindin