Ditemukan 1873 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-07-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 48/PDT/2017/PT BTN Tanggal 4 Juli 2017 — TEDDY. L A W A N 1. PT. Modernland Realty, Tbk. 2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang.
122 — 50
122 — 50
Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi
Register : 26-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
309 — 184
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
309 — 184
jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin
Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/TUN/2017 Tanggal 7 Maret 2017 — MARA ONGKU NASUTION VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT., II. HASANUDDIN;
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukanpemanggilan sampai dengan gugatan diajukan;Bahwa Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan,Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu:(1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah;(2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindin
penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;(3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan PeraturanPerundangundangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggaluntuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan;Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat(1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3Halaman 15 dari 54 halaman.
Register : 23-03-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2017/PTUN.BJM Tanggal 9 Agustus 2017 — Ny. FARIDAH DKK
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
H.M ARBAIN DKK
148 — 105
148 — 105
Basunimelepaskan haknya diatas tanah yang tumpang tindin dengan Hairiah.Dilepaskan dengan surat pernyataan bukti P.11;Saya pernah diminta oleh pak H. Basuni untuk mediasi dan saya mediasiakan tetapi masalah angkaangka saya tidak ikut campur tangan, akantetapi mediasi tidak deal yang intinya keinginan pak H. Basuni walaupundulu tanah sudah dihibahkan akan tetapi mengharapkan semacam tali asih;Bahwa pada saat pak H.
Basuni bin Abas menandatanganisurat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 27 Mei 1998 tersebut,permasalahan tumpang tindin lahan sudah selesai serta muncul kembalisetelah pernyataan tersebut dicabut;Menimbang, bahwa dari bukti Tlntv4 dan Tlkntv9, terdapat faktayang menyebutkan bahwa Tergugat mengakui bahwa H.
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2020/PTUN.BL Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
308 — 160
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
308 — 160
Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dan tidak menggambarkan secara tegas nama jalandan berapa luas tanah yang over load/tumpang tindin yangdimaksud olehnya (Penggugat), maka gugatan Penggugat menjaditidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah sepatutnya jikaYang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Halaman 44 Putusan Nomor : 26/G/2020/PTUNBLDALAM POKOK PERKARA :1.
Selain itu, bidangtanah objek sengketa in litis secara fisik telah telah dipagarbeton oleh pihak Penggugat, yang untuk selengkapnya hasilPemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara in litis;Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum a quo,Penggugat berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 1.218 (seribu duaratus delapan belas meter persegi) M2 yang tumpang tindin dengan objeksengketa SHM Nomor: 13680/ Labuhan Ratu seluas 1.671 (Seribu enamratus
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — NEGARA RI., PRESIDEN RI., cq., GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR cq., PEMEIRINTAH KABUPATEN LUMAJANG cq., BUPATI LUMAJANG cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG cq., KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI I SUKODONO LUMAJANG VS IBU Hj. SA'IDAH ABDULLAH FATAH, dkk.
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdullah Fatah ataukah sebagaiPemerintah Desa Karangsari, dengan pertimbangan Majelis Hakimtersebut maka Majelis telan salah dan menafikkan pertimbangannyasendiri bahwasannya adanya kepentingan pihak Pemerintah DesaKarangsari yang terkait dalam perkara, bukan malahan membenarkandalil gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kapasitasnyaselaku Penggugat dengan membuat gugatan sebagai suatu borongankepentingan agar tidak tumpang tindin putusannya yang alasanefisiensi tidak jelas tujuannya sehingga kabur
Putus : 17-09-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN POSO Nomor 157/PID.B/2013/PN.PSO Tanggal 17 September 2013 —
22 — 3
22 — 3
Kabupaten Poso, tepatnya di Jalan Tengah PasarSentral Poso;Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, pada hariSenin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 07.10 Wita, di KelurahanKayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, saksi sementaramembuka tempat jualan saksi, saksi mendengar suara motor terdakwa danmemarkir di depan jualan saksi, setelah itu saksi menyusun jualan saksiyang berada didalam toko saksi, tidak lama kemudian tibatiba saksimelihat terdakwa terjatunh dengan posisi di tindin
Putus : 06-07-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 75/Pdt/2015/PT.KPG Tanggal 6 Juli 2015 — - HENDRIK CHANDRA vs - HUTAMA CHANDRA
105 — 63
105 — 63
No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.
Register : 04-07-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2017/PT.TUN.SBY Tanggal 12 September 2017 — PT. BUKIT PERAK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. PT. PLN (Persero)
86 — 18
86 — 18
halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin
Putus : 18-07-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 778/Pid.B/2010/PN.TTD Tanggal 18 Juli 2011 — An LINDA TIAR SANNY PURBA Als. LINDA
108 — 7
108 — 7
atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
Register : 27-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2017 Tanggal 6 Maret 2017 — 1. HARRY MUCHARAM SADIKIN., 2. DENNT MUCHAMAD SADIKIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASAR., II. LETJEN (PURN) SOLIHIN, GP;
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — HARTONO THOMAS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SALLY SINGGIH;
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2016 Tanggal 21 April 2016 — TOMAS PURBA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHA KOTA MEDAN., II. IKRAMA ANWAR, S.Sos.,MH;
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Ag/2015 Tanggal 28 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3531 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — LIE KIE TJWAN, DJIEN NJOO VS Reza Hamim, DKK
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
Register : 11-02-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. SARINAH; 2. M. FAZLUR RAHMAN; 3. NUR FITRI UMAMI; 4. INDAH PERMATA SARI; Melawan ARDIONO
101 — 11
101 — 11
Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
Putus : 20-09-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 9/Pdt.G/2009/PN.Psr Tanggal 20 September 2010 — H. MOCHAMMAD EDDY Alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO
lawan
SRI LESTI SUSANI TEGUH
41 — 14
41 — 14
Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan perkara no. 10 /Pdt.G/2010/PN. PSR;noneeene Menimbang, terhadap eksepsi/ keberatan terrsebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: wonoee Menimbang bahwa untuk eksepsi / keberatan pada point 1 tersebutTergugat menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara jelas siapa yangmenjadi PENGGUGAT apakah pribadi H. MOCHAMMAD EDDY alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO dengan pekerjaan Direktur Utama PT.PUCANG INDAH LESTARI atau badan hukum PT.
Register : 27-02-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kag Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 29
77 — 29
Bahwa pada waktu tanah tersebut Penggugat beli dari Abdullah Halimpada tahun 2000 sudah ada tanda batasbatas yang dibuat secara Jelas olehpemilik tanah Asal Pak Abdullah Halim dan selain itu. masingmasingpembeli mendapatkan Peta Bidang Tanah tersebut, sehinga tidak mungkinterjadi tumpang tindin pada sertifikat hak milik karena sudah sangat jelasukuran masingmasing petak/persil tanah tersebut dan sesuai dengan Petayang ada pada Penggugat.
Register : 22-09-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — HENDRAWAN SUBIANA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. M. ROLANDI C. BRATA;
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatas tanahyang tumpang tindin bukan merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara akan tetapi merupakan wewenang absolut dariPengadilan Negeri;Berdasarkan perihal tersebut di atas, maka Penggugat telah salah memilihyurisdiksi dalam mengajukan gugatan, seharusnya gugatan Penggugatdiajukan kepada Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara.