secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah baju kaos tanpa krah/oblong warna putih yang berisi percikan darah didepannya berisi tulisan Koalisi

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos tanpa krah/oblong warna putih yang berisipercikan darah didepannya berisi tulisan Koalisi Rakyat Bali dan berisigambar pasangan CBSSuweta; 1 (satu) buah baju putih berkerah yang berisi percikan darah yangdibelakangnya berisi tulisan Quick Silver.Dikembalikan kepada saksi GUSTI NGURAH PUTU EDI MULIARTA.4.

Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf terhadap saksi Gusti NgurahPutu Edi Muliarta dan saksi Gusti Ngurah Putu Edi Muliartamemaafkannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang buktiuntuk diperiksa dipersidangan berupa : 1 (satu) buah baju kaos tanpa krah/oblong warna putin yang berisipercikan darah didepannya berisi tulisan Koalisi Rakyat Bali dan berisigambar pasangan CBSSuweta. 1 (satu) buah baju putih berkerah yang berisi percikan darah yangdibelakangnya berisi tulisan Quick

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos tanpa krah/oblong warna putih yang berisipercikan darah didepannya berisi tulisan Koalisi Rakyat Bali danberisi gambar pasangan CBSSuweta; 1 (satu) buah baju putih berkerah yang berisi percikan darah yangdibelakangnya berisi tulisan Quick Silver.Dikembalikan kepada saksi GUSTI NGURAH PUTU EDI MULIARTA.6.

ANDI ASTRIYAAMIATI AL, SHKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum /Pembela Umum dari Koalisi Advokat, Beralamatdi Jayapura, Kantor Firma Hukum Ahimsa Jl.Raya Sentani Padang Bulan Jayapura.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5April 2017 (terlampir) ; MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI PAPUA, Berkedudukan diJalan Soa Siu, Distrik Jayapura Utara, KotaJayapura, Papua Dalam hal ini memberi kuasakepada RUSLAN, SE, MT, Kabag Hukum,Teknis dan Hukmas Sekretariat

Nor, M.Pd periode tahun 20102015 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor :dan TII 01/FR/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat Tingkat KabupatenIntv.230 Bima Nomor : 02/FR/II/2010, tanggal 17 Maret 2010, (copy sesuaiasli) ; 63 Mukti TH Berita Acara Rapat Pimpinan Partai Koalisi Fersy Rakyat, Pasangan Calon Bupati/Wakil BupatiIntv.131 Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dengan Drs. H.

NOR, M.Pd. periode tahun 2010 2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT TingkatKabupaten Bima No.

NOR, M.Pd. periode tahun 20102015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT TingkatKabupaten Bima No. 01/FR/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 berubah menjadi SuratKeputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST.Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M.

NOR, M.Pd. periode tahun 2010 2015 tentangPembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT Tingkat Kabupaten Bima No.02/FR/TII/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang menyebutkan bahwa SUAEB HUSEN(Terdakwa) / Partai Pelopor (bidang Keamanan) tidak tercatat lagi sebagai salah satuanggota dalam Struktur Organisasi Team Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat; (vide buktiMenimbang.....Menimbang, bahwa dari bukti bukti sebagaimana telah disebutkan di atas makaPengadilan memperoleh faktafakta hukum bahwa eksistensi

NOR, M.Pd. periode tahun 2010 2015102tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi FERSY RAKYAT Tingkat Kabupaten BimaNomor : 02/FR/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang menyebutkan bahwa SUAEB HUSEN(Terdakwa) / Partai Pelopor (bidang Keamanan) tidak tercatat lagi sebagai salah satu anggota dalamStruktur Organisasi Team Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat; Hal ini tentu membawa konsekuensiyuridis adanya perubahan pada Surat Keputusan di atas terkait dengan Putusan Pengadilan NegeriRaba Bima Nomor : 300

Ismail Nawawi untuk dipertemukan dengan Asisten IlPemkot Surabaya Mukhas Udin di Rumah Makan Nur Pasific JalanAdityawarman Surabaya pada tanggal 24 Desember 2005;Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Kadisnaker maupun Asisten Ilmeminta agar Terdakwa melakukan pengamanan Kota Surabaya darigejolak buruh yang menuntut kenaikan UMk;Permintaan Asisten ll dan Kadisnaker tersebut dapat dimaklumimengingat gejolak buruh menuntut UMK dilakukan oleh Koalisi Buruhdan Rakyat Jawa Timur Menggugat (sekarang berubah

Pada Tanggal 12 Januari2006 (Bukti Terlampir);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 Saiful Busroni (saksi) selakuKoordinator Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur menggugatdiundang Sekdaprop untuk datang kerumah dinas Gubernur JawaTimur untuk membahas usulan kenaikan UMK oleh koalisi Buruh danRakyat Jawa Timur Menggugat ( Bukti terlampir);Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2006 Saiful Busroni (saksi) selakuKoordinator Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur menggugatdiundang Sekdaprop untuk audiensi dengan Pempro

Adityawarman Surabaya, karenaadanya kekhawatiran aksi buruh Tanggal 19 Desember 2005 diKantor Gurbernur Jawa Timur merembet ke Pemkot Surabayamaka Terdakwa yang merupakan anggota Koalisi Buruh danRakyat Jawa Timur Menggugat diminta untuk meredam aksi agartidak meluas ke Pemkot Surabaya;Bahwa dengan adanya pertemuan di RM Nur Pasific pada Tanggal24 Desember 2005 tersebut, jelaslah bahwa maksud Pemkotmemberikan dana adalah untuk Terdakwa Gunawan Basti;Apabila dana tersebut diperuntukkan kepada komisi

hukum tetap yangmenyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaandokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibacakan setelah KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menetapkan calon tetap AnggotaDPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, putusan tersebut tidakmempengaruhi daftar calon tetap;7 Bahwa masukan dan tanggapan masyarakat yang diajukan oleh TermohonKasasi/Tergugat sebagai bukti tambahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, berupa Surat Tanggapan Ormas Koalisi

DPC PartaiDemokrat Kabupaten Maros, disampaikan bahwa berdasarkan pencatatan BadanKesbangpol Kabupaten Maros, Ormas/ LSM Koalisi Anti Korupsi tidak tercatatatau tidak terdaftar sebagai Ormas/LSM di Badan Kesbangpol Kabupaten Maros(P28);Berdasarkan urain tersebut, maka Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya,terhadap bukti surat tambahan dari Termohon Kasasi a quo KPU KabupatenMaros, sangat keliru oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat digunakansebagai surat bukti masukan dan tanggapan masyarakat

diumumkan;Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Maros (P.2),diumumkan pada tanggal 13 Juni 2013 oleh KPU Kabupaten Maros, maka sesuaidengan Ketentuan Pasal 62 ayat (5) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012,tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka batas waktu masukan dantanggapan masyarakat terhitung sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal23 Juni 2013 (paling lama sepuluh hari sejak DCS diumumkan);3 Bahwa terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yangmengatasnamakan Koalisi

DPC Partai Demokrat Kabupaten Maros, disampaikanbahwa berdasarkan pencatatan Badan Kesbangpol Kabupaten Maros, Ormas/LSM Koalisi Anti Korupsi tidak tercatat atau tidak terdaftar sebagai Ormas/LSMdi Badan Kesbangpol Kabupaten Maros (Bukti P28);4Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dalam pertimbangan hukumnya (hal. 28 hal. Put.

Kemudian pada bulan Mei 01, terdakwa jugameminta uang sebesar Rp. 0.000, untuk pembuatan peta blok dariwarga Dusun WaisSala ; 2220222 Bahwa kenyataannya terdakwa bukan anggota KOMNAS HAM danbukan anggota Koalisi Pengungsi Maluku ( KPM). Terdakwa telahmeminta uang dari warga Dusun Jakarta Baru, Dusun Wael dan DusunWaisala padahal dalam pendataan pengungsi dilarang memungut biayadari masyarakat/ pengungsi dan uang tersebut digunakan untukkeperluan pribadi terdakwa.

Dimana menurutPATIWAILAPIA selaku Ketua Koalisi Pengungsi, terdakwa pernahmenghubungi dan mendatanginya guna menyodorkan data pengungsidari Kabupaten Seram Bagian Barat agar melalui Koalisi PengungsiMaluku (KPM), data tersebut yang sebelumnya diinput oleh terdakwa diDusun Jakarta Baru dan Dusun Wailissa dapat disertakan bersamadengan data lainnya dalam pengusulan ke Pemerintah Propinsi Maluku ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, majelismenyimpulkan bahwa ternyata terdakwa setelah melakukan

pendataanmasyarakat di Dusun Jakarta Baru dan Dusun Wailissa Desa Loki, telahmenindaklanjutinya dengan cara memasukan daftar rekapan namanama kedua dusun tersebut baik melalui Ketua Koalisi PengungsiMaluku PATTIWAILAPIA maupun memasukan sendiri ke Kantor KOMNASHAM guna mendapatkan bantuan dana bagi pengungsi di kedua dusuntersebut.

I TANAH INI SEDANGDALAM PENGAWASAN KOALISI LSM MAKAR (Maha Karya) INDONESIAKARENA DITENGGARAI TERJADI PRAKTEK PEMALSUAN DATA DANADMINISTRASI KEPEMILIKAN.Hal. 2 dari hal. 9 Put.No. 432/PID/2019/PT.Mks Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa bersama Mansyur Dg Sesemembangun rumah gubuk dilokasi tersebut sehingga saksi korbanmelayangkan surat somasi sebanyak 3 kali pada terdakwa untuk segerakeluar dari lokasi tersebut dengan surat somasi pertama pada tanggal 22Juni 2017, kedua pada tanggal 25 Juni 2017 dan

lalu melakukan pengrusakan dengan cara menebangpohon bambu serumpun sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) pohon, 4(empat) pondasi pagar pembatas tanah masingmasing panjang 1 (satu)meter tinggi 80 cm, kawat duri sebanyak 7 (tujuh) gulung, tiang pagarpagarkayu sebanyak 1 (Satu) kubik dan 1 (Satu) papan bicara selanjutnya terdakwamemagar lokasi milik saksi koroban dengan menggunakan bambu yangditebang dan memasang dua spanduk bicara (baleho) yang bertuliskanLOKASI TANAH INI SEDANG DALAM PENGAWASAN KOALISI

mengajukanupaya Hukum Kasasi Pada Mahkamah Agung RI dengan putusan No.2883K/PDT/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dengan isi putusan menolakpermohonan kasasi Soe Dg Lalang, kemudian pada Bulan April 2017 masukkedalam lokasi milik saksi korban dan menanam pohon pisang sebanyakkurang lebih 40 batang, selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdakwa bersamaMansyur Dg Sese dan Safriadi tanpa izin dari saksi korban memasang duabuah spanduk bicara (baleho) yang bertuliskan LOKASI TANAH INI SEDANGDALAM PENGAWASAN KOALISI

lalu melakukan pengrusakan dengan cara menebangpohon bambu serumpun sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) pohon, 4(empat) pondasi pagar pembatas tanah masingmasing panjang 1 (Satu)meter tinggi 80 cm, kawat duri sebanyak 7 (tujuh) gulung, tiang pagarpagarkayu sebanyak 1 (Satu) kubik dan 1 (Satu) papan bicara selanjutnya terdakwamemagar lokasi milik saksi koroban dengan menggunakan bambu yangditebang dan memasang dua spanduk bicara (baleho) yang bertuliskanLOKASI TANAH INI SEDANG DALAM PENGAWASAN KOALISI

Bahwa Judex Facti Telah Melanggar Hukum Acara Perdata DalamPembuktian Dengan Cara Mengaburkan Bukti P5.Pada halaman 5 nomor 7 putusan Nomor : 52/Pdt/2008/PT.BDG menyebutkan, "Fotocopy Berita Acara Rapat Koalisi (PBB, PDK, PKPB, PNIMARHAENIS, PPD, PBSD, PATRIOT PANCASILA, PARTAI MERDEKAdengan Calon Gubernur Sadr. Ir.H. ISKANDAR HOESIN,MH tertanggal 6 Mei2006 (vide bukti P5)."

Bahwa dari buktibukti yang ada, rapat koalisi sebenarnya terjadi padatanggal 7 Juli 2006 (mohon dilihat Bukti P5 dan putusan Pengadilan NegeriBekasi Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.Bks halaman 26 No.7), dengan agendamembatalkan Sdr. Thantawi Ishak sebagai calon wakil gubernurberpasangan dengan Ir. Iskandar Hoesin, MH (Termohon).Hal.19 dari 29 hal, Put.

rapat koalisi tertanggal 5 Mei 2006 (menurut versijudex facti) menjadi nyambung secara yuridis, sehingga tuntutan kerugianyang telah diderita oleh Termohon menjadi seolaholah masuk akal secarayuridis.Dengan telah mengaburkan Bukti P5 berarti judex facti telah melanggarhukum acara dan telah melanggar asas Audi et Alteram Partem karenasama sekali tidak mempertimbangkan bukti P15 a dan P15 b serta alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon..

No.2454 K/Pdt/2008Hal itu terbukti dari buktibukti sebagai berikut, terutama dilihat dari segiwaktunya :Bukti P5, yaitu Berita Acara Rapat Partai Koalisi (PBB, PDK, PKPB, PNIMarhaenis, PPD, PBSD, Partai Patriot Pancasila, Partai Merdeka)dengan Calon Gubernur Ir.

Hoesin,JMH dan Calon Wakil GubernurThantaw Ishak, membuktikan bahwa rapat koalisi partai menarikdukungannya terhadap pasangan Cawagub dari Termohon yaitu Sdr.Thantawi Ishak pada tanggal 6 Juli 2006.Bukti P6, yaitu hasil audit Kantor Akuntan Publik drs. Sinuraya & Rekancabang Pekanbaru mengenai Rekapitulasi Neraca Biaya KampanyePeriode 1 Mei 2006 sampai dengan 19 Desember 2006, membuktikanbahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik drs.

ini, melakukanperbuatan, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukummenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalankepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidaklangsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidaksah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu Yangdilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa BANNI KUJIROselaku Ketua Tim Koalisi

Mamberamo Rayatahun 2020 adalah terdakwa selaku Ketua Tim Koalisi.

;Bahwa benar maksud dari pertemuan tersebut adalah penyerahan uangsebesar Rp. 550.000.000 dari saksi KRISTIAN WANIMBO kepadaterdakwa (Ketua Koalisi Paslon nomor urut 3) dan kemudian uangHalaman 16 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Japtersebut diserahkan kepada saksi MAKS KRAKUKOsebagai TimRelawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 di Distrik Roufaer.

;Bahwa benar Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer memiliki SuratKeputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai TimPemenangan/Kampanye' tetapi belum diserahkan kepada TimPemenangan/Kampanye termasuk saksi MAKS KRAKUKOsendiri selakukoordinator Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer.;Bahwa benar Ada penyerahan uang dari saksi MAKS KRAKUKOkepadasaksi MAKS KRAKUKOselaku koordinator TimPemenangan/Kampanye Distrik Roufaer, yang nantinya digunakan untukkebutuhan Tim Pemenangan/Kampanye.

;Bahwa benar Tim Kerja Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK)yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Kerja.;Bahwa benar Ada penyerahan uang kepada saksi MAKS KRAKUKOsebagai Koordinator Distrik Roufaer Tim Kerja Distrik Roufaer, dansaksi yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAKS KRAKUKOyang nantinya digunakan untuk kebutuhan Tim Kerja.

Bahwa Penggugat adalah bakal calon bupati dan bakal calon wakilbupati yang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai KeadilanPersatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Nasional Demokrat(NASDEM), berdasarkan Surat Keputusan Koalisi Partai PolitikNomor 01/SKKP3IDOLA/V1IV2015, tanggal 30 Juli 2015, (vide buktiP.1, P.2A, P.2B, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7);1c.

pasangan calon pesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor9/Kpts/KPU.Nabire/VII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 (vide bukti P.9).Dalam keputusan tersebut Tergugat telah menetapkan Penggugatsebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenNabire Tahun 2015, yang diusung oleh partai koalisi

Dengan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiPeserta Pemilihnan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun2015, Penggugat diusung oleh partai koalisi yang terdiri dari PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA),Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI), sedangkan Drs.

Pelangi Lamaholot(sesuai dengan aslinya) ; BuktiT24: Foto copy Keputusan Koalisi Sonata Nomor01/GP.SONATA/FLOTIM//IT/2010 Tanggal 8 Maret 2010Tentang Tata Cara Penjaringan Dan PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat Keputusan Gabungan PartaiPolitik Koalisi Flores Timur Bersatu KabupatenFlores Timur Nomor =: 01.003/KFTB/FLT/I/1I1/2010Tanggal 15.

Oleh karena adapenambahan partai politik, maka formulir model B, Bl dan B3harus disesuaikan yakni ditambah satu partai lagi, makagabungan partai politik dari koalisi Paket Gewayan TanaLamaholot menjadi 3 partai, yakni partai Golkar, partai PKPBdan partai Gerindra. Kemudian sampai dengan tanggal 15 Maret2010 = pukul OO itu adalah batas akhir pendaftaran.

Pada tanggal25 Maret 2010 kepada koalisi Paket Gewayan Tana Lamaholotdan gabungan partai politik yang lainnya disampaikan hasilverifikasi tahap I untuk diperbaiki selama 7 (tujuh) hari.Pada ruang perbaikan, yang disampaikan kepada koalisi PaketGewayan Tana Lamaholotadaada 2 (dua) dokumen tersebut yang harus diberikan.Pada tanggal 1 April 2010, adalah batas akhir penyerahandokumen perbaikan.

Oleh koalisi Paket Gewayan TanaLamaholot menyerahkan pertanggal 1 April 2010 2 (dua)dokumen yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan UmumKabupaten Flores Timur yang belum lengkap. Dalam dokumen ituditerima dan diisi dengan bukti tanda = terima.

Catatanpertama : Dokumen yang diserahkan~ oleh koalisi PaketGewayan Tana Lamaholot pada tanggal 1 April 2010 = adalahdokumen Kesepakatan Bersama Paket Gewayan Tana Lamaholotdengan Nomor 02 dst, jumlah rangkapan : 2 (dua) asli dan 2(dua) copian.

PERTANAHAN (ATR/BPN) BADAN PERTANAHAN KOTABANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu KotaBandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca berkas perkara;Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkarayang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat datang diwakili olehdalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD TBRONI,SH.CLI dan PANJI UTAMA,SH.Advokat pada Lembag Bantuan Hukum Koalisi

dari 7 Putusan Nomor 63/PID.B/2018/PT PBRSuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum PengadilanNegeri Siak Sri Inderapura, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau namabaik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supayahal itu diketahui umum.Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, rombongan Koalisi PeduliLingkungan Kabupaten Siak (Kopel Siak), yang terdiri dari DPD LMR (LaskarMelayu Rembuk

l 08 Juni 2010 TentangPemberian Izin Mengikuti Pemilukada (fotocopysesuai dengan asli) ; Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor354/330 Tanggal 31 Mei 2010 dari LaboratoriumKlinik Biak (fotocopy sesuai dengan asli)Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 812/330Tanggal 31 Mei 2010 dari RSUD Biak (fotocopysesuai dengan asli) ;121011121314Bukti P10 :Bukti P11Bukti P12:Bukti P13:Bukti P14:Hal.Surat Pencalonan Model BKWK Nomor001/KOALISI PPS/HJR MM/V1/2010 Tanggal 04Juni 2010 kepada Drs.

Hendrik JanRumkabu dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes.Tanggal 01 November 2010 (fotocopy darifotocopy) ;1422 Bukti P22:23 Bukti P23:24 Bukti P24:25 Bukti P25:Menimbang,tertulis(tiga) orangHal.Surat Koalisi Partai Politik PeduliPembangunan Supiori Nomor : 03/KP3S/X/2010Tanggal 25 Oktober 2010 Kepada Ketua DanWakil Wakil Ketua Serta Seluruh AnggotaKomisi HI DPRRI Perihal Hearing danPembentukan Dewan Kehormatan MahkamahKonstitusi Untuk Memeriksa Kembali PutusanNomor : 182/PHPU.D/VII1/2010 Tanggal 20Oktober

Hendrik Jan Rumkabu ;Bahwa pasangan Para Penggugat mendapatkan suarasebanyak 1.875 suara ;MAGDALENA ;Bahwa saksi dalam kesaksiannya yang dinyatakan dibawah Janjimenurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menyatakansebagai berikutBahwa saksi adalah Ketua Koalisi Pengusung PasanganPara Pengguat ; Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Supiori dariPartai Amanat18 Bahwa berkas pendaftaran Pasangan Para Penggugat Bahwa saksi baru) mengetahui adanya obyek ' sengketabeberapa hari yang lalu dan belumdibaca

j rrr rrr rrr tree Bahwa obyek sengketa tidak pernah dipublikasikan kepadamasyarakat KabupatenSupiOri j +5 rrr rrr rrr rrr rrr eee Bahwa Saksi Koalisi Pengusung Pasangan Para Penggugatpernah membuat surat resmi agar tahapan PemilukadaKabupaten Supiori ditunda karena sedang digugat diPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) kali Persidangan diMahkamah Konstitusi ; Bahwa dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi tidakpernah membahas soal Pidana Penggugat Drs.

MUHAMJIRIN, MP. diusung kembalis' S oleh koalisi partai yang terdiri atas Pattai Demokrat, Partai Hanura,a &Ss dan Partai Bulan Bintang ( (PBB) untuk didaftarkan lagi sebagaiPasangan Calon dalam sPemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4> > Srw Kabupaten Kapuas Tafun 2018, dan pendaftaran tersebut diterima or weRY Pemilinan Umum upaten Kapuas Nomor 007/PL.03.3Kpts/6203 < SKPUKab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Inyt.ro $MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. H.

Salah satu Partai Politik anggota koalisi yang mendukung4a4 Pasangan Calon Ir. H. MS RIMAL MAWARD MM, M.Siay dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP yakni,Partai Bulan Bintang (PBB)rad y& pada awalnya adalah atiggota koalisi parpol yangS SS& mendukung Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPP ws Partai Bulan Bintafid No : SK.PP/053/Pilkada/2017 tentangens es CFGSs Calon Bupatisdan Calon Wakil Bupati Kabupaten KapuasProvingiy Kalimantan Tengah Periode 20182023 yapsReadilengkapi dengan Model B.1.

Memiliki koalisi yang berasal dari 5 ( lima ) area kerja : Benete,townsite, concentrator, MMA dan Miningb. Koalisi terdiri dari 7 ( tujuh ) orang pekerja anggota SPKEP SPSIPTNNT ( Bukti P.2 ) ;3. Bahwa atas dasar pengumuman yang dikeluarkan oleh PanitiaPemilihan (Tergugat ) tersebut Penggugat dan Tergugat IIserta Tergugat Ill, mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan KetuaPUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 s/d 2015 ;4.

Keabsahan Surat Gugatan Penggugat1 Bahwa Para Penggugat menyatakan diri bergabung dalam Koalisi ParlemenBersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat bertindakuntuk dirinya sendiri dan mewakili penduduk Kabupaten Sumbawa danKabupaten Sumbawa Barat, menggugat legalitas PT. Oaerah Maju Bersaing(OMB) dan menyatakan mengalami kerugian atas dibentuknya PT.

Pada Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan diribergabung dalam Koalisi Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa danKabupaten Sumbawa Barat Barat, sementara pad a bagian lainmenyatakan diri mewakili Penduduk Kabupaten Sumbawa danPenduduk Kabupaten Sumbawa Barat;b. Bahwa Para Penggugat mempersoalkan legalitas pembentukan PT. DaerahMaju Bersaing (DMB); Dalam hal ini dapat kami katakan bahwa ParaPenggugat tidak memahami dengan benar tentang prosedur dan tata carapembentukan Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya juga masih pada dalil A.1 gugatannya, Para Penggugat mengatasnamakan dirinya sebagai "Koalisi Anggota Parlemen Bersatu KabupatenSumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat Gugat Legalitas PT. Daerah MajuBersaing".

Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa, apakahPara Penggugat membuktikan atau setidaktidaknya melampirkan dalamgugatan a quo suatu anggaran dasar atau suatu bukti tertulis bahwa benar ParaPenggugat adalah sah dan berwenang mewakili kelompok yang menamakandirinya "Koalisi Anggota Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa danKabupaten Sumbawa Barat Gugat Legalitas PT.

Namun dalam pembuktian tertulis maupun saksisaksi yang diajukanpara Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan keberadaan kelompok yangmenamakan diri Koalisi Anggota Parlemen Bersatu, siapa saja anggotanya, kapan didirikandan apa kegiatannya.

PRAWAR Warganegara Indonesia,beralamat di Jalan Sbrohonyi, Lembah Vuria KotaRaja Dalam, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, KotaJayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Mahasiswa(Ketua Koalisi Pemuda Mahasiswa Peduli KonstitusiPapua), bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,dalam sengketa ini memberikan Kuasa kepada: BUDISETYANTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Advokat dan Konsultan Hukum pada BUDISETYANTO, SH.

Penggugat telah mendaftar sebagai Calon Walikota di KoalisiGerindraPAN dan Koalisi Tugu Muda (DemokratPKSGolkar) sehinggaHalaman 7 dari 84 Putusan Sela No.303/Pdt.G/2016/PN.Smg.berlawanan sikap dengan kebijakan Partai NasDem serta tidak terlibat aktifdalam rangka pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Semarang;Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiNasDem sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : 011 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016 tentang PemberhentianSebagai

Karena DPW telah mencalonkan Hendy danta.Bahwa Koalisi dari Demokrat, Golkar, gerinda, PKS dam PKB.Bahwa Bukti P10, P11, P12 dan P13 yaitu Pada tanggal 4 Mei 2015Penggugat mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan sebagai calonWakil Walikota Semarang.Pada tanggal 7 Mei 2015 jawaban Permohonan jijin Partai tidakmemperkenankan diri sebagai calon Wakil Walikota Semarang dan padatanggal itu juga tanggal 7 Mei 2015 Penggugat menyatakan menarik diri daripendaftaran calon Wakil Walikota Semarang.Bahwa

Ketua DPW yaitu Setyo Maharso.Bahwa secara pribadi Penggugat mencalonkan wakil walikota, danmenyurati ke DPW dan ada tindasannya di DPD Partai.Halaman 60 dari 84 Putusan Sela No.303/Pdt.G/2016/PN.Smg.Bahwa ketika Penggugat mengundurkan diri dari mencalonkan wakilwalikota, Penggugat ikut kampanye untuk pasangan Hendy lta.Bahwa sumbangan untuk koalisi mendukung Partai yaitu menyumbangdana Rp.7.500.000, untuk diberikan kepada kantor Internal.Bahwa penyaluran dana itu Penggugat langsung ke Internal

Bahwa saksi tidak tahu koalisi Tugu Muda. Bahwa dalam bukti T7 dari lampiran tanggal 4 Mei 2015 dan Dalam buktiP 13 dari lampiran tanggal 7 Mei 2015Saya tidak tahu. Bahwa saksi tidak tahu isinya surat hanya mendengar dalam telpon.

Penggugat sewaktu menjadi Ketua DPD Partai NasDem KotaSemarang ;Bahwa seluruh Calegcaleg di dapil 2 semuanya berkontribusi suarasehingga di dapil tersebut mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KotaSemarang ;Bahwa seingat saksi suara perolehan saksi adalah sebanyak kurang lebihsekitar 600 (enam ratus) suara ;Bahwa Penggugat Ketua DPD NasDem pada tahun 2011 s/d tahun 2015.Bahwa saksi sebagai Ketua Partai sejak pergantiannyaPenggugat.Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mencalonkanWakil Walikota dari koalisi