Ditemukan 578 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-03-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 05/Pid.SUS/2012 /PN.AB
Tanggal 20 Juni 2012 — ISMAIL HUSIN;
4930
  • HUSIN selaku Kepala Pemerintah Negeri RajawaliKecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141 92 Tahun 2003 tanggal 23 Februari 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desadan Pengangkatan Raja Negeri Rajawali Kecamatan Banda dan Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141 225 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang PengesahanKepala Pemerintah Negeri Administrasi Rajawali Kecamatan Banda sekaligus bertindaksebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK
    ) Tahun 2007 sesuai KeputusanBupati Maluku Tengah Nomor : 412.4325 TAHUN 2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentangPedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten Maluku Tengah TahunAnggaran 2007 dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2010 sesuaiKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2169 TAHUN 2010 tanggal 4 Maret 2010tentang Pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri di Kabupaten MalukuTengah Tahun Anggaran 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan
    pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat negerisehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.4325 TAHUN 2007tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 pengelolaan Alokasi DanaDesa/ Negeri (ADD/N) Tahun 2007 dilaksanakan oleh:Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK
    pencairan dana tersebut sebesar Rp. 53.760.000, (lima puluh tiga juta tujuhratus enam puluh rupiah) di Bank Rakyat Indonesia unit Banda, setelah dana tersebuttelah dicairkan kemudian disimpan dan dikelola oleh Terdakwa untuk melakukanpembayaran sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Usulan RencanaKegiatan (DURK).Bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Tahun Anggaran 2007 KepalaPemerintahan Negeri Rajawali (Terdakwa ISMAIL HUSIN) selaku Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK
    Program Kelembagaan.Sesuai DURK dan RAB total dana yang dianggarkan untuk ProgramKelembagaan sebesar Rp.18.817.125, (delapan belas juta delapan ratustujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiridari :1 BOP untuk penanggungjawab kegiatan ADD selama 1 (satu)Tahun, yang terdiridari :a PJOK: Rp. 1.500.000,b PJAK: Rp. 1.500.000,c PJKT: Rp. 1.500.000,d BPN : Rp. 1.500.000,e Sesuai keterangan dari PJAK (Sdr.
Putus : 30-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933 K/PID.SUS/2011
Tanggal 30 Mei 2011 — SUTRISNO bin MARTO PAWIRO ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KLATEN
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berita Acara Penarikan /Penggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLM"Perumahan) Nomor 360/242/X/PJOK/2007 tanggal 23 Oktober 2007 untukBLMP Tahap 1 sejumlah Rp. 76.167.000 ( tujuh putuh enam juta seratusenam putuh tujuh ribu rupiah) dan Berita Acara Penarikan/PenggunaanDana BLM Perumahan (BAPPD BLM Perumahan) Nomor360/242/X/PJOK/2007 tanggal 25 Novemper 2007 untuk BLMP Tahap Illsejumlah Rp. 95.095.000, ( sembilan puluh lima juta sembilan puluh limaribu rupiah), yang ditandatangani Penanggung Jawab OperasionalKegiatan
    Klaten) selaku pihak kedua ; danBerita Acara Penarikan /Penggunaan Dana BLMP Perumahan (BAPPD BLMPerumahan Nomor 360/242/X/PJOK/2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan BeritaAcara Penarikan /Penggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLMPerumahan) Nomor 360/242/X/PJOK/2007 tanggal 25 Novemper 2007 , yangditandatangani Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PUOK) Kec. PedanKab. Klaten selaku pihak pertama dengan Terdakwa Sutrisno ( KoordinatorKSMP Kalangan 2S Desa Kalangan Kec. Pedan Kab.
    Sehingga bertentangan dengankesepakatan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Dana BantuanPerumahan tersebut.Berita Acara Penarikan /Penggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLM"Perumahan) Nomor 360/242/X/PJOK/2007 tanggal 23 Oktober 2007 untukBLMP Tahap 1 sejumlah Rp. 76.167.000 ( tujuh putuh enam juta seratusenam putuh tujuh ribu rupiah) dan Berita Acara Penarikan/PenggunaanDana BLM Perumahan (BAPPD BLM Perumahan) Nomor360/242/X/PJOK/2007 tanggal 25 Novemper 2007 untuk BLMP Tahap Illsejumlah Rp. 95.095.000
    Klaten) selaku pihak kedua ; danBerita Acara Penarikan /Penggunaan Dana BLMP Perumahan (BAPPD BLMPerumahan Nomor 360/242/X/PJOK/2007 tanggal 23 Oktober 2007 dan BeritaAcara Penarikan /Penggunaan Dana BLM Perumahan (BAPPD BLMPerumahan) Nomor 360/242/X/PJOK/2007 tanggal 25 Novemper 2007 , yangditandatangani Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PUOK) Kec. PedanKab. Klaten selaku pihak Pertama dengan Terdakwa Sutrisno ( KoordinatorKSMP Kalangan 2S Desa Kalangan Kec. Pedan Kab.
    Sehingga dengan hanyaketerangan Terdakwa saja tersebut tidak cukup untuk membuktikanpengakuannya bahwa sebagian uang potongan bantuan BLMP yangdikuasai Terdakwa telah diserahkan kepada PJOK, biaya demo danmembayar Pengacara.Hal. 41 dari 67 hal. Put.
Register : 05-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 25 Februari 2015 — Susyana Binti Kosim
7212
  • Kurdi, BA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kec. Gunung Megang dan diketahui oleh saudari ARYATI dan WIDIYARTINI selaku Fasilisator Kecamatan.12. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan pencairan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) tahap II tertanggal 07 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. KURDI, BA atas nama Camat gunung Megang Kab.
    Kurdi, BA selaku penanggung jawab Opearional Kegiatan (PJOK) Kec. Gunung Megang dan diketahui oleh sdri ARYATI dan WIDIYARTINI selaku Fasilisator Kecamatan.13. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan pencairan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) tahap III tertanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh M. Kurdi, BA atas nama Camat Gunung Megang Kab. Muara Enim yang didalamnya terlampir sebagai berikut : 3 (tiga) lembar surat penetapan Camat Gunung Megang Kab.
    Kurdi, BA selaku penanggung jawab Opearional Kegiatan (PJOK) Kec. Gunung Megang dan diketahui oleh sdri ARYATI dan WIDIYARTINI selaku Fasilisator Kecamatan.14. 2 (dua) buah buku Kas Harian SPP Unit pengelola kegiatan Kec. Gunung Megang Kab.
    Kurdi, BAselaku penanggung jawab Opearional Kegiatan (PJOK) Kec. Gunung Megang dan diketahuioleh sdri ARYATI dan WIDIYARTINI selaku Fasilisator Kecamatan.6.14. 2 (dua) buah buku Kas Harian SPP Unit pengelola kegiatan Kec.
    Kemudian PJOK memerintah TimBRWNeNANVerifikasi yang ditunjuk untuk melakukan proses verifikasi.
    Kemudian PJOK memerintah TimVerifikasi yang ditunjuk untuk melakukan proses verifikasi.
    Penanggung jawab oprasionalkegiatan (PJOK) kecamatan dalam hal ini pada tahun2009 yaitu sdr M.
Register : 24-04-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 183/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : AAN SUHANSIH Diwakili Oleh : MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat II : DYAH AYU LARASATI Diwakili Oleh : MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat III : SARI NALURITA, S.E Diwakili Oleh : MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat IV : GATOT ADI NUGROHO, S.T. Diwakili Oleh : MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat V : RAGIL RISKYNIRA Diwakili Oleh : MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN
Terbanding/Tergugat : PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Cabang TEGAL
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan atau BPN, Kabupaten Pemalang
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan Kota Tegal
7244
  • Bahwa perlu Turut Tergugat Il sampaikan, dalam hal ParaPenggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuahlembaga jasa keuangan, dalam halini perbankan (i.c Tergugat), makaTurut Tergugat Il menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yangpengaturannyatelah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan(untuk selanjutnya disebut PJOK Perlindungan Konsumen).12.
    Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, PelakuJasa Keuangan memiliki Kewajiban untuk memiliki dan melaksanakanmekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumenyang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayay (1) dan(2) PJOK Perlindungan Konsumen).13. Bahwa faktanya, sampai saat ini Turut Tergugat II belum pernahmenerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk apapun terkaitdengan perkara a quo.14.
    Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam halPenggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai denganketentuan PJOK No. 1/PJOK.07/2013, Turut Tergugat II tidak dapatmemberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41huruf d PJOK Pelindungan Konsumen).Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 183/PDT/2020/PT SMG15.
Putus : 19-10-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Oktober 2015 — ANDI MATALATA MASULILI
6819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.128 K/Pid.Sus/2015 Kelompok 27 April 2010 990.000Mandiri02 September 2010 990.00029 Januari 2011 990.000Kelompok Mawar 10 Maret 2011 700.0006 Desa LomuliKelompok Kat 18 Maret 2010 891.000SejahteraJumlah Rp.14.264.550,00 Bahwa atas masalah ini BKAD Kecamatan Lemito (Badan Koordinasi AntarDesa) dan BPUPK Kecamatan Lemito (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan)bersama PJOK Kecamatan Lemito (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) danpelaku Kecamatan Lemito seperti Camat dan Staf PMD (Pemberdayaan
    No.128 K/Pid.Sus/2015Terdakwa Andi Matalata Masulili, maka pada tanggal 27 Desember 2011 berdasarkanhasil rapat bersama BKAD, PJOK, BPUPK, dan pihak kecamatan (StafPemberdayaan Masyarakat Desa) membuat surat pemanggilan kepada terdakwaAndi Matalata Masullli;Kemudian pada tanggal 16 Februari 2012, telah ada kesepakatan Forum MADmelalui Musrembang Kecamatan untuk membentuk Tim Pelapor sebagai kelanjutanpenanganan ke arah litigasi (proses hukum).
    Namun pada tanggal 20 Februari 2012Terdakwa Andi Matalata Masulili menghubungi PUOK Kecamatan Lemito untukmenyanggupi pertemuan dengan BKAD, PJOK, BPUPK, dan pihak kecamatan (StafPemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Lemito sehubungan denganpenanganan masalahnya;Pada tanggal 24 Februari 2012 di Kantor Camat Lemito dilakukan pertemuandengan Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan Camat, PJUOK unsur BKAD (saksiUmar Ali) dan unsur BPUPK (Saksi Djakfar Tangahu) dengan FasilitatorKeuangan/Fasilitator
    Namun sampai denganminggu ke3 bulan Desember 2011 belum ada tandatanda pengembalian dariTerdakwa Andi Matalata Masulili, maka pada tanggal 27 Desember 2011 berdasarkanhasil rapat bersama BKAD, PJOK, BPUPK, dan pihak kecamatan (StafPemberdayaan Masyarakat Desa) membuat surat pemanggilan kepada TerdakwaAndi Matalata Masullli;Hal. 16 dari 42 hal. Put.
    Namun pada tanggal 20 Februari 2012Terdakwa Andi Matalata Masulili menghubungi PUOK Kecamatan Lemito untukmenyanggupi pertemuan dengan BKAD, PJOK, BPUPK, dan pihak Kecamatan (StafPemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Lemito sehubungan denganpenanganan masalahnya;Pada tanggal 24 Februari 2012 di Kantor Camat Lemito dilakukan pertemuandengan Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan Camat, PJOK unsur BKAD (SaksiUmar Ali) dan unsur BPUPK (Saksi Djakfar Tangahu) dengan FasilitatorKeuangan/Fasilitator
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 September 2017 — Liza Heriani, A.Md Binti Mardin
9527
  • Pengadaan Kayu untuk Kandang Sapi dan Jembatan Gantung sesuai dengan Surat PerjanjianKontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Tahirmanselaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai Pihak Keduadiketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp. 103.620.000, (seratus tigajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tidak ditentukan.6.
    Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)bersama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (Pjok).f. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Liza Heriani, Amd. selaku Bendahara Tim PengelolaKegiatan berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka5.2.4. adalah sebagai berikut :a.
    PjOK Kecamatan : YETEN GUSTATIb. PjOK Kabupaten : YANUAR.ASc. Fasilitator1) Fasilitator Kecamatan : YUNANADO, SP2) ~Fasilitator Teknik Kecamatan1.1 EVI RIANTO, ST1.2 DARMAWAN PUTRA, STd. Fasilitator Kabupaten : JANARDISUMARTIN72e. Fasilitator Teknik Kabupaten : CIK YANf. Fasilitator Keuangan Kabupaten : ETRIANA ZASTI.
    Bahwa benar struktur UPK dan TPK serta PJOK dalam pelaksanaankegiatan PNPMMP3KI di Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2014 adalah sebagai berikut :> a. UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai berikut :1) SELVANPINORIA selaku Ketua.2) SUNARDI selaku Sekretaris.3) LIZAHERIANI selaku Bendahara.b. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai berikut :1) TAHIRMAN selaku Ketua2) TRIHANDAYANI selaku Sekretaris.3) LIZAHERIANI selaku Bendahara.c.
    LIZAHERIANI sebagai Bendahara80Bahwa saksi tidak ada menerima Laporan Bulanan tentang pelaksanaanPNPM MP3KI Tahun 2014 dari PjOK Kec. Pino Raya.Bahwa saksi belum menyusun dan membuat laporan triwulan yangditujukan kepada Gubemur Cq. TK PNPM Mandiri Provinsi dikarenakanbelum menerima laporan dari PjOK Kec. Bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM MP3KI Kec.Pino Raya Tahun 2014 adalah Pengadaan Sapi sebanyak 173 (seratustujuh puluh tiga) ekor.
Register : 03-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA GIANYAR Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Gia
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8126
  • umumnya dan masyarakat Bali padakhususnya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian rakyat Balibaik dari kalangan Pengusaha berskala besar hingga Usaha Kecil termasukjuga usaha Para Pembantah yang satusatunya sumber penghasilan dansumber pengembalian kredit kepada Terbantah, dengan adanya situasiNasional ini, Pemerintah/Negara telah mengeluarkan kebijakan untukmengurangi beban rakyat yang begitu serius dirasakan masyarakat,dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK
    tersebut diatas, tentunya patut disambut dan didukung sertaseyogianya diikuti oleh semua lembaga perbankan termasuk olehTerbantah sendiri, guna dapat menciptakan keberlangsunganperekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali padakhususnya;Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikan tersebutdiatas, maka tidak tepat jika Terbantah melakukan Eksekusi Lelang atasobyek sengketa, karena belum menerapkan kebijakan pemerintahsebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK
    Menghukum Terbantah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahsebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengaturRelaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar atas pembiayaan ParaPembantah adalah sah menurut hukum;7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Eksekusi Lelang perkara No.1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalahbatal demi hukum;8.
Register : 11-03-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 30 Maret 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : TOPO DASAWULAN, SH
Terbanding/Terdakwa : HUSNA SUJANA S.Pd
7631
  • Sukri PJOK 5 Nov 2012 1.000.0003. Ediatna Sekmat 6 Nov 2012 1.300.0Cikidang 004. Zaenal Aripin Kades 16 Nov 1.000.0Pangkalan 2012 005. Acep Supendi Kades 16 Nov 800.00Nagkakoneng 2012 06. Zaenal Aripin Kades 22 Nov 1.000.0Pangkalan 2012 007. Ujang Yusep Kades 23 Nov 7.000.0Gunungwalang 2012 008. Lukman Kades Cijambe 24 Nov 980.00Nurhakim 2012 09. Sukri PJOK 19 Nov 600.002012 010. Dadan Kades Cikidang 19 Des 3.000.0Hasanudin 2012 0011.
    Sukri PJOK 26 Feb 3.000.02013 0015. Kades 26 Feb 3.000.0Gunungmala 2013 00ng16. Kades 5 Maret 5.000.0Mekarnangka 2013 0017. Kades Citoy 5 Maret 1.000.02013 0018. Kades 5 Maret 2.000.0Tamansari 2013 0019.
    Sukri PJOK 19 Nov 600.002012 010, Dadan Kades Cikidang 19 Des 3.000.0Hasanudin 2012 0011; Husna Sujana Ketua UPK 2 Jan 300.002013 012, Kades 12 Jan 900.00Bumisari 2013 013, Husna Sujana Ketua UPK 14 Feb 300.002013 014, Sukri PJOK 26 Feb 3.000.02013 0015, Kades 26 Feb 3.000.0Gunungmalan 2013 00g16, Kades 5 Maret 5.000.0Mekarnangka 2013 0017, Kades Citoy 5 Maret 1.000.02013 0018, Kades 5 Maret 2.000.0Tamansari 2013 0019, Hasanudin BKAD 28.500.0(terkumpul dari 00masing2 kepaladesa) Dan jumlah uang yang
    Sukri PJOK 19 Nov; 600.000201210, Dadan Kades Cikidang 19 Des 3.000.0Hasanudin 2012 0011; Husna Sujana Ketua UPK 2 Jan 300.0002013 Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2016/PT.BDG. Halaman 56 dari 60 12, Kades 12 Jan 900.000Bumisari 201313, Husna Sujana Ketua UPK 14 Feb 300.000201314, Sukri PJOK 26 Feb 3.000.02013 0015.)
    Sukabumi Nomor: 414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16Maret 2012 perihal Permohonan Penjelasan.2) Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1 Oktober2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang, yang ditujukankepada Kepala BPMPD Kab.
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — HERMAN TAUFIK BIN (ALM) ABDULLAH SANI;
4212
  • Kepala DesaBahwa sepengetahuan saksi diadakan rapat di kantor Camat mengenaiPNPM wmandiri dihadiri oleh kepala BPMPD MuratarayaituSUHARDIMAN, Kabid BPMPD Jazili, Sekcam Makmun Habib, UPKyaitu Rodiah, Revi, Iskandar, Abdul Aziz (Mantan PJOKPenanggungjawab Operasional kegiatan), Sukril Jamil (PJOK), Winar (PL)dan Kepala Desa Kepala Desa di Kecamatan Karang Jaya.
    Kepala Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya;e Bahwa sepengetahuan saksi diadakan rapat di kantor Camat mengenaiPNPM wmandiri dihadiri oleh kepala BPMPD MuratarayaituSUHARDIMAN, Kabid BPMPD Jazili, Sekcam Makmun Habib, UPKyaitu Rodiah, Revi, Iskandar, Abdul Aziz (Mantan PJOKPenanggungjawab Operasional kegiatan), Sukril Jamil (PJOK), Winar (PL)dan Kepala Desa Kepala Desa di Kecamatan Karang Jaya.
    : RepiFK (fasilitator kecamatan) : Hadi IrawanFT (Fasilatator Tehnis ) : Alri HariantoPL (Pendamping Lokal) : Winarto.Bahwaselama saksi menjabat sebagai PJOK tidak ada kegiatan SPP yangdilaksanakan dikarenakan tidak ada perintah dari Satker Kabupaten ataupunKepala Daerah Kab.
    , FK dimana pada saat pergantian PJOK saksiada menyampaikan mengenai realisasi fisik dan keuangan TA. 2014 per 31Desember 2014 dan sama sekali ada membahas pencairan mengenai kegiatanSPP TA. 2015;e Bahwa Saksi menerima honor selaku PJOK yakni sekira sebesar Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah) perbulane Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;e Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dipajukan ke persidangan;20 Saksi MAKMUN HABIB, S.
    (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) dan saksi diangkat sebagai PJOK di Kecamatan Karang Jaya sejakakhir Januari 2015 menggantikan PJOK yang sebelumnya yaitu Abdul Aziz.Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai PJOK adalah hasil tanggal 30 Januari 2015,=> geBahwa sepengetahuan saksi penunjukan sebagai PJOK berdasarkan hasilMusyawarah Desa saja sedangkan SK dari Bupati hingga saat ini saksi belummenerimanya;Bahwa sepengetahun saksi tugas dan tanggung jawab PJOK berdasarkanPetunjuk Tehnis Operasional dari
Register : 03-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — BENI UAGA, A.Md.
7128
  • Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yangditerima dari tahap , ketua TPKK harus segera mengajukan danatahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKDdan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yangdigunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama KepalaPutusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.
    Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi olehTPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui olehPendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP,LPD dan foto copy buku kas harian;d. TPKD, PD dan PJOK memeriksa semua dokumen pengajuan denganmelakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelummenyiapkan penarikan dari Bank;e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelolaoleh bendahara TPKK;(6).
    Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yangditerima dari tahap , ketua TPKK harus segera mengajukan danatahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKDdan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yangdigunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama KepalaKampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan(SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;c.
Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Juli 2012 —
315
  • :e 1 (satu) lembar daftar Hadir tanggal 19 Maret 2010 yang ditanda tanganiPimpinan Musyawarah SAIFUL HAQ dan mengetahui PJOK KecSumbermalang Drs. AGUS RACHMAN. e 1 ( satu) bendel Laporan Bulanan bulan maret 2011 program nasionalpemberdayaan masyarakat (pnpmmp) kec sumebrmalang kab situbondooleh upk rengganis.
    Sumbermalang yaitu sebagai Penangggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK)sejak tanggal 09 September 2009 sampai sekarang saksi ditunjuk selaku kasipembangunan Kec. Sumber malang.; Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kasi Pembangunan Kec.
    bendahara pengeluaran, pejabat pengadaan barang/jasa,pengelola kegiatan pelaksanaan sisitim akuntansi pemerintah pusat dan staf pengelola93pada program nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM) Mandiri perdesaanKabupaten Situbondo Tahun 2010 : Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PJOK dalam PNPMMPd Kec.Sumbermalang yaitu : Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pemberdayaanmasyarakat dan perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo Nomor188.4/05/431.303.2.1/2010, tanggal 18 Januari 2010, PJOK adalah
    Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh PJOK ; 2. Surat Keputusan UPK ; 3. Surat Keputusan PJOK ; 4. Surat perjanjian pendanaan ( SPP) ; 5. BA. Penggunaan dana beserta lampirannya ; 6. Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana ( SPKPD) ; 7. Surat permintaan pembayaran ; 8. Surat pernyataan tanggung jawab belanja ; 9. Surat ringkasan Kontrak ( RKS) ; 10. Speciment rekening dan copy rekening ; 11. Kwitansi penerimaan ; 12. SPC ( surat penetapan camat) ; 13.
    KURNIAWAN, ST (FT) ( Fasilitator teknik Kecamatan) ; e Bahwa setiap Bulan UPK melaporkan Kegiatan SPP kepada Fasilitator Kabupatendan tembusanannya kepada BPUPK dan kepada PJOK Dan Tiap 3 Bulan sekaliUPK melaporan secara onlaine / Imail ke Fasiliator Keuangan Kab.
Register : 18-03-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 6 Agustus 2014 — KUSWARA AWALUDIN Bin OBAN HERYADI
4811
  • Faturohman selaku PJOK sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah).e Untuk bantuan masyarakat Desa Cikembang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).e Untuk menolong sdr.
    Faturohman selaku PJOK sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);e Untuk bantuan masyarakat desa Cikembang sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah);e Untuk menolong Sdr.
Putus : 07-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 7 Juni 2010 — SABARYANTO BIN KUSRI
3418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Supardi selaku PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dan rencana pemakaianbantuan DPK/K untuk : Penunjang kegiatan fisik/prasarana Rp. 24.500.000, Penunjang kegiatan administrasi & operasional Rp. 9.298.000, Penunjang kegiatan PKK Rp. 2.500.000, Penunjang kegiatan anak dan remaja Rp. 1.000.000,Hasil rapat Musbangdes ini kemudian dituangkan dalam peraturan DesaNomor 01/04/2004 tanggal 4 April 2004 dan Terdakwa selaku PJAK sertaSupardi selaku PJOK kemudian membukukan hasil rapat Musbangdestersebut
    seratus delapanpuluh sembilan ribu empatratus rupiah) ;Berdasarkan bantuan yang akan terkucur tersebut, Desa Lembumengadakan musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yangmembahas mengenai penggunaan bantuan DPD/K dari PemerintahKabupaten Semarang tersebut, musbangdes ini dihadiri oleh Terdakwaselaku Pejabat sementara desa Lembu, anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Lembu dan tokohtokoh masyarakat Desa Lembu, hasilMusbangdes adalah memilih Terdakwa selaku PJAK dan memilih Sadr.Supardi selaku PJOK
    No. 1546 K/Pid.Sus/2008 Penunjang kegiatan PKK Rp. 2.500.000, Penunjang kegiatan anak dan remaja Rp. 1.000.000,Hasil rapat Musbangdes ini kemudian dituangkan dalam Peraturan DesaNomor 01/04/2004 tanggal 4 April 2004 dan terdakwa selaku PJAK sertaSupardi selaku PJOK kemudian membukukan hasil rapat Musbangdestersebut dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) penggunaanbantuan DPD/K bagi Desa Lembu sesuai dengan hasil Musbangdes tersebutdiatas, selanjutnya DURK tersebut diserahkan kepada Kecamatan
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TRI HANDAYANI Binti SAMAL
10636
  • Bahwa untuk pencairan / penyaluran dana dari Kas Negara ke UPKdilakukan melalui 3 (tiga) tahaf yaitu40 %, 40 % dan 20 %, pengajuannyasesuai dengan PTOPNPMMPKI DAN PTO PNPMd 2014.Bahwa yang mempunyai kewajiban dalam pembuatan RencanaPenggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) adalahTPK.62 Bahwa yang bertindak selaku PJOK Kecamatan, PjOK Kabupaten danFasilitator dalam PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan danPenguatan MP3KI Kec. Pino Raya Kab.
    PjOK Kecamatan : YETEN GUSTATIb. PjOK Kabupaten : YANUAR. ASc. Fasilitator1) Fasilitator Kecamatan : YUNANADO, SP2) ~Fasilitator Teknik Kecamatan1.1 EVIRIANTO, ST1.2 DARMAWAN PUTRA, STd. Fasilitator Kabupaten : JANARDI SUMARTINe. Fasilitator Teknik Kabupaten : CIK YANf. Fasilitator Keuangan Kabupaten : ETRIANA ZASTI.
    Bengkulu Selatan TA. 2014 dimaksud adalah membantuFasilitator Teknik (FT) atas nama EVI RIANTO, ST.66 Bahwa benar struktur UPK dan TPK serta PJOK dalam pelaksanaankegiatan PNPMMP3kKI di Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2014 adalah sebagai berikut :a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai berikut :1) SELVANPINORIA selaku Ketua.2) SUNARDI selaku Sekretaris.3) LIZA HERIANI selaku Bendahara.b.
    LIZA HERIANI sebagai BendaharaBahwa saksi tidak ada menerima Laporan Bulanan tentang pelaksanaanPNPM MP3KI Tahun 2014 dari PJOK Kec. Pino Raya.Bahwa saksi belum menyusun dan membuat laporan triwulan yangditujukan kepada Gubernur Cq. TK PNPM Mandiri Provinsi dikarenakanbelum menerima laporan dari PJOK Kec. Bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM MP3KI Kec.Pino Raya Tahun 2014 adalah Pengadaan Sapi sebanyak 173 (seratustujuh puluh tiga) ekor.
    Pencairan tahap pertama yaitu UPK mengajukan Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPP LS) ke Pjok dengan dilampiri Kwitansi,KTP, Foto Copy Rekening UPK dan SPC. Kemudian SPP LS dariUPK tersebut diajukan oleh PjOK Satker Badan Pemberdayaan114Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten dilengkapi. KemudianSatker BPMD memeriksa persyaratan pencairan dana yang diajukanoleh UPK melalui PJOK.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2323 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire ; PELIUS TABUNI, S.Sos
4241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BLMPNPMMPd RESPEK telah siap dicairkan, maka selanjutnya bendahara PNPMmelakukan proses pencairan dana dari KPPN Wamena dan dimasukkan kerekening TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Distrik) selanjutnya dari rekeningTPKD disalurkan lagi ke rekening TPKK (Tim Pengelola Kegiatan Kampung).Kemudian TPKK membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) padamusyawarah kampung sebagai persiapan pelaksanaan RPD tersebut besertaSPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) diajukan ke TPKD dan Diverifikasioleh pendamping distrik PJOK
    Tugas danTanggungjawab Kepala Distrika Mengikuti sosialisasi program di Kabupatenb Mengkordinir penyelenggaraan dan mengundang kampungkampung dalam musyawarah distrik (MUSDIS).c Bersama PD dan PJOK memberikan sosialisasi program didistrik.d Memantau kampungkampung dalam melaksanakan tahapantahapan PNPM Mandiri Respek dan penerapan prinsipprinsipnya, serta melaporkan masalahmasalah yang dihadapiBupati.e Membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.f Membantu memfasilitasi kegiatan di tingkat
    distrik, sepertipenyelenggaraan musyawarah distrik.g Membuat surat penetapan tentang pembentukan serta pengurusTPKD dan usulan kegiatan yang diputuskan dalam proses PBMyang akan didanai.h Mengetahui dan menandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan(SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPKK dan PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK).i Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasilkegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir.Perbuatan
    Sus/2012 SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) diajukan ke TPKD dan Diverifikasioleh pendamping distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasional KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak Jayauntuk
    Tugas danTanggungjawab Kepala Distrik :a Mengikuti sosialisasi program di Kabupaten.b Mengkordinir penyelenggaraan dan mengundang kampungkampung dalam musyawarah distrik (MUSDIS).c Bersama PD dan PJOK memberikan sosialisasi program didistrik.d Memantau kampungkampung dalam melaksanakan tahapantahapan PNPM Mandiri Respek dan penerapan prinsipprinsipnya, serta melaporkan masalahmasalah yang dihadapiBupati.e Membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.f Membantu memfasilitasi kegiatan di
Register : 09-10-2013 — Putus : 29-11-2013 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 111/PID/2013/PT YYK
Tanggal 29 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SURYANTO,SH
Terbanding/Terdakwa : WANI SUNGKONO Bin SADIYO
5013
  • Bhn dowh pjok don smpg kri ujung awal potpnjangkri tsbt bks tsudjpit btu % kemudian terdakwa langsung menujutempat alamat diletakannya shabu dimaksud dalam SMS tersebut yaitudidaerah Maguwoharjo.Bahwa ..........0ceeeeeeee Bahwa kemudian terdakwa mencari tempat peletakan shabutersebut, lalu terdakwa menghampiri selanjutnya mengambil 1 (satu)bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam di dalamnya berisi paketshabu berat kurang lebih 0,5 gram yang dibungkus dengan kertastissue warna putih, setelan
    Bhn dbwh pjok dpn smpg kri ujung awal pot pnjang tsbt bkstsudjpit btu % kemudian terdakwa langsung menuju tempat alamatdiletakannya shabu dimaksud dalam SMS tersebut yaitu didaerahMaguwoharjo.Sedangkan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamansecara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilarang oleh UndangUndang, akan tetapi terdakwa justru mengambilkan shabushabutersebut untuk diserahkan kepada SATRIO dan tidak melaporkankepada pihak
Register : 14-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 2 Mei 2017 — STEVANUS GIPING
5026
  • Sekretaris Daerah;73. 1 (satu) rangkap Rincian Pengajuan Alokasi Dana Desa Karang Mas Tahap I Tahun Anggaran 2008, tanggal 08 September 2008 ditandatangani saudara STEVANUS GIPING;74. 3 (tiga) lembar Nota Pertimbangan, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Karang Mas selaku Pengguna Anggaran 2008, dari Penggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD TA. 2008, tanggal 15 Oktober 2008 Perihal: mohon persetujuan pembayaran biaya Tunjangan Mantir Adat Triwulan I, II dan III tahun anggaran 2008, Desa
    UDAN;80. 2 (dua) lembar Nota Pertimbangan, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Karang Mas selaku Pengguna Anggaran 2008, dari Penggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD TA. 2008, tanggal 15 Oktober 2008 Perihal: mohon persetujuan pembayaran biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten tahun anggaran 2008, Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);81. 2 (dua) lembar
    ) ADD TA. 2008, tanggal 15 Oktober 2008 Perihal: mohon persetujuan pembayaran biaya Tunjangan PJOK Desa Triwulan I, II, dan III tahun anggaran 2008, Desa Karang Mas, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan);124. 1 (satu) lembar Tanda Terima PJOK Triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2008 Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, tertanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani
    oleh saudara CHORNALIUS TOTO selaku PJOK Desa dan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa;125. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan Dan Pengeluaran Per Pasal, uraian : Pembayaran Tunjangan PJOK sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu) tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO selaku PJOK Desa dan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa;126. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Tunjangan PJOK Triwulan I, II dan III sebesar
    Kawa Kabupaten Lamandau, tertanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO selaku PJOK Desa dan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa;130. 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan Dan Pengeluaran Per Pasal, uraian : Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO selaku PJOK Desa dan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa
    (satu) lembar Perincian Penerimaan Dan Pengeluaran Per Pasal,uraian : Pembayaran Tunjangan PJOK sebesar Rp. 3.150.000, (tigaHalaman 19 dari 119 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN Pik126.127.128.129.130.131.132.juta seratus lima puluh ribu) tanggal 15 Oktober 2008 yangditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO selaku PJOK Desadan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Tunjangan PJOK Triwulan I,Il dan Ill sebesar Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus
    Desa Karang Mas;Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku PJOK di DesaKarang Mas adalah bertanggung jawab operasional kegiatan sesuaidengan jabatannya selaku PJOK, bukan hanya menyangkut Dana ADDtetapi sebagai PUOK saksi bertanggung jawab terhadap setiap kegiatanyang dilaksanakan di desa Karang Mas;Bahwa yang menjabat kepala Desa Karang Mas saat itu adalahTerdakwa;Bahwa sepengetahuan saksi untuk besaran dana ADD untuk tahunanggaran 2008 yang akan dianggarkan pada Desa Karang MasRp284.179.596,00
    Boby Lea Januarta) Rp 3.150.000,001 org x Rp350.000,00 x 9 binHonorarium PJOK (sdr Cornelius Toto) Rp 3.150.000,001 org x Rp350.000,00 x 9 binTunjangan Ketua RT (RT. 1 sdr. Bansir dan RT. 2 sdr. Rp 1.980.000,00Rengkang) 2 org x Rp110.000,00 x 9 binTunjangan Linmas (sdr. Hadison, sdr. B.Dadang dan Rp 2.970.000,00sdr. Mandala 3 org x Rp110.000,00 x 9 binTunjangan Mantir Adat (sdr, Jompo dan sdr. M.
    saudara CHORNALIUS TOTO selakuPJOK Desa dan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa;1 (satu) lembar Perincian Penerimaan Dan Pengeluaran Per Pasal, uraian :Pembayaran Tunjangan PJOK sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus limapuluh ribu) tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saudaraCHORNALIUS TOTO selaku PJUOK Desa dan saudara BOBI LEA JANUARTAselaku Bendharawan Desa;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Tunjangan PJOK Triwulan , II dan IIIsebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta
    ) lembar Perincian Penerimaan Dan Pengeluaran Per Pasal,uraian : Pembayaran Tunjangan PJOK sebesar Rp. 3.150.000, (tigajuta seratus lima puluh ribu) tanggal 15 Oktober 2008 yangditandatangani oleh saudara CHORNALIUS TOTO selaku PUOK Desadan saudara BOBI LEA JANUARTA selaku Bendharawan Desa;1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Tunjangan PJOK TriwulanI, Il dan Ill sebesar Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh riburupiah) yang ditandatangani oleh CHORNALIUS TOTO;1 (satu) rangkap kwitansi
Register : 30-10-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — SITI NURSEHATI, SE Binti ODJIM RODJAEIN
5513
  • Kemudian padatanggal 14 Desember 2012 saya membayar kembali senilai Rp. 60.000.000, melaluisekretaris Deni Kurniawan disaksikan Camat, PJOK, Fasilitator Kecamatan danKetua UPK (Unit Pengelola Kegiatan), dan dihari yang sama saya membuatpernyataan diatas materai, yang isinya saya bersedia bertanggungjawab ataskekurangan sisanya + Rp. 368.000.000,.
    Kurniawan, FasilitatorTeknik (Edy Susanto), Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (Yuliana Dewi),Pendamping Lokal (Yaya Sudarya), Kasi Trantib ( Utum Supriatna) dandihadiri oleh terdakwa Bendahara UPK NUNU SITI NURSEHATI, SE BINTIODJIM RODJAEIN dan Sdr Toro (suami terdakwa) dan dibuat suratkesanggupan untuk mengembalikan dana SPP yang disalahgunakan yaitudengan surat pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatanganioleh terdakwa NUNU SITI NURSEHATI, SE BINTI ODJIM RODJAEIN ,Camat, FK, FT dan PJOK
    Kurniawan, Fasilitator Teknik (Edy Susanto),Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan (Yuliana Dewi), Pendamping Lokal (YayaSudarya), Kasi Trantib ( Utum Supriatna) dan dihadiri oleh terdakwa Bendahara UPKNUNU SIT NURSEHATI, SE BINTI ODJIM RODJAEIN dan Sdr Toro (suamiterdakwa) dan dibuat surat kesanggupan untuk mengembalikan dana SPP yangdisalahgunakan yaitu dengan surat pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yangditandatangani oleh terdakwa NUNU SITI NURSEHATI, SE BINTI ODJIMRODJAEIN , Camat, FK, FT dan PJOK
    Akhirnya pada saat itu kami mengadakan rapat koordinasi diKecamatan yang dihadiri oleh Camat, PJOK, Kasi Trantib, Ketua UPK,Sekretaris UPK, Bendahara UPK, suami Bendahara UPK, FK, FT dan PL.Pada saat itu Sekretaris UPK menjelaskan bahwa UPK telah kehilangan uangdi rekening SPP dan menjelaskan bahwa rekening Koran BRI Mandirancanper bulan Februari 2012 adalah palsu.
    Saksi DIDI SUKARDI, S.Sos; 22 neon nnne Bahwa saksi dalam keadaan sehat;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, dalam arti tidaksaling memberikan upah atau gaji;e Bahwa keterangan saksi dalam BAP saksi, adalah keterangansaksi sendiri, tidak ada perubahan;Bahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai PJOK sejak Juli 2012berdasarkan SK Kepala BPMD Kab.
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB
Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
7631
  • RajaNegeri Rumahsokat selaku Penangung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) ADD/N membuat proposal tahap , tahap IItahun anggaran 2007 dan tahap tahun anggaran 2009kemudian terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs.RajaNegeri Rumahsokat selaku Penangung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) ADD/N meminta saksi B. A.
    Raja NegeriRumahsokat selaku Penangung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) ADD/N saksi B. A. Katayane selaku Ketua SaniriNegeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku KetuaLembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokatselanjutnya proposal tersebut di bawa oleh terdakwa FRETNAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/Nbersama dengan saksi B. A.
    RajaNegeri Rumahsokat selaku Penangung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) ADD/N membuat proposal tahap , tahap IItahun anggaran 2007 dan tahap tahun anggaran 2009kemudian terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs. RajaNegeri Rumahsokat selaku Penangung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) ADD/N meminta saksi B. A.
    Raja Negeri 57Rumahsokat selaku Penangung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) ADD/N saksi B. A. Katayane selaku Ketua SaniriNegeri Rumahsokat dan saksi Efradus Maitale selaku KetuaLembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri Rumahsokatselanjutnya proposal tersebut di bawa oleh terdakwa FRETNAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selakuPenangung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/Nbersama dengan saksi B. A.
    Raja NegeriRumahsokat Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/N sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
12535
  • NIAR, kemudian~ dibuat SuratPengantar Permohonan Pengajuan Pencairan Dana serta SuratPerjanjian Pemberian Dana (SP2D) yang ditandatangani olehKetua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) dengan diketahui Camat setempat,setelah itu dibuat Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif yangditandatangani oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) danPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang disertaidengan Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK), SuratPenetapan Camat
    Saksi SANTUS Anak dari HERONIMUS GALEK (Alm)e Bahwa saksi adalah sebagai PenanggungJawab operational Kegiataan (PJOK) PNPM.MPdi Kec.
    NIAR ;Bahwa Kemudian Surat Pengantar PermohonanPengajuan Pencairan Dana, SP2D (SuratPerjanjian Pendanaan), yang ditandatangi olehUPK dan PJOK diketahui Camat, Berita AcaraPenggunaan Dana Kolektif yang ditandatangioleh UPK dan PJOK, LPDK ( Laporan PenggunaanDana Kolektif) SPC (Surat Penetapan Camat) danKwitansi dan fotocopy buku rekening diajukankepada Satker PNPM NIP Ketapang, SelanjutnyaSatker Kabupaten menerbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) dan selanjutnya dikirim keKPPN dan kemudian dana PNPM