PT.KERETA API INDONESIA (Persero) ;Diwakili oleh RUSIHARYONO, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Vice President PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Divisi Regional Sumatera Utara,beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH No.14Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. PARLINDUNGAN H.C.TAMBA, SH j2.JUPENRIS SIDAURUK, SH ;; 3.

Kemuning No.1 Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.Penerbitan Sertifikat tanggal 29 April 2016 ; Hal 43Putusan No.220/G/2019/PTUNMDNSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00291 atas nama PT.Kereta Api Indonesia, Luas 1997 M2 terletak di Jl. Kemuning No.101214 Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan. Penerbitan Sertifikat tanggal 21 April 2016 ; . Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00290 atas nama PT.Kereta Api Indonesia, Luas 2919 M2 terletak di Jl.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00287 atas nama PT.Kereta Api Indonesia, Luas 4369 M2 terletak di Jl. Prof. H.M.Yamin, S.H No. 31 Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan. Penerbitan Sertifikat tanggal 22 April 2016 ; Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00286 atas nama PT.Kereta Api Indonesia, Luas 905 M2 terletak di Jl. Prof. H.M.Yamin, S.H No. 24 Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur,Kota Medan.

Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan 287/Perintis terdaftar atasnama Perusahaan Perseroan (Persero) PT.KERETA APIINDONESIA disingkat PT.KERETA API INDONESIA(PERSERO) berkedudukan di Bandung yang berasaldari Pemberian Hak Atas Tanah yang dikuasailangsung oleh negara berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota MedanNo.21/HGB/BPN12.71/2016 tanggal 13012016,sesuai dengan Surat Ukur No.00094/Perintis/2015tanggal 01042016 seluas 4.369Oe (Bukti T 2) ;3.

Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan 289/Perintis terdaftar atasnama Perusahaan Perseroan (Persero) PT.KERETA APIINDONESIA disingkat PT.KERETA API INDONESIA(PERSERO) berkedudukan di Bandung yang berasaldari Pemberian Hak Atas Tanah yang dikuasailangsung oleh negara berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota MedanNo.10/HGB/BPN12.71/2016 tanggal 06012016,sesuai dengan Surat Ukur No.00095/Perintis/2015tanggal 01042016 seluas 1.473Oe (Bukti T 4) ;5.

PT.KERETA API INDONESIA (Persero);Diwakili oleh RUSIHARYONO, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Vice President PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Divisi Regional Sumatera Utara,beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH No.14Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 90/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim1. PARLINDUNGAN H.C.TAMBA, SH ;2.

Kereta Api (Persero),sehingga sejak saat tanggal penetapan Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa a quo Penggugat tidak lagi sebagai DirekturPersonalia dan Umum, walaupun mengenai penggantinya belumditetapkan;Menimbulkan Akibat Hukum Bagi SeseorangBahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa menimbulkan akibathukum bagi seseorang sebagaimana telah diuraikan diatas, berupaberhentinya Penggugat sebagai Direktur Personalia dan Umum di PT.Kereta Api (Persero), sehingga sejak saat tanggal penetapan

KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa a quo Penggugat tidak dapat lagimelaksanakan tugasnya sebagai Direktur Personalia dan Umum di PT.Kereta Api (Persero) walaupun mengenai penggantinya belum ditetapkan;Masih Dalam Tenggang WaktuBahwa Penggugat baru menerima Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa pada tanggal 3 Mei 2007 dari Tergugat melalui SekretarisKementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, bersamaan denganpenandatanganan dan penyerahan Berita Acara No.

No. 81 PK/TUN/2010Penggugat kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannyaKeputusan Pejabat Tata Usaha NegaraDengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa aquo Penggugat mengalami kerugian berupa:1.Tidak adanya kepastian dan jaminan hukum bagi Penggugat dalammelaksanakan tugas, diberhentikan tanpa melalui prosedur yangsahBahwa Penggugat sebagai Direktur Personalia dan Umum PT.Kereta Api (Persero) telah bekerja dengan baik dan dalammelaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada PeraturanPerseroan

Kereta Api (Persero) sebelummasa jabatannya habis, membuat Penggugat secara tibatibakehilangan pekerjaan dan penghasilan secara rutin setiap bulan;Tercemarnya nama baikBahwa Penggugat sebagai Direktur Personalia dan Umum PT.Kereta Api (Persero) selama ini telah bekerja dengan baik dandalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada PeraturanPerseroan dan pada peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan berhentinya Penggugat ditengah masa jabatannya, makaPenggugat seolaholah sebagai pejabat

No. 81 PK/TUN/2010memaklumi dan menerima serta tidak berkeberatan atas rencanapemberhentian dirinya selaku Direktur Personalia dan Umum PT.Kereta Api (Persero), yang menunjukkan bahwa yang bersangkutansebelum menandatangani berita acara telah mengetahui rencanapemberhentiannya dan tidak berkeberatan;Bahwa tanggal yang tertera dalam Surat Keputusan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara No.

SU Aceh, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Regional SUAceh atas nama Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selakuTERGUGAT yang bertindak sebagai pihak penyewa ;. Bahwa Baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT dalam hal terjadi sengketatelah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan ;.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM13.Bahwa PT.Kereta Api Indonesia (persero) adalah BUMN penyelenggarasarana dan prasarana perkereta apian, yang beroperasi di Pulau Jawa danSumatera, khusus untuk Pulau Jawa dikenal dengan sebutan DaerahOperasi sedangkan untuk Sumatera Utara dan wilayah Aceh masuk dalamlingkup Divisi Regional (Divre SUAceh ).14.Bahwa PENGGUGAT adalah Penyewa yang beretikad baik denganmengajak TERGUGAT bersamasama berusaha agar tanah dan bangunanPT.

gugatanPENGGUGAT dinyatakan NO ( NietOntvankelijkeVerklaard).15.Bahwa PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1548KUHPerdata telah menyanggupi seluruh pembayaran sebagaimanaditentukan oleh TERGUGAT bahkan telah berusaha membantu TERGUGATuntuk memperoleh hakhak atas tanah dan bangunan tersebut diatas, akantetapi pihak TERGUGAT sampai saat ini tidakada kesungguhan untukmenyerahkanhak atas tanah dan bangunanyang telah diwajibkankepadanya , atau dengan usaha menggantikan dengan bangunangedung milik PT.Kereta

Kereta Api Indonesia (Persero) diWilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 adalah tanggungjawab PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh;Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan jasa hukum untuk pensertifikatanAset Tanah di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mengacu pada KeputusanDireksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) nomor : KEP.U/KO.101/IV/8/KA2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris Untuk Pensertifikatan AsetTanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) pada BAB IV ProsedurPelaksanaan

Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN BnaKEP.U/KO.101/IV/8/KA2016 tanggal 29 April 2016, Tentang PengadaanJasa Hukum Notaris Untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT.Kereta ApiIndonesia (Persero);Bahwa proses pengajuan anggaran untuk kegiatan pensertifikatan tanahaset PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Sub Divisi Reg I.1 Acehwilayah Perlak, mengacu pada Surat Edaran Direktur Aset Tanah DanBangunan PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Nomor: 16/KA.204/KA2016 tentang TATA CARA DAN PROSEDUR INVESTASIPENSERTIFIKATAN TANAH

Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang PenetapanGaris Komando Keuangan = dilingkungan PT.KERETA APIINDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/X1I/28/KA2013, tentang Kebijakandan Prosedur Pengelolaan investasi serta pengeluaran yangdikapitalisasi (Bersifat Modal) di lingkungan PT.KERETA APIINDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/OT.003/XII

Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang Penetapan GarisKomando Keuangan dilingkungan PT.KERETA API INDONESIA(Persero).107. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/X1/28/KA2013, tentang Kebijakan danProsedur Pengelolaan investasi serta pengeluaran yang dikapitalisasi(Bersifat Modal) di lingkungan PT.KERETA API INDONESIA (Persero).108. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/

dan Jasa dengan metode PengadaanLangsung dan Pembelian Langsung.111. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/PL.102/III/76/KA2016, tentang PetunjukPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.112. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KO.101/IV/8/KA2016, tentang Pengadaan JasaHukum Notaris untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT.KERETA APIINDONESIA (Persero).113. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia

Kios pasar persewaan tanah/bangunan milik PT.Kereta Api (persero)no.321/459567/BBG/TH/V/2007 atas nama Ambar Sekar yang terletak diDs.KEMBANGARUM, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, akandiberikan kepada kedua anak kami yang bernama; ANAK I danANAK II, 2222222 renner nn nce cn ncn cnncee4.Tabungan saham di KMU SIDO MULYO Ds.Sidomulyo,Kec.Karangawen,di KMU.Arum Mukti, Tegowanu dan saham di Gunung Pati, semua berjumlahRp.19.000.000,(Sembilan belas juta rupiah), semua diberikan kepada ke duaanak tersebut

Kios pasar persewaqan tanah/bangunan milik PT.Kereta Api (persero) No.321/459567/BBG/TN/V/2007 atas nnma AMBAR SEKAR yang terletakdi Ds.Kembang Arum,Kec.Mranggen, Kab.Demak, dengan ukuran sebagaiberikut:a. Kios Los No.2; 772222 nnn n nnn nnn nnnb. Panjang 5,70 M;c. Lebar 3,15 M; d.Luas 17,95 M?

Kios pasar persewaan tanah/bangunan milik PT.Kereta Api (persero)no.321/459567/BBG/TH/V/2007 atas nama Ambar Sekar yang terletak diDs.KEMBANGARUM, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, akandiberikan kepada kedua anak kami yang bernama; ANAK I danANAK I; 2 2222202 n oon nnnn nena nn nnn ne4.Tabungan saham di KMU SIDO MULYO Ds.Sidomulyo,Kec.Karangawen,di KMU.Arum Mukti, Tegowanu dan saham di Gunung Pati, semua berjumlahRp.19.000.000,(Sembilan belas juta rupiah), untuk diserahkan kepada kuduaanak Pemohon

AndiGunawan, Sulaiman Gunawan tidak memiliki kapasitas (kedudu kan)sebagai Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap PT.Kereta Api Indonesia (Eror in persona)Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2015/PN. Tjk5. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus a quo tidak sahmaka semua , segala perbuatan hukum penerima kuasa dalammenjalankan semua proses acara perkara aquo di Pengadilan NegeriKelas Tanjungkarang adalah tidak sah.6.

TjkPemohon PK Il atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.34/Pdt.G/2002/PN.TK tanggal 19 Pebruari 2003, selanjutnya diberi tandaT20 ;26.Fotocopy Kontra memori Peninjauan Kembali PT.Kereta Api Indonesia(Persero) terhadap permohonan Peninjauan kembali yang diajukan olehNy. Linda suriati sebagai Pemohon PK dan santoro Gunawan, dkksebagai Pemohon PK Il atas putusan Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 34?

YAMIN menerangkan dibawah sumpah ;Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kereta Api BandarLampung;Bahwa Saksi bertugas Devisi Komersial Pengusahaan Asset PT.KeretaApi;Bahwa Saksi pindahdari Palembang tahun 2013 ke Bandar Lampung, danbertugas di Bagian Pengusahaan Asset PT.Kereta Apil;Bahwa Saksi mengetahui ada Akta Perdamian antara Santoso Gunawandengan PT.Kereta Api, diberitanukan dari Kantor Pusat Bandung;Bahwa Saksi diberi tugas untuk menyelesaikan sewa menyewa Assettanah Milik PT.

Tjk Bahwa Saksi mengetahui masalah ini setelah M.Yamin bagianPengusahaan Asset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) memberikanBerkas dan Surat surat kepada saksi sejak bulan Juni 2014; Bahwa Saksi pernah mengirim surat kepada Santoso Gunawan tentangperingatan; Bahwa Saksi menerima surat tembusan penerbitan Akta Perdamaian dariDireksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero); Saksi mengetahui permohonan pembongkaran pengosongan Eksekusibangunan di Istana Buah berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudahIngkrah

Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan tidak memiliki kapasitas(kedudukan) sebagai Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap PT.Kereta Api Indonesia (Error in persona);Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menyebutkanbahwa:1. Surat Kuasa harus bersifat knusus dan menurut Undangundangharus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanyadipergunakan untuk keperluan tertentu ;2.

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Kereta Api Indonesia (Baturaja).6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Tanjung Dalam, Kec.Lubuk Batang, Kab.OkuSaksi Sandi Saputra (Pegawai PT.KAI) dan saksi Rohman (Pegawai PT.KAI)menemukan terdakwa Edi Anuar sedang berjalan kaki, kemudian saksi SandiSaputra bertanya kepada terdakwa Edi Anuar.Saksi Sandi Saputra : apa sebab kamu berjalan di pinggir jalanTerdakwa Edi Anuar : aku dang dijagal satpam oleh nak ngambek minyakBahwa akibat perbuatan terdakwa Edi Anuar bersamasama dengansaudara Tri Holila Alias Oyong (Dpo) dan saudara Anizar Alias ljal (Dpo) tersebut,pihak PT.Kereta

Menetapkan barang bukti berupa :8 (delapan) kantong karung plastik yang berisikan bahan bakar minyaksolar lebin kurang 400 (empat) ratus liter.Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Kereta Api Indonesia (Baturaja).4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :8 (delapan) kantong karung plastik yang berisikan bahan bakar minyak solarlebih kurang 400 (empat) ratus liter.Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Kereta Api Indonesia (Baturaja).6.

Hal ini tidak sSesual denganPeraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor:PER.U/KM.101/IX/1/KA2017, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Jasa Hukum, Bab Vl.tentang Biaya Jasa Hukum,Huruf E.

Hal ini tidak Sesualdengan Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA2017, tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum, Bab Vl.tentangBiaya Jasa Hukum, Huruf E.

Hal ini tidak sesual denganPeraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor:PER.U/KM.101/IX/1/KA2017, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Jasa Hukum, Bab Vl.tentang Biaya Jasa Hukum,Huruf E.

Hal ini tidak sesuai denganPeraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor:PER.U/KM.101/IX/1/KA2017, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Jasa Hukum, Bab VI. tentang Biaya Jasa Hukum,Huruf E.

Kereta Api Indonesia (persero), danalasan saksi Robi Irmawan melakukan penunjukan terhadap terdakwaARDIANSYAH, S.Hi sebagai vendor karena Terdakwa Ardiansyah, S.Himerupakan adalah mantan anak buah saksi Robi Irmawan (PKWT PT.Kereta Api Indonesia (persero), sehingga mudah bagi Saksi ROBYIRMAWAN untuk mengendalikan terdakwa Ardiansyah, sehingga hal itutidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 5 Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KM.101/II/I/KA2019 tentangpengadaan jasa

Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I;-------------------------------------------------------------------------------------------------4) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-------------5) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban

Wenny Triastuti, Perihal : Somasi ; Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIIV78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi ;Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIIV79/ASET 9 JR/2016, tanggal 31Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) kepadaFransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi ll; Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIIV91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8September 2016 dari Vice President Daop 9 Jember Ketua Tim PenertibanDaerah Operasi 9 Jember PT.Kereta Api Indonesia (Persero) kepada LulukHalaman 4 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBYSrihartini, Perihal : Somasi ll; 22000 0Menimbang, bahwa dasar/dalildalil pengajuan gugatan Tata Usaha Negaraint dari Para Penggugal Cala tsa nmasmsennnnnnsemsnsnennnnmnnneneenammnne

Kereta Api Indonesia (Persero); Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No.:29/Tisnonegaran tanggal 10 Juni 2013, Luas 3.260 M2, Surat UkurNo.44/Tisnonegaran/2013 tanggal 4 Juni 2013, tercatat atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero) ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima kembali berkas permohonanhak milik dari Para Penggugat selanjutnya memproses dan menerbitkansertipikatnya sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh

AndiGunawan, Sulaiman Gunawan tidak memiliki kapasitas (kedudukan)sebagai Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap PT.Kereta Api Indonesia (Eror in persona)Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2015/PN. Tjk5. Menyatakan bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus a quo tidak sahmaka semua , segala perbuatan hukum penerima kuasa dalammenjalankan semua proses acara perkara aquo di Pengadilan NegeriKelas Tanjungkarang adalah tidak sah.6.

TjkPemohon PK Il atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.34/Pdt.G/2002/PN.TK tanggal 19 Pebruari 2003, selanjutnya diberi tandaT20 ;26.Fotocopy Kontra memori Peninjauan Kembali PT.Kereta Api Indonesia(Persero) terhadap permohonan Peninjauan kembali yang diajukan olehNy. Linda suriati sebagai Pemohon PK dan santoro Gunawan, dkksebagai Pemohon PK Il atas putusan Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 34?

YAMIN menerangkan dibawah sumpah ;Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kereta Api BandarLampung;Bahwa Saksi bertugas Devisi Komersial Pengusahaan Asset PT.KeretaApi;Bahwa Saksi pindahdari Palembang tahun 2013 ke Bandar Lampung, danbertugas di Bagian Pengusahaan Asset PT.Kereta Apil;Bahwa Saksi mengetahui ada Akta Perdamian antara Santoso Gunawandengan PT.Kereta Api, diberitahukan dari Kantor Pusat Bandung;Bahwa Saksi diberi tugas untuk menyelesaikan sewa menyewa Assettanah Milik PT.

Tjk Bahwa Saksi mengetahui masalah ini setelah M.Yamin bagianPengusahaan Asset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) memberikanBerkas dan Surat surat kepada saksi sejak bulan Juni 2014; Bahwa Saksi pernah mengirim surat kepada Santoso Gunawan tentangperingatan; Bahwa Saksi menerima surat tembusan penerbitan Akta Perdamaian dariDireksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero); Saksi mengetahui permohonan pembongkaran pengosongan Eksekusibangunan di Istana Buah berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudahIngkrah

Andi Gunawan, Sulaiman Gunawan tidak memiliki kapasitas(kedudukan) sebagai Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap PT.Kereta Api Indonesia (Error in persona);Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menyebutkanbahwa:1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undangundangharus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanyadipergunakan untuk keperluan tertentu;2.

Menimbang, bahwa atas surat Jawaban tersebut, Kuasa Penggugatmengajukan Replik tertanggal 06 Oktober 2015 dan Tergugat mengajukanDuplik tertanggal 03 Nopember 2015 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P1.11.2.3.10. sampai dengan P1.31 sebaga berikut :Kartu Tanda Penduduk/ KTP, diberitanda bukti P1.1 ;Kartu Keluarga/KK, diberi tanda bukti P1.2 ;Surat somasi/teguran ke satu (1) dari PT.Kereta

Surat somasi/teguran ke dua (2) dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero), diberitanda bukti P1.4 ;Undangan Penerimaan uang Kompensasi dari PT. Kereta api Indonesia(Persero), diberi tanda bukti P1.5 ;Tanda terima undangan Penerimaan uang kompensasi dari PT. Kereta ApiIndonesia, diberi tanda bukti P1.6 ; .

Surat somasi/teguran ke satu (1) dari PT.Kereta api Indonsia (Persero), diberitanda bukti P23 ; 4. .Surat somasi/teguran ke dua (2) dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero),diberi tanda bukti P24 ; 5. Undangan Penerimaan uang Kompensasi dari PT.Kereta api Indonesia(Persero), diberi tanda bukti P2.5 ;6. Tanda terima undangan penerimaan uang konpensasi dari PT. Kereta ApiIndonsia, diberi tanda bukti P2.6 ; 7.

Surat somasi/teguran ke satu (1) dari PT.Kereta api Indonsia (Persero),diberitanda bukti P3.3 ; 4. Surat somasi/teguran ke dua (2) dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero),diberitanda bukti P3.4 ; 5. Undangan Penerimaan uang Kompensasi dari PT Kereta api Indonesia(Persero), diberitanda bukti P3.5 ;6. Tanda Terima Undangan Penerimaan uang Kompensasi dari PT Kereta apiIndonesia, diberitanda bukti P3.6 ; 7. .Suratjawaban tertulis para warga tertanggal 24 Desember 2014, diberitandabukti P3.7 ; 8.

Surat somasi/teguran ke satu (1) dari PT.Kereta api Indonsia (Persero), diberitanda P6.3 ; 4. Surat somasi/teguran ke dua (2) dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero), diberi tanda P6.4 ;Hal 42 Putusan No.117/Pdt.G/2015/PN.

Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang PenetapanGaris Komando Keuangan dilingkungan PT.KERETA API INDONESIA(Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/X1I/28/KA2013, tentang Kebijakandan Prosedur Pengelolaan investasi serta pengeluaran yangdikapitalisasi (Bersifat Modal) di lingkungan PT.KERETA APIINDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/OT.003/XII

Kereta Api Indonesia (Persero) diWilayanh Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 adalah tanggungjawab PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh;Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan jasa hukum untuk pensertifikatanAset Tanah di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mengacu pada KeputusanDireksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) nomor : KEP.U/KO.101/IV/8/KA2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris Untuk Pensertifikatan AsetTanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) pada BAB IV ProsedurPelaksanaan

Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang Penetapan Garis KomandoKeuangan dilingkungan PT.KERETA API INDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: KEP.U/KU.401/X1I/28/KA2013, tentang Kebijakan dan ProsedurPengelolaan investasi serta pengeluaran yang dikapitalisasi (BersifatModal) di lingkungan PT.KERETA API INDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: KEP.U/OT.003/XII

metode Pengadaan Langsung danPembelian Langsung.1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: KEP.U/PL.102/III/76/KA2016, tentang Petunjuk PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa.1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: KEP.U/KO.101/IV/8/KA2016, tentang Pengadaan Jasa HukumNotaris untuk Pensertifikatan Aset Tanah PT.KERETA API INDONESIA(Persero).1 (Satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero)Nomor: PER.U/KM.101

Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang PenetapanGaris Komando Keuangan dilingkungan PT.KERETA API INDONESIA(Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/X1I/28/KA2013, tentang Kebijakan danProsedur Pengelolaan investasi serta pengeluaran yang dikapitalisasi(Bersifat Modal) di lingkungan PT.KERETA API INDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/OT.003/XII

pembayarantersebut sesuai Berita Acara Penerimaan uang (consignatie) tanggal 08 Maret2012 dan selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2012 Pengadilan Negeri Medantelah menerbitkan "Penetapan" Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN.Medan yangdiantaranya memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan melakukanpenawaran sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)kepada Termohon;e Bahwa kemudian Juru Sita Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Negeri Medan telah menawarkan kepada Termohon(PT.Kereta

Pengadilan Negeri Bandung,lagipula Termohon Kasasi/Pemohon Consignatie sesuai fakta (lihat dancermati Kronologi Permasalahan aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero)berupa tanah seluas + 73.362 m?...

dst diuraikan di atas dan Produk BuktiTermohon Kasasi/Pemohon Consignatie diberi tanda Bukti P1 sampaidengan BuktiP21 pada pokoknya tidak ada alat bukti yang memiliki nilaikekuatan pembuktian untuk membuktikan adanya hubungan hukum danatau perbuatan hukum utang piutang antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi/Pemohon Consignatie, karenanya sampai disini sajasebenarnya Permohonan Cosingnatie seharusnya ditolak;Bahwa, selain itu perlu ditegaskan bahwa PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Divre Sumatera

Utara kapasitasnya dalam melakukan perbuatanhukum terkait permasalahan asset PT.Kereta Api Indonesia (Persero)berupa tanah seluas + 73.362 m?

Ukuran 14 M x 5 M seluas 70meter persegi yang diketahui oleh Manager Pengusahaan Aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Pengusahaan Aset Daerah Operasi 4Semarang tanggal 11 Agustus 2014, berdasarkan perjanjian sewabulan Agustus 2014 dengan masa sewa 1 (satu) tahun mulai 01September 2014 sampai dengan berakhir 31 Agustus 2015, terletak diJl. Raya Cepu No. 07 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, kabupatenBlora.

Ukuran 14 M x 5 M seluas 70meter persegi yang diketahui oleh Manager Pengusahaan Aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Pengusahaan Aset Daerah Operasi 4Semarang tanggal 11 Agustus 2014, berdasarkan perjanjian sewabulan Agustus 2014 dengan masa sewa 1 (satu) tahun mulai 01September 2014 sampai dengan berakhir 31 Agustus 2015, terletak diJI. Raya Cepu No. 07A Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, kabupatenBlora.

KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAHOPERASI 4 SEMARANG sebagai PEMILIK TANAH dengan TANTRI SRIWULANDARI sebagai PENYEWA tentang PERSEWAAN TANAH PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI 4SEMARANG LUAS TANAH 70 M2 JI. RAYA CEPU NO. 07B RT/RW.002/003 KEL. CEPU, KEC. CEPU KAB.

Bahwa terhadap tanah PERUMKA yang diduduki oleh pihak lain yangtidak berdasarkan kerjasama dengan PERUMKA sekarang PT.KERETA API INDONESIA (Persero) (TERGUGAT VII), supaya tidakmenerbitkan sertipikat tanah atas nama pihak lain tersebut, jika tidakada izin/persetujuan dari Menteri Keuangan RI (Bukti T.VII2);Halaman 40 Putusan Nomor. 369/Padt/2016/PT SMG5.

Sehubungan dengan itu PT.KERETA API INDONESIA (Persero) dapat memanfaatkan tanahnyadengan cara disewakan, KSO atau BOT.

Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang PenetapanGaris Komando Keuangan dilingkungan PT.KERETA API INDONESIA(Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/X1I/28/KA2013, tentang Kebijakandan Prosedur Pengelolaan investasi serta pengeluaran yangdikapitalisasi (Bersifat Modal) di lingkungan PT.KERETA APIINDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/OT.003/XII

(Satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: PER.U/KM.101/II/1/KA2019, tentang PengadaanJasa Hukum Notaris dan / atau PPAT untuk Pensertifikatan AsetTanah dilingkungan Direktorat Manajemen Aset dan TeknologiInformasi PT.KERETA API INDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Peraturan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: PER.U/KM.101/IX/1/KA2019, tentang Perubahaanatas Peraturan Direksi Nomor:PER.U/KM.101/IX/1/KA2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum

Kereta Api Indonesia (Persero) diWilayan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 adalah tanggungjawab PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional I.1 Aceh;Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan jasa hukum untuk pensertifikatanAset Tanah di PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mengacu pada KeputusanDireksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) nomor : KEP.U/KO.101/IV/8/KA2016 tentang Pengadaan Jasa Hukum Notaris Untuk Pensertifikatan AsetTanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) pada BAB IV ProsedurPelaksanaan

Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/II/31/KA2013, tentang PenetapanGaris Komando Keuangan dilingkungan PT.KERETA API INDONESIA(Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/KU.401/X1I/28/KA2013, tentang Kebijakan danProsedur Pengelolaan investasi serta pengeluaran yang dikapitalisasi(Bersifat Modal) di lingkungan PT.KERETA API INDONESIA (Persero).1 (Satu) Eksemplar Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor: KEP.U/OT.003/XII

CjrBahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yangmempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan PemohonIl;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernahmemiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karenatidak tercatat di KUA setempat;Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untukkejelasan status hukum pernikahan para Pemohon dan untukmemenuhi persyaratan pengajuan pension Pemohon sebagaukaryawan PT.Kereta Api serta untuk kepentingan keperdataan

Cjr Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yangmempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan PemohonIl; Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernahmemiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karenatidak tercatat di KUA setempat; Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untukkejelasan status hukum pernikahan para Pemohon dan untukmemenuhi persyaratan pengajuan pension Pemohon sebagaukaryawan PT.Kereta Api serta untuk kepentingan keperdataan

Dasar Hukum Perpres Nomor 83 Tahun 2011 dan SK Direksipembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL JABODETABEK PT.KERETA API INDONESIA (Persero) berikut perubahannya, SK Direksitentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnyadi lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah InformasiTerbuka ;c.

KERETA API INDONESIA (Persero)P6 B Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/OT.103/I/7/KA2012, tertanggal 18 Januari 2012 TentangPERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSIPT.KERETA API INDONESIA (Persero) Nomor : KEP.U/OT.103/VIII/6/KA2011P7 Surat Nomor: UM.001/VII/7/KA2012 Tertanggal 24 Juli 2012 PerihalTanggapan Surat dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yangditandatangani oleh Manager Public Information Care a.n.

menjabatsebagai Manager Public Information Care (Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi);e Bahwa berdasarkan ruang lingkup pekerjaan atau kKewenangan dalam jabatanSaksi, Saksi memiliki tugas pokok dan tanggung jawab atas pengelolaaninformasi publik, termasuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakandan/atau melakukan pelayanan informasi terhadap penggunainformasipublik;Bahwa Saksi mengetahui terdapat Putusan Komisi Informasi PusatNo. 277/IX/KIPPSMA/2012, tertanggal 6 Mei 2013 yang memutuskan agar PT.Kereta

No. 83 Tahun 2011, Saksi mengetahui Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mengeluarkan Surat Keputusan sebagaipelaksana yaitu Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No.KEP.U/OT.103/VIII/6/KA2011, tentang Pembentukan Tim PelaksanaPengembangan KRL Jabodetabek PT. Kereta Api Indonesia (Persero) danKeputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/OT.103/I/7/KA2012, tentang Perubahan dan Tambahan atas KD PT. Kereta Api Indonesia(Persero) No.

JABODETABEK PT.KERETA API INDONESIA (Persero) berikut perubahannya, SK Direksitentang penetapan tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitas lainnya dilingkungan PT. KERETA API INDONESIA (Persero) ;b. Grand Design pertokoan termasuk syaratsyarat apabila Pedagangingin melanjutkan kontraknya ;adalah merupakan informasi yang dikecualikan, karenanya tidak dapatdiberikan kepada Termohon Keberatan / Pemohon Informasi.5.

Kereta Api (Persero) menjalin kerjasama dimana PT.Kereta Api memberikan hak kepada PT.

Yakinland Propertindo untukmendirikan bangunan perkantoran dan pertokoan diatas tanah milik PT.Kereta Api seluas + 22.250 (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh) M2yang terletak di Kawasan Stasiun Juanda Jakarta Pusat dengan polakerjasama bangun guna serah (build, operate and transfer/BOT) yang dikenaldengan Raffless Square sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama no. 167tanggal 15 Oktober 2004 tentang pemanfaatan tanah di Kawasan StasiunJuanda Jakarta.

YakinlandPropertindo sebesar Rp. 4.500.000.000, (empat milyar limaratus juta rupiah), yaitu untuk menebus sertifikat tanah PT.Kereta Api yang dijaminkan di Bank BCA sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untukmembayar hutang PT. Yakinland Propertindo kepada BankHagakita sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah),sehingga PT. Asaba Utama Corporatama membuat 2 (dua) opsiinventasi yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antaraPT.

Kereta Api memiliki tanah seluas kuranglebih 22.250 m2 yang terletak di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat.Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT.Kereta Api (Persero) dengan PT. Yakinland Propertindo tentangpemanfaatan tanah di kawasan Stasiun Juanda Jakarta Pusat,No.167 tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat oleh NotarisSURJADI JASIN, SH. yaitu. PT.

Asaba Utama Corporatama kepadaterdakwa.e Bahwa tujuan dari sewa ruko dalam perjanjian sewa tersebutdigunakan sebagai kantor/ruangan kerja sementara karyawan PT.Kereta Api karena Wisma Pena akan dirobohkan dan PT.Yakinland Propertindo akan mendirikan wisma PT.

Berdasarkan ketentuan PERMA No.1 TAHUN1956 Jo Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.628 K/Pid/1984seharusnya TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENANGKAPAN SERTAPENAHANAN TERHADAP PEMOHON DAN MENUNGGU ADANYAPUTUSAN SENGKETA PERDATA ANTARA PEMOHON DENGANPELAPOR YAKNI PT.KERETA API INDONESIA (PT.KAI)BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INCARACHT);IV.

KERETA API INDONESIA TIDAK MELAKUKAN GUGATAN BALIK(REKONPENSI) UNTUK MENEGUHKAN HAKNYA, ITU ARTINYAJIKAPUN GUGATAN PEMOHON DITOLAK MAKA TIDAK SERTAMERTA SECARA HUKUM TANAH TERSEBUT MENJADI MILIKNYA PT.KERETA API INDONESIA EKSPLOITASI SUMATERA UTARA, DIKARENAKAN PIHAK PELAPOR TIDAK MELAKUKAN GUGATAN BALIK( REKONPENSI ) UNTUK MENEGUHKAN ATAU MEMBUKTIKANBAHWA TANAH TERSEBUT ADALAH KEPUNYAAN ATAU MILIKNYA;.

Berdasarkan ketentuan PERMA No.1 TAHUN1956 Jo Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.628 K/Pid/1984seharusnya TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENANGKAPAN SERTAPENAHANAN TERHADAP PEMOHON DAN MENUNGGU ADANYAPUTUSAN SENGKETA PERDATA ANTARA PEMOHON DENGANHalaman 10 dari 25 Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2021/PN MdnPELAPOR YAKNI PT.KERETA API INDONESIA (PT.KAI) TELAHBERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE);Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua PengadilanNegeri Medan agar segera

TAUFIK SITEPU, SH tidak sah, tidak menunjukkan Kepatuhan akankepastian hukum oleh karena Pemohon Praperadilan berpendapat statusobjek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini masih dalamkedudukan dan status sengketanya antara pihak PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Divre Sumut dengan pihak Pemohon Praperadilan/TersangkaAn.

TAUFIKSITEPU, SH tidak sah, karena tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastianhukum oleh karena Pemohon Praperadilan berpendapat status objek tanahyang menjadi sengketa dalam perkara ini masih dalam kedudukan dan statussengketanya antara pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre Sumutdengan pihak Pemohon Praperadilan/Tersangka An.