Ditemukan 939 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tiguan tiruan titian tujuan tapian tipsan tipyan tipan tipun tipaan tapuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-08-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 25 Agustus 2015 — PT. BARA PRIMA MANDIRI., suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Rukan Crown Palace Blok B-19 Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 231, Tebet, Jakarta Selatan. 12760, dalam hal ini diwakili oleh ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Bara Prima Mandiri, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : ALDI FIRMANSYAH,SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH. SUGIARTO,SH. GHINA THAHRINA,SH. Para Advokad, pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung Law Firm, beralamat di Kemang Point, Lantai 1,Unit 104-A & 105, Jl.Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015,yang selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T.;
273 — 364
  • Putusan No. 474/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.objek yang diperjanjikan adalah sebuah kerjasama, dan kemudiankerjasama itu terkait dengan aturan aturan yang berlaku maka bahwayang membuat perjanjian tersebut benarbenar memiliki kKesepakatandalam kesepakatan itu harus diukur tidak ada tipuan tidak ada paksaantidak ada tekanan tidak ada tipu muslihat dan tidak ada adalah bahwaada kecakapan baik secarafisikis maupun secara fisik sedangkansecara obyektif adalah klausa yang halal klausa yang halal adalahtidak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 17-11-2015 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 Juli 2016 — JENALUDIN >< PT. JOMPA NAE ABADI,Cs
169 — 55
  • No.315/Padt.G/2015/PN.Jkt.Pst.beli lunas, maka dalam hal Akta Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut telahditandatangani dengan sempurna tanpa adanya unsur khilaf, paksaan,maupun tipuan, maka proses pengikatan jual beli lunas, dilanjutkanmenjadi Akta Jual Beli dan kemudian dapat dilakukan balik nama;Menimbang, bahwa jika bentuknya adalah Pengikatan Jual BeliBelum Lunas, maka di dalamnya tidak ada Kuasa, kecuali syaratsyaratpemenuhan kewajiban, maka jika pembayarannya sudah lunas, dapatdibuatkan Kuasa
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum
Register : 22-05-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN REMBANG Nomor 68/Pid.B/2018/PN Rbg
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI BAYU KUSUMA, SH
Terdakwa:
karji, ST bin slamet
59 — 8
  • Soesilo yang dimaksud dengan tipumuslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yangberpikiran normal dapat tertipu;Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkanatau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utangataupun menghapuskan pitutang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohonganadalah dipakai banyak katakata bohong yang tersusun sedemikian rupa,sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain,sehingga
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 29-K/PM.I-06/AD/XI/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — Hendra
202 — 99
  • perbuatan Terdakwa tersebuttermasuk dalam lingkup melawan hukum.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaternyata sejak semula Terdakwa telah mengetahuibahwa perbuatan menyimpan narkotika jenis Shabudan mengkonsumsi shabu adalah dilarang namunTerdakwa tetap menyimpannya dan jugamengkonsumsinya dengan cara bersamasamadengan Saksi Fredi Sukanto Sihombing dirumahdinasnya Terdakwa pada tanggal 11 J uni 2018 sekirapukul 12.00 Wib, padahal posisi Terdakwa saat itutidak berada dibawah ancaman atau tipuan
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALILI Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mll
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 82
  • Asasasas tersebut adalah: (i) Keputusanyang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidakberlaku secara abovo (sejak awal dianggap tidak ada); (ii) Keputusan yangisinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belummelahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara abovo; (iii)Keputusan yang menguntungkan yang diberikan dengan syaratsyarat dapatdicabut bila Pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yangHalaman 59 dari 80 Putusan Perdata
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 22-06-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Wkb
Tanggal 24 Januari 2017 — -SOLEMAN NGONGO UMBU TAWILA lawan -MALO SAIRO alias MALO SAMBA,dkk
124 — 51
  • PENGAKUAN HAK ATASTANAH DAN RUMAH jika benar ada musyawarahBahwa dari uraian point 12 dan 13 tersebut diatas jika mengacu padaketentuan dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menetapkan bahwa"Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat yaitu sepakatmereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatuperikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal"; serta dinubungkandengan ketentuan dalam Pasal 13821 KUHPeradata yang menetapkan"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat dengan paksaan atau tipuan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG
Register : 19-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pgp
Tanggal 10 Desember 2015 —
86 — 7
  • Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halalmerupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansurat perjanjian (bukti P2) tersebut tidak disangkal oleh tergugat dan juga tidak dapatdibuktikan penandatangaannya ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialamioleh tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti P2 tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;Halaman 91 Putusan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Als APIN
241 — 357
  • ., 101, yangmenyatakan, telah terjadi tindak pidana dalam pengadaan jikaterdapat unsur tipuan, paksaan, dan suap. Tipuan, seperti pemalsuandokumen, pekerjaan fiktif, berita acara serah terima barang fiktif,markup, melakukan kecurangan dalam pekerjaan, dan memalsukanlaporan. Paksaan, seperti pemaksaan penetapan pemenang lelang,tanda tangan kontrak di bawah ancaman. Suap, seperti meminta ataumenerima komisi/hadiah.Atas dasar unsurunsur itu, kami menyimpulkan, Sdr.
    Penuntut Umumberusaha membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhiunsur tipuan, dalam wujud menciptakan persaingan fiktif antaraHalaman 29 dari 265 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPkK/2017/PN. Ptkpeserta lelang. terdakwa dituduh berperan aktif mewujudkanpersaingan fiktif tersebut melalui persekongkolan, tidak berupayamenghindari dan mencegah pertentangan kepentingan, danpenyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 31 Mei 2016 — ZET KOLY,A.Ma,Pd (Penggugat) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR (Tergugat)
120 — 59
  • pertama sepanjang atau sebatas atas nama PenggugatHalaman 33 dari 119 Halaman Putusan Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG.pada nomor urut 38 dan objek sengketa kedua seutuhnya adalah cacat hukum,karena itu batal atau tidakc KESALAHAN SUBSTANSI KEDUA OBJEK SENGKETA.Bahwa Kesalahan Substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainyamateri yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat,misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaanfisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
  • Namun sayangnya tipuan ituterbongkar melalui uraian yang ia buat sendiri karena Terlawan(dahulu Pemohon) secara tegas menyatakan bahwa yang memilikialas hak untuk melakukan pembebasan tanah adalah Ruddy Sutedjadan bukan dirinya;c. Dalil bahwa Ruddy Sutedja adalah pemilik hak atas tanah karenaRuddy Sutedja menerima pelepasan hak atas tanah:Di halaman 27 penetapan No. 29 dinyatakan: ...hak atas tanah yangdiuraikan pada butir 1 di atas adalah menjadi tanah hak RuddySutedja...
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 02-12-2018
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg
Tanggal 4 Juni 2018 — Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung dan Ruslan Siregar
59 — 35
  • Dan tidak ada paksaan maupun tekanan dan tipuan darisiapapun juga.6. Jawaban Hj. Nur Haimah melalui pengacaranya disampaikanbersamaan pada acara penyampaian reflik dari para penggugat,bukan pada acara jawaban dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 (sudahlewat waktunya).7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
543 — 387
  • Yang dimaksud dengankesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yangdikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapatkonflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis,maupun dibuat dengan tipuan (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf (b) UUAP);Menimbang, bahwa secara substansi Tergugat mendalilkan dasar/alasanpenerbitan objek sengketa adalah sebagai tindakan korektif atas RPP terkaitdengan perlakuan perpajakan dan PNBP yang belum
    adanya surat dari Pimpinan KPK kepada Presiden, makaTergugat seyogianya mampu menunjukan tanggungjawab institusional danprofesional, antara lain dengan mengklarifikasi atau menjelaskan korelasi suratPimpinan KPK tersebut dengan substansi objek sengketa yakni: dimana letakkesalahan substansi yang mencerminkan ketidaksesuaian materi yangdikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapatkonflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis,Mmaupun dibuat dengan tipuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 17-10-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — Drs. SIGIT ASMARA SANTA ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
122 — 88
  • Penjelasan huruf b menentukan: Yang dimaksud dengankesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainyamateri yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yangdibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat denganpaksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.;Halaman 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKT10.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2016 — DITA AMANDA MARIS Lawan 1. ANGGORO KASYANTO, MM. 2. ADE AMRY,
134 — 79
  • diSurat 1MB Objek Perkara tersebut yang dikeluarkan oleh P2B PemkotJakartaSelatan tertanggal 20 November 2012, yang waktu itu IMBnya diurus olehTergugat sendiri, namun Tergugat tidak memberikan 1MB tersebut kepadaPenggugat dan tidak menyampaikan adanya Pemotongan Jalan atas Objek Perkaratersebut kepada Penggugat sebelum transaksi Jualbeli atas Objek Perkara tersebutakan dilaksanakan, dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan telah melakukanPerbuatan Curang/Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk Tipuan
Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama
Register : 13-10-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA BOYOLALI Nomor 1559/Pdt.G/2020/PA.Bi
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 14
  • Penggugat adalah orang yangpaling licik yang pernah tergugat temui seumur hidup, temantemannyaguru penggugat juga bilang demikian, sangat pandai beralasan danberdalih dengan sandiwara menangis sehingga orang lain yangmelihatnya seolaholah itu nyata, padahal hanya tipuan dan kedok(casing) saja. tergugat sudah tidak bisa dimanfaatkan seperti dulu lagi,sekarang silahkan hidup bersama dengan pria idaman lainnya tersebutyang sudah dibela dan dilindunginya dengan mengorbankan segalanya.10.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 735/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 14 September 2017 — LIE LANNI ELLISANTI melawan PT. CITRA GRAHAMEGA ASRI Dkk
125 — 47
  • diputus tanggal 7 September 2016 yang intinya berbunyi : "TERGUGAT Il adalah pihak ketiga yang tidak tunduk atas perjanjian yang dibuatantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga TERGUGAT Il tidakmelakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dituntut ganti rugi.TERGUGAT Il melakukan transaksi pelepasan atas objek sengketa didepan PPATdan telah membayar lunas harga tanah dan bangunan objek sengketa dengan kesepakatan kedua pihak.PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa pelepasan hak itu atas dasar tipuan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
NELSON JEFRY ENGKA
Tergugat:
1.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
3.DEBI ARLISA SALAMENA KAINAMA
327 — 178
  • Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat poin 10 (Sepuluh)sampai dengan poin 14 (empat belas), tergugat Ill tidak dapatmembenarkannnya oleh karena hal tersebut hanyalah dalil yangberhubungan dengan dan Tergugat III tidak tahu menyangkut denganhal hal yang di dalilkan oleh Penggugat apakah benar atau haltersebut hanyalah tipuan daripada Penggugat, dan apabila membacadalil Gugatan Penggugat secara Rasional, bahwa perjanjian dengannomor: 10.CB.APR/PKKMK / 011 / 2008, tertanggal 23 Oktober 2008,dan kemudian
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2021 — Penuntut Umum:
INDRA ZAMACHSYARI.SH
Terdakwa:
Ir. RUSDIONO
102 — 14
  • Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yangdemikian liciknya sehingga orangorang yang berpikiran normal dapat tertipu.SedangkanRangkaian katakata bohong adalah diisyaratkan, bahwa harusterdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong sajadianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaiankatakata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatucerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 74-K/PM.III-12/AD/III/2017
Tanggal 31 Mei 2017 —
74 — 45
  • Kotak di gang DoliSurabaya dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenisshabu, padahal posisi Terdakwa saat itu tidak berada dibawahancaman atau tipuan atau bujukan atau tidak dalam kondisiterpaksa, selain itu sejak semula ternyata Terdakwa tidakmempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, olehkarena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secarahukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untukmenggunakan i narkotika.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 386/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Pelayaran Niaga Nusantara Diwakili Oleh : KAMIL ZACKY PERMANDHA, SH., MH.
Terbanding/Tergugat : PT PANN (Persero)
Terbanding/Tergugat : PT PANN Pembiayaan Maritim
Terbanding/Tergugat : Tn. BILLY ASNANDAR
Terbanding/Tergugat : PT PELAYARAN ADHIGUNA KARUNIA
180 — 143
  • Niuw Burgelijkk Wetboek) yangberlaku di Belanda dan belum dikodifikasi kedalam KitabUndangundang Hukum Perdata di Indonesia, hal ini pundisebutkan Konsep Penyalahgunaan Keadaan tidak dikenaldalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, namunterdapat dalam Niuw Wetboek dan dalam Law of Contract,di Bidang Kenotariatan (Bandung Citra Adutya Bakti, hal17) menyatakan berbeda dengan aturan hukum kontrakyang berlaku di Indonesia yang belum mengaturpenyalahgunaan keadaan, tetapi masih memakai rubrikasipaksaan, tipuan