Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang R.I.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang bahwa sesuai dengan faktafakta hukum dipersidangan Majelishakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan yaitu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a,bdan ayat (2), ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU R.I.

Reg.Perkara:PDS02/TTN/O3/2013, yany puuupokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan terdakwa Mawardi Bin Jamaluddin tidak terbuktibersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan

2007sebagaimana yang terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor :SR1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012 disimpulkan/ ditemukanjumlah kerugian keuangan Negara atas kasus dimaksud di atas adalahsebesar Rp. 6.398.887.231,54 (enam milyar tiga ratus Sembilan puluhdelapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluhsatu rupiah lima puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahnonce nen ne nce nnnnnn= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdidakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan

Gede Winasa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanasecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Prof. DR. drg.

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM) dan Forum Kegiatan Umat Beragama (FKUB), tanpaada NPHD;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN aliasYANCE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Subsidiair:Bahwa Terdakwa H.

manado;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka majelis Hakim tidaklahsependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sehingga dengan demikianbaik pembelaan maupun duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaanterdakwa tersebut haruslah di Tolak ;Menimbang bahwa dengan uraianuraian pertimbangan tersebut, maka MejelisHakim berpendapat bahwa Unsur ke 2 secara Melawan Hukum telah terpenuhi olehperbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan tentangpenerapan pasal

2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 199 Jo UU No. 20 tahun 2001terhadap tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa Khususnya mengenai Unsursecara Melawan Hukum Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada Dakwaan yang disusun olehPenuntut Umum, ternyata terdakwa diajukan kepersidangan dalam kapasitas Jabatan ataukedudukannya seperti tersebut pada uraian diatas ;Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka tindakan atauperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berkaitan erat dengan

USMAN SJAH BIN DEDE NUCH,tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara Bersamasama memperkaya orang lain, dirisendiri atau suatu koorporasi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang NomorHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

ASAD tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama yang merupakan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendirisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yangdidakwakan pada dakwaan PRIMAIR;Menyatakan Terdakwa Hi. ASAD Hi. SAEPA, S.Sos. alias H.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa, Dra. Hj.

).Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segalasesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukansejauhmanakah faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadipenilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dakwaan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidairitas yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP; Subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas,maka Majelis terlebih dahulu akan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, apakah Terdakwa Dra. Hj.

ROHAEDI telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. SUJANA, MP Bin H.

Biaya Sewa Kendaraan 50.000.000 50.000.000SU M L A He ieeeeeeeccccectetceeteee ete enteteeteeesees 60.960.000J U M L AH (1+2) 191.460.000 on= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanatersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

yang paling relevan dengan faktahokum sebagaimana telah diuraikan ndi atas adalah dakwaan KESATU, yangterdiri dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU terdiri dari dakwaanprimer dan dakwaan subsidair, maka ~majelis terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primair tersebuttidak terbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo 64 ayat (1)KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Hal ini sesuaidengan Laporan Hasil Audit oleh Tim Auditor dari BPK RI dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Pekerjaan PembangunanDan Instalasi PLTMH Desa Air Pesi Kecamatan Seberang Musi pada Dinas ESDMKabupaten Kepahiang TA. 2012 Nomor: 31/LHP/XVIII.BKL/10/2014 tanggal 24Oktober 2014.Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf bAyat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat DakwaannyaMenimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut:153DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;DAKWAAN SUBSIDAIRMelanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia

tidak perludipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaselanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaansubsider tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur pasalyang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwaMelanggar Melanggar melanggar: Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;1.

MUHAMMAD DJEN RUMATUMIA secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalamdakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.2.

Pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOSkarena ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi pembayarannya tidakditerimakan atau pembayarannya diterimakan tetapi jumlahnya berbeda,atau kegiatannya sama sekali tidak dilaksanakan atau kegiatan fiktif, ataukegiatan dilaksanakan tidak sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS maupunRKKS DIPA;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitassebagai berikut :Dakwaan Primair :~Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas sepertiterurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapanjuta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapanrupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.wonnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Menyatakan Terdakwa POSMA SITORUS, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaanPrimair maupun dakwaan Subsidair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)sub a dan b maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;2.

Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawanPT.Sinar KreasindoPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa POSMA SITORUS,SHsebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor :487/KEP/1981 tanggal 12 Maret 1981 bersama dengan saksi ACAITAGOR SIJABAT, Ap.M.Si

Dakwaan PrimairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang HukumPidana;2. Dakwaan SubsidairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU.

No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR :Hal 105 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dpswennnnn Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI bersamasama dengan Dr.

2 ayat (1) Jo.

I Nyoman Sukantara ( Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2015), masingmasing amarnya Menyatakan tidakterbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan menyatakan terbukti telah melanggar ketentuanpasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP...dst

., terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo.

2016yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai alatbukti .Halaman 149Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu : Kesatu : Primair: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaanalternatif kesatu yang bersifat subsidair, selanjutnya sesuai dengan karakteristikdakwaan yang bersifat subsidair tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbuktimaka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsurunsurnyaterdiri dari :1.

PUAD tidak terbukti secara sah danmeyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ALI SURAHMAN sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :sone== Bahwa terdakwa H. ASPIN Bin H.

PUADoleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaiberikut :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : pasal 3 jo

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas artinyabahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primair danbilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitusebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkandakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

lebin tepat ke PASAL 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Zeplin HermantoMopili,SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bukanlahsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 197 dari 219 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN GtoKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka terdakwa Zeplin Hermanto Mopili,SH selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus dibebaskan dari