UlamaJombang, alamat : Jombang , sebagai "Pemohon";Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelan mendengar keterangan Pemohon, dansaksisaksidimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Juni 2018, yangkemudian terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombangdibawah Nomor 0194/Pdt.P/2018/PA.Jbg. tanggal 4 Juni 2018, telahmengajukan Permohonan isbat hasil rukyatul hilal awal bulan Syawal 1439 H,dengan datadata menurut perhitungan

P/2018/PA.Jbgtempat rukyat dilaksanakan dan memperoleh datadata yang bersesuaianantara hasil perhitungan Pemohon dengan laporan perukyat sebagai berikut:1 Waktu matahari terbenam (ghurub) : 17:22:58 WIB;2 Waktu melihat hilal : 17.38 menit3 Perkiraan tinggi hilal saat dilihat > + 44 Lama hilal saat dilihat : 1 menit kemudian tertutup olehawan5 Cara syahid melihat hilal : Dengan mata telanjang' dandiverifikasi dengan alat bantuteodolit dan hendy cam yangditransver dan direkam ke LCDproyektor;6 Arah

Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini, sampai dengan putusanakhir.Membaca berkas pemeriksaan tambahan dari Pengadilan agama LubukPakam atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 50/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 25 April 2013.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pelawan/Pembanding atas perkara ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu dansesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka permohonan banding

sela Nomor 50 / Pdt.G/2013 tanggal 25 April 2013 yangamarnya berbunyi :1 Menerima permohonan banding Pembanding.2 Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuksegera menyidangkan kembali perkara Nomor 897/ Pdt.G/2013/PA.Lpk mulai dari tahap jawab, Replik, Duplik, Pembuktian sampaidengan kesimpulan dari masingmasing pihak.3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuksegera mengirimkan berkas a quo terdiri dari bundel A dan B kepadaPengadilan Agama Lubuk Pakam.4 Menangguhkan perhitungan

dapat menyetujui apa yang telah diputusoleh Pengadilan Agama kraksaan dan sependapat dengan pertimbanganhukumnya mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon, nafkah iddah dan uang mutah, oleh karenaitu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukumtersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun Majelis Hakim TingkatBanding tidak sependapat mengenai nilai nafkah madhiyah denganpertimbangan sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa perhitungan

besaran nilai nafkah madhiyah olehMajelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)perbulan adalah terlalu sedikit, tidak berdasarkan perhitungan yang realistissesuai kebutuhan minimum yang memungkinkan seseorang dapat hiduplayak secara normal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perluuntuk menambah besaran nilai nafkah madhiyah yang adil dan patut diberikanoleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi dengan memperhatikan

Surat Pernyataan Nomor 602,UM/SP/VII/2013;Pasal 3Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri perkaradiantara para pihak dengan jalan damai, karena Tergugat bersedia untukmembayar uang ganti rugi Materiil dan Imateriil sebesar Rp3.220.000.000,00(tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan perhitungan sudahtermasuk pajak sebagai syarat untuk mengakhiri perkara ini rincian: Ganti rugi materiil dengan rincian sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyardelapan ratus juta rupiah)

dengan perhitungan dalam Pekerjaanpenimbunan/Pemadatan tanah sirtu di lokasi Lapangan Upacara Tiakur yangsekarang ini dikuasai dan telah digunakan oleh Tergugat.

Kabupaten Maros;Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak;Bahwa saksi mengatahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran.Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdi sebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasarbahkan pernah memukul badan Penggugat selain itu sifat Tergugatyang perhitungan

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 yanglalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukul badan Penggugat selainitu sifat Tergugat yang perhitungan persoalan uang belanja;4.

satupersatu dengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandangtelah memenuhi unsurunsur terjadinya Suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan karenaTergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukulbadan Penggugat selain itu sifat Tergugat yang perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka 1 gugatan jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulanterhitung mulai pada tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan 5 Agustus2016 tetapi oleh Tergugat dalam Perubahan perjanjian kredit yangtersebut pada Posita angka 2 gugatan justru tidak diperpanjang malahjangka waktunya diperpendek menjadi 36 (tiga puluh enam) bulanterhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan

Bahwa dengan adanya perhitungan yang tidak jelas antara ParaPenggugat dengan Tergugat maka Para Penggugat menurut hukummerasa dirugikan, dan tidak adanya kepastian jangka waktu yang harusdipedomani oleh Para Penggugat kepada Tergugat , oleh karena ituPara Penggugat minta secara tegas kepada Tergugat agar menjelaskanyang dimaksud Restrukturisasi/ perpanjangan jangka waktu dalamkenyataan malah diperpendek jangka waktunya dalam Perubahanperjanjian kredit pada posita angka 2 gugatan;.

Bahwa Tergugat dengan bantuan Tergugat II akan menjual melaluilelang benda yang menjadi obyek sengketa Posita angka 3 gugatansenilai Rp299.200.000,00 padahal jumlah hutang Para Penggugatkepada Tergugat belumlah jelas kepastian karena perhitungan yangdiberikan oleh Tergugat tidak cocok jumlahnya dihitung secara manualoleh Para Penggugat;.

No.462 K/Pat/2015Berdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15halaman 5 Gugatan berbunyi sebagai berikut:angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05Agustus 2011 sampai dengan 05 Agustus 2016. dst"Angka 15:Bahwa perbuatan Tergugat dengan bantuan Tergugat II menjual lelangObjek Sengketa sebelum berakhirnya jangka waktu kredit

dimaksud adalah penetapan berdasarkanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 yangketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk.bahwa Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 dengantentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

bea masuk adalah nilai transaksi daribarang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 2I.

atau dataobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabeanyang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut.bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yangwajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan

Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP kepada Majelis.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan

Reiling tipe 3 10 unit Ditiadakan Bahwa hasil akhir pekerjaan dan volume pembangunan pasar hewan tidakdapat diketahui secara pasti mengingat dokumen gambar akhir pekerjaanpembangunan pasar hewan (As Build Drawing) dan perhitungan volumepekerjaan pasar hewan berupa back up tidak dapat dibuat pada saatdilakukan serah terima akhir pekerjaan.

Ing. tidak akurat, maka penghitungan kerugian negara jugatidak akurat, dan juga tidak diperhitungkan atau dikurangi dengankelebihan volume yang telah dilaksanakan, sehingga telahmenimbulkan ketidak pastian tentang kerugian yang sesungguhnya;Bahwa suatu perhitungan adanya kerugian negara haruslah dilakukansesuai dengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruanglingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkanhanya pada dokumen yang diberikan oleh pihak Penyidik atauKejaksaan

saja, akan tetapi siauditor harus benarbenar melakukanperhitungan dan hasil perhitungan tersebut harus dikonfirmasikankepada auditan sepanjang perhitungan tidak memenuhi kedua stan daraudit seperti di atas, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid danharus dienclose kembali;Bahwa sesuai fakta persidangan Ahli Muhammad Huriyanto selakuauditor BPKP hanya melakukan audit berdasarkan pada dokumen yangdiberikan oleh pihak Penyidik atau Kejaksaan saja, audit dilakukanHal. 57 dari 60 hal.

Tehnik Unsyiah yang hitungannya tidakAKURAT karena memakai alat ukur manual atau METERAN, dimanahasil hitungan tanah timbun sesuai RAP addindum sudah 100 %.Padahal Pemohon Kasasi selanjutnya telah melakukan pengukurandan perhitungan ulang untuk keseluruhan bangunan sebagai back upbangunan pasar hewan tersebut dimana hasilnya ditemukan pekerjaanyang dilakukan oleh Rekanan (CV.

Hal tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangandan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) yaitu pasal 57 ayat (1) yang menyatakan"Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakandengan cara membuat SPJ yang dilampiri btiktibukti yang sah;."

Sehingga bertentangan denganketentuan pasal 57 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan PengawasanKeuangan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menyebutkan ;" SPJberikutlampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangandan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) yaitu pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : PenggunaAnggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengancara membuat SPJ yang dilampiri buktibukti yang sah."Hal. 12 dari 55 hal. Put.

Sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal57 ayat (2) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan danBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) yang menyebutkan ;" SPJ berikut lampirannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambattanggal 10 bulan berikutnya.

Dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.11.940.392.764berdasarkan hasil audit BPK No. 02/S/XIV.8/06/2007.Dasar Keberatan :Yang dijadikan Dasar perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp.11.940.392.764, dalam Kasus Pidana ini adalah Hasil Audit Investigasi yangdilakukan oleh BPKP sesuai surat No.

(Total : dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus duapuluh delapan rupiah).Bahwa selain tidak membayar kekurangan upah Para Penggugat, Tergugatjuga tidak ada membayar uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 kepadaPara Penggugat yang biasanya diterima oleh Para Penggugat setiap tahunmenjelang hari raya indul fitri, dengan rincian perhitungan uang tunjanganhari raya sebagai berikut := 12 orang pekerja (ic.

Menyatakan Tergugat belum membayarkan kekurangan upah/gaji ParaPenggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut :Upah Yang UMSK Kekurangan Total KekuranganNo.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah/gaji ParaPenggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan Total KekuranganNo.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah/gaji ParaPenggugat pada bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Maret 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut :No.

Para Penggugat) X Upah perbulan= 12 X Rp. 2.471.398, = Rp. 29.656.776,(Terbilang : dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuhratus tujuh enam rupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaiankepada Para Penggugat sebesar 9 (Sembilan) upah/gaji pokok berjalan yaituterhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016,dengan rincian perhitungan sebagai berikut := 9 Bulan X Upah Pokok Setiap Bulan X 12 Orang Pekerja (ic.

, Tanggal 01-APR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , Delivery Note, dan Surat Perjanjian

Pajak No. 0100321678377900, Tanggal 01-JUN-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.

tagihanpembayaran dan berita acara serah terima. 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377900, Tanggal01JUN16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihanpembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.Disita dari saksi FERRY LIM: 4 lembar Fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967849, Tanggal07JAN16, invoice, delivery note dan bukti pembayaran. 4lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran.Disita dari saksi NILAM SENNY : 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No.

Niaga Insan Hidayahtahun 2016 (Bukti diperlihatkan);Bahwa Ada terdapat kesalahan dalam proses perhitungan pajakyang dibayarkan oleh PT. Niaga Insan Hidayah dan telah dibetulkan olehterdakwa dan disetorkan kembali oleh terdakwa;Bahwa Jumlah faktur pajak penjualan BBM PT. Niaga Insan Hidayahselama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak 688(enam ratus delapan puluh delapan) faktur pajak penjualan;Bahwa PT.

Niaga InsanHidayah tahun 2016 (Bukti diperlinatkan);Bahwa Ada terdapat kesalahan dalam proses perhitungan pajakyang dibayarkan oleh PT. Niaga Insan Hidayah dan telah dibetulkanoleh terdakwa dan disetorkan kembali oleh terdakwa;Bahwa Jumlah faktur pajak penjualan BBM PT. Niaga Insan Hidayahselama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebanyak688 (enam ratus delapan puluh delapan) faktur pajak penjualan;Bahwa PT.

tagihanpembayaran dan berita acara serah terima. 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377900, Tanggal01JUN16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihanpembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.4.

Uraian pekerjaan Perhitungan VolumeI. PEKERJAAN BETON,DINDING DANPASANGAN BATU DANPAGAR TERAS1 Pekerjaan Kolom 35/35 Lantai I (0,35 x 0,35 x 3,825) x 69,35 M3148 Bh2.

Hasil Perhitungan Volume terlaksana dilapangan dengan volume berdasarkanAddendum Kontrak I Pekerjaan Pembangunan Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran2008. No.VOLUME YG DIBAYARKAN VOLUME HASILUraian T.A. 2008 PEMERIKSAANPekerjaan DILAPANGAN DARI HASIL PERHITUNGAN ANTARA ADDENDUM KONTRAK I TERHADAPPERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN, MAKA TERDAPATPEKERJAAN BERTAMBAH DAN BERKURANG SEBAGAI BERIKUT : No. Uraian Pekerjaan PEKERJAAN PEKERJAAN KETTAMBAH KURANG(Rp) (Rp)11. 12. 13=106 14=610 15=610I.

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK1 Titik Lampu dan Instalasinya Tetap JUMLAH BIAYA PEKERJAAN (791.348.025,05) 791.348.025,05 791.348.025,05KURANG Dari Perhitungan diatas, maka JUMLAH BIAYAPEKERJAANterdapat pekerjaan kurang dengan KURANGJumlah :Rp. 791.348.025,05, (KELEBIHANPEMBAYARAN) Dari hasil perhitungan volume pekerjaan dikolom keterangan ada bertambah danberkurang karena ada volume pekerjaan sebagian yang bertambah dan berkurangberdasarkan Addendum Kontrak I sehingga terdapat nilai pekerjaan berkurang

Uraian pekerjaan Perhitungan VolumeI.

Hasil Perhitungan Volume terlaksana dilapangan dengan volume berdasarkanAddendum Kontrak I Pekerjaan Pembangunan Pasar Kuala Kurun Tahun Anggaran 2008.VOLUME YG DIBAYARKAN VOLUME HASILUraian T.A. 2008 PEMERIKSAANNo. Pekerjaan DILAPANGAN 61DARI HASIL PERHITUNGAN ANTARA ADDENDUM KONTRAK I TERHADAPPERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN, MAKA TERDAPATPEKERJAAN BERTAMBAH DAN BERKURANG SEBAGAI BERIKUT : No.

Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, Pemohon' Bandingmengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP609/WPJ.05/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayer (SKPKB) Pajak Penghasilan OrangPribadi Tahun 2008 Nomor: 00024/205/08/033/11 tanggal 22 Juni 2011 TahunPajak 2008 yang menetapkan jumlah pajak yang masih kurang dibayar sebesarRp2.016.969.345,00:Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai: koreksi Terbanding,alasan Pemohon Banding, perhitungan

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang :Total Penghasilan Rp 4.004.317.500,00PTKP Rp 13.200.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 3.991.117.500,00PPh Terutang Rp = 1.363.141.125,00Kredit Pajak Rp 324.000,00PPh kurang dibayar Rp 1.362.817.125,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 654.152..220,00Total PPh Kurang Bayar Rp 2.016.969.345,00Bahwa Terbanding menganggap bahwa penambahan harta tersebutdiperoleh dari hasil usaha Pemohon Banding;Alasan Pemohon BandingBahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam

tentang status hubungan antara PemohonBanding dengan Ten Liong Tjakrawinata (Suami) bersama surat iniPemohon Banding sertakan pula fotokopi kartu keluarga (KK) dan KTPPemohon Banding dan Ten Liong Tjakrawinata dan kutipan aktapernikahan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untukmengabulkan banding Pemohon Banding dengan membatalkan koreksiatas penghasilan netto dalam negeri lainnya sebesar Rp3.981.357.500,00;Perhitungan

Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayarBahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan yang Pemohon Banding uraikandi atas, perhitungan Pajak Penghasilan kurang (lebih) dibayar PajakPenghasilan Orang Pribadi Pemohon Banding seharusnya adalah sebagaiberikut :Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 663/B/PK/PJK/201 7 Menurut Putusan Menurut Jumlah NilaiUraian Keberatan Pemohon Banding SengketaRp Rp RpPenghasilan Netto 4.004.317.500 O 4.004.317.500Kompensasi Kerugian 0 0Penghasilan Kona Pajak 3.991.117.500

./2002 tanggal 11 Desember 2002 diatur jenisjenisharta yang dipergunakan dalam usaha Jasa Telekomunikasi Seluler yangtermasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluanpenyusutan, untuk nilai buku awal Tahun 2008 atas perolehan aktiva sebelumtahun 2008 sesuai dengan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2007;e koreksi sebesar Rp1.350.273.671,00 karena terdapat masa manfaat yang telahhabis di tahun 2008 dan berdasarkan perhitungan kembali penyusutan dari sejaksaat perolehan aktiva tetap;

2008 adalahRp.212.958.810.891,00, sehingga nilai sengketa Kredit Pajak Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2008 sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesarRp.221.000.000,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat UraianBanding bahwa besarnya Kredit Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008adalah Rp.212.958.810.891,00, Pemohon Banding membuat bantahan denganmenyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Kredit Pajak Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 menurut perhitungan

Luar Negeri sebesarRp.221.000.000,00;: bahwa hasil pembahasan pokok sengketa koreksi Fiskal Luar Negeri sebesarRp.221.000.000,00; adalah sebagai berikut:: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui kredit pajak PajakPenghasilan Badan dikoreksi dengan perincian sebagai berikut: Pos Koreksi Jumlah (Rp)Kredit Pajak Pajak Penghasilan Badan Cfm Pemohon 221.958.810.891 ,00BandingKredit Pajak Pajak Penghasilan Badan Cfm Terbanding 213.197.550.252,00Koreksi 238.739.361,00 Menurut Pemohon: bahwa perhitungan

harus dipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan PemohonBanding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan bandingPemohon Banding sehingga perhitungan

Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelishakim hala,an19 alinea kedua pertimbangannya dikutip sbb Menimbangbahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali telah dilaksanakan olehTergugat sesuai dengan amar putusan PK dimana perhitungan bunga dihitungSampai tanggal gugatan dan telah diterima oleh Penggugat maka TIDAKADA KEWAJIBAN lagi bagi Tergugat untuk membayar bunga yang menurut Penggugat dihitung sejak terdaftarnya gugatan yaitu tanggal 21 September1996 sampai dilkunasi kewajiban

Bahwa dengan memperhatikan amar putusan PK NOo.32PK/Pdt/2005 Tanggal 19 Nopember 2007 utang pokok yang harusdibayar oleh Tergugat Rp.354.856.308 ( tiga ratus lima puluh empat jutadelapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) kemudianditambah dengan perhitungan bunga 12 % pertahun selama 30 (tigapuluh) bulan artinya hitungannya sama dengan 2 (dua) tahun 6 (enam)bulan yakni sejak gugatan perkara No.280/Pdt.G/1996/PN.Mks terdaftarsejak tanggal 21 September 1996 ;1.2.

Sehingga amat jelas dalil gugatan Penggugat point8 bahwautang yangbelum dibayar terhitung sejak terdaftarnya Gugatan tanggal 21September 1996 sampai dibayar utang pokok Rp.507.867.833.056tanggal 14 Nopember 2016 artinya ada tenggang waktu selama 20tahun perhitungan bunga yang tidak dibayar oleh Tergugat/Terbandingmaka dicapai angka dengan perhitungan Rp.507.867.833,056 x 12pertahun x 20 tahun = Rp.1.218.882.799, 33(satu milyar dua ratusdelapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh

Barat atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo,dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamasama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang yaitu Kantor Kecamatan Ndoso.Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika saksi Stefanus Badung bersama dengan Terdakwa I.FRANS SALES LEGA mendatangi Kantor Kecamatan Ndoso untuk melakukanprotes dengan alasan adanya dugaan kecurangan proses perhitungan

No. 1102 K/PID/2016Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang dilakukan oleh PPKNdoso di Kantor Kecamatan Ndoso;Bahwa setelah itu datang saksi Aloisius Sawun ke Kantor Kecamatan Ndosotersebut dan ternyata rapat pleno proses perhitungan suara Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Manggarai Barat yang dilakukan oleh PPK Ndoso di KantorKecamatan Ndoso tersebut telah selesai dilaksanakan, yang pada saat itumengakibatkan saksi Aloisius Sawun marah dan berteriak untuk melempariKantor Kecamatan Ndoso

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika saksi Stefanus Badung bersama dengan Terdakwa l.FRANS SALES LEGA mendatangi Kantor Kecamatan Ndoso untuk melakukanprotes dengan alasan adanya dugaan kecurangan proses perhitungan suaraPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang dilakukan oleh PPKNdoso di Kantor Kecamatan Ndoso;Bahwa setelah itu datang saksi Aloisius Sawun ke Kantor Kecamatan Ndosotersebut dan ternyata rapat pleno proses perhitungan

dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitunganBea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP4126/KPU.01/2013 tanggal 12 Juli 2013, diketahui alasan yang digunakanKantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode ataunilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

tersebut yangmenyatakan:Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yangobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dariPasal 16 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan

Uraian lainnya (Jika ada) : sejak ditandatanganinya Surat PengakuanHutang dengan perhitungan Pokok dan bungasebesar Rp. 3.490.000, (tiga juta empat ratussembilan puluh ribu rupiah).Untuk menjamin pinjamannya Tergugat & Ilmemberikan agunan berupa tanah dan/ataubangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.928 yang terletak di Karang Bongkot,Kelurahan/Desa Karang Bongkot, KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat, NusaTenggara Barat atas nama Syaeful Bahri(Tergugat 2) Dengan menyerahkan SuratPernyataan Penyerahan

Singkat : Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat denganTergugat & II dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antara lainsbb: Para Tergugat pada tanggal 02 April 2015 mengakui menerima uangsebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah); Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 36 (tiga puluhenam) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan sejakditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan perhitungan

berikut Membuktikan bahwa terdapat perjanjianhutang antara Penggugat dengan Tergugat & II dengan syaratsyarat danketentuan yang diatur, antara lain sbb: Para Tergugat pada tanggal 02 April 2015 mengakui menerima uangsebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah);" Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 36 (tiga puluhenam) bulan harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan sejakditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan perhitungan

Putusan No.10/Pdt.G/2020/P TA.BBMenimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban bahwa Tergugat/Pembandingsebelum Penggugat/Terbanding menandatangani Akad AlMurabahah Nomor 01,telah menjelaskan kepada Penggugat/Terbanding mengenai besarnya angsuranyang harus dibayar setiap bulan dan perhitungan pokok dan margin dengan caraanuitas dalam pembayaran angsuran yang disepakati secara tetap sebesarRp.5.893.015, per bulan, telah termasuk pembayaran

secara bertahap sampai jangka waktu akadpembiayaan berakhir, sedangkan pembayaran margin pada awal jumlahnya besarkemudian secara bertahap semakin kecil sampai jangka waktu akad pembiayaanberakhir, namun total pembayaran angsuran pokok dan margin yang harusdibayar oleh Penggugat/Terbanding setiap bulannya tetap sebesar Rp.5.893.015,sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaantertanggal 21 Februari 2014 juncto Surat Sanggup No.16/0323/628/PROMEStanggal 4 Maret 2014, sehingga perhitungan

Berdasarkanketentuanketentuan di atas Tergugat/Pembanding boleh menerapkan metodeanuitas dalam pembiayaan murabahah dan fatwa DSN No. 84 Tahun 2012 jounctoFatwa DSN Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah dan Surat Edaran BankIndonesia Nomor 15/26/DPbs Tahun 2013 tidak mewajibkan bank menyebutkanmetode anuitas dalam akad perjanjian Murabahah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perhitungan denganmetode anuitas yang dilakukan

Putusan Nomor 1451/B/PK/PJK/2017Agustus 2008 nomor 00048/207/08/904/13 tanggal 31 Januari 2013diterbitkan dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon TerbandingBanding1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNal. Exspor 0 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 0 0a3. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut oleh pemungut PPN 0 0a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0a6. Jumlah 0 0b.

Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar 1.990.701.907 (256.726.313)Kelebihan pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.990.701.907 1.990.701.907b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (Karena pernbetulan) 0 0c. jumlah 1.990.701.907 1.990.701.907PPN yang kurang dibayar 0 1.733.975.5904Sanksi Adrrinistrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0b. kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 1.733.975.5904c. Bunga pasal 13 (5) KUP 0 0d.

KesimpulanBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: 1 PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,002 Sanksi Bunga Rp. 0,003 Sanksi Kenaikan Rp. 0,004 Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan