Register Perkara : PDS01/ KNYAR/ Ft.1/ 01/ 2013,atas nama Terdakwa SUJADI ;Berkas perkara atas nama Terdakwa SUJADI ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan ahli serta Keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan memeriksa surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan padatanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan Primair dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.

Menyatakan Terdakwa ABD MANAN.Spd bin ABDULLAH (alm) tidakterbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana tetah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danmembebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;2.

NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIR :wonnnnn= Bahwa ia terdakwa H. M.

No. 2481 K/Pid.Sus/2015pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umummelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yangpada pokoknya menuntut :deMenyatakan terdakwa LALU MARTADINATA, SE.terbukti secara sah danmenyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Barsamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa judex facti Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalammenerapkan unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP..==+=250002==.2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diriTerdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenaihalhal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.

Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni : Kesatu Primair melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang

BINWONGSOREJO .Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Drs.

OKCM) Nomor : LHAI9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009; Perbuatan Terdakwa ACHMAD KUNTJORO, SE, MBA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; SubsidiairBahwa terdakwa ACHMAD KUNTJORO, SE, MBA selaku DirekturKeuangan

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RINo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 65 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucianuang sebagaimana doatur dan diancam dalam Pasal 3 Undangundang RI Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pemberantasan

ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP;Subsidiair : Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP, yang apabila terbukti maka dakwaaan selanjutnya tidak perludibuktikan lagiMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 65 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan

BRAHMANTORY bersama sama saksiRINO LANDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1),jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidiairwana nanan naan Bahwa Terdakwa DRS.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana telahdiungkap di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsurunsur dari peraturan tindakpidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atauGSI GIRVAN A RR RRMenimbang, bahwa Terdakwa Drs BRAHMANTORY diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR :Melanggar pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang R.!

(tiga ratus dua puluhempat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABA Alias ARENS sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

halhal yang sudah termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 119Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

disusun secara Subsidairitas Alternatif, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair.Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Pertama Primair semuanya terpenuhi, makaDakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belumterpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamDakwaan Pertama Subsidair atau Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat1 ke1 KUHP.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 1.593.859.158,(SatuMilyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima PuluhSembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas KerugianNegara / Daerah Pada Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Banjar dariInspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHPPKKNDInspektorat tanggal 12Pebruari 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair Bahwa ia TerdakwaNUR RIFAI, SH.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.Setiap orang;2.

Menyatakan Terdakwa MAT URIPtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRLNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP,sebagaimana dalam surat dakwaan Primair oleh karenanya membebaskanTerdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 2.

akta jual beli Nomor 97/MGR/2011 tanggal 10 November 2011 tertuangharga jual tanah tersebut senilai 164.000.000,,.Hal76dari 128 Put No.204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyMenimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadapdakwaan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaituPrimair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebut.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Dengan Melawan Hukum,3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi;4.

pekerjaan konstruksi (3) Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara 1.591.774.960 Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas telahmemperhitungkan pengembalian atas kelebihan pembayaran senilai Rp.109.959.528,.92sebagaimana temuan BPK RI (pengujian secara uji petik)dalam LHP atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang danModal Ta 20132014 pada Kementrian Agama Nomor 11/HP/XVIII/02/2015tanggal 18 Februari 2015,soneneee= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 22 Putusan No.80/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst.SUBSIDIAIR;wo Bahwa Terdakwa ASRAR, SE selaku Direktur PT.

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya faktafakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukansejauh manakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan dapat menjadipenilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa ASRAR, SE,yang memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa ASRAR, SE, didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidaritas yakni:Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidair: Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana

tidakterpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum sebagai mana ditemukan dalam persidangan terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwadengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;Primair : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KitabUndang Undang Hukum Pidana ;Subsidair : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KitabUndang Undang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa

atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidanasebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikanterlebih dahulu apakah unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan dapat terpenuhi atautidak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannyamempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancamberdasarkan Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur Secara melawan hukum ;3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

Syamsuddin Noor sebagaimana diaturdan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jopasal 64 ayat (1) KUHP.SubsidairBahwa terdakwa Ir. M.

delapan juta delapan ratus tujuhpuluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah ) dibulatkan menjadi Rp. 248.877.100 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu134seratus rupiah ) yang merupakan uang yang belum dipergunakan darikeuntungan pada proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPAkapasitas 20 L/det = 1 unit lokasi IKK Kecamatan Juai, KabupatenBalangan, Kalimantan Selatan .Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaansebagai berikut :PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 yang telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR =: Melanggar dalam Pasal3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999yang telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001 jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo.