Menyatakan Terdakwa MAT URIPtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRLNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP,sebagaimana dalam surat dakwaan Primair oleh karenanya membebaskanTerdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 2.

akta jual beli Nomor 97/MGR/2011 tanggal 10 November 2011 tertuangharga jual tanah tersebut senilai 164.000.000,,.Hal76dari 128 Put No.204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyMenimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadapdakwaan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaituPrimair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebut.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Dengan Melawan Hukum,3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi;4.

pekerjaan konstruksi (3) Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara 1.591.774.960 Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas telahmemperhitungkan pengembalian atas kelebihan pembayaran senilai Rp.109.959.528,.92sebagaimana temuan BPK RI (pengujian secara uji petik)dalam LHP atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang danModal Ta 20132014 pada Kementrian Agama Nomor 11/HP/XVIII/02/2015tanggal 18 Februari 2015,soneneee= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 22 Putusan No.80/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst.SUBSIDIAIR;wo Bahwa Terdakwa ASRAR, SE selaku Direktur PT.

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya faktafakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukansejauh manakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan dapat menjadipenilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa ASRAR, SE,yang memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa ASRAR, SE, didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidaritas yakni:Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Subsidair: Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana

tidakterpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum sebagai mana ditemukan dalam persidangan terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwadengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;Primair : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KitabUndang Undang Hukum Pidana ;Subsidair : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 KitabUndang Undang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa

atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidanasebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikanterlebih dahulu apakah unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan dapat terpenuhi atautidak ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannyamempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancamberdasarkan Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur Secara melawan hukum ;3 Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

Syamsuddin Noor sebagaimana diaturdan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jopasal 64 ayat (1) KUHP.SubsidairBahwa terdakwa Ir. M.

delapan juta delapan ratus tujuhpuluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah ) dibulatkan menjadi Rp. 248.877.100 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu134seratus rupiah ) yang merupakan uang yang belum dipergunakan darikeuntungan pada proyek pekerjaan pengadaan dan pemasangan IPAkapasitas 20 L/det = 1 unit lokasi IKK Kecamatan Juai, KabupatenBalangan, Kalimantan Selatan .Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaansebagai berikut :PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 yang telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR =: Melanggar dalam Pasal3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999yang telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001 jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo.

. ~ 222 o nn nnn nnn nnn noe nnn ne nen nee nnn ne nee ne nemommnnnanne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

TteMenimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;3.

Menyatakan Terdakwa Imran S.Sos Bin (Alm) Ibrahim tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat(2), ayat (3) Undang undang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidanadalam dakwaan Primair.2.

puluh empat sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara Subsidaritas yaitu :Primer : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

Rp5.521.627.047,55sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugiankeuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek PembangunanMesjid raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten KepulauanSula TA 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalamSuratnya Nomor: SR990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Bahwa perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

memutus perkara ini dalamperadilan tingakt banding.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 50/Pid.SusTPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dirjen Hortikultura pada KementrianPertanian Rl mengalami kerugian sebesarRp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) .sonecnenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 56 ke1KUHPidana. Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.

Langkat Nomor : SR6689/PW02/5/2010 tanggal 23 Desember 2010.coeceeesess= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Masrin Hadi, S.Sos sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos bin H.

Menyatakan Terdakwa Heri Yunanda Muhammad Rum als Heri binMuhammad Rum, tidak terbukti bersalan secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangundang Hukum Pidana sehingga membebaskan terdakwa daridakwaan Primalr.2.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatutetapi oleh karena dakwaan kesatu ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritasmaka majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaaan kesatu primairsebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bank Sulteng Cab.Bungku dengan menggunakan cek tunai73dan tidak dapat dipertanggungjawabkann sebagaimana poOs pospengeluaran yang sebenarnya sebesarRp. 4.649.025.313,94 ,oe eee eee Perbuatan terdakwa GEMMAWATY HAMBUAKO, SE.tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1IKUHPidana

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1

) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,;Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang260Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal65 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum

/ PW11/ 5 /2013 tanggal 11 Oktober 2013, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sebagaimana tabel di bawah ini : N Uraian ADD (Tahun) Jumlah (Rp)0 2008 2009 2010 20111 Jumlahpengeluaranmenurut SPJ 45.000.000 41.295.000 20.950.000 24.494.000 131.739.0002 Jumlahpengeluaran menurut 454.546 9.250.000 0 0 9.704.546realisasi sesuai peruntukannya3 Kerugian keuangan Negaral 44.545.454. 32.045.000 20.950.000 24.494.000 122.034.454Daerah (12) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SubsidairBahwa Terdakwa YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID, yangsaat itu jabatannya selaku Sekretaris dalam Tim Pelaksana (Panlak)ADD Tingkat Desa Asinan Kecamatan

untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Menyatakan terdakwa BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;2.

PALLATJE dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhisemua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.

membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara: PDS04/RP9/Ft.1/10/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/TipikorKendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam

KdiMenimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.