Saksi Ali Afifi SPdl bin Sachroni dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mengenalterdakwa; Bahwa saksi bekerja sebagai gur/Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1Kota Tegal;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor1/PidC/2019/PN.

tiba dibagian depan pagar kemudian melemparkan pecahanpaping pada bagian kaca pos satpam yang mengakibatkan kaca pecahberserakan, dan kaca tak bisa dipakai lagi; Bahwa setelah melihat kejadian saksi memberitahukan kepada sdr.UntungPrayitno dan kepada Wahyu Hidayat; Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak sekolan mengalami rugiRp1.000.000,(Satu juta rupiah); Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor1

Saksi Pepi Irawan Pribadi,SPdl bin Sulyo dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan:Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor1/PidC/2019/PN.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,(lima ribu rupiah).Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor1/PidC/2019/PN. TglDemikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kamiPaluko Hutagalung, S.H.

,M.H.Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor1/PidC/2019/PN. Tgl

mendengar Nota pembelaan Para Terdakwa yang padapokoknya menyatakan Terdakwa adalah sebagai keamanan kampung yangmencurigai Saksi Korban yang sering masuk kampung tengah malamsedangkan pada saat itu di kampung tersebut sedang marak terjadi pencurian,tetapi Para Terdakwa salah tangkap dan Para Terdakwa mengakuikesalahannya karena itu mohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPara Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor1

Il di aula mesjid, hanya diperbolehkantidur di dalam mesjid;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala keamanan regu di kampungTerdakwa dan Terdakwa sudah sering membantu aparat kepolisian dalammenangkap pelaku pencurian;Bahwa Terdakwa mengaku telah salah tangkap terhadap Saksi KorbanTerdakwa II:Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017 pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II melihat Sdr.

Umar Johan, setelahidentitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umumditanyakan kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa membenarkan identitasdalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terbukti ParaTerdakwa sehat jasmani maupun rohaninya;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhimenurut hukum;Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaanorang lain dengan

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit hp. merk Xiaomi redmi 4c warna hitam dan 1 (satu) unitsepeda motor merk Satria beserta kunci kontaknya;dikembalikan kepada Saksi Korban An. Andi Kustanto bin Bambang SigitPramono; 1 (satu) helai baju bertuliskan turn back crime;dikembalikan kepada Terdakwa II T. Wahyu Hidayat bin T Umar Johan;6.

ETI ASTUTI, S.H., M.H,Dto.FAISAL MAHDI, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Dto.MURDANY, S.H.Untuk salinan yang sama :PANITERA PENGADILAN NEGERIBANDA ACEHTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor1 19/Pid.B/2017/PN.Bna.

Telahberpindah alamat di Kabupaten Sidoarjo,Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keteranganyang diterbitkan oleh Kepala Desa Bluru KidulSidoarjo Nomor 470/196/404.7.1.16/2014tanggal 28 Februari 2014;Pekerjaan : Pelajar/KaryawanAgama : IslamSelanjutnya disebut Tergugat.Hal.1dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1 8/Padt.G.S./2020.

Desember 2020sebesar Rp. 2.950.000,, sedangkan sisa pembayaran kewajiban akandibayarkan maksimal pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 20.000.000,.Apabila melewati batas pembayaran yang telah disepakati belum dilakukanpelunasan seluruh kewajiban, maka tidak keberatan untuk menjual aset yangsaat ini sebagai jaminan di PT BPRS Baktimakmur Indah secara sukarelamaupun menjual secara lelang.Dengan telah ditandatangi Akta Perdamaian ini dan telah melakukanHal.2dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1

Akhmad Khoiron, selaku Hakim tunggal,dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;Hal.3dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1 8/Pat.G.S./2020./PA.Sda.Panitera, Hakim,Miftahul Husnah, S.H., M.H. Drs. Aknhmad Khoiron.PerincianBiayaPerkara: Pendaftaran Rp 30.000.Biaya Proses Rp 75.000,Panggilan Rp 250.000,PNBP relaaspertama Rp 20.000,Redaksi Rp 10.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 391 .000.

(tigaratussembilan puluh satu riburupiah)Hal.4dari4 PutusanGugatanSederhana Ekonomi Syariah Nomor1 8/Padt.G.S./2020./PA.Sda.

Halaman 3 dari 12 Halaman.Formul02/Proksi01/KimPenetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa banding tersebut; Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal10 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untukmendamping Majelis Hakim dalam sengketa Nomor188/B/2019/PTTUNMDN; Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor1/G/2019/PTUNPDG, tanggal 24 Juni 2019; Berkas perkara, surat Surat bukti yang diajukan oleh para pihak

surat surat yang berkenaan dengan sengketaINL 222 222 nono nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn n nenPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 118/Pen.HS/2019/PTTUNMDN, tanggal 2 Oktober 2019,tentang Penetapan Hari Sidang; 2 2222222 ne n=TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor1

Pengadilan TataUsaha Negara Padang membuat akta permohonan banding tertanggal 3Juli 2019 yang ditandatangani Kuasa Hukum Para Penggugat /Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak lawan dengan masingmasing Surat Pemberitahuan PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 1/G/2019/PTUNPDG tanggal 4 Juli 2019 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dibuat SuratPemberitahuan Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara Nomor1

Usaha Negara Padang masingmasing tanggal 3 SeptemberMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2019,dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 23 Juli 2019,yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan agar memutus dengan amar putusan membatalkanputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor1

Halaman 7 dari 12 Halaman.Formul02/Proksi01/KimMenimbang, bahwa di dalam Kontra Memori Banding Tergugat IIIntervensi/ Terbanding pada dasarnya memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberi putusandalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;won nnn anne enna nnn nn Menolak Memori Banding Para Pembanding seluruhnya ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor1/G/2019/PTUNPDG ,tanggal 24 Juni 2019 ; 22+Menimbang, bahwa Kontra Memori

Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Btl, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBantul;2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Btl tidak dilanjutkan;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt. GS/2021/PN Btl3.

Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkaraPerdata bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Btl dinyatakan dicabut;4.

., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Bil tanggal 13 Januari 2021, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut, dibantu Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H., Panitera Pengganti dandihadiri Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan KuasaTergugat II.Panitera Pengganti HakimSri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. Sri Wijayanti Tanjung, S.

,yang beralamat Kantor di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar RantauHalaman 1 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNPrapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor856/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2017;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 11/PID.SUS/2018/PT/MDN tanggal 9 Januari 2018, berikut putusan dan berkasperkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 856/Pid.Sus/2017/PNRap tanggal27 Nopember 2017;Menimbang

plastik transparan lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datanglagi ke rumah SAMPURNA RITONGA ALIAS KULLEK ALIAS AZO dengan tujuanmengambil pancing dan menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis sabusabusebesar Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkanuang hasil penjualan sabusabu tersebut kepada SAMPURNA RITONGA ALIASKULLEK ALIAS AZO kemudian terdakwa duduk di dapur rumah SAMPURNARITONGA ALIAS KULLEK ALIAS AZO sedangkan SAMPURNA RITONGA ALIASHalaman 2 dari10 Putusan Nomor1

LAB.:5982/NNF/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, Ssi, Aptpangkat Penata Nip. 197410222003122002pada Labfor Cabang Medanmenyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip bening berisi Kristalwarna putih dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) diduga Narkotikadan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa padaHalaman 3 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNbarang bukti

SITUMEANG dan saksi DEDI F.RITONGA masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat terdakwa RISWANRITONGA ALIAS IWAN berada di dapur kemudian dilakukan penggeledahan danpada tas kecil warna hitam yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah kotakkecil warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yangHalaman 4 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNberisikan Narkotika jenis sabusabu dengan berat 0,19 (nol Koma sembilan belas)gram netto dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa haka3memiliki Narkotika Golongan bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaanSubsidair telah tepat dan benar sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari alatHalaman 8 dari10 Putusan Nomor1 1/PID.SUS/2018/PT MDNalat bukti yang diajukan di persidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan mengambil alih

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp,dalam eksepsi telah tepat dan benar, danmohon dikuatkan;2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, dalam pokok perkara/ dalam konvensi telahtepat dan benar, dan mohon dikuatkan;3.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp, khusus dalam rekonvensi keliru/tidak tepatHal.4 dari 9 hal.Putusan.No.28/PDT/2015/PT.BBLdalam pertimbangan hukumnya karena itu mohon untuk dibatalkandan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugatrekonvensi, karena tanah obyek sengketa adalah milik penggugatrekonvensi;Menimbang, bawa Kuasa Pembanding/Terbanding ! semulaPenggugat (ALFIANTO) dalam memori bandingnya pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:1.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut seharusnya dibacakan atau diputuskandalam putusan sela bukan putusan akhir, karena jelas Tergugatmengajukan eksepsiekepsi, sehingga putusan Pengadilan NegeriPangkalpinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Pgp itersebut telahbertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biayaringan;2.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut baik Penggugat maupun Tergugat samasama mengajukan banding, sedangkan menurut yurisprudensiMahkamah Agung apabila dalam perkara perdata permohonanbanding diajukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan permohonanbanding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, danpermohonan banding tersebut terbatas untuk pihak yang dirugikandalam putusan Pengadilan Negeri;3.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Pgp tersebut sudah tepat dan benar dibacakandalam putusan akhir dan bukan dalam putusan sela, karena yangdiputus dalam putusan sela hanyalah eksepsi mengenai kewenanganmengadili, sedangkan eksepsi lainnya diputus bersamasama denganpokok perkara (dalam putusan akhir);4.

bulan dalam akta kelahiran yang keliru di Pengadilan Negeri Blora iniuntuk dirubah menjadi tanggal 11 November 1994, untuk dapatmenyesuaikan dengan ijazah Pemmohon;Bahwa untuk mendapatkan perubahan dalam kekeliruan penulisan tanggaldan bulan dalam akta kelahiran diperlukan Penetapan dari PengadilanNegeri Blora;Maka berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan tersebut danmenetapkan sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor1

Saksi Dwi Punarti: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluargadengan Pemohon hanya sebagai Tetanngga Pemohon; Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untukmemperbaiki Tanggal dan bulan lahirnya yang tercantum di dalamHalaman 2 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pat.P/2016/PN Blakutipan akta kelahiran, karena terdapat kekeliruan, yaitu seharusnya Blora,11 November 1994, namun yang tertulis lahir di Blora, 19 Oktober 1994;Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari

Jomblang, Rt.02 Rw. 04, Desa Janjang, Kec Jiken, Kabupaten Blora, yangHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pat.P/2016/PN Blamerupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, oleh karena itu PengadilanNegeri Blora berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi KutipanAkta Kelahiran Nomor No. 46039/TP/2008, an.

IRVIANTOHalaman 6 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pdt.P/2016/PN Blatertanggal 10 Nov 2008 yang semula tercatat lahir tanggal 19 Oktober 1994menjadi lahir tanggal 11 November 1994;3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blora untuk mendaftarkan penetapan ini dan mencatat tentangperubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan;4.

:::::eeee Rp 5.000,00 +Jumlah : Rp 216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah)Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor1 18/Pat.P/2016/PN Bla

Bahwa ditahun 2014, pemohon telah memperpanjang paspor dan inginmengajukan permohonan perubahan nama, namun memerlukan surat perintahHalaman dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.atau penetapan dari Bapak pengadilan negeri, ditahun 2019 telah terbit pasporNo C 3895626, atas nama Rufaidah Hafsari, lahir di jakarta, tanggal 03November 1994 (fotokopi terlampir).Bahwa pemohon ingin kembaii mengajukan permohonan penerbitan paspor dikantor imigrasi atas nama Rufaidah Hapsari, yang lahir di Jakarta

Fotocopy Paspor Nomor : C 3895626 atas nama Rufaidah Hafsari,selanjutnya diberi tanda P4;Halaman2dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/1133/IX/2019/UNIT/INTELKAM tanggal 5 September 2019,atas nama Rufaidah Hapsari, selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy Izajah Sarjana atas nama Rufaidah Hapsari, selanjutnya diberitanda P6;7.

Hal tersebut akandipertimbangkan pada pertimbangan di bawahini;Halaman4dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Cianjurberdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P2) dan Kartu Keluarga (videbukti P7) dan mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Cianjur,sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi PengadilanNegeri Cianjur sesuai Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu riburupiah);Halaman6dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.Demikian ditetapbkan pada hari : Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 olehLusiana Amping, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cianjur,penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum olehHakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WawanSetiawan, S.H.

,MH.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 75.000,00Rp 10.000,00Rp 10.000,00Rp 6.000,00Rp 181.000,00(seratus delapan puluh satu riburupiah).Halaman7dari 7 Penetapan Nomor1 17/Pdt.P/2019/PN Cjr.

Perkawinan bertempat di GerejaKristen Perjanjian Baru (GKPB), kota Fakfak.Bahwa Perkawinan Penggugat dan yang Tergugat tersebut telah terdaftar padakantor Dinas Kependudukan kota Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan9203KW290520150002; bahwa setelah Penggugat melangsungkan Perkawinandan menerima pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Perjanjian Baru, kotaFakfak, serta Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan acara Adat Istiadatyang berlaku.Hal.1dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsukan pada Tanggal 01 Mey 2015 di Gereja Kristen PerjanjianBaru Kabupaten Fakfak dan yang telah tercatat pada Kantor DinasHal.2dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN FfkKependudukan Kabupaten Fakfak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.AK 884.0002416 Tanggal 29 Mei Tahun 2015, adalah putus karena Perceraiandengan segala akibat hukumnya;3.

dari putusan ini;Menimbang, bahwaakhirnyapihakPenggugat menyatakantidakada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatdan Tergugat berdomisili diKabupaten Fakfak sertagugatan ini telah diajukan Penggugat di tempat domiciliTergugat maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 TahunHal.3dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1

Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan penggugatyakni hubungan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat tidak harmonis dan seringterjadi percekcokan terus menerusmaka alasan yang demikian beralasan menurutHal.7dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN Ffkhukum untuk dipertimbangkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UndangUndangNomor 1Tahun 1974 sebagai

Redaksi : Rp. 10.000,00Jumlah : Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah).Hal.11dari11Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN Ffk

Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Majelis HakimYang Memeriksa dan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin memberikan putusan sebagai berikut :MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Bahwa karena ketidakjelasan atas pelaksanaan Putusan Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 pada tanggal 10 Januari 2018,PENGGUGAT berkirim surat mengajukan permohonan aanmaning daneksekusi melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2018 PENGGUGAT dan kuasa HukumPENGGUGAT serta TERGUGAT diwakili staf TERGUGAT hadir dihadapanKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar TERGUGATmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap dan setelah itu Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin membuat Penetapan Nomor : 1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 yang amarnya sebagaiberikut :MENETAPKAN.

Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menjalankanPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017;4.

Bahwa hal yang salah dan sangat tidak benar dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daad), karena tidak melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 dan Penetapan/EksekusiNomor : 1/P/FP/PENEKS/2017PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018,karena berdasarkan fakta Tergugat telah melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017

Pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboSaksi 1.

Muhabidin Sakimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboVVVV VVVvVV VvBahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi sebagai saksi;Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halamanterakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?

Irwan Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboVV VvVV VvVvBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halamanterakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?

PerbuatanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboterdakwa keempat terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDIdengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya,terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima)gram.

PerbuatanHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboterdakwa keempat terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDIdengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya,terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima)gram.

Setelah memperhatikan permohonan Pemohon tentang pencabutanperkara pra peradilan.Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukanpermohonan secara tertulis tentang pencabutan perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt.Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilantersebut belum masuk dalam tahap jawabmenjawab, sehingga sesualkaedah hukum acara tidak diperlukan persetujuan dari Termohon.Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilanmerupakan hak Pemohon.Menimbang

bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilantersebut tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka terhadap permohonan pencabutan perkara pra peradilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena permohonan tentang pencabutanperkara pra peradilan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera PengadilanNegeri Blitar diperintahkan untuk mencoret perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoretperkara pra peradilan nomor 1/Pid.Pra./2021/PN.BIt dari daftar registerperkara pra peradilan.Halaman 1 dari 2 Penetapan Pid.Pra.Peradilan nomor 1/2021/PN. Bit.3.

Selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut;Membaca, Permohonan Pemohon tanggal 18 Januari 2021;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Hakimyang mengadili perkara tersebut;Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 19 Januari 2021;Membaca, Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkaratertanggal 4 Februari 2021 yang disampaikan oleh Pemohon yang padapokoknya mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Msh

;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 4Februari 2021 menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh tersebut dilakukan oleh Pemohon dan pencabutanperkara Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalamPermohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh yang dilakukan oleh Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Msh tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00.

,M.H.Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.3. FERDIANSYAH, S.H.I., M.H., CM 4. MOEH RAMDANI, S.H.,CM. 5. IRVANFEBRIAN CAHYADI, S.H., CMAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUMNARENDRAODHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukumdi Jin.

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat menyebabkanPenggugat merasa bahwa hubungan utang piutang ini sudah tidak nyamanHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.dan segera di akhiri, namun sampai saat ini juli 2021 para Tergugat tidakjuga berniat baik membayar hutangnya.20.

;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.5) Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 209.K/Sip/1970tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan : Perubahan suratgugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan denganasas hukum acara perdata yaitu. sepanjang tidakbertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materilyang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata (hal 114115), berpendapat bahwa yang sah sebagaipihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dariperjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalamperjanjian tersebut, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnyaHalaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.

Bahwa dalam literatur, dalam hal tertentu somasi tidak diperlukanyaitu dalam hal :1) Adanya ketentuan batas waktu dalam perjanjian;Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor1/PDT/2022/PT.BGL.2) Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatukarena seseorang dikatakan wanprestasi apabila melakukansesuatu yang tidak diperbolehkan.3) Debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sudahmempunyai 1 orang anak ANAK umur 2,5 tahun;.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;3.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membinarumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannyauntuk bercerai dengan Tergugat;2.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.JrArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceralikepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyamenderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengansuaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki ataumenyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanyaberbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.JrJumlah Rp. 316.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Oleh,Pengadilan Agama JemberPaniteraAkhmad Muzaeri, S.H.hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr

sebagai Pemohon Kasasilll;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:LeMengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan,pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1

Putusan Nomor 269 K/TUN/2018pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini.Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang PembatalanHak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atasNama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha

, terletak didesa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur)Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang PembatalanHak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atasNama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak didesa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,Provinsi Kalimantan

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, KabupatenNunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur);3.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat tertanggal13 Mei 2003 atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130ha terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan,Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h KalimantanTimur);3.

Hakim;I NYOMAN MUDITA, SH....0.....cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PaniteraPengganti;Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh PenyidikselakuKuasa Penuntut Umum, pada Sektor Seririt tertanggal 31 DesemberHalaman idari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN Sgr2017, Nomor TPR/O2/XII/2017/Polsek Seririt, yang diajukan dipersidangan padahari Rabu,tanggal17 Januari 2018, yang telah melanggar pasal 352 Ayat 1satu KUHPdengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:a.

Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksisaksi yang meringankan (adecharge), untuk membantah materi catatan dakwaan yang diajukan olehpenyidik dalam perkara inl;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telahcukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Halaman 2dari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN SgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaancepat

telah terjadi penganiayaanlINQAN 222 nnn nnn n nnn neeMenimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiridipersidangan yang mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember2017 jam 02.30 wita dinihari Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringanterhadap saksi korban ARIFIN di Pasar Senggol Kelurahan/Kecamatan SeriritKabupaten Buleleng;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaHakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktiHalaman 3dari5 Putusan Nomor1

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,(lima ribu rupiah); Halaman 4dari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN SgrDemikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 olehA.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.Hakim Pengadilan Negeri Singarajayang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dibantu oleh NYOMAN MUDITA,SH.

A.A.SSAGUNG YUNI WULANTRISNA.SH.Halaman 5dari5 Putusan Nomor1/Pid.C/2018/PN Sgr

Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II di persidangan;Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukanPemohon dan Pemohon II di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor1

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kePengadilan Agama Rumbia;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masingmasing secara inperson;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor1

dan Pemohon Ilberstatus perawan;Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yangbernama Pak AYAH P II, kemudian menyerahkan perwaliannya kepadaimam desa setempat dan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Saksidan Pak SAKSI NIKAH II;Bahwa Maskawin pada pernikahan tersebut berupa Kalung Emasseberat 5 (lima) gram dibayar tunai;Bahwa dalam perkawinan tersebut telah terjadi ljab dan Kabul secaralangsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon ;Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor1

Rumbia telah memanggil Pemohon dan Pemohon II secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon danPemohon Il masingmasing hadir secara in person di persidangan, dengandemikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dipandang telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon telah menikahdengan Pemohon II pada tanggal 5 September 2005 secara sah menurutHalaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor1

,M.HHalaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor1/Pat.P/2022/PA.RmbPerincian biaya :PendaftaranATK PerkaraPanggilanRedaksiMeteraiJumlahPanitera Pengganti,Tid.Rahmini, S.Ag Rp 30.000,00Rp 50.000,00:Rp 810.000,00Rp 10.000,00: Rp 10.000,00:Rp 910.000,00(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama RumbiaLa Mahana, S.AgHalaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor1/Pat.P/2022/PA.Rmb

PENETAPANNomor : 1/Pdt.G/2021/PN.BglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A;Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 11 Januari 2021, dalam perkara antara :M.Basir.L.K, NIK 17710822110560001, tempat dan tanggal lahir Enggano22 Oktober 1956, pekerjaan swasta, tempat tingggal JalanHalmahera RT.005.RW.003 Kelurahan Surabaya

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 11 Januari 2021 ~ tentangPenunjukan Hakim;2.

saat inikurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitumdalam gugatan;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalamketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechsvordering),mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuantergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugatmenyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentutan tersebut diatas yang apabiladihubungkan dengan permohonan pencabutan Gugatan Nomor1

/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 27 Januari 2021 yang diajukan secara tertulisdipersidangan dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karenaTergugat belum menyampaikan jawabannya dan Gugatan belum dibacakandipersidangan;Menimbang, bahwa karena Perkara Perdata Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl, telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebutdidalam Register Perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tersebut sudah ada biayaperkara yang dikeluarkan, maka biaya perkara