Ditemukan 454 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 65/Pid. B/2016/PN. Pbm
Tanggal 26 April 2016 — WELLI YANTO Bin JON TOMI
2414
  • terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaPencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam DakwaanPrimair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELLI YANTO Bin JON TOMIdengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan (satu tahun danenam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) derigen berisi solar sebanyak 220 liter ;Dikembalikan kepada PT.Kereta
    No : 65/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 6 dari 37 hal(saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksiBahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telahterlebin dahulu membaca berita acara tersebut;Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaantersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan padawaktu ituBahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sayaakan memberikan keterangan perihal mengambil minyak solar milik PT.Kereta
    sedang dudukduduk menunggudatangnya lokomotif ;Bahwa Surat Perintah Tugas kami dari anggota opsnal Polsek PrabumulihTimur termasuk saya didalamnya berjumlah 6 (enam) orang ;Bahwa Posisi selang saat itu sudah terpasang di derigen namun belumtersambung ke lokomotif ;Bahwa tempat Terdakwa berada untuk mempersiapkan mengambil minyaksolar dengan letak lokomotif terdapat pembatas yaitu berupa pagar kayuyang diatasnya dilapisi dengan seng ;Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam lokasi tempat lokomotif milik PT.Kereta
    )dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksiBahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telahterlebin dahulu membaca berita acara tersebut;Putusan No : 65/Pid.B/2016/PN Pbm. hal 11 dari 37 halBahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaantersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan padawaktu ituBahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sayaakan memberikan keterangan perihal pengambilan minyak solar milik PT.Kereta
    Kereta Api Indonesia tersebut dari KOMAR dan LANAI ;Bahwa saksi bersedia diajak untuk mengambil minyak solar milik PT.Kereta Api Indonesia tersebut karena kami sudah saling kenal dan sudahsering bertemu ;Bahwa posisi saksi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu terdakwaWELLI YANTO bin JON TOMI, KOMAR dan LANAI dengan posisi lokomotifmilik PT. KAI tersebut ada pagar pembatasBahwa yang bertugas masuk ke dalam lokasi lokomotif milik PT.
Putus : 12-11-2015 — Upload : 14-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1128 K/PID/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — : H. KALIL HARTONO bin (almarhum) MASKUN
4927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1128 K/Pid/201516)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)1 (satu) lembar Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RepublikIndonesia Nomor : R3336/KPK/XI/2007 tanggal 19 November 2007perihnal Rekomendasi Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) ;1 (satu) lembar Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraRepublik Indonesia Nomor : S136/MBU/2008 tanggal 14 Februari2008 perihal Rekomendasi Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) ;1 (satu) lembar Surat dari Komisi Pemberantasan
    Kereta Api(Persero) Nomor : Kep.U/LL.003/V/1/KA2009 tentang Penetapan TarifSewa Tanah dan Bangunan serta Fasilitas Lainnya di Lingkungan PT.Kereta Api (Persero) ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero)Nomor : Kep.U/JB.310/VI/5/KA2010 tanggal 18 Juni 2010 tentangPenetapan Prosedur Persewaan Asset di Stasiun dan Right Of Way(ROW) di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) ;1 (satu) Surat dari Direktur Komersial Nomor : JB310/V/12/KA2010Hal. 7 dari 37 hal. Put.
    Kereta Api Indonesia (Persero)pada tanggal 30 April 2014, diberi tanda P.14 ;Dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 3Cirebon ;Alat bukti Surat dari Penuntut Umum :1 (satu) lembar Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RepublikIndonesia Nomor : R3336/KPK/XI/2007 tanggal 19 November 2007perihnal : Rekomendasi Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero), diberi tanda 1 ;1 (satu) lembar Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraRepublik Indonesia Nomor : S136
    Kereta Api(Persero) Nomor : Kep.U/LL.003/V/1/KA2009 tentang Penetapan TarifSewa Tanah dan Bangunan serta Fasilitas Lainnya di Lingkungan PT.Kereta Api (Persero) diberi tanda 7 ;1 (satu) Surat dari Direktur Komersial Nomor : JB310/V/12/KA2010tanggal 21 Mei 2010 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Sewa RumahDinas Pensiunan, Janda/Duda Pensiunan, diberi tanda 8 ;1 (satu) contoh draft Surat Pengosongan Rumah Dinas, diberi tanda8a;1 (satu) Surat Instruksi Direksi Nomor : 18/JB.310/KA210 tanggal 27Mei 2010
    Sainun padasaat itu diperbolehkan, di mana dalam permohonantersebutTerdakwa telah menyatakan bahwa diantaranya yaitu :Sanggup mentaati segala peraturan yang berlaku di PT.Kereta Api(Persero) ;Bersedia sewaktu waktu mengosongkan / mengembalikan tanahdan bangunan tersebut apabila PT.KAI (Persero) membutuhkankembali;Bersedia membayar tarif sewa kontrak bangunan sesuai tarif yangberlaku umum di PT.
Register : 29-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 133/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : LINDA SURJATI
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
Terbanding/ Intervensi I : PT. Kereta Api Indonesia, Persero
7621
  • ,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KL.503/I/1/KA2018 tanggal 17 Januari 2018 dari DODYBUDIAWAN, dalam kedudukannya sebagai Direktur AsetTanah dan Bangunan PT.Kereta Api Indonesia (Persero)berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : SK21/MBU/01/2016Halaman 3 dari 11, Putusan No. 133/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMtanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan Direksi Nomor :KEP.U/KO.101/IX/12/KA2016 tanggal 30 september2016 untuk itu dan oleh karenanya sah bertindak
    untukdan atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero), yangberkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan PerintisKemerdekaan No.1 Bandung, untuk selanjutnya disebutsebagai Pemberi Kuasa dengan hak subsitusi, dengan inmenerangkan memberikan kuasa kepada : Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari2018 nomor : KL.503/I/I/DV.42018 diwakili oleh KuasaHukumnya bernama : SARJONO, S.H.
Register : 31-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pdg
Tanggal 17 Juli 2018 — Pemohon:
PT. KERETA API INDONESIA PERSERO
Termohon:
1.Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri
2.Kepala Sub Direktorat IV Tindak Pidana Umum Mabes Polri
3.Penyidik Tindak Pidana Umum Mabes Polri
426
  • Kereta ApiIndonesia (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/I/1020/KA2018 tanggal 31januari 2018, oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero), beralamat di Jalan Stasiun Nomor 1 Padang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Utama, S.H. dan M.
Putus : 08-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 950/PDT.G/2014/PN.SBY
Tanggal 8 September 2015 — ROBANI PONCOWATI melawan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Dkk
39105
  • Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor 1135/31/PNKA/1982 tanggal 22 Desember 1982, Tertanda P4 ;Fotocopy Bukti tagihan dari Perumka sebesar Rp.26.400, tertanggal 13September 2002, Tertanda P5 ;Fotocopy Bukti tagihan dari PT.Kereta Api (Persero) sebesar Rp.26.400,tertanggal 30 Oktober 2003, Tertanda P6 ;.
    Fotocopy Bukti tagihan dari PT.Kereta Api (Persero) sebesar Rp.26.400,tertanggal 4 Mei 2004, Tertanda P7 ; 22220 nn nono nnnFotocopy Bukti tagihan dari PT.Kereta Api (Persero) sebesar Rp.40.000,tertanggal 11 Januari 2005, Tertanda P8 ;.
    Fotocopy Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Kereta Api Indonesiatanggal 1 Juni 1999 No.2, dan Akta Perbaikan No.14 Tanggal 13 September1999, Tertanda. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C17171BT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999, Tertanda T.108;9.
    Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :PER13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset TetapBadan Usaha Milik Negara, Tertanda T.111 ;Fotocopy Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor Kep.U/JB.310/IV/12/KA.2010 TENTANG Perubahan Dan Tambahan Keputusan DireksiPT.Kereta API (Persero) Nomor Ke.U/LL.003/V/1/KA2009 TENTANGPenetapan Tarif Sewa Tanah Dan Bangunan Serta Fasilitas Lainnyadilingkungan PT.Kereta Api (Persero), tertanda T.112 ;Fotocopy Pendataan Asset Rumah Dinas PT.KAI (Persero
    ) pada tanggal 12Maret 2014, Tertanda 1.113)02Fotocopy surat dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIIISurabaya yang ditujukan kepada Bapak/lbu Penyewa Rumah Dinas JalanKalasan No.16 Surabaya.Nomor JM.001/V1I/56/D.82004 tan ggal 24 Juni2014 perihal Pemberitahuan Tarif Sewa , Tertanda T.114;Fotocopy surat dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIIISurabaya yang ditujukan kepada Bapak/lbu Penyewa Rumah Dinas JalanKalasan No.16 Surabaya.Nomor JB.307/VII/1/D.82014 tanggal
Putus : 09-03-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 332 K/TUN/2009.
Tanggal 9 Maret 2010 — PT. PADI MAS REALTY vs DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
160150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP.U/D.26/KL.401/U.2008 tentang penunjukan PT.Padi Mas Realty(Bukti P1).Bahwa dasardasar keberatan Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa olehTergugat yang mengacu pada Undangundang No.21 Tahun 1997 tentang BPHTBsebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2000 (UU BPHTB),dikaji secara hukum, maka dapat Penggugat uraikan kronologisnya sebagai berikut :Bahwa Penggugat dalam usaha memperoleh kejelasan atas pengenaan BPHTBterhadap tanah milk PT.Kereta Api (persero) di Tanah Abang
    Kereta Api (persero)dengan PT.Padi Mas Realty yang tertuang dalam SK Direksi PT.Kereta Api(persero) No. KEP.U/D.26/KL.401/U.2008 tentang Penunjukan PT.PadiMas Realty sebagai pengelola tanah milk PT.Kereta Api (persero) di TanahHal. 6 dari 26 hal. Put.
    No. 332 K/TUN/2009.Abang Bongkaran, Jakarta Pusat, membuktikan bahwa yang terjadi secarade facto dan de jure adalah HGB diatas HPL (Bukti P5), hal tersebut jugabisa dibuktikan dari pengajuan permohonan HGB diatas HPL adalahdengan menggunakan formulir khusus dari PT.Kereta Api (persero), yaituberupa : Perjanjian Penyerahan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah danBangunan (Bukti P6).b.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 18 Mei 2016 — Raliah, dkk Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang
28184
  • ., dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi (PT.KERETA APIINDONESIA (Persero) ;. Bahwa selama ini Penggugat Rekonpensi (PT. KERETA API INDONESIAPersero) memberikan kebijaksanaan ke pada Para Tergugat Rekonpensi untukbertempat tinggal di rumah tersebut dengan cara sewamenyewa ;.
    Emplasemen Poncol No.6 RT/RW.003/001,Kel.Purwosari, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang Tentang PersewaanRumah Dinas Milik PT.Kereta api Indonesia ( Persero ) Daop 4 Semarang,Luas Tanah 277 M2, Luas bangunan 48 M2 Emplasemen Il No.6Semarang, Kel.Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, diberitanda T23;24.Perjanjian Sewa No.0058/50172/D.4/941/SMT/RD/IX/2015 ~ antaraPT.KERETA API INDONESIA ( Persero ) JI.
    MH.Thamrin No.3 Semarangdengan Soenarja Jl.Patriot VIIl No.4 RT/RW.006/006, Kel.Purwosari,Kec.Semarang Utara, Kota Semarang Tentang Persewaan Rumah DinasMilik PT.Kereta api Indonesia ( Persero ) Daop 4 Semarang, Luas Tanah204 M2, Luas bangunan 48 M2 Jl. Patriot VIIl No.4 Semarang,Kel.Purwosari, Kec.
    Surat Keputusan Direksi PT.Kereta Api ( Persero )No.Kep.U/LL.003/V/I/KA2009 tentang Penetapan Tarif sewa tanah danbangunan serta fasilitas lainnya dilingkup PT.Kereta Api ( Persero ) tgl. 14 Hal 36 dari 48 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Smg.5 2009 yang dikeluarkan Direksi PT. KAI ( Persero) Direktur Utama diBandung, diberi tanda T28;29.
    Surat Keputusan Direksi PT.Kereta Api ( Persero )No.Kep.U/JB.310/IV/12/2010 tentang Penetapan Tarif sewa tanah danbangunan serta fasilitas lainnya dilingkup PT.Kereta Api (Persero) tgl. 14 5 2010 yang dikeluarkan Direksi PT.
Register : 10-10-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 27-02-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 113/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 23 Nopember 2011 — 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG 2. PT. KERETA API INDONESIA (Persero) vs 1. WINOTO RAHARDJO dkk
10052
  • PT.KERETA .....Hal.1 dari 24 hal.put.no.113/B/2011/PT.TUN.SBY.ds2. PT. KERETA API INDONESIA (Persero),berkedudukan di Jl. PerintisKemerdekaan Nomor 1 Bandung, dalamhal ini diwakili oleh DARMAWAN DAUDSelaku Wakil Direktur Utama yangmemberikan Kuasa kepada M. SOLEHKOSASIH Vice Presiden Daerah OperasiIV Semarang berkedudukan di Jalan MH.Thamrin Nomor 3 Semarang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorHK .214/VIII/1/KA2011, tanggal 1Agustus 2011. Kemudian M.
    Bahwa Obyek yang menjadi permohonan Hak GunaBangunan saudara sampai dengan saat iniadalah merupakan Asset PT.Kereta ApiIndonesia sebagaimana Peraturan PemerintahNomor :40 Tahun 1959 tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Kereta Api milikBelanda; 2.
Register : 06-12-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 04-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 546/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 24 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEGA URIP PESONA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Ignatius Jonan
Terbanding/Tergugat III : Edi Sukmoro
Terbanding/Tergugat IV : Eddi Hariyadhi
Terbanding/Turut Tergugat I : Slamet Suseno Priyanto
Terbanding/Turut Tergugat II : Joko Margono
Terbanding/Turut Tergugat III : Kurniadi Atmosasmito
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rono Pradipto
Terbanding/Turut Tergugat V : Chandra Purnama
Terbanding/Turut Tergugat VI : A Herlianto
5533
  • RONO PRADIPTO ( Anggota Direksi PT.KAI ), individu, pbemegang KTPnomor 1050033011563005, beralamat di Jalan Istana Regensi IIE10, Istana Regensi Il E10, RT 011/RW 010, KelurahanPajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung dalam kedudukannyaselaku pribadi dan/atau selaku Direktur/anggota Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) pada saat proses seleksipemilinan mitra kerjasama dalam pengelolaan = danpengembangan lahan aset milik Tergugat di Jalan LaswiSukabumi, Bandung, selanjutnya disebut sebagai TerbandingVill
    WIRYAWAN (Anggota Direksi PT.KAI), individu,pemegang KTP nomor 3174083101560001, beralamat di JalanPancoran Timur Il, Jakarta Selatan, dalam kedudukannyaselaku pribadi dan/atau selaku Direktur/anggota Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) pada saat Penggugat telahdinyatakan sebagai pemenang proses seleksi pemilihan mitrakerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan lahan asetmilik Tergugat di Jalan Laswi Sukabumi, Bandung,selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII, semula TurutTergugat IX;Pengadilan
    Kereta Api Indonesia (Persero) sertaKementerian Negara BUMN selaku pemegang saham PT.Kereta Api Indonesia (Persero) atas terpilinnya PT. MegaUrip Pesona.3.
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 126/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2020 — SRI WIDARTI vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
15588
  • PT.KERETA API INDONESIA (Persero), Berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 1 Bandung ; Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 AnggaranDasar dalam Akta No. 2 Tahun 1999 dan perubahan dalam AktaNomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, terakhir sebagaimanadinyatakan dalam Akta Nomor 300 tanggal 30 Desember 2019yang diwakili oleh :EDI SUKMORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur Utama PT.
Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2009
Tanggal 26 Januari 2010 — SOEHADI, SURAMTO, dkk vs DIREKTUR UTAMA PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
6733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara sebagaimana diaturdalamPasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 ;Pasal 1 ayat (8) :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa berdasarkan halhal tersebutdi atas Surat Keputusan Direksi PT.Kereta
    2004 tentang Hak Uji Materiil Juncto Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa permohonankeberatan diajukan dalam tenggang wakiu 180 (seratus delapan puluh) harisejak ditetapkan peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Keputusan Direksi PT.Kereta
    Api (Persero) Nomor : Kep U/LL.003/V/1/KA2009 tentang PenetapanTarif Sewa Tanah dan Bangunan serta Fasilitas Lainnya di Lingkungan PT.Kereta Api (Persero), ditetapbkan pada 14 Mei 2009 dan berlaku terhitung mulaitanggal 1 Agustus 2009, sedangkan permohonan keberatan a quo tertanggal31 Agustus 2009 diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 3September 2009 dan diterima pada tanggal 8 September 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti permohonankeberatan a quo diajukan
Putus : 13-10-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 136/Pid.B/2014/PN Ksp
Tanggal 13 Oktober 2014 — Ir. EMRIZAL alias IJAL PIRANG bin alm.ABDULRAHMAN
7913
  • Saksi Dedi Nasution alias Dedi bin alm.Misran Nasution, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Pada hari Kamis 15 Mei 2014, sekitar pukul 17.30 bertempat dihalaman/lahan PT.Kereta Api Indonesia yang berada disamping RukoPerbatasan Kampung Semadam Ke.
    Saksi Zulfikar, SE alias Gobang bin M.Yunus Rasyid, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan olehTerdakwa Kiki terhadap korban Dedi Nasution Pada hari Kamis 15 Mei2014, sekitar pukul 17.30 bertempat di halaman/lahan PT.Kereta ApiIndonesia yang berada disamping Ruko Perbatasan Kampung SemadamKe.
    Saksi Lilis Suryani binti Sukar, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Pada hari Kamis 15 Mei 2014, sekitar pukul 17.30 bertempat dihalaman/lahan PT.Kereta Api Indonesia yang berada disamping RukoPerbatasan Kampung Semadam Ke.
    persesuaianantara keterangan para saksi yang satu dengan saksi lainnya sertadihubungkan dengan keyakinan hakim;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan paraterdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 17.30 Wibtelah terjadi pemukulan terhadap saksi Dedi Nasution yang dilakukan olehTerdakwa Kiki; Bahwa benar perkelahian tersebut terjadi di halaman/lahan PT.Kereta
Register : 21-09-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 1991/Pdt.G/2015/PA.Tbn
Tanggal 28 Maret 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
155
  • kontrakan di Desa Merik KelurahanSidorejoTuban selama + (satu) tahun dan pindah lagi di rumah kontrakan jugadi Desa selama + 2 (dua) tahun, dan selama di Desa Merik tersebut Termohonsering berhubungan dengan para lakilaki lain serta sering keluar tanpa ijin dansepengetahuan Pemohon;Pemohon dan Termohon kemudian pindah bertempat tinggal bersama di rumahyang dibangun Pemohon di Jl dengan cara permohonan sewa tanah milikPT.Kereta Api (Persero), yang tiap tahun sekali Pemohon membayar sewatersebut kepada PT.Kereta
    (Vide pasal 83 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam);7 Bahwa Pemohon menolak dalildalil Termohon selebihnya yang bertentangandengan kenyataan senyatanyatanya.Dalam RekonpensiBahwa apa yang terurai dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalamRekonpensi;Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menolak dalildalil PenggugatRekonpensi/ Termohon Konpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi;Bahwa sebagaimana atas perjanjian antara PT.Kereta Api (Persero) Divisi Propertidengan
    Tergugat Rekonpensi tentang sewa tanah milik PT.Kereta Api (Persero) dilintas BabatTuban tertanggal 11 Desember 2006, berdasarkan surat permohonansewa tanah milik PT.Kereta Api (Persero) atas nama Tergugat Rekonpensitertanggal 15 Oktober 2006 dan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tertanggal 5 Desember 2006;Bahwa perjanjian antara PT.Kereta Api (Persero) Divisi Properti dengan Pemohontentang sewa tanah tersebut di atas sebagai usaha, dan oleh Tergugat Rekonpensididirikan bangunan untu usaha
Register : 19-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 29 Oktober 2013 — Drs. R. HIDAYAT MAKBUL, M.Si bin Alm. M. HUSEN
9323
  • sepenuhnya mengenai apa yang telah diperbuatnya berkaitan dengan pelaksanaanproses pelelangan mesin genset 500 KVA pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yangdilakukan dengan caracara yang tidak fair, sehingga menguntungkan dirinya maupun oranglain yakni saksi Julius MP Aritonang, sehingga dengan demikian unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal ini telahterpenuhi.Ad.3.
    Dengandemikian keberadaan PT.Kereta Api Indonesia merupakan wujud keberadaannegara dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sehinggakeberadaannya harus tetap dipertahankan.e Bahwa salah satu cara mempertahankan PT.Kereta Api Indonesia agar dapatmaju atau bertahan adalah dengan menjaga keuangan perusahaan darikerugian, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanuntuk keperluan operasional dengan menjamin harga yang diperoleh denganharga yang wajar sebagiamana yang diperoleh dan
    PT.Kereta ApiIndonesia.118Barang bukti berupa dokumen : 1. Perjanjian Nomor : 73/HK/PUSLOG/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pangadaan (satu) Unit Genset 500 Kva antara PT.KA (Persero) dengan PT.Maura TeknindoEngineering (Asli) ;2. Satu eksemplar Kartu Barang Genset 500 Kva (Foto Copy) ;3. Ringkasan Spektek Genset 500 Kva yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama (FotoCopy) ;231.
    Dikembalikan kepada PT.Kereta Api Indonesia Bandung127 1. Copy Purchase Order tanggal 15 September 2009 PO No.053187 dari PT.MuaraTeknindo Engineering Jl.Sriwulan No.19 Kota Bandung Bpk. Julius MP.Aritonang untuk5 (lima) unit Genset 500 KVA model Caterpillar C15 EU Stage 2Railway Application ;2. Copy Kwitansi / Official Receipt No.111692, tanggal 271009 No.
    PT.Kereta ApiIndonesia.Barang bukti berupa dokumen : 1. Perjanjian Nomor : 73/HK/PUSLOG/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pangadaan 1(satu) Unit Genset 500 Kva antara PT.KA (Persero) dengan PT.Maura TeknindoEngineering (Asli) ; 2. Satu eksemplar Kartu Barang Genset 500 Kva (Foto Copy) ; 3. Ringkasan Spektek Genset 500 Kva yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama (FotoCopy) ; 4. Ringkasan Daftar Bahan Pemasangan yang dikeluarkan oleh PT. Trakindo Utama(Asli) ; 5.
Register : 18-07-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 23-05-2014
Putusan PA SERANG Nomor 839/Pdt.G/2013/PA.Srg
Tanggal 9 September 2013 — Pemohon vs Termohon
121
  • hari dan tanggal yang telah ditetapbkan untukpemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, danMajelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agarbersatu lagi dalam rumah tangganya secara rukun dan harmonis, akan tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian ini Pemohon sebagaiKaryawan BUMN telah memperoleh Surat Izin dari atasannya dengan Nomor:Kampung.015/VII/DI.2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Operasi I Jakarta PT.Kereta
    Uki Baehaki, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil/gagal, sesuai laporan Hakim Mediator terlampir ;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian ini Pemohon sebagaiKaryawan BUMN telah memperoleh Surat Izin dari atasannya dengan Nomor:Kampung.015/VI/DI.2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Operasi I Jakarta PT.Kereta Api Indonesia (Persero), Senior Manager SDM dan Umum, tertanggal 29 Juli2013;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, sertasaksisaksi di persidangan, juga dikuatkan
Register : 02-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 151/B/2018/PT. TUN. SBY
Tanggal 18 September 2018 — KEPALA DAERAH OPERASI 8 SURABAYA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) vs 1. PT KURNIA JAYA ABADI. 2. PT ARAYA PRIMA
4136
  • Menyatakan tidak sah Surat PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) DaerahOperasi 8 Surabaya Nomor : KA.205/II/1/D0.82018 tanggal 6 Pebruari 2018perihal Surat Pemberitahuan === 22200 seen nnn nnn nnHal. 4 dari 13 hal. Put. No. 151/B/2018/PT.TUN.SBY.3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat PT.Kereta ApiIndonesia (PERSERO) Daerah Operasi 8 Surabaya NomorKA.205/II/1/D0.82018 tanggal 6 Pebmari 2018 Perihal SuratPemberitan u an j~= nn nani neni emcees4.
Register : 15-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 16/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Februari 2018 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL. II. WALIKOTA TEGAL vs PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
4322
  • KeretaApi Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/KO.101/IX/1 2/KA2016tanggal 30 September 2016, oleh karenanya sah bertindakuntuk mewakili Direksi, memberikan Surat Kuasa KhususNomor: KL.503/X/35/KA2017 tanggal 30 Oktober 2017 denganHak Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepadaWIWIK WIDAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia dalamkedudukannya selaku EXECUTIVE VICE PRESIDENT PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang,beralamat di Jalan MH.
Putus : 25-05-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt/ 2007
Tanggal 25 Mei 2009 — PT. KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA VS GUNAWAN SIAWIRA, DKK
167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 611 K/Pdt/2007Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon ' Kasasi dahulu sebagaiPenggugat/Tergugat Rekonvensi telah menggugat sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai paraTergugat/Penggugat Rekonvensi di muka persidanganPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalidalilBahwa Penggugat memiliki sebidang tanah beserta segalasesuatu yang terdapat di atasnya yang merupakan Asset PT.Kereta
    Kereta Api Swasta Belandasaat itu. bernama Deli Spporweg Maatcshappij (DSM) dansetelah perusahaan DSM beroperasi di Sumatera Utaraseluruh asset DSM dibuatkan Peta tanah atauPitteground Tekening = Overzickaart termasuk = didalamnya emplasment Pulo Brayan yang menjadi objekperkara namun hal ini sama sekali tidakdipertimbangkan oleh judex facti dalam menjatuhkanputusan yang dimohon kasasi ini;Bahwa setelah Indonesia Merdeka seluruh asset PT.Kereta Api Belanda/DSM dinasionalisasi berdasarkanUndang Undang
    harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dariPemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 4Tahun 2004, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang No 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.KERETA
Register : 05-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 956/Pdt.G/2014/PA BL
Tanggal 22 Oktober 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
102
  • Atas nama pemegang haksewa usaha PEMEGANG HAK SEWA .Dengan batas batas ;Utara : Jalan XXXX.Timur : tempat usaha sejenis milik KasmariSelatan : tanah PJKA, Rel kereta api.Barat : tempat usaha gerabah milik Dwi.Yang harus diperhatikan adalah Tanah Persewaan milik PT.Kereta Api (Pesero)... dstTanah persewaan milik PT. Kereta Api (Pesero) atas nama Pemegang Hakadalah PEMEGANG HAK SEWA , hal ini resmi dikeluarkan oleh PT.
    Adalah ; Menyewa tempat untuk usaha kepada Janda/anak Pegawai PT.Kereta Api (PUKA). Sewa menyewa tidak ada keterkaitan dengan PT. Kereta Api(Pesero). Hitungan sewa bulanan. Oleh karenanya tidak diperboleh mendirikan bangunanpermanen. Sewaktuwaktu diminta PT. Kereta Api (Pesero), penyewa haruspergi begitu saja tanoa ada pengganii. Yang melakukan penyewaan adalah orang tua TergugatRekonvensiSedangkan.> Kios di Kota Blitar. Bangunan tembok berlantai dua.
    Bahwa eksepsi Tergugat pada intinyamendalikan bahwa surat gugatan penggugat berkategori tidak jelas, keliru dankabur (obscure lible), bahwa masih ada obyek harta bersama yang belum dibagiadalah seperti pada posita angka 7 adalah harta bersama yang disewa dari PT.Kereta Api (Persero), sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dibagikarena barang yang dianggap harta bersama tersebut adalah milik pihak ketiga(dalam hal ini milik PT. Kereta Api).
    Halaman 27 dari 35 halamandemikian hak atas tanah tersebut sepenuhnya kembali pada PT.Kereta ApiIndonesia (Persero). Dengan demikian petitum Penggugat angka 3, 4 dan 5mohon agar ditetapbkan sebagai pemegang hak sewa harus dinyatak di tolak.Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 yang isinyamohon agar Majelis menetapkan bangunan kios berlantai dua yang berdiri di atastanah milik PT.
Register : 23-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 52/ B / 2017 / PT.TUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS. II. PT. PURA BARUTAMA vs PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
7443
  • Kereta Api Indonesia(Persero) Daerah Operasi 4 Semarang, beralamat di JalanMH.Thamrin Nomor: 3 Semarang, yang diangkat berdasarkanKeputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor:KEP.DIR/KP.303/1/748/KA2016 tanggal 19 Januari 2016,Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: HK.214/XII/1/D42016 tanggal 14 Desember 2016, memberikan Kuasa kepadaWUKIR = PRAYITNO, SH, #Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor AdvokatWUKIR LAW FIRM Attorney & Counsellors at Law
    mempertimbangkanPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yangmenolak eksepsi Pembanding / Tergugat tentang tenggang waktu mengajukanQUQ GAN 5 snseesnec+reseserenennesssenenniccesmetennentesenninnieisesnneeeeenieceeeeennMenimbang, bahwa setelah membaca memori banding yangdiajukan oleh Pembanding / Tergugat Il Intervensi , Majelis Hakim banding telahmemperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 25 juli 2005 Kantor PertanahanKabupaten Kudus mengundang Saudara Wagiman Suyanto, SH Kuasa PT.Kereta