29 November2006 dan setelah RUPSLB 29 November 2006 tetap sama, untuk lebih jelasnya mohonlinat tabel dibawah ini: Keterangan Sebelum RUPSLB 29 Setelah RUPSLB 29November 2006 November 2006Jumlah 16.200.000 lembar 16.200.000 lembarNilai Nominal Rp. 1000, Rp. 1000,per lembarsahamNilai total Rp. 16.200.000 Rp. 16.200.000nominal 5.

Tergugat Ill tidak mempunyai peran apapundalam RUPSLB 29 November 2006 karena Tergugat III memang baru eksis setelahdilaksanakannya RUPSLB 29 November 2006 tersebut;c.

Bahwa sebelum Tergugat membuka RUPSLB pada tanggal 29 November 2005,Penggugat melalui kuasanya yang bernama Johnny G. Plate dan Anmad Hakim SafariMalangjudo mengajukan penolakan atas agenda RUPSLB tersebut.

tanggal 29 November 2006 dan setelah RUPSLB tertanggal 29November 2006 tetap sama.c.

penegasanUndangan RUPSLB tertanggal 20 November 2006 dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Undangan RUPSLB tertanggal 20 November 2006.

strong>Dalam Eksepsi

• Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I/PERSEROAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT karena telah dengan sengaja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Menyatakan keputusan RUPSLB PERSEROAN yang kemudian dituangkan dalam:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2. akta nomor 03, tanggal 14 Mei 2020;

3.

Bahwa unsur Perbuatan itu harus melawan hukum dalam perkaraa quo terkandung dalam akta RUPSLB PERSEROAN yangberisikan Perubahan Data Perseroan (RUPSLB perubahan Direksidan Dewan Komisaris serta masuknya Pemegang Saham ) nomor02, 03 dan 08 a quo tersebut, JELAS TIDAK BENAR dan TIDAKSAH serta MELAWAN HUKUM, karena melanggar ketentuan ketentuan sahnya penyelenggaraan RUPSLB yang telahdisyaratkan baik dalam UUPT dan Anggaran Dasar PERSEROAN,khususnya dalam hal RUPSLB tidak dihadiri oleh seluruhpemegang

Surat Gugatan Tidak Menguraikan Fakta Secara Lengkap,Khususnya Mengenai Sahnya RUPSLB dan Akta PernyataanKeputusan RUPSLB Tergugat Pasca RUPSLB dan Akta AktaPernyataan Keputusan RUPSLB Tergugat yang dipersoalkandalam Surat Gugatan, Hal Mana MenimbulkanPertentangan/Kontradiksi dalam Petitum Surat Gugatan13. AktaAkta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT SSC (Tergugat I) yangtelah diungkapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, yakni:a.

(Eksepsi Litis Pendentis)Karena salah satu yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat adalahuntuk menyatakan tidak sahnya RUPSLB PT SSC sebagaimanadituangkan dalam; (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 02 / Mei2020; (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 03 / Mei 2020; dan (iil)Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 08 / Juni 2020; kami mohon agarYang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk juga mencermatipokok perkara dalam Perkara No. 846 / Pid.B / 2021 / PN.JKT.UTR.

Tergugat II) tidak pernah dilibatkan dalampenyusunan dokumen dokumen RUPSLB PT SSC.> Bahwa sebelum membuatkan akta atas RUPSLB saksimenerangkan kepada Terdakwa (i.c.

SSC, SementaraHadir / Tidaknya Para Penggugat dalam RUPSLB Sama Sekali Tidakakan Mempengaruhi Keputusan RUPSLB PT. SSC;Bahwa Tergugat II telah menyerahkan prosedur penyelenggaraan RUPSLB PT. SSC kepada Tergugat VI selaku Notaris;Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

, sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Padahal, Tergugat tidak berwenanguntuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuatkeputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat pribadi dengan Tergugat dalam RUPSLB 18 Maret 2005 TurutTergugat . Ketidakberwenangan Tergugat tersebut dijabarkan lebihlanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

No. 862 K/Pat/201320.21.22.23.Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,S.H.), Notaris di Jakarta;19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TurutTergugat tanggal 23 Desember 2005;RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatatpelaporannya;Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TurutTergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusanRUPSLB 17 Maret adalah

Halhal yang timbul dalam rapat;Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil KeputusanRUPSLB yang tertuang dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016,maka demi hukum RUPSLB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebutadalah batal demi hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari MutiaraNomor

: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Sari Mutiara.Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2019, Nyonya Juniety DamePurba selaku Pengurus sementara PT.

yang melakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembandingsemula Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turutterbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPSLB, hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan BuktiTergugat yang diberi Tanda (T3) perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor:202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14Oktober 2016 yang dalampersidangandiperlihatkan

Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai AktaBerita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:101, tanggal29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugatadalah tidak sah menurut hokum;7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

Kayu Lapis Indonesia dalamAkta No. 43 Pasal 22 ayat 1 butir a, sehingga RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia ke 1 ditunda ; Bahwa selanjutnya RUPSLB PT Kayu Lapis Indonesia ke II diadakan padatanggal 9 Maret 2000, tetapi Kembali lagi yang hadir hanyalah atau sekitar51.356 % dari jumlah keseluruhan ; Bahwa dengan demikian pula kembali Quorum RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia tidak dapat dijalankan karena tidak memenuhi Quorum Rapatseperti yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Kayu Lapis Indonesia Pasal22 ayat 1; Bahwa guna kepentingan perseroan RUPSLB tersebut perlulah diadakandan berdasarkan kenyataan yang ada Quorum Rapat selalu tidak mencukupiseperti yang diaturdalam Anggaran Dasar PT.

No. 321 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebutDireksi telah mengadakan RUPSLB ke Ill pada tanggal 8 Desember 2003dan dalam RUPSLB tersebut telah diselesaikan agenda rapat, yaitu :a. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 1999 s/d 2002 ;b. Restrukturisasi ;c. Penambahan Modal ;d.

Kayu Lapis Indonesia ;Bahwa dalil Terlawan sebagai Pemohon tentang adanya RUPSLBtanggal 23 Oktober 2003 dan RUPSLB tanggal 9 Maret 2000 yang olehPemohon dimaksud sebagai RUPSLB pertama dan RUPSLB Kedua dandijadikan dasar alasan permohonan untuk penetapan Qourum RUPSLB adalahsalah menuruthukum, karena : RUPSLB tanggal 23 Oktober 2003 telah dijadikan dasar untuk permohonanoleh Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17November 2003 Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smg ; Sedangkan RUPSLB

Kayu Lapis Indonesia sebagaiketentuan hukum positif yang berlaku dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo, melainkan judex facti hanya begitu saja menyatakanbahwa RUPSLB ke sampai dengan RUPSLB keIV merupakanrangkaian satu kesatuan yang berkelanjutan, serta bertahap dilaluiberdasarkan ketentuan RUPS UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (putusan perkara No. 91/Pdt/G/Plw/2009/Hal. 15 dari 22 hal. Put.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan dan memimpinRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke Ill PT. WahanaKomunikatama,3.

21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan.Sementara UNDANGAN Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) ke Ill PT.'

Mustinya ParaPelawan senang dengan procedure bisa ketimbang procedure sederhana.Tentang jangka waktu RUPSLB ke HI melebihi tenggang waktu, Terlawan melihat adaketidak jelasan pada dalil Pelawan dalam perlawanannya yang satu sisi menyatakanhubungannya dengan RUPS LB ke III yang tidak pernah dilaksanakan karena RUPSLBke I dan RUPSLB ke II gagal dilaksanakan karena kuorum tidak terpenuhi sehinggaTerlawan melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmohon dapat dilaksanakan RUPSLB

Singgih pemegang 3.500 saham, tanggal 3 Januari2011, perihal permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. Wahana Komunikatama di beritanda T 6.;Foto copy Surat dari Tuan M. Ridho Umar, SH, Komisaris/pemegang 5.500 saham,tanggal OS Januari 2011, perihal permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. WahanaKomunikatama. Di beri tanda T 7.;Foto copy Surat dari Tuan Firrouz M. Idris, Direktur/pemegang 7.500 saham, tanggal 19Mei 2011, tentang permintaan RUPSLB kepada Direksi PT. Wahana Komunikatama.diberi tanda T8.

Wahana Komunikatama tanggal 22Juni 2011 kepada semua pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB ke II padatanggal 30 Juni 2011 untuk merubah A/D disesuaikan dengan Undangundang No. 40tahun 2007.;Foto copy Akte No. 17, tentang penyelenggaran RUPSLB ke 2 yang dibuat olehSetiawan, SH. notaris di Jakarta, tanggal 30 Juni 2011.;Foto copy undangundang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.

Pardede mempunyai hak untukmengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSLB;5. Bahwa Drs. Rudolf M.

Bahwa oleh karena mayoritas Anggota Dewan Komisaris menyetujuipermintaan RUPSLB Drs. Rudolf M.

RUPSLB tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidakmemenuhi quorum peserta hadir, maka rapat akan dilaksanakankembali pada tanggal 28 Desember 2013;Bahwa kemudian Penggugat menghadiri kembali RUPSLB padatanggal 28 Desember 2013 dengan agenda RUPSLB sebelumnya,RUPSLB mana menghasilkan keputusan antara lain:Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 191 PK/TUN/201626.27.28.a.

Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.

Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:a.

Bahwa dalam Akta 12 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham.6. Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borobudur Menara IndonesiaPertama (Minutes Of Extraordinary General Meeting Of Shareholders PT.Borobudur Menara Indonesia Pertama) (untuk selanjutnya disebut sebagaiBerita Acara RUPSLB) yang memuat juga Daftar Hadir Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2, Penggugatmempermasalahkan keabsahan RUPSLB dengan dalil Surat KuasaMemberikan Kuasa yang digunakan kuasa Penggugat untuk hadirdalam RUPSLB, belum dapat dieksekusi. Karena belum adakegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) terhadap NotesAgreement;11.

Bahwa hasil RUPSLB telah dituangkan dalam Akta oleh ViniSuhastini, Notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuangdalam Akta RUPSLB No.12/2019;27. Akta RUPSLB No. 12/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Frontier Tower Associates, sebagai pihak dalam NotesAgreement dan kuasa dari Penggugat dalam RUPSLB;c. Vini Suhastini, Notaris di Bekasi, sebagai pihak pembuatAkta RUPSLB No.12/2019;d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No.12/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT.

RUPSLB No. 12/2019 (quad non);46.

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Pemohon telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) (RUPSLB 1), dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) AnggaranDasar, Pemohon telah melakukan pemanggilan kepada PemegangSaham melalui surat, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam SuratUndangan RUPS tertanggal 24 Januari 2019 (Bukti P19) yangditujukan kepada Para Pemegang Saham, dengan agenda rapatsebagai berikut :i.

Lainlain yang dianggap perlu.Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN KdlBahwa, pada saat RUPSLB dilaksanakan, hanya satu dariPemegang Saham yang hadir yaituLily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 14tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1Anggaran Dasarjo.

) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT jo.

Tossa Shakti (dalam PKPU) oleh Pemohon pada bulanMaret 2019 dimana RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua telahdiadakan/dilangsungkan, padahal diketahui dari jauh hari sebelum diadakanRUPSLB telah dijatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN Smgoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu padatanggal 16 Juli 2018, PT Tossa Shakti dalam PKPU, dengan demikiansebelum diadakan RUPSLB baik RUPSLB pertama dan RUPSLB keduatidak ada persetujuan dari Tim Pengurus PT.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan aquo;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT.

Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut: