Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 05-06-2013 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2013 —
68 — 18
  • ;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agartidak terjadi tumpang tindin dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidakidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :10.Bahwa, dalam perkara nomor 649/PdtG/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugatadalah PT
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.FIRMAN
2.ERMON
Tergugat:
1.AGUS WIJAYANTO
2.RUSDI
81 — 24
  • Hakim ini juga diperkuat denganlogika hukum yang mana Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahmilik Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 05446 (VideBukti Surat T1) yang dikeluarkan pada Tahun 2016 yang mana Sertifikat HakMilik tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor1948/SKGR/I/2016 (Vide Bukti Surat T12), maka dapat dipastikan KelurahanUkui telah memastikan lokasi tanah yang diurus kepemilikan Sertifikat HakMilik oleh Para Tergugat sedang tidak tumpang tindin
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 23-04-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
JOHAN SUGIARTO
Tergugat:
1.AHMAD ANTAL
2.AZHAR KADRI
3.H. HAMDANI HAMID
4.H. MASDARI
70 — 14
  • JOHAN SUGIARTO/Penggugat belumditerbitkan karena adanya surat keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III,tanggal 09 September 2014 kepada Badan Pertanahan Nasional Samarindadengan alasan tumpang tindin dengan kepemilikan Tergugat II dan TergugatIII;8.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 18-09-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
AR. Sinae Bin Dupa
Tergugat:
1.Dg. Awing
2.Dg. Ronrong
3.Basri
4.Jumadi Rahman
5.Iskandar, S.Pd., M.Pd
6.Syahrir
7.Rahmawati
8.Aktis
Turut Tergugat:
1.Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa
55 — 10
  • perkara;Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat,ternyata bahwaberkaitan erat dengan materi pokok perkaranya atau berkaitanHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Padt.G/2018/PN Sgmerat dengan Status hukum atas Kepemilikan obyek sengketa dalam perkara iniyang berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatas obyeksengketa sehingga sangatlah berkelebihan kalau tuntutan tersebutdipertimbangkan terlebih dahulu dalam tingkat Provisi, karena akan terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123 K/Pdt/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — HOWARD KANDIAWAN VS PT LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
108 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan izin yang tumpangtindih;Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi, terbukti lahan budidayaperkebunan kelapa sawit yang izinnya samasama telah dikeluarkan/diterbitkansecara sah dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, dimana kepadaPenggugat Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2006 dan kepada PenggugatKonvensi diterbitkan pada tahun 2007 terhadap lahan seluas 2.349 Ha yangtumpang tindih yang berdasarkan keterangan saksi ahli (Supaat, SH),menyatakan bahwa apabila dalam izin lahan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 09-02-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 49/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 14 April 2021 — Pembanding/Penggugat : SAHARIA Diwakili Oleh : ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat : KAWIN Alias AMBE BAKARI
68 — 36
  • Bahwa dari seluruh keterangan dan kesaksian 3 saksi PenggugatPembanding tidak satupun keterangannya yang bertentangan ataupun yangtumpang tindin baik terhadap keterangannya sendiri maupun terhadapketerangan dan kesaksian saksi yang lain , sehingga dengan demikiansangat pantas dan patuh jika keterangan dan kesaksiannya dijadikansebagai bukti petunjuk untuk mengungkap kebenaran dan faktafakta hukumSiapa sesungguhnya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketaHalaman.21 dari 31 Putusan Nomor
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Pemohon:
MOHAMAD KHASBI
Termohon:
KEPALA BPN BOJONEGORO
370 — 294
  • PTUN.SBY.Halaman 33 dari 56 Halaman. kesalanan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;. kesalahnan dalam proses/prosedur penerbitan Sertipikat HakTanggungan;. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;. kesalahan subjek hak;. kesalahan objek hak;. kesalahan jenis hak;i. tumpang tindih hak atas tanah;j. tumpang tindin
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-02-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 08/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
SYIKRULLAH SYARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
MUAMAR FATAH
117 — 45
  • Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat menyangkutadanya sertifikat hak milik yang di dalilkan oleh Penggugatadanya tumpang tindin antara sertipikat hak milik No. 156/Bailang dan Sertipikat Hak Milik No. 1206/ Kelurahan bailang,dimana dalam dalil gugatanya Penggugat memperolehsertipikat hak milik No. 156/ bailang tersebut diperoleh dengancara menang lelang dari PT.
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN Andoolo Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Adl
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
ENDANG ODO
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL
142 — 80
  • tidak tumpang tindin dengan Sertifikat Hak PakaiNomor 01109/Pousu jaya an. Pemerintah Republik indonesia Cq KepolisianNegara Republik indonesia seluas 125.000 m2? .
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 590/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
I Gede Ketut Kasna
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
52 — 31
  • libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 105/G/2016/PHI.SBY
Tanggal 5 September 2016 — ALIF HIDAYAT, DKK MELAWAN PT.JAWA MEDIA KOMPUTAMA
42 — 14
  • No. 105/G/2016/PHI.Sby17Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, jenisjenisputusonl;06.Bahwa dari pengertian tersebut, yang dikaitkan dengan surat gugatanPenggugat dapat dibuktikan petitum yang dimohonkan oleh Penggugatadalah tumpang tindin dan tidak jelas, karena disatu sisi hanyadimohonkan untuk dinyatakan, tapi disatu sisi yang lain menuntut adanyasatu prestasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-10-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — H. EFFENDI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin (OVER LAPPING) dariSertipikat tersebut diatas, maka kami Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang tidak dapat menerbitkan peta bidang yang dimohon olehPemohon;Berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat danmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1,2mengajukan eksepsi pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 14-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2013
Tanggal 14 Juni 2013 — ABU HASAN, S.E vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, DKK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat penerbitan tersebut, berdasarkan datadatafisik jelas sekali bahwa lokasi tanah Pemohon Kasasi salingtumpang tindin dengan sertipikat yang menjadi objeksengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Tergugat;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — RONNY WIJAYA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. THE BUDI KURNIAWAN;
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pejabat Notaris dalambentuk Perjanjian Ikatan Jual Beli, in casu Perjanjian Ikatan Jual BeliNomor 1 tanggal 17 Januari 2009 (Bukti P4) adalah sah, sehingga secarahukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memilikikepentingan secara langsung terhadap objek tanah tambak sesuaiSertifikat Hak Milik Nomor 17/Kelurahan Gununganyar Tambak (Bukti P2)serta berhak untuk mempertahankannya, termasuk mengajukan gugatanpembatalan terhadap Objek Sengketa karena Objek Sengketa nyatanyataterbukti tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — 1. BUDIARTO CHANDRA dan 2. SOETRIMO lawan H. IBRAMSYAH, Bs.C Bin H. DJOHANSYAH, DKK dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PANGKALAN BUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-01-2021
Putusan PT MANADO Nomor 16/PDT/2019/PT MND
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : EVI LIMUAT
Terbanding/Tergugat I : SULCE DONGGA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD SANUSI LACAKA
Terbanding/Turut Tergugat I : GIEDON LOUIS JOAN TENGKER
Terbanding/Turut Tergugat II : VINCE CIUNA
Terbanding/Turut Tergugat III : NASRUN KOTO, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat IV : FRANGKY LINDO
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BITUNG
108 — 60
  • dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1599 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2018 — RUDI IRIANTO, dkk. VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA BALIKPAPAN;
145 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ratus meter persegih);akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapatmenjelaskan maupun menunjukkan dimana posisi maupun letaktanah yang diklaimnya tumpang tindin tersebut dan hanyamenyatakan ada membeli tanah perwatasan dari Murodo, padahalMurodo menyatakan tidak pernah menjual tanah perwatasan bekasmiliknya kepada siapaun termasuk Para Tergugat, dan hanyamenjual tanah perwatasan miliknya kepada Para Penggugat;Bahwa walaupun tanah Perwatasan milik Para Penggugatdimaksud seluas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
66 — 33
  • Cipaku Indah (Penggugat) akanmembangun benteng Sekolah Kuntum Cemerlang pada bulan April2009, pihak Cipaku Indah melalui sekolan Kuntum Cemerlang (jugakepunyaan dari Penggugat) meminta ijin kepada warga setempat yangberbatasan dengan tanah Cipaku Indah, yang intinya memberitahukanakan dilakukan pembangunan benteng, vide Surat PemberitahuanPembangunan Benteng SKC No. 074/SD/KC/2009, tanggal 27 April2009:Bahwa dengan adanya surat sebagaimana dimaksud poin 19 diatas,membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindin
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 1/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Dra. Hj. ANDI HALIPAH HW, S.IP., M.Si Diwakili Oleh : Dra. Hj. ANDI HALIPAH HW, S.IP., M.Si
Terbanding/Tergugat I : HALIMA
Terbanding/Tergugat II : BPN Kota Kendari
75 — 25
  • mengatakan telah menguasai tanah objek sengketatersebut sejak tahun 1973 lalu mendirikan bangunan dilokasi objek sengketasejak tahun 2012 dan kemudian diketahui bahwa Tergugat II telahmenerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat04644/Kelurahan Kambu tahun 2015 dengan surat ukur nomor279/Kambu/2013;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 atas permohonan Penggugat telahdilakukan Pengukuran pengembalian Batas oleh Tergugat II dan diketahuibahwa sertifikat hak milik Penggugat tumpang tindin
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
278 — 120
  • Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang ternyata terdapatTumpang Tindin dengan Tanah PENGGUGAT dalam SuratsuratKeterangan Tanah dan atau Surat Penyerahan Ganti Rugi atas namaPENGGUGAT seluas + 22 Ha tersebut jelas menimbulkan kerugian danketidakadilan bagi PENGGUGAT karena sebelum penerbitan ObyekSengketa tersebut PENGGUGAT atau pemilik pendahulunya tidakpernah mendapatkan informasi terlebih dahulu baik secara lisan maupuntulisan dari pihakpihak terkait;.
    Penggugat dalam gugatannya sering menyebutkan Tumpang Tindih.Pengertian Tumpang tindin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahbersusunsusun/tindihmenindih/bertumpuktumpuk atau kiasan bercampuraduk. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan tumpang tindih karena produk yangHalaman 40 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUNPGPdikeluarkan berupa Sertipikat dan Surat Kepala Desa merupakan produk yangdikeluarkan oleh Pejabat berbeda;.
    itu karenaanggaran yang terbatas maka pasang plang secara beguyur/bergantian;Bahwa saksi menjelaskan HPL tahun 1997 kenapa tidak langsung di pasangplang, saksi belum PNS saat itu bidang aset terbentuk tahun 2010, saksi PNStahun 2000;Bahwa saksi menyatakan tidak tidak tahu proses terbitnya HPL itu secara tidaklangsung saksi tidak tahu karena saksi belum PNS;Bahwa saksi, tidak menjawab terhadap tanah yang ada sungai apakah bolehmasuk ke dalam aset;Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa tumpang tindin
    dengan tanahPenggugat, saksi tahunya sekitar tahun 2020 surat yang dibawa Penggugatdan menunjuknya tanahnya di situ (HPL);Bahwa saksi menyatakan ketemu di tungtau bulan Maret tahun 2020;Bahwa saksi menyatakan boleh masyarakat sipil tanya tanahnya tumpangtindin di bagian aset informasi terbuka untuk siapa saja, jika tumpang tindihkami jelaskan itu aset pemerintah;Bahwa saksi menyatakan tanah itu tumpang tindin hanya masyarakat yangmenyatakan tumpang tindih kalau aset kami tidak;Bahwa saksi menyatakan