Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghasilah penghalis
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
207 — 124
  • berasal dari:Halaman 7 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMe BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~pthak ketiga; Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan:e 5% : untuk dana pengembangan;e 95% : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
    pelayanan BLUD RSUD Hadji BoejasinPelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:e BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~pthak ketiga; Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan:e 5% : untuk dana pengembangan;e 95% : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
    BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~~ pthak ketiga;Boejasin Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5%: untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi:Halaman 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMhal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 25-06-2014 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Kray
Tanggal 22 Oktober 2013 — H. Kamidi Yoto Atmojo vs 1. Nita Mei Ayulistiyani, 2. Siti Lestari,
86 — 12
  • Jadi mestinya Penggugat harus sangat hatihatimenuduh selingkuh dengan alasan surat kaleng karena bisa dilaporkan telahPutusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 11101112melakukan tindak pidana ke pihak berwajib oleh TergugatBahwa posita 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengenai Penggugatjatuh miskin karena Penggugat masih mempunyai banyak harta dan masihmempunyai penghasil tetap sebagai karyawan pabrik gula Tasikmadu yang lebihdari cukup.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) adalah tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafaktadan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo adalahperkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
145 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20163) Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalamistiah unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudiandiasumsikan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Pengadilan PN SOE Perdata Agama Perceraian
Register : 25-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SOE Nomor -17/Pdt.G/2019/PN.Soe
Tanggal 29 Oktober 2019 — -AYUB AKUN OEMATAN, DKK, (PENGGUGAT) -MIKAEL OEMATAN, DKK, (TERGUGAT)
127 — 149
  • Pemerintah memperhatikan Pembangunan Desa BesanaBahwa pada masa neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAThasil alam (Kayu penghasil lilin dan madu / hau oni) yang berada dimuarakali Noemetan (Tanah Noemetanpoin /sengketa) hasil dipanen oleh neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAT tanpa dikomplen olehneneknenek/orang tuaorang tua para TERGUGAT atau masyarakatumum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
128 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 09-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.
Tanggal 31 Mei 2017 —
415 — 20
  • Produksi Terbatashalaman 25 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.Tesso Nilo menjadi Taman Nasional Tesso Nilo melalui KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 255/Menhutll/2004 tanggal 19 Juli2004 seluas 38.576 ha yang terletak di wilayah KabupatenPelalawan dan Indragiri Hulu.Selain kaya dengan keanekaragaman hayatinya, Tesso Niloberfungsi sebagai penyedia berbagai layanan alam yangsangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, sepertimengatur tata air dan daerah tangkapan air bagi DAS Kampar,sumber penghasil
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
176 — 110
  • Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT I.
    November2013 setiap tahunnya terus menerus diperpanjang hingga saat ini sebagaimanaHalaman 74 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckrterusannya dalam surat perjanjian jualbeli limbah tertanggal 15 Mei 2017 dansurat perjanjian nomor: 50/SGI/PD/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 jo.surat pernyataan Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P8 berupa suratperjanjian jual beli limbah non B3 antara Penggugat selaku pembeli limbahdengan Tergugat selaku penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/2016Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahunit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isidari Pasal 2 ayat (1) huruf
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
88 — 21
  • (dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Putusan Perkara No : 18/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Halaman 17 dari 129 HalamanBahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwaktu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan
    (dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwakitu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan tersebut adalah berasal dari PemerintahPusat berupa Dana Bagi Hasil
    Dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tidak ada penghasil tambang didaerahTebing Tinggi (tidak ada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektorPertambangan di Kota Tebing Tinggi) sehingga tidak ada kegiatanpemungutan Pajak Bumi dan Bangunandari sektor Pertambangan di KotaTebing Tinggi baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupunoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;c.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 22-06-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Bm
Tanggal 14 Februari 2019 — Yayu Wahyuni, SE., MM Binti H. Syahrul Amar Melawan Syamsurizal, SE. Bin Abdullah
129 — 33
  • No. 820/Pdt.G/2018/PA.Bm.berdasarkan penghasil tergugat, beralasan menurut hukum apabila dilakukan pembagian untuk tergugat 2/3 sedangkan untuk penggugat1/3;ll DALAM REKONVENSI1.Bahwa halhal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan teruraikembali dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.Bahwa penggugat rekonvensi /tergugat konvensi dan tergugatrekonvensi/ penggugat konvensi memilik hutang bersama selamaperkawinan, hutang tersebut berupa pinjaman tergugat pada BankBNI Cabang Bima sebesar
    bayangkan gaji/perolehantergugat setiap tahunnya;Bahwa terhadap harta pada anak panah ke 4 hal. 2, poin 1, poin 2,poin 3, poin 6, poin 7 dan poin 8 keseluruhannya di peroleh darihasil gaji, uang bonus dan hutang Bank tergugat secarakeselurunhannya yang di beli oleh tergugat kadang tanpasepengetahuan penggugat, sehingga tidak adil menurut hukum danmenurut tergugat jika di lakukan pembagian dua sama rata;Bahwa untuk lebih adilnya dan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, maka berdasarkan penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah industri penghasil
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Tpg
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
1.A LIM AL A BOI
2.JOHAN KING YAP
Tergugat:
NAWIR
104 — 15
  • ada langit;C.sang kebenaran sejati mengatakan dampak dari kapitalisme danpenghianatan terhadap Pancasila maka Indonesia tanpa satria PinandhitaSinisihan Wahyu di pastikan hancur berkeping keping, hanya pengakuansebagai langkah penyelamatan;D.Krisis ekonomi, krisis politik, krisis bencana alam, krisis moral, dan krisispangan yang akan terjadi di Indonesia merupakan buah dari kapitalismedan penghianatan terhadap pancasila;Subversif dalang kehancuran Indonesia dan peranan zionisme di negara negara penghasil
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Umum Pencurian
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 5/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Tambara ,JPU,Supriyadi, SH
62 — 32
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pemalsuan
Register : 19-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tte
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum: MOKHSIN UMALEKHOA, SH.MH Terdakwa: SARWAN NGAJEN Alias WAN
132 — 52
  • Wajib pajak mengisi formulir SPtPD yang di dalamnya terdapat jumlahomset penghasil kotor wajab pajak dan jumlah pajak terhutangsebesar 10 persen dari omset.d. pembayaran pajak restoran tersebut secara tunai atau manuallangsung ke Bank BPRS Kota Ternate setelah ada penetapan darikepala Bidang penetapan BP2RD Kota Ternate.e.
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Kag
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 24
  • Sedangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon parasaksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit danmempunyai penghasilan yang mencukupi rumah tangga Pemohon dan Termohonakan tetapi tidak mengetahul berapa ratarata penghasil Pemohon pebulan dariperkerjaan tersbeut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA;
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 126/B/PK/PJK/2016perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksiturunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalahminyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK) danbukan Tandan Buah Segar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 31-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
202 — 121
  • keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesualHalaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBI17.18.19.20.dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan.Karena dalam Keputusan Objek Sengketa tidak disebutkan hakhakyang harus Penggugat perdapat dan tidak mempertimbangkankepentingan dari anak dan keluarga Penggugat yang masih perlumendapat penghasil