Ditemukan 1527 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tengkang tengeng
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 03-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 14 September 2017 — MUHAMMAD NIZAR MELAWAN: 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN 2. ASEP HIDAYAT
148 — 77
  • Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 31 Oktober 2013 — M. HUSNI MUBAROK HR, S. Sos Bin ABDURROZAK
236 — 98
  • CASIRIN ternyata yang52memanggil saksi adalah HUSNI MUBAROK ( Teman saya satu Kampus di IAINBandung ) ;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organikdan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik dan katanya dia sedang dipercayabeliau untuk
    ADNAN HARIS ( Kades Tegalsari Barat) supaya saksikenal dan mudah untuk koordinasi untuk membantu mendampingi saksi dalam prosesmendapatkan bantuan;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organik53dan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 14-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 8-K/PM.III-17/AD/II/2020
Tanggal 16 Maret 2020 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
MARHADI
345 — 244
  • Mustaring Tahir selaku pengadumenyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidakmencabut pengaduannya.Bahwa dari uraianuarian di atas Majelis Hakim berpendapatpengaduan sebagai syarat penuntutan tidak pidana zina sebagaimanadalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) Ke2 huruf aKitab UndangUndang Hukum Pidana dapat diterima karena telahdiajukan dalam tengang waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuanPasal 74 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan telahdiajukan oleh orang yang berhak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — Hj. RODIAH VS TENGKU YUSMANIAR (almarhumah), dkk
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rodiah Azwin untukmenggabungkan diri dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt/G/ 2000/PN.Pbr; Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 41/Pdt/g/2000/PN.Pbrdilanjutkan; selasa tanggal 16 Januari dua ribu satu;Putusan Sela ini dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau PerkaraPerdata Nomor 67/Pdt/2002/PTR, Tanggal 9 November 2002, denganpertimbangan Hukumnya (tentang Hukumnya) sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukanpermohnan bandingnya dalam tengang waktu
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 29/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 19 April 2017 — Nama : CHUN HANS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : di Desa Bilote RT.004, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) ISHAK RAJA, S.Hi.; 2) MARIO ISKANDAR SYAM, S.H.; 3) RIZAL RIZKY KAILUL, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Pada Kantor Advokat Ishak Raja, S.Hi. dan Rekan beralamat di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT.02/RW.01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/IR-ADV/DK-SKH/TUN/XII /2016 tanggal 5 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jalan Pengabdian No.1, Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 186.1/119/2016, tanggal 22 Desember 2016. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat; 2) ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 3) H. FAKAR LILA, S.H., M.Si., Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 4) JASON K. LALOMO, S.H., LL.M, Kasubag Organisasi; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Pengabdian No.1 Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kemudian memberikan kuasa subtitusi berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No.01/SK-TUN/I/FES/2017, tertanggal 13 Januari 2017, kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama : SEFNAT PUNANA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : di Desa Bilote, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK-TUN/II/FES/2017, tanggal 3 Februari 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
206 — 63
  • sengketa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmaksud uraian eksepsi Tergugat Il Intervensi tersebut, apakah gugatanPenggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Putus : 04-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Bir
Tanggal 4 Nopember 2014 — RACHMAT Bin BUYUNG KETEK alias RAHMAT dkk VS M. THAIB Bin THAHER dkk
70 — 7
  • Nurmansyah, sedangkan :e Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tanggal 6 Mei 1983 atas namaSariman, terjadi kesalahan tentang tanggal penerbitan sertifikat yangbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, alas hak berupa Akta Hibah tertanggal 9 April 1983,sementara Sertifikat dikeluarkan 6 Mei 1983, dengan demikian tengang waktupenerbitan sertifikat tidak mencukupi waktu yang seharusnya berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;e Dalam Sertifikat
Pengadilan PN ENDE Perdata Perjanjian
Putus : 03-05-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN ENDE Nomor 19/ PDT.G/ 2012/ PN.END
Tanggal 3 Mei 2013 — - YELLY FOEK - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende
243 — 173
  • Foto Copy Pengumumana lelang Kedua Nomor : Peng05/WKN.14/KNL.05/2012 dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangKupang, yang kemudian diberi tanda bukti TI11B ;13.Foto Copy Surat Edaran Nomor SE7/KN/2012 tengang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 dari Kementerian Keuangan44Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kemudiandiberi tanda bukti Ti12 ;14.Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Kupang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — EDDY PAMUJI RAHARDJO, Dkk VS KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BEKASI
184 — 134
  • Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat Para Penggugat barumengetahui objek gugatan aquo pada tanggal 16 Januari 2015, makagugatan Para Penggugat adalah masih dalam tengang waktu 90(sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek gugatan aquo oleh ParaPenggugat dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugatdalam perkara in litis dapat diterima;IV.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 23 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
107 — 45
  • No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
106 — 113
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secaraHalaman 40PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNtertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat IlIntervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahanatau. tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 16-07-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 128/PDT.PLW/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Juli 2015 — WALIKOTA PALU/PEMERINTAH KOTA PALU vs PT. GLOBAL DAYA MANUNGGAL
283 — 87
  • Perlawanan Pelawan telah melampaui batas tengang waktu yang ditentukan olehUndangUndang (Daluwarsa).a.b. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, ternyata perlawanan Pelawan dalamperkara a quo adalah mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) No. 258/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ("putusanBANI No.258"), sebagaimana ternyata dari kesimpulan posita (alasan) danpetitum Perlawanan pelawan, yang selengkapnya Termohon kutip sebagaiberikut:i).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
282 — 262
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimanadimasksud pada butir 1;3.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 31-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 28 Februari 2017 — - PT. PLANET ELECTRINDO (Penggugat) Melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG (Tergugat) - HANDOYO SANTOSO (Tergugat II Intervensi)
120 — 38
  • Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGdemikian perolehan tanah yang dimaksud telah dilakukan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;15.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 540/Gembor atas nama Tergugatll Intervensi telah melewati tengang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuaidengan ketentuan Tata Usaha Negara (TUN) yang mana memberikankesempatan bagi pihak pihak yang merasa dirugikan atas adanyapenerbitan Serifikat tersebut untuk dapat mengajukan keberatan, dan jugapenerbitan SHM tersebut telah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 02-03-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
AGUSTINUS MOSAKA, DKK
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
103 — 43
  • supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 07-11-2016 — Putus : 22-05-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn
Tanggal 22 Mei 2016 — mariduan, dkk ( 23 Orang ) lawan PT. Sampali plasindo Industri
89 — 50
  • danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2 tahun2004 tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
274 — 265
  • Jamaludin Kepala Desa SumbarangKecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tengang waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat;Disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat Kepada CamatJatinegara Kabupaten Tegal Nomor 700/03/2067/2020 tertanggal18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern TerhadapLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan PerbuatanAsusila Yang dilakukan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-07-2014 — Upload : 29-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — DRS. ACHMAD HARHARA (HAJI AHMAD MUHAMAD), DKK MELAWAN DAMIN BIN TONDO
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2012 telah menyatakan upaya hukumbanding, masih dalam tengang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalamhukum acara perdata. Sehingga pernyataan banding dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
MAIMUN FIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH
241 — 161
  • Adapun alasan hukum mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :OBJEK SENGKETA.Bahwa Objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP11.19/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah Binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi danZulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 M2 yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;TENGANG
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
265 — 205
  • adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar disiplin,artinya objek sengketa cacat secara substansil sehinggaharus dibatalkan ;B.Objek Gugatan yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baika.Asas KecermatanBahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketatanpa memperhatikan peraturan perundangundangan dalam halin) UU No. 5 tahun 2014 tengang
Pengadilan PTUN PONTIANAK
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 18 / G /2012 / PTUN. PTK
Tanggal 5 Maret 2013 —
93 — 65
  • ;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuanpada Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tengang PeradilanTata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersengketadapat didampingi oleh kuasa dan pemberian kuasa dapat dilakukan dengan suratkuasa khusus maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Kuasa ParaPenggugat II Intervensi dalam mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ParaPenggugat II Intervensi hanya sah terhadap sejumlah nama yang