Nuseng, tanggal lahir 10 Desember 1979, agamaIslam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempattinggal di Lingkungan Bansalayya, Kelurahan Borong Rappoa,Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa hukumnya:Bakri, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan SamRatulangi Nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan Ganatarang,Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 13 Agustus 2019 yang telah diregistrasi oleh PaniteraPengadilan Agama Bulukumba Nomor242

padatanggal 11 September tahun 2007 sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor242/2007 yang dalam hal ini tidak diikut sertakan sebagai Tergugat olehPenggugat:Bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat tanah/oangunan atautercatat sebagai pemegang hak harus dijadikan pihak dalam perkara (VideYurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 1974 Nomor 480K/Sip/1975;Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, artinya masih ada orangorang lainyang harus diikut sertakan sebagai tergugat, maka gugatan yang demikiandinyatakan

Perjanjian/Kontrak, Pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim KaliCengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim KaliMookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);Berita Acara Penerimaan Barang Nomor281/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XI1/2013 dan Nomor242

Perjanjian/Kontrak, Pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim KaliCengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim KaliMookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);Berita Acara Penerimaan Barang Nomor281/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 dan Nomor242

Penunjukan tersebut dituangkan dalamSurat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan SolarPacked Dealer Untuk Nelayan (SPDN) Type B Nomor242/F16400/2013S3 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatanganioleh sdr. Faris Aziz selaku General Manager Marketing OperationRegion VI PT Pertamina (Persero) saat itu dan sdr.

DJOKO TRIYONO, M.MA yangseharusnya berkoordinasi dengan penyalur karena hal tersebuttidak dilakukan sehingga penyalur leluasa menjual solar subsiditersebut kepada pihak lain.Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan SolarPacked Dealer Untuk Nelayan (SPDN) Type B Nomor242/F16400/2013S3 tanggal 10 Oktober 2013, antara lain padaPasal 5 angka 7 ditentukan bahwa Harga jual BBM dari SPDN milikPIHAK KEDUA kepada konsumen yang dilayani adalah harga jualBBM Bersubsidi.Bahwa pada Surat perjanjian

Penunjukan tersebut dituangkan dalam21Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan SolarPacked Dealer Untuk Nelayan (SPDN) Type B Nomor242/F16400/2013S3 tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatanganioleh sdr. Faris Aziz selaku General Manager Marketing OperationRegion VI PT Pertamina (Persero) saat itu dan sdr.

DJOKO TRIYONO, M.MA yangseharusnya berkoordinasi dengan penyalur karena hal tersebuttidak dilakukan sehingga penyalur leluasa menjual solar subsiditersebut kepada pihak lain.Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan SolarPacked Dealer Untuk Nelayan (SPDN) Type B Nomor242/F16400/2013S3 tanggal 10 Oktober 2013, antara lain pada32Pasal 5 angka 7 ditentukan bahwa Harga jual BBM dari SPDN milikPIHAK KEDUA kepada konsumen yang dilayani adalah harga jualBBM Bersubsidi.Bahwa pada surat perjanjian

Nomor 197/Pid/2021/PT SMGMenimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini.Mempehatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersengkutan;MENGADILIemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor242/Pid.B/2020/PN.Btg, tanggal 25 Maret 2021, yang dimintakanbanding tersebut diatas, dengan perbaikan sekedar mengenaipidana (Strafmaat) yang dijatuhkan

PP Nomor 45 Tahun 1990,Pemohon telah melampirkan Surat Izin dari atasannya yaitu Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkep, Nomor242/550/DISHUBK1, tanggal 1 September 2015, untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Pangkajene, sedangkan Termohon tidak menyerahkan suratketerangan dari atasannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suratketerangan untuk melakukan perceraian dan siap menanggung segala resikoterhadapnya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

Perjanjian/Kontrak, Pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim KalliCengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim KalliMookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);Berita Acara Penerimaan Barang Nomor281/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 dan Nomor242

Ujungberung, Kota Bandung, Dalam hal ini telahmemberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 danterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor242/K/2019 tanggal 12 Februari 2019 kepada Eka Ovianti binti AfrianSetiawan., S,H., M.H,. Agus Indra Firdaus., SH., Advokat dan atauPenasehat Hukum pada Kantor Hukum WALUAYA yangberalamat di Permata Mekar Mulya Residence No. G6 Kel.Mekarmulya, Kec.

Putusan Nomor 292 K/TUN/2015 Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor242/G/2013/PTUN.SBY tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdimohonkan Penggugat/Terbanding;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbandingseluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya

Menetapkan barang bukti berupa ;e 1 Paket Sabu dalam plastik bening dibalut tisu didalam kotak Pepsodentdengan berat 0,07 gram dipergunakan dalam perkara Nomor242/Pid.Sus/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa BUDI Bin RIFAIlFATT AH (ALM) ;e 1 Unit Handphone VIVO warna Putih model Y28 dengan IMEI866403022924236 beserta SIM Card Telkomsel 085267448337 dan Tri089652644924 ;e 1Lembar bukti Transfer Mandirian Budi ;e 1lembar ATM Mandiri No. 409766215961 1030 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;9.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021sampai dengan tanggal 30 November 2021Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mercy Sinay, SHPenasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong,berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pen.Pid/2021/PN Son tanggal9 September 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor242/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 2

(Videputusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN.Btl)13.Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bantul Register Perkara Nomor242/Pid.B/2018/PN.Btl atas nama Tergugat tersebut telah mempunyalkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);14.Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah meminjamkan dan telahmemindah tangankan / menjual mobil Penggugat yakni Mobil Grand LivinaMerk Nissan Nomor Polisi AB 1672 IJ =Nomor RangkaMHBG3CG1FHJ053405 dan Nomor Mesin HR15742802T Atas NamaPENGGUGAT (Novita Sari Oktavia) tanpa sepengetahuan

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, umur 62 tahun,Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX,Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II ;Dalam hal ini Tergugat II menguasakan kepada Tergugat dengan suratkuasa insidentil tertanggal 10 Juli 2018,yang dibaut dihadapan PaniteraPengadilan Agama Tuban dicatat dalam Register Surat Kuasa Nomor242/SK/Insd/2018, tanggal 10 Juli 2018 ;Halaman 2 dari 28 halaman putusan nomor 0972 /Pdt.G/2018/PA.TbnSelanjutnya Tergugat

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiuntuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp15.680.000,00 (lima belas juta enam ratusdelapan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor242

,Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di KepaniteraanHalaman 1 dari 34 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN SbwPengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 44/SK.PID/2019/PN Sbw tanggal10 Oktober 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca:Penetapan kKetua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor242/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas

Pada faktanyaPenggugat tidak pernah mengetahui adanya sertifikat objek gugatan padatanggal 2 Desember 2015 ketika Penggugat mengajukan pengembalianbatas atas bidang tanah milik Penggugat yang tercatat dalam SHM Nomor242/Ketapang Timur, Tanggal 10 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 1/KetapangTimur/2005, kepada Tergugat, tapi kemudian tidak dapat dilaksanakankarena ada pihak lain yang menyatakan memiliki sebagian dari bidangtanah milik Penggugat dengan menunjukkan fotocopy SHM Nomor45/Ketapang Timur atas nama

Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi PenasihatHukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Sgm.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor242/Pid.Sus/2015/PN Sgm, tanggal 02 September 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Sgm, tanggal02 September

,selaku Notaris di Kabupaten Bogor.Jenny selaku Tergugat Il Intervensi telah membelisebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor242/Sirnagaiih. Gambar Situasi tanggal 26 Juli 1983Nomor 4442/1983 seluas 209 M*?

Bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusan Nomor242 K/TUN/PILKADA/2018 justru berpendapat bertolak belakangdengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terdapatpertentangan antara putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 80 halaman.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihandan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan alasanalasanyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa menurut Pemohon, ketentuanketentuan tersebut telahmenimbulkan kerugian bagi Pemohon, karena Pemohon dinyatakantidak mempunyai /ega/ standing untuk menyatakan kasasi di MahkamahAgung atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaRegister Perkara Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 14Maret 2018, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor242

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01964 sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda T.II3 ;Menimbang, bahwa Bukti T.ll1 adalah Akta Jual Beli Nomor242/dr/09/2003 yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2003telah terjadi pengoperan hak atas tanah dari Damiri selaku penjual kepada H.Jamil Anwar sebagai pembeli atas sebidang tanah seluas 600 M2 di DesaTanjung Seteko berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Tg.