Ditemukan 10620 data
132 — 28
Ceremai No.2 Sukabumi pada tanggal 9 Maret 2006, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan/17/2006/1917/No.130.Jo.1919.No.81 tanggal 9 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh kantor catatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sukabumi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan anak laki-laki bernama Kenneth Gavin Kawita dan anak perempuan bernama Loreine Nicole Kawita dibawah asuhan Penggugat;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim salinan resmi
Foto copy Kutipan Akte Perkawinan nnomor 17/2006 menurut Stbld1971 no 130 jo 1919 no 81 atas nama Donny kawita, dan DeyraSandriani tanggal 9 Maret 2006 yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda P 3;Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2020/PN Skb4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Donny kawita, dan DeyraSandriani tanggal dikeluarkan 1111 2006, yang selanjutnya padafoto copy bukti tersebut diberi tanda P 4;5.
Nur Cholis
14 — 1
Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SURABAYA untuk melakukan pencatatan atas kematian AYAH Pemohon tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIS, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
69 — 4
Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P-91913-F dengan No.Register : 0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO dirampas untuk Negara ;4.
Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perintahpenyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa untuk lebin memperkuat pembuktiannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi saksi, yang didengarketerangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu
Rangka : FE111E059486 dan No.Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji BerkalaKendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembarSurat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P91913F dengan No.Register :0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara186.
BUPATI KABUPATEN DAIRI, KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO, S.Sos.
Tergugat:
1.HERLINA BERAMPU sekarang di KTP tertulis HERLINA SINAGA
2.YUDI ZAMNUR A.P. UJUNG
3.MHD. NOVA MAULANA SAFEI UJUNG
4.RISKI ABDUL MAULANA RAHMAN UJUNG
5.RANA CENDANA YUDA UJUNG
6.OROM ROLIN UJUNG
7.RAJA ARDIN UJUNG
8.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DAIRI
196 — 37
Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasai olehMarga Ujung secara turun temurun mulai dariRaja Abas Denga UjungTahun 1919, kemudian keanaknya Raja Malum Ujung, kemudianRaja Abas Denga Ujung mendirikan bangunan diatas tanah tersebutTahun 1969 lalu meminjamkan tanah a quo kepada Kodim 0206.Selanjutnya pada Tahun 1986 tanah tersebut dikembalikan olehDandim 0206 kepada Raja Malum Ujung, setelah Raja Malum Ujungmeninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh para Ahliwarisnya yangterdiri dari Yudi Zamnar AP
Dan penguasaan atas tanah dan bangunan tersebuttidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.Penguasaan tanah yang menjadi Objek Sengketa telah melebihimasa daluarsa yakni dari 1919 s/d 2019 atau sudah 100 Tahunlamanya sebagaimana diatur dalam undang undang teristimewapasal 1967 KUHPerdata kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena
atas nama Raja Malum Ujungyang merupakan tanah ulayatMarga Ujung sebagai pemangku hak ulayat dikota Sidikalang dantanah tersebut telah dikuasai oleh leluhur Tergugat II s/d VII sebagaiRaja Tanah Pemangku Hak Ulayatjauh sebelum tahun 1919.
Yangbenar adalah tanah seluas 4.750 m2, sebahagian telah diterbitkanSHM No. 1568 terhadap tanah seluas 940 m2, telah dikuasai margaUjung jauh sebelum tahun 1919 dan penguasaan dimaksuddilakukan secara turuntemurun oleh marga Ujungsebagai MargaTanah sebagai pemangku hak ulayat yang mempunyal persekutuanhukum adat tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan adat dalam kehidupannya seharihari,sehingga tanah ulayat marga Ujung tersebut menjadi lingkunganhidup tempat tinggal (
Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasaioleh Marga Ujung secara turun temurun mulai dari Raja Abas Denga UjungTahun 1919, hingga ke ahli warisnya, dan penguasaan atas tanah dan Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN Sdkbangunan tersebut tidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.
ABIYYU KALINGGA PUTRA, SE
Tergugat:
1.LAYUNG FEBRIANA PUTRA, SE
2.DESY RUSMAWATININGTYAS
3.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
69 — 20
Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalamartian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagaiberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur olehHalaman
Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukumatau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.
JURI
7 — 4
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TASMIN, Laki-laki, yang lahir di Kendal 27 Januari 1919, pekerjaan petani, agama islam, alamat di Jalan Dusun Wonosari, RT.006/RW.003, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, telah meninggal Dunia di Suka Mulya pada tanggal 12 Februari 1981 karena Sakit dan di kebumikan di TPU Desa Suka Mulya Kecamatan Parindu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk
35 — 18
yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebutMenimbang, bahwa dalam BW tidak diuraikan secara rincimengenai unsur unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365tersebut, oleh karena itu majelis akan mengemukakan pendapat abhihukum yang berusaha menguarai secara teliti unsur tersebut ;Menimbang, bahwa dahulu pengadilan menafsirkan melawanhukum sebagai hanya pelanggaran dari pasalpasal hukum tertulissematamata (pelanggaran perundangundangan yang berlaku) tetapisejak tahun 1919
terjadi perkembangan di negeri Belanda denganmengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaranperundangundangan tertulis sematamata melainkan juga melingkupiatas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat (lihat putusan Hoge Raad negeri Belandatanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindembaum versus Cohen.
Dengandemikian sejak tahun 1919 tindakan onrechtmatige daad tidak lagidimaksudkan hanya sebagai onwematige daad saja );Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dandemikian juga di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikansecara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagaiberikut :1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;4.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, beralamat di Jalan SudirmanNomor 85 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juni 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telahberkekuatan
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. BE. Dt.
RangkayoBasa tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingkemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimanaternyata
tingkat banding dan kasasi telah diputus onslag vanrechtvervolging (vide bukti PPK.12);Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanaterurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambilalih dan menyatakan batal putusan Judex Facti pada Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor 12/PDT.G/2009/PN.BS., Putusan Pengadilan TinggiSumatera Barat Nomor 97/PDT.G/2010/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung RINomor 1919
94 — 27
mana harus dibayar selambatlambainya setiap tanggal 15 (lima belas) dari bulan yang berkenaan, danuntuk pertama kali wajib dibayar selambatlambatnya pada tanggal 15 11 2012 sehingga seluruhnya harus lunas selambatlambatnya padatanggal 15 10 2013;Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut Tergugat dan Iltelah menyerahkan barang jaminan untuk dipasang sebagai HakTanggungan pada Penggugatberupa:Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919
menjamin gugatan ini tidak ilusior, dan karena Penggugatkhawatir para Tergugat akan menjual, mengadaikan, menyewakan,menjadikan tanggungan hutang, menyerahkan kepada pihak ketiga, ataumenjauhkan obyek sengketa dari gugatan ini, maka Penggugat mohonuntuk dilaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyeksengketa yang berupa:Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pdt G/2016/PN Skh10.11.12.Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919
Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusansebagai berikut:PRIMAIR :1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)yang dilaksanakan terlebih dahulu atas :Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919 / 1997 tercatat atas nama LIEHWIE KWAN (Tergugat I), berikut dengan bangunan yang sekarang adaataupun
tanggal 15 (lima belas) dari bulan yang berkenaan, dan untukpertama kali wajib dibayar selambatlambatnya pada tanggal 15 11 2012sehingga seluruhnya harus lunas selambatlambatnya pada tanggal 15 10 2013;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P4 dan P5 untuk menjaminpelunasan hutangnya tersebut Tergugat dan Il telah menyerahkan barangjaminan untuk dipasang sebagai Hak Tanggungan pada Penggugat berupa : Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919
;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 606a RV,maka petitum angka 5 tersebut diatas harus ditolak;Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 yang menuntut agar dinyatakansah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan terlebihdahulu atas: Sebidang tanah Hak Milik No. 2424 / Desa Grogol, luas + 178 m2, GambarSituasi tanggal 14 02 1997 No. 1919 / 1997 tercatat atas nama LIEHWIE KWAN (Tergugat I), berikut dengan bangunan yang sekarang adaataupun yang dikemudian hari
33 — 5
tetap yaitu TAN ;~... om= Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertim bangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat surat bukti yang dilampirkan bersama samadengan surat permohonan pemohon untuk mugaatkan permohonan ~tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaianoleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan$ ee OO cay eee ae ee an ea cae~ Memperhatikan pasal pasal 93 dan 94 dari Steadblaad tahun1917 No.130 jo.Staadblaads Tahun 1919
70 — 9
S 1919 No. 81 dan UU No.1/1974 Jo.
lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnyauntuk hadir dipersidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Sipil Pemerintah Kota Salatiga,sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2004 (dari daftarperkawinan Stbld 1917 No.130Jo.S. 1919
13 — 8
Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pemdidikan S1, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Indah Swadebi Blok ONo.27, RT.003, RW.015, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkongng,Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah teman Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikahpada tahun 1919 di Kecamatan Sekupang Kota Batam; Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Batam;
tanggaakan tetapi tidak berhasil;Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 yang lalu Penggugatdengan Tergugat sudah pisah rumah;Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, tempattinggal Roko Legenda Junction Blok Lj 2 No.23, RT.001, RW.003,Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah teman Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikahpada tahun 1919
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
210 — 32
Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31Januari 1919, yang dimaksud PERBUATAN MELAWANHUKUM adalah :1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2) Melanggar hak subyektif orang lain;3) Melanggar kaidah tata susila;4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitianserta sikap hati hati yang seharusnya dimilikiseseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain.22.
SIDIK RUDI TATALI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KEPULAUAN TALAUD Cq. KAPOLSEK BEO
75 — 26
berikut: "Tiaptiap perbuatanyang melanggarhukumdanmembawakerugiankepadaorangain,mewajibkan orang yang menimbulkankerugianitukarenakesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut":Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);e Harus ada kesalahan (schuloa);e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit); Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919
perkara Cohen vsLindenbaum PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukumsipembuatsendiriataubertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baikterhadap diri atauataubenda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderslijf of goed); Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
37 — 7
Andreas , KedoyaJakarta , dan prkawinan tersebuttelah telah terdaftar di Kantor pencatatan Sipil , berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNO.3845/1/1999 menurut stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81 yang dikelauarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Propvinsi DKI Jakarta (bukti P1)2.Bahwa ..2/613/put22 Bahwa dalam pernikahan dan /atau selama membina rumah tangga tersebut Penggugat danTergugat tidak dikaruniani anak;3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata sudah tidak tinggal bersama/pisah
quo di Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memberikan Putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Pengugat untuk seluruhnya;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3 Menyatakan sah perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 september 1999dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama YATNO YUWONO di Gereja ANDREAsKedoya Jakarta dan perkawinan tersebut telah tercatat dan Terdaftar di kantor Pencatatn sipilberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3485 menurut stbld 1917 No. 130 Yo.1919
45 — 4
(H.R. 20 Jan. 1991,N.J. 1919, 269, W. 10389 ; 19 Mei 1919, N.J. 1919, 643, W. 10424).Berdasarkan faktafakta dipersidangan bahwa terdakwa beserta Sdr. Andre (DPO)masuk kedalam PT. KJM (Kijang Jaya Mandiri) melalui jalan setapak dipinggir diikutiSdr.
25 — 13
Pemohon telah menyerahkan Surat KeteranganPenolakan Nikah dengan Nomor : 23/Kua.07.05.03/Pw.01/II.2021, tanggal 08022021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTeras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang maksud dan isi yang tertuang didalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita,karena umur anak Pemohon yang belum cukup umur 19 tahun untuk menikah,sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1919
Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.MkmMenimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalampermohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anakkandungnya yang bernama Hastin Triwidia binti Hantawi karena ada penolakandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam untuk melangsungpernikahan tersebut, dikarenakan anak Pemohon belum mencapai usia 19tahun sedangkan menurut perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 1919
Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut,maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon,maka halangan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikahsetempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanatPasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telahdiubah oleh Undangundang Nomor 16 tahun 1919
Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelaiwanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengandikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untukmemenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21ayat (5) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 sebagaiman telah diubah olehUndangundang Nomor 16 tahun 1919 jo.
Muhamad Afrizal
30 — 7
:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919
25 — 16
Stbl. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan atau kepada seluruh lembaga yang berwenang yang memiliki kaitan dengan perkara ini agar kemudian dicatatkan dalam register yang dipergunakan
FAUZI, S.H.
Terdakwa:
MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT
137 — 0
melakukan tindak pidana Turut Serta Memfitnah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1919