Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tengkang tennang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262 — 242
  • kalimengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikankepentingannya paralel dengan Sema Nomor 03 Tahun 2015 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif disebutkan dalamPasal 5 ayat (1)tengang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
121 — 44
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KeputusanTata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalandengan Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992tanggal 21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGA PRATOMO
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
162 — 116
  • Budi Budiman,oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah puladiberitahukan dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut,dalam tengang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan
    Jaksa PenuntutUmum Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, telah diajukan dalamtenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak putusan di jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dajukanmasih dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang, danHalaman 152 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDGkarenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan olen UndangUndang,sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Umum tersebutsecara formal dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-03-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — SEMPURNA GINTING, SKM, S.H VS PT. PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA)
170 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Nomor 21 Tahun 2000 tengang Serikat Pekerja (UUNomor 21/2000), dan peraturan perundangundangan lain yangberlaku, khususnya yang terkait dengan hubungan industrialketenagakerjaan;Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi dengan WKPPertamedika dan/atau pekerja secara individual tidak terdapatrencana untuk melaksanakan pembuatan dan/atau perubahan atassyaratsyarat kerja yang telah ditetapbkan dalam PKB, yang masihberlaku sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 24Februari 2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — JASMO, dkk vs. BUPATI PATI, dkk
302 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal yang berkaitandengan tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam Proses Amdalsesungguhnya secara teknis diatur pada Permen Lingkungan HidupNomor 17 Tahun 2012 tengang Pedoman Keterlibatan MasyarakatDalam Proses Analisi Dampak Lingkungan Hidup, pada LampiranBab II mengatur:A.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 11-10-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDI KURNIADI
214 — 127
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telahmemberitahukan dan memberi kesempatan kepada Jaksa Penutut Umum untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebutdi Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehJaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
784 — 271
  • (vide buktiP=7);Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan upaya administratifdan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan merupakan satu kesatuan normayang mengatur tentang batas waktu bagi masyarakat untuk menegakkan haknya sebagaiwarga negara maka permasalahan tengang waktu akan dipertimbangkan secarabersamaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi an.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
106 — 66
  • Bahwa walaupun telah terjadi jual beli antara TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT Il, karena terbukti tengang waktu lebih dahuluterjadi Pemindahan Hak Sewa Akta Nomor: 11 tahun 2016 tanggal15 Desember 2016 dan Pemindahan Perpanjangan Hak Sewa AktaNomor: 12 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dari padaperbuatan Akta Jual beli Nomor : 94/2017 tanggal 03 Oktober 2017,28 dari 112 halaman Putusan Nomor 341 /Pdt.G/2020 /PN DpsV.6.yang dibuat TURUT TERGUGAT III maka Peralihan kepemilikandimaksud tidak mengurangi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 12 Agustus 2014 — GUNAWAN SUSANTO, Lawan 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM H. MOHAMMAD KADARMAN, 2. PEMERINTAH RI cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI cq. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI, 3. PT. DAUN RINDANG UTAMA, 4. PT. PERMATA HIJAU. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI qq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 6. PT. WARGA BATIK 7. NOTARIS ANNA SUNARHADI, SH.
105 — 421
  • mereka yang dituiulangsung oleh Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat.e Menimbang, bahwa bagi mereka (pihakketiga) yang tidak dituju langsung olehkeputusan Tata Usaha Negara dan merasakepentingan dirugikan maka diberlakukanketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991angka V Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yangmenyatakan bahwa :"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi yang merasa berkepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 29 Januari 2014 — - SYUMAN TAKDIR ALS ADI
92 — 28
  • Tiga Berlian dengan pihak PPKdan KPA tentang tengang waktupekerjaan proyek paket pekerjaanpembangunan Ruang Bangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima yaitu pekerjaan tersebut harus selesai bulan Desember tahun2009 namun proyek tersebut selesai sekitar bulan April 2010;Saksi tidak mengetahui kenapa proyek paket pekerjaan pembangunan RuangBangsal Rawat Inap Puskesmas Rasanae Timur Kota Bima lama dikerjakanoleh CV. Tiga Berlian;45Bahwa benar ada adendum antara rekanan (CV.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
78 — 96
  • berkekuatan hukun tetap, nebis in idem belummelekat ;Menimbang bahwa menurut doktrin dan praktik peradilan, Suatu putusanmenurut hukum telah berkekauatn hukum tetap apabila terhadap putusan itutelah tertutup upaya hukum biasa, artinya terhadap putusan telah diajukansemua upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sehingga sudah tertutupupaya hukum tersebut karena sesuai prinsip hukum bahwa banding dan kasasihanya dapat diajukan satu kali saja atau terhadap suatu putusan tidak diajukanupaya hukum dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-01-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2012 — 1.Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011
95 — 49
  • KeputusanTata Usaha Negara tersebut (vide pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan makadiberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1991 angka V Poin 3, tanggal 09 Juli 1991 yang mengatur :Baagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapiyang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
265 — 147
  • merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengankebohongan, hal ini sangat terlihat jelas gugatan a quo sangatdipaksakan oleh Penggugat, dan menurut hemat Tergugat II Intervensigugatan a quo sudah lewat tengang waktu (daluwarsa) sebagaimanayang disyaratkan dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986ataupun Yurisprudensi MA RI Tahun 1993 Putusan MA Tanggal 21Januari 1993 Nomor 5 K/TUN/1992, hal iniberdasarkan faktafakta danbuktibukti sebagaiberikut :a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
215 — 139
  • Oleh karena rentang waktu antara diterbitkannya Keputusan Nomor1426 Tahun 2018 hingga dilaksanakannya pelantikan Para Penggugat hanyaberjarak 4 (empat) hari kalender, bukan hari kerja, maka seandainya dilakukanpemberitahuan kepada Para Penggugat pun, pemberitahuan tersebut tidakmemenuhi tengang waktu 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rotasi;Menimbang, bahwa di dalam sengketa a quo, setelah diterbitkanKeputusan Tergugat Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018, menurutPara Penggugat dan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 15 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : H,ANNAS MAAMUN
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
191 — 165
  • banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Mei 2017 — PT. INTI JAYA SENTOSA X PT. SUN NGAI INDUSTRY
117 — 32
  • denganInvoice Nomor: 93/US/INV, namun PENGGUGATAsal/TERGUGAT Rekonvensi sama sekali tidak melakukanpembayaran;Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPer) menyebutkan: Penggantian biaya, rugi dan bunga karenatidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabilaHal. 30 dari 137 hal Putusan No. 450 /PDT.G / 2016/ PN.JKT.PST.10.siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harusnya diberikan atau dibuatdalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2019 — SORAYA ALDJUFRIE, dkk. ; MENTERI KEUANGAN RI ; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
341 — 234
  • Penggugat mempunyai kepentingan terhadapditerbitkannya Obyek Gugatan a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tengang Peradilan TataUsaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan Yang Berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — Imanuel Robert Najoan alias Berty
255 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian Pengajuan Permohonan PK dan Memori PKoleh Pemohon Permintaan PK a quo adalah telah sesuaidenganprosedur dan masih dalam tengang waktu yang ditentukan olehperaturan perundangundangan yang berlaku, karena itu Permintaan PKa quo secara Formil dapat diterima menurut hokum;Il. Dasar dan Alas Hukum Pengajuan Permintaan Penijauan Kembali secaraMateriil ;8.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
243 — 999
  • sampai dengan didaftarkannyakembali objek gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, padatanggal 17 Mei 2019, dengan register perkara Nomor 51/G/2019/PTUN.BDG, telahmenggunakan waktu selama lebih kurang 74 (tujun puluh empat) hari, dansebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka VTenggang Waktu, dirumuskan bahwa Penghitungan tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 15 September 2015 — H. ANNAS MAAMUN
910 — 416
  • banding kepada Terdakwa maupunPenuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebutdalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasingtertanggal 4 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding olehTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)tersebut diajukan masih dalam tengang