Ditemukan 276 data
TRI HARYATUN, SH
Terdakwa:
JAYANI als JAYA Bin alm AJANG
26 — 6
bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnyaterdapat : 1 (sat) bungkys kertas yamna coklat berisikan bpahan/daundengan berat netto 3,5888 (tiga koma lima delapan delapan delapan) gram,Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabarang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar GANJAmengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan daftar dalam golongan Nomor urt 8 dan 9 lampiran Undangundang Repblik
13 — 2
lebih jauhmengenai dalil pokok permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 (Asli SuratKeterangan Ghaib atas nama Arsiah (Termohon) yang telah bermeterai cukup,menerangkan bahwa Arsiah (Termohon) dahulunya benar beralamat di DesaPantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun sejaktanggal 05 April tahun 2010 sampai sekarang yang bersangkutan tidakberalamat lagi di Desa Pantai Ulin tersebut, serta tidak diketahui lagi alamatnyadi seluruh wilayah Negara Repblik
43 — 11
cerai isterinya bernama VERRAKAMELIA, S.Th, SH sebagaimana permohonan gugat cerai tertanggal 29April 2015, dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan NegeriSingkawang Nomor : 25/Pdt.G/2015/PN.SKW tanggal 5 Nopember 2015 Hal 2 dari 19 Hal putusan Nomor 14/PDT/2017/PT KALBARmaupun Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 29/PDT/2016/PT PTK tanggal16 Mei 2016 ;Bahwa terhadap putusan seperti dimaksud dalam posita gugatan angka ke4 (empat) diatas, Penggugat telah mengajukan permohonan Kasasi keMahkamah Agung Repblik
1.HANISAH MAMUN POTA BUGA
2.ACHSANU ADILANPUTRADJAYA
3.SRI ADILIYATI MAIMUNAH, SH
4.AHSIN IHSANAN
5.ABU DIRHAMSYAH
Tergugat:
1.TONY SURJANA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA
186 — 94
FisindoMakmur atau Pabrik Udang.Bahwa dasar dan alasan PENGGUGAT menyatakan sebagai satusatunyapemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan buktibukti : Putusan Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor 13PK/TUN/2015, tanggal 7 April 2015 jo PutusanMahkamah Agung RI No.Hal 2 dar 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr.2.233 K/TUN/2013 tanggal 23 JULI 2013 Jo Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara No. 208/PT/PT.
FisindoMakmur atau Pabrik Udang.Berdasarkan : Putusan Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor 13PK/TUN/2015, tanggal 7 April 2015 jo PutusanMahkamah AgungRI No. 233 K/TUN/2013 tanggal 23 JULI 2013 Jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 208/PT/PT. TUN JKTtanggal 26 November 2012 Jo Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No. 48/G/2012/PTUN JKT, tanggal 28 Juni 2012 Girik C. No. 1807 Persil 31 S. Ill. atas nama H. Mamun; Legalisir Buku Letter C No. 1807 Persil 31 S.
M. ARIANSYAH PUTRA .S.H
Terdakwa:
RICKY PRATAMA BIN ARPIANSYAH
27 — 4
terdakwa tersebut telah bersifattanpa hak atau bersifat melawan hukum dalam hal memiliki ataupun menguasaiNarkotika golongan dalam bentuk tanaman.Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Lht dari Halaman 12Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Tanpahak atau melawan hukum memiiki, meguasai narkotika golongan dalam bentuktanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur yang terkandungdalam rumusan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Repblik
71 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti surat bertanda bukti P4 berupa foto copy dan telah dicocokkan2.2.dengan aslinya surat kuasa dari Liu Talan kepada ChristianNabunome/Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 25 Juni 1965 di ataskertas bermeterai Repblik Indonesia tahun 1963 yang menerangkanbahwa Liu Talan memberikan hak kepada Penggugat/PemohonKasasi atas beberapa milik Liu Talan sebagaimana yang dituangkandalam butir:a. Belukar di PukakbatKobeleteNoemeto;b. Belukar di PetuKobeleteNoemeto;c. Belukar di OpatpinanKobeleteNoemeto;d.
HERMAN CUARSA, S.Sos
Tergugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Bank Bengkulu
59 — 27
Berdasarkankeputusan Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor : 683 K/Pdt.SusPHI/2016.Putusan No.3/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl Halaman 5 dari 22 halaman15.16.17.18.19.Bahwa selain mengalami kerugian kekurangan pembayaran gaji Penggugatselama masa Persiapan Pensiun ( MPP ) Penggugat juga mengalamikerugian berupa hak dan Fasilitas yang diberikan selama Masa PersiapanPensiun ( MPP ), untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkerugian Penggugat berupa hak dan fasilitas selama MPP sejumlahRp.46.284.317,00
44 — 3
dilaksanakan pada tanggal 7 April 2014di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, dihadiri penggugat danTergugat I, Il, dan Tergugat Ill sedangkan Tergugat IV tidak hadir karenaalamatnya belum jelas dan mediator dengan suratnya tertanggal 7 April2014 melaporkan hasilnya bahwa mediasi Gagal, karena para pihak samasekali tidak mengajukan usulusul kesepakatan damai dan Penggugattetap akan melanjutkan perkaranya.Bahwa, oleh karena Tergugat IV, tidak diketahui lagi alamatnyayang resmi diseluruh Wilayah Repblik
54 — 19
berstatus sebagai anggota TNI AL jauhjauh harisebelumnya telah meminta secara resmi kepada Pimpinan Pangkalan Utama TNIAL I Dinas Hukum agar berkenan menyurati Pemerintah Kota Medan melaluiCamat Kecamatan Medan Baru sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuandokumen keimigrasian atas nama Terlawan Pemohon Eksekusi yaitu SurjitKaur ;Bahwa Camat Kecamatan Medan Baru telah menjelaskan secara tegas melaluisurat Nomor : 471 / 325 tanggal 10 Maret 2011 bahwa Surjit Kaur pemegangSurat Bukti Kewarganegaraan Repblik
26 — 5
Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang padaPokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seringanringannya;Setelah mendengar Repblik dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Duplik dari Terdakwa yang tetappada Pembelaannya / Permohonannya;Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepanpersidanga dengan Surat Dakwaan dimana terdakwa
2.Pemerintah Repblik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur C.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur
129 — 45
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
2.Pemerintah Repblik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur C.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa untuk perbuatan yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa / Pemohon Kasasi adalahtidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karenanya Terdakwamohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia diJakarta untuk menyatakan Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutanpidana ( ontslag van alle rechtsvervolging ) dan tentang biaya perkara itusendiri haruslah dibebankan kepada Negara ;Oleh karena itu Terdakwa / Pemohon Kasasi sangat yakin bahwaMahkamah Agung Repblik
49 — 30
1959 Tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan milik Belanda, dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1959Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api danTilpon milik Belanda dinyatakan bahwa peraturantersebut berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1857(Vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 1959 tersebut di atas) ;Dengan demikian maka sejak tanggal 3 Desember 1957Perusahaan Kereta Api milik Belanda sudah tidak ada(tidak ekses) lagi di dalam wilayah Repblik
1.I Wayan Keprug, Dkk
2.I Made Salam
3.I Made Koter
4.Irawa
5.I wayan Suda
Tergugat:
1.I Made Togog, dkk
2.Ni Bidel
3.I Ketut Ribut Tarma
4.Ni Wayan Meci
5.I Ketut Muradiana
6.I Kadek Sumartiningsih
7.Komang Suarda Putra
8.Ni Kadek Candra
106 — 82
warisnya yang lain, apalagi Tergugat I sudah kawinkeluar.Bahwa, Tergugat IV, V, VII, VIII, telah mengakui menempati tanah sengketa.Bahwa, kembali para penggugat tegaskan, oleh karena pada penggugat adalahakhliwaris dari I Gedut (alm) dan Ni Olas (alm) sudah menjadi kewajibanbahwa para Penggugatlah yang harus mengabenkan almarhum I Gedut dan NiOlas (alm).Bahwa, semua dalildalil gugatan para penggugat yang dibantahkan paraPenggugat buktikan dalam kesempatan pembuktian.Menimbang, bahwa selanjutnya atas Repblik
AGUS SYAMSUL A. SH. MH
Terdakwa:
1.IRVAN WAHYUDI Bin MAHMUDI
2.ACH. SUSANTO
63 — 6
Iren untuk membelikansabusabu setelah itu para Terdakwa menyanggupinya dan membelikan sabusabu tersebut sehingga sabusabu tersebut dibawah oleh para Terdakwa kekamar kosan dan kemudian para Terdakwa dilakukan penangkapan;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor, bahwa sabusabu yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut adalah benar KristalMetamfetamina yang terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Repblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman
18 — 5
dalam batas usia yang dibolehkan mengangkat anak;Menimbang, bahwa berdasarkan buku kutipan akta nikah Pemohon I danPemohon II bertanda P.4, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri(bukan merupakan pasangan sejenis) dan telah memiliki satu orang anak, oleh karenaPemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (e), (f), dan(g) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan PengangkatanAnak dan pasal 13 huruf (e), (f), dan (g) Peraturan Pemerintah Repblik
18 — 3
NASRUDIN NAMLU ALIAS PUTE,Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.1000,(seriou rupiah)Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 16 Mei 2013,secara lisan terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan menyatakan kepada MajelisHakim yang pada intinya mohon kiranya untuk menjatuhkan putusan yang seringan,ringannya dengan alasanalasan bahwa terdakwa merasa menjesali atas perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;Menimbang,bahwa telah mendengar repblik
70 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
lemah karena rendahya pemahamanhukumnya serta lemah secara materi, dapat memperoleh keadilan yangsaat ini terasa mahal di negara kita ini ketika mereka beperkara di PHI,karena dukungan dari para Majelis Hakim yang memahami ketentuanUndangUndang Ketenagakerjaan, sebagaimana isi penjelasan alinea1 dan 2 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaanyang menyatakan: Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagianintegral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Repblik
33 — 14
UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikutSetiap orang;1 Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumberdaya ikan;2 Dikapal penangkap ikan;3 Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,Unsur delik dalam Pasal 85 UndangUndang Repblik
Eko Budi Siswanto
Tergugat:
1.Meriyati ditulis juga Meryati
2.Loedi Harianto
3.Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
5.Waluyo Trisno
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan
45 — 36
Penggugat:
Eko Budi Siswanto
Tergugat:
1.Meriyati ditulis juga Meryati
2.Loedi Harianto
3.Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
5.Waluyo Trisno
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan