Ditemukan 1896 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIANTO. Diwakili Oleh : DIDIK SURYOWISONO, SH.,MH.
582 — 1009
Sedangkanbarang bukti yang disita Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah) hasil daritangkap tangan 3 orang yaitu Kepala desa joho (jumali), Kepala DesaSanan (sadiko), dan Kepala Desa kepanjen (Sugeng purnomo) yang teruraidalam berita acara No. 115 sampai saat ini ketiga orang yang ditangkaptangan dan kedapatan barang bukti tersebut tidak pernah dijadikanTersangka pemberi suap.
152 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE. 52/PY/UP 90/2001 tentangPengarahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, dengan demikian unsurtersebut telah terpenuhi;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan fakta hukum rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahappersiapan sampai dengan realisasi penerimaan uang dari saksi AntoniusTonbeng melalui James Gunaryo Budirahardjo menunjukkan adanyakerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara Terdakwa denganFerry Syarifuddin untuk mewujudkan tindak pidana nmenerima suap berupauang sejumlah Rp280.000.000,00
137 — 38
atas nama PT.NAGAMUTIARA dan Keputusan tersebutdiumumkan pada tanggal 19 Juni 2001 melalui Berita Kompastertanggal 19 Juni 2001 ;75bahwa putusan PTUN Bandung yang baru keluar 1 minggu yangdiperkuat oleh Keputusan Menteri BPN tersebut langsung digugatoleh Sdr.KING HU di Pengadilan yang sama (PTUN Bandung),padahal untuk memperoleh Keputusan tersebut telah mengeluarkanbiaya sebesar Rp.850.000.000,(delapan ratus lima puluh jutarupiah) dan biayabiaya tersebut tidak ada tanda terimanya karenamerupakan suap
Maya Arini Tuasikal
Terdakwa:
BINTORO DWIPRASETYO Bin BASUKI NOTOSUDARMO
141 — 24
uang kepada Saksi dengan disertaiancaman ; Bahwa CV CITRA ADI PERDANA bergerak di bidang pengadaan alatpendididkan, IT, Softwear dan pelatihan BIMTEK (Bimbingan Teknis) dansaksi menjabat sebagai Direktur kKeuangan pada CV tersebut ; Bahwa yang meminta uang kepada Saksi yaitu. saksi FRIETQISURYAWAN Alias DEMANG Bin MUATIP, pekerjaan wartawan alamatKota Magelang atas perintah Terdakwa BINTORO DWIPRASETYO BinBASUKI NOTOSUDARMO pendiri LSM Forbes yang terletak di TuguranKota Magelang dan LSM Jangan Suap
518 — 670
Senantiasa memberikan suri tauladan dandapat mengendalikan serta mengawasibawahan maupun anggota dalampelaksanaan tugas serta menindak tegasmereka yang terbukti melakukan perbuatanyang dapat dikategorikan sebagai pungutanatau suap dalam pelaksanaan seleksipenerimaan Cata PK Gelombang II TNI ADTA 2018 Korem 101/Antasari.d.
1951 — 2247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fraksi Partai Demokrat DPRRIyang telah menerima fasilitas berupa feefee proyek yang didanai oleh APBNdengan mengurus proyekproyek pemerintah tersebut serta tindak pidanapencucian uang dan uanguang fee proyek APBN, yang sudah dengansendirinya menciderai semangat pemberantasan korupsi yang seharusnyamelekat dalam diri Terdakwa.Di sisi lain perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upaya pemerintahuntuk menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good and cleangovernance) sehingga praktik suap
Dalam sejarah pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku korupsi yangberlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudianberstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit dan eksis didunianya(baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkanjabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masihberusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negaraseperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPRRI AlAmin Nasution yang kemudian
Terdakwa demi mewujudkan ambisinya menjadi Presiden RI padatahap awal meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (the ruling partypada masa itu) terlebin dahulu, dimana usaha tadi dalam pembiayaanuntuk pemenangannya dicapai dengan cara memperoleh penerimaandanadana (uang suap) yang bersumber dan uanguang kasbon PT AdhiKarya, PT Duta Sari Citralaras yang berambisi mendapatkan ProyekP3SON Hambalang dan Kemenpora dan proyekproyek yang bersumberdari APBN/APBNP 2010 lainnya (seperti Proyek di Kemendiknas
menyuap, pasalpasal inilah yang kemudian menjadi bahagian akomodir terhadap UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, yangsecara substansiel mengandung dan meliputi sekaligus AktieveOmkoping atau suap dalam arti aktif dan Passieve Omkoping atausuap dalam arti pasif.Dengan demikian, sebelum Majelis Hakim pada Putusan Judex FactiTk. dan Putusan Judex Facti Tk.
Jur.Andi Hamzah, menyatakan: Kalau kita meninjau pasangan pasif Pasal 209KUHP, ada dua, yaitu Pasal 418 dan 419 KUHP yang dapat dimengertikarena bagi penerima suap ada dua kemungkinan. Pertama menerima suapyang berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) tanpa berlawanandengan kewajibannya (in strijd met zijn plicht), dan dengan tambahan unsurini, memperberat pidana dari 6 bulan (Pasal 418 KUHP) menjadi lima tahun(Pasal 419 KUHP),Sedangkan Ahli Dr.
129 — 114
pekerjana fisik bidang cipta karya tahun2014, tapi yang jelas tidak pernah putus kontrak;Bahwa dalam penyusunan anggaran, ada sinerginya dengan bidang cipta karya danbidang Bina Marga;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahu penetapanRAPBD dimaksud;Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karena nomorHP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah, salah satunyaterkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksi takut terlibat mengenaikejadian suap
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
153 — 18
meminta sayauntuk membuat Rancangan Undangundang yang isinya mengembalikanbeban pembuktian , maka lahirlah UU 20 tahun 2001 sebagai perubahandari UU No. 31 tahun 1999 tersebut ; Bahwa saat pembahasan tersebut selain saksi hadir pula Adnan BuyungNasution,Prof Ramli Atmasasmita, Prof Natabaya dan Brigadir Abdullah ; Bahwa menurut Ahli pasal 12 huruf i UU No. 20 tahun 2001 tersebutsebenarnya telah diatur dalam KUHP hanya lebih dijabarkan, misalnyapasal 210 KUHP sama dengan pasal 6 UU No 20/2001 tentang suap
2875 — 5659
kejadian, (contoh yang tidak diawasiadalah) apa yang dilakukan oleh direksi atau direktur utama, yang terkaitpidana misalnya untuk memenangkan tender atau pekerjaan tadi tahutahu direksi atau direktur utama, atau direktur marketing, atau salesmanager, itu dia ada melakukan gratifikasi atau kasih uang, nah ini kantidak tahu, komisaris utama tidak tahu, kalau misalnya dia sudahmelakukan pengawasannya rutin sehingga kejadian internal perusahaanitu betul sudah diawasi dan eksternalnya dia melakukan suatu suap
komisaris tidak terlibat;Bahwa Komisaris bisa bertanggung jawab kalau seakanakan diadirecting mindnya ada di situ, dianggap tahu dia apa yang dikerjakanHalaman 166 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstdireksi itu, padahal itu kan suatu hal yang melanggar hukum punya, suatuhal yang tercela;Bahwa benar Komisaris menerima laporan, dia secara internal secarabusiness judgement betul (menerima laporan);Bahwa kalau misalnya Komisaris Utamanya dia tidak tahu menahu soalitu (adanya pemberian suap
pendukungnya untuk overhead dihalaman belakang dan bukti pendukung akan disampaikan olehLaurensius;Bahwa beban usaha + bunga, totalnya Terdakwa masih ada laba bersihpada tahun 2009 sejumlah 66 miliar (Rp66.743.636.441,00), 2010sejumlah 70 miliar (Rp70.542.159.376,00) dan tahun 2011 sejumlah 8miliar (Rp8.003.684.101,00) atau setara dengan kurang lebih 5%;Bahwa ini adalah audit report yang telah diaudit oleh Johan MalondaMustika & Rekan;Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Tersangka nomor 47 agarpermasalahan suap
421 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;.
Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan:bahwa uang yang ada pada Terdakwa yang kemudian disetorkan kerekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp.
DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan: bahwa perbuatan Terdakwa tidak sekedar hanya penerimaan uang atauhadiah dengan modus penjualan mobil dum saja, malainkanpenerimaan uang yang disetor ke bank Mandiri dan BCA;Hal. 212 dari 523 hal. Put.
B. 2180 PQ dengan harga Rp.100,000,00,00dan tidak pernah ada pengakuan adanya unsur suap/ hadiah/ gratifikasidari pembeli saksi yeddi Kuswandi kecuali batin penunutut umum yangmenyatakan ketidak wajaran harga jual Rp. 21.930.200.00. yang berasaldari harga pembayaran "dum" Terdakwa kepada Pemda Provinsi DK1Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI mengenai pelepasan asset dan jikadibandingkan dengan harga pasar mobil bekas maka secara hukum hanyaberdasar kepada Pergub 77 tahun 2012 dan harga pasar yang
354 — 1181
Oleh karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut olen PenuntutUmum terhadap diri Termohon banding tidak terbukti, makaTermohon banding mohon agar dalil dalam memori bandingPenuntut Umum aquo dikesampingkan dan ditolak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 10 September 2018, yang padapokoknya sebagai berikut :" Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa II Khairudin menerimagratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya Rp. 180.546.000.000, dianggap suap
Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut, dianggapmasih terlalu ringan dengan alasanalasan sebagaimana diuraikan dibawahint ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim pertamatersebut,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan halhal memberatkan bagi TerdakwaIl Knairudin yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah menerima gratifikasi yang dianggap suap
sebanyak Rp.180.546.000.000,00 (seratusdelapan puluh milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah) (videPutusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST halaman 846)terkait dengan proyekproyek pembangunan dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kertanegara dan penerbitan SKKL dan ijin lingkunganpada Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten KutaiKertanegara ; Terdakwa Il Khairudin Bersamasama dengan Terdakwa RitaWidyasari telah merusak lingkungan hidup terkait dengan gratifikasiyang dianggap suap
98 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kasus posisitersebut terjadi cacat prosedur, sehingga implikasinya IMB yangtelah diterbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap, maka perbuatantersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaanwewenang yang mempunyai implikasi korupsi:Karenanya, tidak terbukti tindakan Terdakwa yang tetapmenandatangani
110 — 38
anggota BPD tidak dapat menerima perbuatan Terdakwasehingga Saksi dan tokohtokoh masyarakat melaporkan Terdakwa ke pihakKepolisian Daerah Lampung namun oleh Polda Lampung diarahkan ke PolresLampung Selatan; Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian maka Saksi pernahmenganjurkan kepada Terdakwa agar mengganti Raskin yang tidak ia salurkannamun Terdakwa tidak juga menggantinya; Bahwa jika Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib makamasyarakat menuduh Saksi telah menerima suap
Bahwapenyalahgunaan kewenangan hampir berkaitan dengan perbuatanmelawan hukum Bahwa suap, gratifikasi dan penggelapan maka secara otomatis melawan hukumdan tidak perlu dicari dasar hukum peraturan peruuannya. Bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
149 — 47
FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap
75 — 15
Adanya suatu paksaan (suap). (3). Adanyapelanggaran dalam ranah pidana. Bahwa, menurut saksi mengenai mark up anggaran yang dilakukan olehpejabat itu maksud ke dalam lingkup hukum adminstrasi negara mengenaiadanya salah kira atau salah menilai. Bahwa, dalam UU Pembendaharaan Negara terkait dengan dokumen materiltentang Keuangan Negara yaitu yang menjadi dasar pengeluaran tagihankepada pihak ketiga harus didahulukan oleh sebab itu Bendahara harusbertanggungjawab secara materil.
109 — 68
Petugas Bank dalam pemberian kredit menerima suap ;2.
piutang Negara dan hutang Bank BUMN bukanlahhutang negara ; Bahwa, apabila suatu BUMN mendapat saham dar negara sebesar51 % yang berasal dari APBN maka begitu masuk kedalam BUMNkekayaannya adalah milik BUMN sebagai badan hukum (subyekhukum), negara hanya mendapat pajak, dividen ; Bahwa, terhadap asas prudential banking yang dikenal denganistilah 5 C yaitu prinsip kehatihatian dalam suatu PT, apabilasudah hatihati tetapi tetap rugi maka ini adalah resiko bisnis,tetapi apabila ada bukti menerima suap
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
223 — 157
Balikpapan Tersangkakasus suap (https://news. detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpn. balikpapantersangkakasussuap) (fotokopisesuai fotokopi);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei 2019dengan judul Hikayat Hakim Kayat yang pernah adili kasus KapalMV Ever Judger .
225 — 147
Nomor : 343 K/TUN/2009 ; 278424344454647P31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jendral Mineraldan Batubara kepada Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association Nomor :311/06/SDB/2013, tertanggal 11 Pebruari 2013, perihal Penjelasan atas PPNomor : 24 Tahun 2012; P32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya hasil print out dari situs beritaonline Indoesia www.tempo.co dengan judul berita Izin PertambanganBanyuwangi Dituding Bau Suap, dimuat tanggal 30 April 2013;P 33 : Foto kopi sesuai dengan
aslinya hasil print out dari situs beritaonline Indoesia www.tempo.co dengan judul berita Bupati banyuwangiDituding Terima Suap, dimuat tanggal 30. = April ~=s. 2013;P 34 : Foto kopi sesuai dengan hasil print out dari situs beritaOnline...Online Indoesia www.tempo dengan judul Banyuwangi Minta10% Tambang Tumpang Pitu, tanggal 7 Nopember 2012;P35 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out dari situs berita onlineIndoesia www.Kompas.com dengan judul berita Banyuwangi Patok HargaGolden Share 15 persen
238 — 178
melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
131 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 94 PK/Pid/201484melalui keterangan saksi Sadimin ini, padahal perbuatan dari group wisma 77merupakan suap menyuap.Bahwa dalam berkas perkara, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksiyang merupakan anggota dari Group Wisma 77 sebanyak 6 (enam) orang yaituWalujo Susanto alias Walujo, Herman Tambayong, Hendrawan Subiana, HarunSebastian, Willy Sebastian dan Hermawan Tanudjaja alias Oki.