Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.

danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan

Kalimatyang tertulis tunduk dan patuh yang tidak bersifat menghukumbertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu mengosongkan danmenyerahkan yang merupakan putusan condemnatoir, sehingga hal inimenjadi tumpeng tindin tanpa arah, padahal petitum untuk TurutTergugat dan Tergugat harus berbeda; Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antaraposita dan petitum bahkan terjadi kontradiksi, maka isi dari gugatanpenggugat menjadi tidak jelas dan kabur;2.

Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin

hierarkinya beradadibawah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakanperaturan perundangundangan sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saatini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada MahkamahAgung RI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebutdi atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A PeraturanTermohon a quo adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkanserta mengesankan adanya tumpang tindin

data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin

tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin

Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang

Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik

(KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.

Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasihalaman 78 dari 183 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatberdamaipuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN

Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasimelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannyaSAPLI SANJAYA Bin DARMAN

H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin

/atau membayarganti rugi harga tanah keseluruhan yang hargarryadidasarkan pada nilai harga tanah berdasarkan NILA JUAL OBJEK PAJAK(NJOP) yang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.Bahwa karena Sertipikat HM (sisa), Nomor : 93/Grogol Udik, luas: 14.275m2 dan Sertipikat HM, Nomor : 1040/Grogol Selatan, luas : 14.325 m2memuat kekeliruan mengenai obyek tanahnya yang dimohonkan sertipikat,demikian pula dengan Sertipikat tanah HGB, Nomor: 3631/Grogol Selatan,luas :27.815 m2, yang ternyata bertumpang tindin

Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSIBidang Perdata, 1989, hal. 322) ; 26.Bahwa jika seandainya quod non benar, ada tanah sebagaimanaOT28.dimaksud PARA TERLAWAN I dalam Putusan Mahkamah Agung RIdalam tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03Oktober 2007, jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidakmungkin bertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalamsertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGBNo. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591

Bahwa oleh karena itu, sebelum gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah telahterjadi tumpang tindin atau overlapping antara lIzin KuasaPertambangan dan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ;Hal. 25 dari 73 hal. Put.

Dalam PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor: 491/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT.BDGAgustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkanpertimbangan hukumnya dalam memberikan putusan sela.Bahwa setelah memeriksa materi gugatan melalui Hasil Pemeriksaan Setempattanggal 12 April 2019 dan bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis HakimTingkat Pertama menemukan fakta hukum bahwa diatas Objek Sengketa terjaditumpah tindin kepemilikan antara

Melakukan pembuatan regulasi hukum tentang pembuatandesa berkenaan dengan dana desa (DD) dan danaadministrasi desa (ADD);Bahwa dalam menggerakan desa agar desa dapat bangkkit secaraSDM (perangkatperangkat desa), Struktur organisasi pemerintahan,SDA, Potensipotensi yang ada di desa tersebut, sehinggga dapatmemajukan ekonomi desa tersebut;Bahwa Saksi jelaskan sinergintas ini yaitu mensosialisasikan agarbersinergi dan tidak ada tumpang tindin dalam pelaksanaannyadalam tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten

Bahwa cara Saksi untuk mengetahui kalau surat yang akan ditanda tanganiselaku Ketua RT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaitu Saksiterlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya, belumpernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa Saksitidak mengetahui apakah Ketua RT sebelumnya pernah menandatangani surat tanahdiatas obyek perkara karena arsip suratsurat tanah berada di Kelurahan.

Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.lll1, T.llk2, T.lI3, T.llk4 dan T.ll5 ketika surat tersebut, ditandatangani oleh Saksi Sulaiman.Bahwa cara Saksi Sulaiman untuk mengetahui kalau surat yang akan ditandatangani selaku Ketua RIT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaituSaksi terlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya,belum pernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa SaksiSulaiman tidak mengetahui apakah

Gugatan Kabur (obscuur libel)Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), hal initerbukti dari:1.Bahwa gugatan dari Para Penggugat yang mendalilkan bidangbidangtanah yang merupakan objek perkara milik Para Penggugat beradadidalam/tumpang tindin dengan Hak Pengelolaan (HPL) atas namaTergugat yang diterbitkan berdasarkan Peta Pendaftaran HakPengelolaan (HPL) Nomor 34 Tahun 2001 dan Nomor 36 Tahun 2001,hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui denganpasti dimana letak

TermohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat);d) Saksi Khairudullah tidak dapat menunjukkan batasbatas fisik daritanah yang diklaim milik para Termohon Kasasi/Para Penggugat,salah dalam menunjukkan tandatanda batas lokasi tanah, tidakdapat menunjukkan seluruh tanah yang diklaim milik Para Termohonkasasi/Para Penggugat, dari sebanyak 118 (seratus delapan belas)bidang Tanah yang diklaim hanya dapat ditunjukan sebanyak 107(seratus tujuh) bidang tanah, serta tidak mengetahui tanahtanahtersebut tumpang tindin

Tergugat (PT Pelindo II), karena faktanyaPara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernahmenguasai dan/atau mengerjakan sendiri tanahnya apalagi mengetahuilokasi tanahnya, jelas sama sekali tidak tahu;Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat Il berkeberatan jugaterhadap pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Tinggi Jakartayang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara alinea keempatdan alinea kelima halaman 213 yang pada pokoknya menyatakan bahwaadanya tumpang tindin

Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikandan atau masih terdapatnya tumpang tindin kepemilikan ataspenguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namunpada dasarnya yang menjadi titik tolak permasalahan dalam gugatanini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata UsahaNegara atas obyek sengketa

sebab PENGGUGAT bukan pemilik yang sah atasTANAH SHM terlebih lagi PENGGUGAT tidak dapat membuktikan batasbatas tanah miliknya.Bahwa kapasitas hukum atau legal standing merupakan hal yang sangatfundamental untuk menentukan apakah pihak tersebut merupakan pihakyang berhak untuk mengajukan GUGATAN dan apakah pihak tersebutmerupakan pihak yang berhak atas TANAH SHM.Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum diatas maka terbukti secara sahdan meyakinkan bahwa TANAH SHM (yang diakui oleh PENGGUGATtumpang tindin

Januari 2018 dan putusan tersebutdinyatakan telah inkracht pada tanggal 10 Pebruari 2018 sehinggaberdasarkan ketentuan hukum acara perdata, terhadap perkara yang padapokoknya sama telah atau sedang diperiksa oleh suatu Pengadilankemudian perkara yang sama juga diajukan pada PN yang lain, makaperkara tersebut melekat prinsip aanhangige rechtsvordering yangmanaseharusnya Penggugat menunggu terlebin dahulu perkara yang diajukansebelumnya mendapatkan putusan yang sudah inkracht, untuk menghindaritumpang tindin