Ditemukan 1686 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-09-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN RUTENG Nomor 24/PDT.G/2013/PN.RUT
Tanggal 3 April 2014 —
4517
  • uitvoerbaar bij voorrad meskipun ada upaya hukum lain, banding dankasasi.Bahwa putusan hakim terlebih dahulu itu apabila ada surat autentik suatu suratmenurut peraturan Para Penggugat kekuatan bukti atau apabila ada keputusan yangterlebih dahulu sudah menjadi pasti, lagi pula dalam hal perselisihan tentang hakmilik dalam hal ini hakim tidak boleh memerintahkan dijalankannya putusan lebihdahulu, uitvoerbaar bij voorrad harus ditolak karena tidak memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh pasal 180 ayat (1) H.IR
Register : 16-08-2010 — Putus : 22-02-2010 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PLW/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Februari 2010 — PT. MEIWA INTERNASIONAL; L A W A N ; AGUS SUJOKO, DKK (80 ORANG);
11923
  • sidang tanggal 22 Maret 2010 untuk sidang tanggal 05 April 2010 yangdilakukan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial Bandung sesuai Berita AcaraSidang putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/G/2010/PHI.Bdg. tertanggal 12April 2010 tidak pernah diterima oleh PELAWAN;Bahwa menurut hukum relas panggilan sidang tanggal 17 Maret 2010 dan relas panggilansidang tanggal 22 Maret 2010 dalam perkara Nomor 65/G/2010/PHI.Bdg. tersebut, tidakmemenuhi syarat pemanggilan yang patut (vide pasal 122 H.IR
Putus : 19-05-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Kdl
Tanggal 19 Mei 2014 — 1. DJOKO SRI WURJANTO, dkk melawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) KANTOR CABANG PEMBANTU WELERI, dkk
317
  • Melanggar Pasal 124 H.LR :a.Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanah OBYEKSENGKETAI danII tidak melalui Putusan Pengadilan tidakmemenuhi Syarat Absolut Pasal 124 H.IR, yaitu :1) Syarat Hipotik :52) Syarat Hipotik harus notaril dengan irahirahDEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA; Syarat Hipotik sekarang khusus untuk jaminanbenda tetap seperti Kapal;7 Sekarang jaminan benda tetap tanah SertifikatHak Tanggungan (SHT) notaril dengan irahirahDEMI KEADILAN BERDAS ARKANKETUHANAN YANG MAHA
Register : 24-08-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0366/Pdt.G/2015/PA.Ppg
Tanggal 11 Februari 2016 — Penggugat :
Titik Nuraisah binti Jajak Gozali
Tergugat:
Suryadi bin Dukut
348
  • Sebidang tanah kebun sawit dengan luas 19.500 M2 (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) dengan alas hak surat SKGR Nomor 592.11/174/SKT/2007 diterbitkan tahun 2007, terletak di Dusun II, RT 001, RW 001, Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :
    - sebelah utara berbatas dengan tanah Auzar 91 M
    - sebelah selatan berbatas dengan tanah H.Ir Suib 104 M
    - sebelah timur berbatas dengan tanah Misri 170 M
    - sebelah barat berbatas
Putus : 30-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3116 K/PDT/2010
Tanggal 30 Mei 2011 — Hj. RIFDAWATI VS WAHAB, DKK DAN LILIS SURYANI, DKK
6533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syahwin Nikelas, H.Ir. Hendrino, dan Hengki Sutanto), menjadi Penggugat Rekonvensi ;Hal. 16 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/20103. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Sdr. Wahab) tanpa hak telah masuk tanpa izinPenggugat Rekonvensi ke dalam tanah milik Penggugat Rekonvensi, yaitutanah objek perkara Konpensi, bahkan Tergugat Konpensi menimbun danmemasang plang, yang tulisan dalam plang tersebut dapat diartikan seakanakan tanah in casu masih milik Tergugat Rekonvensi ;4.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/PID/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JABAR MELAWAN GILIAN GOEI
198175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dengandemikian permohonan praperadilan yang diajukan harus diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempattinggal Tergugat/Termohon mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal118 Ayat (1) H.IR yaitu:Tuntutantuntutan perdata yang dalam tingkat kekuasaan pengadilannegeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh sipenggugat atau menurut yang ditentukan pada Pasal 123, oleh wakilnya,dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerahhukumnya
Putus : 21-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1178 K/Pdt/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I CQ, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG ; SETIAJI TANUMIHARDJA, DK
5930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/2014Bahkan Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg menyatakan:1 Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakimharusmenambah dasardasar hukum yang tidak dikemukakan oleh parapihak.2 Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya3 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannyamenerapkan ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, Pasal 178 ayat (1) dan (2) H.IR
Putus : 17-11-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 17 Nopember 2016 — PENGGUGAT: ZAHRUDIN, TERGUGAT: 1. TARWADI, 2. SARIPAH, 3. SAYID, 4. ROSID, 5. KARDI, 6. NURYATI
7324
  • konvensi dari Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan para Penggugat rekonvensi jugadinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena yang menjadi awalpemeriksaan perkara ini adalah gugatan konvensi dan ternyata gugatankonvensi tidak dapat diterima maka Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensiberada dipihak yang dikalahkan dan secara hukum harus dihukum untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkandalam diktum putusan perkara a quo (vide Pasal 181 ayat (1) H.IR
Putus : 27-11-2012 — Upload : 20-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — PURWANTO vs PT. MEGAH AGUNG LESTARI dan 1. PT. AGUNG SEDAYU GROUP, 2. DONI, 3. PT JAKARTA INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE (PT. JITEC)
5639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 123 ayat (1) H.IR jo Pasal 84 UndangUndang No. 2 Tahun2004;Bahwa oleh karena Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumtidak secara utuh (hanya sebagian), dimana nyatanyata dalildalil yangkemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut pada halaman 44 dan45 alinea pertama sama sekali tidak dipertimbangkan, dengan demikian jelasjelas Judex Facti telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 178 ayat (2) H.LR;Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnyadan
Register : 04-08-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 14/PID.SUS.KOR/2016/PT MKS
Tanggal 4 Mei 2016 — Ir. MUH. DARWIS MUIS, M.Ma Alias DARWIS Bin ABDUL MUIS B
9335
  • YULIANA, M danSaksi H.Ir. DANIALSYAH, M.Si serta Saksi HAJJA YUSLIATI, SPtelah menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenteriPertanian terkait Pendampingan Pelaksanaan Program KegiatanPengembangan Kedelai di Kecamatan Marioriawa KabupatenSoppeng Tahun Anggaran 2013 dilakukan oleh Kepala Dinas selakuKPA (Ir. YULIANA, M), PPK (HAJJA YUSLIATI SP), Mentari Tani(Alm. RAHMAN ABU), PPL serta Kelompok Tani.Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu Ir. YULIANA, M danSaksi H.lr.
Register : 17-06-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.TJP
Tanggal 15 Januari 2014 — Saeri dkk lawan Darmawati dkk
8710
  • tidak tahu apa sebab para pihak berperkara ;Bahwa Saksi kenal dengan KEBOH ;Bahwa setahu Saksi perkara ini sudah pernah diselesaikan di KAN ;Bahwa yang diselesaikan di KAN adalah masalah batas tanah, bukan tanahyang diperkarakan sekarang dan Saksi hadir pada waktu itu ;Bahwa Saksi hadir sebagai anggota KAN ;Bahwa jabatan Saksi di KAN adalah sebagai Ketua Penghulu ;Bahwa batas yang disengketakan pada waktu itu adalah sebelah rumahTUTI ;Bahwa yang bersengketa pada waktu itu adalah antara RISAN dengan H.IR
Putus : 21-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Maret 2012 — PT. BINASENTRA MULIATATA ; PT. BAWANA MARGATAMA
189179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Pasal 118 (1) H.IR, maka PengadilanNegeri yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan NegeriJakarta Pusat;5.3. Mengenai PihakPihak dalam perkara ini tidak lengkap :Pertimbangan Judex Facti pada halaman 54 pada butir 3 tentang pihakpihakdalam perkara ini tidak lengkap senyatanya keliru.
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.G/Parpol/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — Hj. HAMSIAH X DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP ) PARTAI POLITIK NASDEM,Cs
16026
  • Tergugat , I,llldipersidangan telah mengajukan bukti permulaan yang telah diberi tanda T.LILIIl1 sampaidengan T.LILIII8, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti permulaannya ;Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat untuk menguatkan sangkalannyadipersidangan telah mengajukan bukti permulaan yang telah diberi tanda P1 sampaidengan P37;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill tersebut, adalahmenyangkut kewenangan mutlak mengadili perkara ini maka berdasarkan pasal 134 H.IR
Putus : 15-03-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gto
Tanggal 15 Maret 2017 — - Ance Taroreh - Tri Hananingrum disebut sebagai Penggugat - PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero,cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Cabang Limboto - Kementerian Keuangan Republik Indonesiacq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo - Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo cq. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo - Gunawan Budiarto,S.H. - Hartati Haridji,S.H.,M.H. - Sarce Dalanggo - Efendi Abdul selanjutnya disebut sebagai para tergugat
21761
  • Penggugat justru berpotensi menimbulkan kerugian Negara.Oleh karenanya, hal demikian sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo.Bahwa selanjutnya menanggapi posita angka 20 dan petitum angka 13surat gugatan, yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Banding, Kasasi,Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya, maka dengan tegasTergugat Il menolaknya.Bahwa dapat Tergugat Il sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.IR
Register : 13-06-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 66/PID.B/2017/PN.PSB
Tanggal 5 September 2017 — - AHMAD NUSIR Pgl DT BANDO RAJO
198141
  • Orangorang yang tersebut dalam pasal 174 ayat 1 Sub 1 dan 2 R.Bg. 146 ayat1 dan 2 H.IR. tidak berhak minta dibebaskan dari pada memberikan kesaksiandalam perkara yang tersebut dalam ayat diatas;Halaman 48 dari 61 HalamanPutusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Psb4.
Register : 16-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 07/Pdt.Plw/2011/PN.Pks
Tanggal 12 Januari 2012 — MOHAMMAD DJAUHARI (Pelawan) 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Terlawan I). 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Pamekasan (Terlawan II). 3. SYAIFUL BAHAR (Terlawan III)
8020
  • REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dr/Terlawan Ildk telah berhasil membuktikan sebagian dalildalil gugatan rekonpensinya.Oleh karena itu gugatan rekonpensi daripada Penggugat dr/Terlawan Il dkakan dikabulkan untuk sebagian.59Menimbang, bahwa karena gugatan dalam rekonpensi dariPenggugat dr/Terlawan Il dk dikabulkan untuk sebagian maka Tergugatdr/Pelawan dk dinyatakan di pihak yang kalah, maka sesuai denganketentuan Pasal 181 H.IR
Register : 24-04-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Bgr
Tanggal 21 Oktober 2015 —
11122
  • Bor.maka petitum angka 3 dan angka 4 dari Gugatan Penggugat Rekonpensi karenatidak beralasan lagi haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yangmeminta agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun adaverzet, banding atau kasasi haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhiketentuan Pasal 180 H.IR.
Register : 07-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 25/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 2 April 2014 — HIDAYAT GUNAWAN
9514
  • Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat ataubelum 50 nnnnnn ooo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa dalam pembagian uang saksi menerima uang dalam bentuk cek , dansudah dicairkan, pencairannya saksi titipkan pada kakak saksi yaitu bu Sarjimah.Bahwa pada waktu di Notaris terjadi jual beli, saksi tidak hadir disitu; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.Saksi H.Ir.
Register : 22-11-2007 — Putus : 28-05-2008 — Upload : 26-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Smp
Tanggal 28 Mei 2008 — HENRIETTE CECILIA JEANNETTE (FLOORTJE) alias DJUMAIYAH , dkk (Penggugat)
S U R A H M A D, dkk (Tergugat)
S U L A I M A N, dkk (Turut Tergugat)
10027
  • ditolak untuk seluruhnya,maka petitum angka 11 dan 13 yang menghukum Tergugat II s/d Tergugat XVII secaratanggung renteng membayar uang paksa dan membayar biaya perkara ini haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya,maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Mengingat, Undangundang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undangundang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, H.IR
Register : 28-11-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 725/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Januari 2017 — PT.INDOKALTIM MAKMUR >< PT.TERRA FACTOR INDONESIA
176107
  • Penggugat untuk dapat menggunakan kembali keempatunit articulated dump truck tersebut;TUNTUTAN SITA JAMINAN ATAS HARTA KEKAYAAN TERGUGAT46.Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangatberalasan bahwa selama putusan dalam perkara ini belum memperolehkekuatan hukum tetap Tergugat akan berusaha menghindari gugatan inidengan cara mengalihkan semua harta kekayaannya kepada pihak lain, maka47.untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi siasia dan sesuai denganketentuan Pasal 227 ayat (1) H.IR