Ditemukan 10640 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1119 1319 1959 1019 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 601/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Surjati alias Lim, Surjati
Terbanding/Penggugat : BUDIANTO S alias LIE, BUDIANTO SOEWANDY
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
330 — 105
  • menyatakanbahwa pada tanggal 26 Juli telah dilahrkan NAOMI ANGELEESUWANDY anak perempuan dari suami istri LIE BUDIANTO Soewandidan LIM,SURJATI sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk itusecara Adminisratief. telah dipenuhi olen Penggugat dan Tergugat.Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan PenetapanNo. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta Untukmendaftarkan kelahiran menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919
    sudah memenuhi syaratsecara Administratif.Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah seharusnyamenyatakan telah berkekuatan hukum Penetapan No.132/PDT.P/2001/PN.Jkr.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 danmemutuskan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut adalahbenar anak Penggugat lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anakperempuan dari suami Istri LIEIBUDIANTO SOEWANDY dan LIMSURJATI sesual dengan Akta Kelahiran Nomor28/1st/PN/WNI/2001/2000 tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 12-06-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pdt.P/2013/PAJS
Tanggal 22 Agustus 2013 — 1. Tiah Tapsiah binti Madkarya, dkk
35 — 2
  • Ismatoyo, Lakilaki,tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta tanggal 8 Februari 1941, agamaIslam, penyebab kematian karena sakit, meninggal pada tanggal 30Desember 2006, Nomor 154/1.755.2, bertanggal 2 Januari 2007, diketahuLurah Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, telah dicocokkan denganaslinya, telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda dengan kode P.1;Potokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Siti Maryati, tempat dantanggal lahir, Kulon Progo, 19 Desember 1919, jenis kelamin Perempuan,agama
    Siti Maryati, jenis kelaminperempuan, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo 19 Desember 1919,agama Katholik, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materaicukup, selanjutnya diberi tanda dengan kode P.15;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh ParaPemohon tersebut, diajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkandua orang saksi sebagai berikut ;1.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 23-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 152/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
2.BAIQ IRA MAYASARI,SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
FIKRI HATTA
38 — 23
  • (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W.10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagihanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yangbertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat."
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 17-01-2023 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 13-02-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 6 Februari 2023 — Pemohon:
Dwi Apriyanto
25 — 2
  • Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Matrali agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1817 No. 130 Jo Stbl. 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302 K/PDT/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — Ny. Janda ORIE SURYANI VS SURYADANI, S.H. M.H
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1302 K/Pdt/201438.39.40.41.42.Baru sejak tahun 1919 setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi diBelanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919) termuat dalammajalah Nederlanche Jurisprudentie (1919101) istilah onrechtmatigedaad ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yangbertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalampergaulan hidup masyarakat;Sama halnya dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar gantirugi pemeliharaan rumah, tanah
    Yang dimaksud peraturan lain iniialah peraturan dilapangan kesusilaan, kKeagamaan, sopan santun.Baru pada tahun 1919 onrech matige daad (perbuatan melawan hukumPasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan secara luas sehingga meliputi jugasuatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yangdianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat;Bagi orang orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang jugaHal. 20 dari 28 hal. Put.
    Perbuatan tersebut melawan hukum.Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti luas, meliputi:Perbuatan yang melanggar undangundang. (jelas disini Hakim PengadilanTinggi melanggar Pasal 1870 KUH Perdata) tentang alat bukti aktadibawah tangan dan akta otentik.a. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;Contohnya Tergugat tidak mau membayar;c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 229/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
1.M. JUNAIDI HASAL, S.H.
2.ADI HELMI.SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
ARINATO als BETET
35 — 14
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
    J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1308/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
ELISAWATI SUSILO
28 — 6
  • Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukmengesahkan status suami Pemohon sebagai anak dari ayah bernamaSUHANDA SUTANDI dan ibu bernama ISAH MUHARDI ;Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untukpengesahan anak atas nama Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919 dan telah disahkan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat
    anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah sertarasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benaranak biologis dari lakilaki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anakmenurut BW lakilaki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anakkandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;Menimbang, bahwa orang tua suami Pemohon (SUHANDA SUTANDI danISAH MUHARDI) merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahansecara adat di pada tahun 1919
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Mlg
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IRAWAN EKO CAHYONO, SH
Terdakwa:
ANWAR MAULANA SYIDIQ Als. ALAN bin SUNARIYO
51 — 4
  • Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagiMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN AMUNTAI Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Amt
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ANITA MAIMUNAH
2.BAYU INDRA SUKMA, SH
Terdakwa:
SYAMSUDIN Als UDIN WASI Bin BAIN
74 — 6
  • Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalammiliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arresinya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa padaHari Minggu
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 708/Pdt.P/2015/PN.Tng
Tanggal 14 Desember 2015 — AGUSTINA
14 — 5
  • Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
AIDI HASAN Als AIDI Bin MASLANI
36 — 21
  • Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang
    Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 08-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 725/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.NURUL SUHADA, SH
2.NI MADE SAPTINI
3.MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH
Terdakwa:
SISWANDI ALS WANDI
55 — 25
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
    J. 1919, W. 10365berpendapat,antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Mgl
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA DWI GUNANDA,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO Bin SUJONO.
44 — 14
  • Hoge Raad padatanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagaiberikut, Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupunkepatutan dalam pergaulan masyarakat.(Leden Marpaung. 2005. AsasTeoriPraktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1861 K/PID/2011
Tanggal 19 April 2012 — ISKANDAR Als SI
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawan hukumsebagaimana termuat dalam putusan halaman 4448 menurutpendapat kami tidak sesuai dengan pengertian melawan hak meliputiperbuatan Terdakwa; Bahwa melawan hak dalam perkara ini seharusnya tidak hanyadidasarkan terhadap obyek tanah, melainkan meliputi jugaterhadap niat Terdakwa yang tergambar dari tindakan berupakesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan cara yang bertentangan dengan hukum; Bahwa sejak dijatunkannya putusan dalam perkara LindunbaumCohen pada tahun 1919
    oleh Hoge Raad di Negeri Belandaberdasarkan HR tanggal 31 Januari 1919 N.J. 1919 him 161 W.10365, maka perbuatan melanggar hukum pada umumnyadiartikan sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak obyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengansesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Karena pengaruh H.R.
    Negeri Belanda tahun 1919, Vos seorangpengamat paham melawan hukum yang materil merumuskan"perobuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang olehmasyarakat tidak diperbolehkan". Dr. INDRIYYANTO SENO ADuJl,SH.
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 25-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BLORA Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
175 — 18
  • Dr Soetomo dan Dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 03 April 1995 sebagaimana dalam AktePerkawinan Nomor :08/1995-1917 No.130 jo 1919 No.81. Putus karena perceraian.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.ANITA MAIMUNAH
2.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL AGTISYA Als IQBAL Bin SYAIFULLAH
28 — 11
  • dalam pasal 44 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut, makaunsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan I;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919
    , NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa didalam Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya pada
    Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabilasalah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawanhukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangHalaman 13 dari 18 Putusan
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata Tanah
Putus : 20-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.AM
Tanggal 20 Nopember 2014 — YAHYA Lahir di Punjung, tanggal lahir 01 Februari 1953, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ...................................PENGGUGAT ; MELAWAN : ALWI Bin REPA’I Umur + 51 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Ulak Lebar Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT ;
91 — 26
  • pengertian perbuatan dalam Perbuatan MelawanHukum adalah Nonfeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan olehhukum, Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan manamerupakan kewajibannya atau) merupakan perbuatan dimana adanya hak untukmelakukannya, dan Malfeasance merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunyatidak berhak untuk melakukannya ;2 Perbuatan itu harus melawan hukumDikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919
    Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belandamelalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artianluas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangbaik dalam bermasyarakat
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 11-04-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 111/PDT.P/2014/PN.TNG
Tanggal 11 April 2014 — KUSTIAWAN
33 — 6
  • Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil
Pengadilan PN BINJAI Perdata
Register : 22-06-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN BINJAI Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bnj
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 19

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
    3. Menyatakan demi hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk hidup bersatu dalam rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis;
    4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Stbld.1716 No.130 Jo.1919
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/PDT/2015/PT TJK
Tanggal 25 Nopember 2015 — Pembanding/Tergugat : SUMERI
Terbanding/Penggugat : HALIMAH HALIL
Turut Terbanding/Tergugat : EMI SUSANTI
48 — 21
  • meterpersegi) telah dialihkan/dijual kepada TERGUGAT II dan telah didirikanbangunan berupa rumah oleh TERGUGAT Il sehingga adalah sangatberalasan apabila TERGUGAT II juga ditarik sebagai PARA PIHAK dalamgugatan a quo;Bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai,menjual, membeli dan mendirikan bangunan diatas OBYEK SENGKETAyang merupakan milik PENGGUGAT secara tidak sah (illegal) merupakanperbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain (PENGGUGAT) ;Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919
    Arrest 31 Januari 1919 yangdimaksud PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah :1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pdt./2015/PT TJK.14.15.16.17.18.2) Melanggar hak subyektif orang lain ;3) Melanggar kaidah tata susila ;4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 13 diatas, maka sangat