P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakata atau

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk mencatatkan kematian orang tua (ibu kandung) Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia

menurut Stbld 1971 No.130 jo 1919

Hoge Raad padatanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagaiberikut, Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupunkepatutan dalam pergaulan masyarakat.(Leden Marpaung. 2005. AsasTeoriPraktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.)

melawan hukumsebagaimana termuat dalam putusan halaman 4448 menurutpendapat kami tidak sesuai dengan pengertian melawan hak meliputiperbuatan Terdakwa; Bahwa melawan hak dalam perkara ini seharusnya tidak hanyadidasarkan terhadap obyek tanah, melainkan meliputi jugaterhadap niat Terdakwa yang tergambar dari tindakan berupakesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan cara yang bertentangan dengan hukum; Bahwa sejak dijatunkannya putusan dalam perkara LindunbaumCohen pada tahun 1919

oleh Hoge Raad di Negeri Belandaberdasarkan HR tanggal 31 Januari 1919 N.J. 1919 him 161 W.10365, maka perbuatan melanggar hukum pada umumnyadiartikan sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak obyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengansesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Karena pengaruh H.R.

Negeri Belanda tahun 1919, Vos seorangpengamat paham melawan hukum yang materil merumuskan"perobuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang olehmasyarakat tidak diperbolehkan". Dr. INDRIYYANTO SENO ADuJl,SH.

Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil

Dr Soetomo dan Dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 03 April 1995 sebagaimana dalam AktePerkawinan Nomor :08/1995-1917 No.130 jo 1919 No.81. Putus karena perceraian.

pengertian perbuatan dalam Perbuatan MelawanHukum adalah Nonfeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan olehhukum, Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan manamerupakan kewajibannya atau) merupakan perbuatan dimana adanya hak untukmelakukannya, dan Malfeasance merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunyatidak berhak untuk melakukannya ;2 Perbuatan itu harus melawan hukumDikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919

Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belandamelalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artianluas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangbaik dalam bermasyarakat

No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992(Inkract Van Gewisjsde), dengan amar putusannya yaitu Menetapkanatan Para Penggugat adalah sebenarnya didasarkan (tersirat pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhumBUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebunkebun dari Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDNNomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM, Jo.

No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992,Para Penggugat a quo KEMBALI mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat salah satunya yaitu Turut Tergugat RAHMANIAR (a quo),sebagai Tergugat A.XVII dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDNtanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. PutusanMA.RI.

No. 1919 K/PDT/1991,tanggal 28 September 1992 SAH SECARA HUKUM, yang secarahukum juga kembali menguatkan amar yang berbunyi mbahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum Bkepada ahli warisnya tentang kebunkebun dariMENURUT HUKUM;4. Bahwa objek dan pihak dalam perkara a gq dan pihak dalam perkara perdata No.putusannya diucapkan pada tanggalPT. Sumatera Utara No. 385/PDi199diucapkan pada tanggal 31 Jan a0/PT.MDN., yang putusannya, Jo. Putusan MA.RI.

S. 1919 No 81ternyata bahwa di Surabaya pada tanggal 01 Juli 1996 telah tercatatperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor J.

perkaranya dengan syaratasalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakantelah sepakat untuk mencabut perkara ini, maka dengan mengingatketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonanpencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwaperkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 19 Undangundang Nomor 7 Tahun 1919

Foto Copy Akta Perkawinan, No 130 Jo.1919 No 81, atas namaLIEM KWANG HUI dan MIN LUAN tanggal 12 Desember 2017,selanjutnya di beri tanda P7;Foto Copy suratsurat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikandengan aslinya yang diperlinatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyatasesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, laluHalaman 2 dari 5 Nomor 150/Pdt.P/2017/PN STBaslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampirdalam berkas, setelah dilegalisir

mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas ;Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangan apakah permohonan pemohon untukpenetapan nama yang sebenarnya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau tidak ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeriterlebih dahulu haruslah memperhatikan ketentuan per Undangundangnan yang mengaturtentang perubahan nama yaitu Pasal 93 dan 94 stbl 1917 No.130 Jo stbl 1919

Perbuatan itu Harus Melawan Hukum. nn Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, padahakekatnya sebelum Tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalamArrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkanPerbuatan Melawan Hukum dalam artian sempit berartiPerbuatan Melawan Hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh

Kemudian pada Tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan Perbuatan MelawanHukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yangmelanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk 25memperhatikan kepentingan orang lain; Bahwa dalam perkara

Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Bjbmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai

adalahwarganegara keturunan cina, maka terhadapnya berlaku Stbl 191/f Nomor : 130Jo Stbl 1919 No. 81, akan tetapi berdasarkan Undangundang Nomor : 23tahun 2006 Peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, olehkarena itu terhadapnya berlaku Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor : 23Tahun 2006 ;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun2006 menetapkan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", sedangkan keinginanPemohon

permohonan ini untukmempermudah melakukan pengurusan suratsurat yangberhubungan dengan Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan buktibukti lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendakmengganti nama kecil Pemohon dengan nama yang sesuai lazim dipakaioleh masyarakat Indonesia guna menyesuaikan diri ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yangkepadanya berlaku ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Perdata danpasal 93, 94 Stb 1917 jo Stb 1919

Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. melanggar hak orang lain;ab. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atauc. bertentangan dengan kesusilaan, ataud. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;(R.

Bahwa dalam posita angka 9 halaman 6 gugatannya, Penggugatmenyatakan telah terjadi perluasan pengertian terhadap perbuatan melawanhukum sebagai berikut:Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.PstMenurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen) bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:a. melanggar hak orang lain;b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c. bertentangan dengan kesusilaan, atau;d. bertentangan dengan kepatutan

Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya sekali tidakmenjelaskan bagian mana dari perbuatan Tergugat yang memenuhi unsurperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur oleh Arrest 1919, karenaPenggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum sesuai dengan Arrest 1919, sementara tidak dijelaskan lebihlanjut unsur mana dari Arrest 1919 yang telah dipenuhi oleh perbuatanTergugat, sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan Tergugat;52.

Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c.

Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:e. Melanggar hak orang lain;f. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;g.

Nurjaman bin Endin pada tanggal 19September 1919 telah meninggal dunia di Bandung di karenakan sakit,sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Sukapura, KecamatanKiaracondong, Kota Bandung dengan Nomor: 474.3/21/SKPR/II/2019,tertanggal 11 Februari 2020, dan saat itu Pewaris meninggal dalamkeadaan beragama Islam.Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.659/Padt.P/2020/PA.Badg4. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris H. E. Nurjaman binEndin, maka ahli warisnya adalah:4.1.

Nurjaman bin Endin yangmeninggal dunia pada tanggal 19 September 1919 dalam keadaaanberagama Islam.3. Menetapkan Ahli Waris dari H. E. Nurjaman bin Endin adalah:3.1. Hj Hadijah binti Ojo Winata (isteri)3.2. Tedi Nugraha (anak kandung lakilaki)3.3. Bambang Moh Tahya Nugraha (anak kandung Iakilaki)3.4. Aep Dadan (anak kandung lakilaki)3.5. Sutia (anak kandung lakilaki)3.6. Ayan Alamsyah (anak kandung Iakilaki)3.7. Didin Wahyudin (anak kandung Iakilaki)3.8. Gardiana (anak kandung lakilaki).4.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian.Halaman 14 dari 25 halaman Perkara No 7/PDT/2021/PT TJKBahwa ukuran untuk menentukan tentang perbuatan yangbagaimanakah yang dapat disebut sebagai perbuatan melanggarhukum, tidak diberikan oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatatersebut akan tetapi baru diberikan oleh Hoge Raad pada tahun 1919(i.c Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919) dalam PerkaraLindenbaum vs Cohen, yaitu dengan adanya 4 (empat) kriteriaperbuatan melanggar hukum. 4 (empat

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut ;Hal. 5 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut Bahwa kemudian terkait dengan hal di atas, Arrest Hoge Raad, tanggal31 Januari 1919 menetapkan bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan perbuatan melawan hukum, jika :1. Melanggar hak orang lain ; atau2.

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan ArrestHoge Raad tanggal 31 Januari 1919 tersebut di atas, maka tindakanTERGUGAT membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkaitdengan perolehan dan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 36.410M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomangmerupakan perbuatan melawan hukum.

mengerahkanseluruh tenaga, pikiran, sehaligus meredakan gangguan psikis dari parakaryawan maupun pihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat,Hal. 11 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI3.tanpa menerangkan status dan jumlah karyawan dan identitas pihakpihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat.Bahwa dalil gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas, tidak terang,raguragu atau tidak meyakinkan, tidak memenuhi kaidah hukum yangdimaksud pasal 1365 KUHperdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919