Ditemukan 10639 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-05-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 21-07-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 355/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM Tanggal 13 Juni 2023 — Pemohon:
Sutiyono H.S
14 — 8
Sutiyono H.S
14 — 8
P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakata atau
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk mencatatkan kematian orang tua (ibu kandung) Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia
menurut Stbld 1971 No.130 jo 1919
Putus : 19-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1861 K/PID/2011 Tanggal 19 April 2012 — ISKANDAR Als SI
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan hukumsebagaimana termuat dalam putusan halaman 4448 menurutpendapat kami tidak sesuai dengan pengertian melawan hak meliputiperbuatan Terdakwa; Bahwa melawan hak dalam perkara ini seharusnya tidak hanyadidasarkan terhadap obyek tanah, melainkan meliputi jugaterhadap niat Terdakwa yang tergambar dari tindakan berupakesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan cara yang bertentangan dengan hukum; Bahwa sejak dijatunkannya putusan dalam perkara LindunbaumCohen pada tahun 1919
oleh Hoge Raad di Negeri Belandaberdasarkan HR tanggal 31 Januari 1919 N.J. 1919 him 161 W.10365, maka perbuatan melanggar hukum pada umumnyadiartikan sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak obyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengansesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Karena pengaruh H.R.
Negeri Belanda tahun 1919, Vos seorangpengamat paham melawan hukum yang materil merumuskan"perobuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang olehmasyarakat tidak diperbolehkan". Dr. INDRIYYANTO SENO ADuJl,SH.
Putus : 11-04-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 111/PDT.P/2014/PN.TNG Tanggal 11 April 2014 — KUSTIAWAN
33 — 6
33 — 6
Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil
Register : 25-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BLORA Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Bla Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
175 — 18
175 — 18
Dr Soetomo dan Dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 03 April 1995 sebagaimana dalam AktePerkawinan Nomor :08/1995-1917 No.130 jo 1919 No.81. Putus karena perceraian.
Putus : 20-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.AM Tanggal 20 Nopember 2014 — YAHYA Lahir di Punjung, tanggal lahir 01 Februari 1953, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Punjung Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ...................................PENGGUGAT ;
MELAWAN :
ALWI Bin REPAâÃÂÃÂI Umur + 51 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Ulak Lebar Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT ;
91 — 26
91 — 26
pengertian perbuatan dalam Perbuatan MelawanHukum adalah Nonfeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan olehhukum, Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan manamerupakan kewajibannya atau) merupakan perbuatan dimana adanya hak untukmelakukannya, dan Malfeasance merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunyatidak berhak untuk melakukannya ;2 Perbuatan itu harus melawan hukumDikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919
Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belandamelalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artianluas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangbaik dalam bermasyarakat
Register : 20-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 125/PDT/2017/PT. MDN Tanggal 13 Juli 2017 — LIAMI TELAUMBANUA,DKK
26 — 16
26 — 16
No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992(Inkract Van Gewisjsde), dengan amar putusannya yaitu Menetapkanatan Para Penggugat adalah sebenarnya didasarkan (tersirat pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhumBUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebunkebun dari Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDNNomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM, Jo.
No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992,Para Penggugat a quo KEMBALI mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat salah satunya yaitu Turut Tergugat RAHMANIAR (a quo),sebagai Tergugat A.XVII dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDNtanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. PutusanMA.RI.
No. 1919 K/PDT/1991,tanggal 28 September 1992 SAH SECARA HUKUM, yang secarahukum juga kembali menguatkan amar yang berbunyi mbahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum Bkepada ahli warisnya tentang kebunkebun dariMENURUT HUKUM;4. Bahwa objek dan pihak dalam perkara a gq dan pihak dalam perkara perdata No.putusannya diucapkan pada tanggalPT. Sumatera Utara No. 385/PDi199diucapkan pada tanggal 31 Jan a0/PT.MDN., yang putusannya, Jo. Putusan MA.RI.
Register : 25-08-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 130/Pdt.G/2014/PN.Plk. Tanggal 18 Maret 2015 — SULASTRI, DK LAWAN ADINATA TUPEL, DKK
225 — 60
225 — 60
Bahwa dihubungkan dengan doktrin onrechmatigedaad (arrest 1919), makatidak terbantahkan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum.
Bahwa dihubungkan dengan doktrin onrechmatige daad (arrest 1919),maka tidak terbantahkan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IIadalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
Putus : 21-10-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 522/Pdt.G/2015/PN.SBY Tanggal 21 Oktober 2015 — TAN TRIFENA TANAYA
melawan
RONNY SOEWELA KOENTJORO
36 — 7
36 — 7
S. 1919 No 81ternyata bahwa di Surabaya pada tanggal 01 Juli 1996 telah tercatatperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor J.
Register : 03-01-2022 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Twg Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
perkaranya dengan syaratasalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakantelah sepakat untuk mencabut perkara ini, maka dengan mengingatketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonanpencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwaperkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 19 Undangundang Nomor 7 Tahun 1919
Register : 12-12-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 150/Pdt.P/2017/PN STB Tanggal 28 Desember 2017 — Pemohon:
Chandra
18 — 12
Chandra
18 — 12
Foto Copy Akta Perkawinan, No 130 Jo.1919 No 81, atas namaLIEM KWANG HUI dan MIN LUAN tanggal 12 Desember 2017,selanjutnya di beri tanda P7;Foto Copy suratsurat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikandengan aslinya yang diperlinatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyatasesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, laluHalaman 2 dari 5 Nomor 150/Pdt.P/2017/PN STBaslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampirdalam berkas, setelah dilegalisir
Register : 05-01-2015 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANGIL Nomor 01/Pdt.P/2015/PN.Bil Tanggal 19 Januari 2015 — Hj. FATIMATUZ ZAHRO Pemohon
23 — 5
23 — 5
mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas ;Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangan apakah permohonan pemohon untukpenetapan nama yang sebenarnya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau tidak ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeriterlebih dahulu haruslah memperhatikan ketentuan per Undangundangnan yang mengaturtentang perubahan nama yaitu Pasal 93 dan 94 stbl 1917 No.130 Jo stbl 1919
Register : 01-10-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 23/PDT.G/2013/PN.TBK Tanggal 23 Desember 2013 — J E F R I, Y U L I A N A NOVA LAURA PT. SANJAYA INTERNASIONAL FISHERY Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam Cq. Kepala Kepolisian Resort Karimun (Kapolres Karimun) di Tanjung Balai Karimun PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Batam Cq. PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pembantu Karimun,
187 — 107
187 — 107
Perbuatan itu Harus Melawan Hukum. nn Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, padahakekatnya sebelum Tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalamArrestnya tanggal 18 Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905dan Arrest tanggal 10 Juni 1910 berpendapat dan menafsirkanPerbuatan Melawan Hukum dalam artian sempit berartiPerbuatan Melawan Hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh
Kemudian pada Tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan Perbuatan MelawanHukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yangmelanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk 25memperhatikan kepentingan orang lain; Bahwa dalam perkara
Putus : 12-04-2016 — Upload : 23-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 112/PDT.P/2016/PN.Tng Tanggal 12 April 2016 — UBAYYILLANA dan RIZKIYAH
25 — 1
25 — 1
Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil
Register : 12-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Bjb Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
M. RIDWAN Als DUAN Bin AL WAHIDI
40 — 24
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
M. RIDWAN Als DUAN Bin AL WAHIDI
40 — 24
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, ataumenerima Narkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Bjbmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perobuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai
Register : 03-04-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt Tanggal 23 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
MENGADILI :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kelenteng Ceng Sui Co Su-Ji, Berdikari 2 / 19 Jakarta Barat di Jakarta pada tanggal 16 oktober 1997 (lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2788/I/1997 dari Daftar Perkawinan Stbld 1970 Nomor 130 Yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh
Register : 22-03-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN KEPANJEN Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kpn Tanggal 13 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 16
24 — 16
S.1919 No.81 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1053/WNI/1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 September 1991 Putus karena Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta Dinas Kependudukan dan
Register : 23-12-2014 — Putus : 16-01-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 534/Pdt/P/2014/PN.Bdg Tanggal 16 Januari 2015 — KWE, JOE NIO
18 — 1
18 — 1
adalahwarganegara keturunan cina, maka terhadapnya berlaku Stbl 191/f Nomor : 130Jo Stbl 1919 No. 81, akan tetapi berdasarkan Undangundang Nomor : 23tahun 2006 Peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, olehkarena itu terhadapnya berlaku Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor : 23Tahun 2006 ;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun2006 menetapkan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", sedangkan keinginanPemohon
Putus : 29-04-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 20/Pdt.P/2014/PN.Prob. Tanggal 29 April 2014 — WILLY DIANTO
20 — 4
20 — 4
permohonan ini untukmempermudah melakukan pengurusan suratsurat yangberhubungan dengan Pemohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan buktibukti lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah hendakmengganti nama kecil Pemohon dengan nama yang sesuai lazim dipakaioleh masyarakat Indonesia guna menyesuaikan diri ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yangkepadanya berlaku ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Perdata danpasal 93, 94 Stb 1917 jo Stb 1919
Register : 12-07-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
Tergugat:
GUBERNUR DKI JAKARTA, H. ANIES RASYID BASWEDAN,
451 — 105
PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
Tergugat:
GUBERNUR DKI JAKARTA, H. ANIES RASYID BASWEDAN,
451 — 105
Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. melanggar hak orang lain;ab. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atauc. bertentangan dengan kesusilaan, ataud. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;(R.
Bahwa dalam posita angka 9 halaman 6 gugatannya, Penggugatmenyatakan telah terjadi perluasan pengertian terhadap perbuatan melawanhukum sebagai berikut:Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.PstMenurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen) bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:a. melanggar hak orang lain;b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c. bertentangan dengan kesusilaan, atau;d. bertentangan dengan kepatutan
Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya sekali tidakmenjelaskan bagian mana dari perbuatan Tergugat yang memenuhi unsurperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur oleh Arrest 1919, karenaPenggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum sesuai dengan Arrest 1919, sementara tidak dijelaskan lebihlanjut unsur mana dari Arrest 1919 yang telah dipenuhi oleh perbuatanTergugat, sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan Tergugat;52.
Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c.
Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:e. Melanggar hak orang lain;f. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;g.
Register : 18-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA BANDUNG Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Badg Tanggal 8 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Hj Hadijah binti Ojo Winata
2.Tedi Nugraha bin H. E. Nurjaman
3.Bambang Moh Tahya Nugraha bin H. E. Nurjaman
4.Aep Dadan bin H. E. Nurjaman
5.Sutia bin H. E. Nurjaman
6.Ayan Alamsyah bin H. E. Nurjaman
7.Didin Wahyudin bin H. E. Nurjaman
8.Gardiana bin H. E. Nurjaman
16 — 5
1.Hj Hadijah binti Ojo Winata
2.Tedi Nugraha bin H. E. Nurjaman
3.Bambang Moh Tahya Nugraha bin H. E. Nurjaman
4.Aep Dadan bin H. E. Nurjaman
5.Sutia bin H. E. Nurjaman
6.Ayan Alamsyah bin H. E. Nurjaman
7.Didin Wahyudin bin H. E. Nurjaman
8.Gardiana bin H. E. Nurjaman
16 — 5
Nurjaman bin Endin pada tanggal 19September 1919 telah meninggal dunia di Bandung di karenakan sakit,sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Sukapura, KecamatanKiaracondong, Kota Bandung dengan Nomor: 474.3/21/SKPR/II/2019,tertanggal 11 Februari 2020, dan saat itu Pewaris meninggal dalamkeadaan beragama Islam.Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.659/Padt.P/2020/PA.Badg4. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris H. E. Nurjaman binEndin, maka ahli warisnya adalah:4.1.
Nurjaman bin Endin yangmeninggal dunia pada tanggal 19 September 1919 dalam keadaaanberagama Islam.3. Menetapkan Ahli Waris dari H. E. Nurjaman bin Endin adalah:3.1. Hj Hadijah binti Ojo Winata (isteri)3.2. Tedi Nugraha (anak kandung lakilaki)3.3. Bambang Moh Tahya Nugraha (anak kandung Iakilaki)3.4. Aep Dadan (anak kandung lakilaki)3.5. Sutia (anak kandung lakilaki)3.6. Ayan Alamsyah (anak kandung Iakilaki)3.7. Didin Wahyudin (anak kandung Iakilaki)3.8. Gardiana (anak kandung lakilaki).4.