Ditemukan 1900 data
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TAMIN SUKARDI
359 — 230
Pst Bahwa saksi baru mengetahui diri saksi telah difitnan olehHelpandi (berkaitan dengan penerimaan uang suap) saat saksi menjalanipemeriksaan di tingkat penyidikan KPK; Bahwa sehubungan dengan adanya tuduhan/fitnah terhadap dirisaksi, saksi telah menyampaikan hal ini kepada pihak Penasihat Hukumsaksi, tetapi hingga saat ini saksi tidak melaporkan fitnah tersebut kepadapihak yang berwajib; Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktisaksi membenarkannya;Terdakwa tidak kenal dengan
63 — 25
duakejahatan yang terjadi yang tidak terhubungi dengan suatu bentuk penyertaan dan didalamrancangan Undangundang korupsi yang akan datang dijadikan satu dan tidak lagidipisahkan ;Bahwa kalau tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri masingmasingmaka yang harus bertanggung jawab terhadap pejabat publik tersebut karena pejabat itulahyang telah menyalahgunakan kewenangan ; Bahwa untuk yang swasta karena tidak menyalahgunakan kewwenangan tidak terbuktikecuali bisa dibuktikan adanya suap
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
211 — 95
Lebih lanjut dikemukakanbahwa korupsi pegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurutPasal 5 ayat (1) huruf b akan terwujud manakala pemberian itu disebabkankarena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeritersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuatmenurut Pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telahditerima oleh pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.
lain :1)Menurut Undangundang Nomor 11, Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi : Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatukepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidanakarena memberi suap
163 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, tindak pidanakorupsi Suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan;Bahwa ada perbedaan antara memberikan sesuatu denganmenjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itutelah diselesaikan sebelum Pegawai Negeri yang disuap berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yangdimaksudkan si pembuat.
Bahwa pengembalian uang pinjaman dari Yusri kepada Du Nundiberikan secara tunai ketika Du Nun ke Pekanbaru;Bahwa pengiriman sejumlah uang yang Terdakwa lakukan kepadaYusri secara bertahap dengan total keseluruhanRp1.222.400.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua jutaempat ratus ribu rupiah) bukanlah merupakan uang yangdiperuntukkan sebagai uang suap agar Yusri mempermudahproses administrasi guna menutupi kekurangan jumlahminyak/BBm Solar maupun minyak/BBm Premium yang diterima diDepot Siak Kota
Nomor 514 K/Pid.Sus/2016 Bahwa pengiriman sejumlah uang yang Terdakwa lakukan kepadaYusri secara bertahap dengan total keseluruhan Rp1.222.400.000,00(satu miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)bukanlah merupakan uang yang diperuntukkan sebagai uang suap agarYusri mempermudah proses administrasi guna menutupi kekuranganjumlah minyak/BBm Solar maupun minyak/BBm Premium yang diterimadi Depot Siak Kota Pekanbaru; Bahwa sesungguhnya uang yang Terdakwa kirimkan dan diterima olehYusri
106 — 56
lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
218 — 154
BUMN / BUMD yang masihpada tahap pelelangan, maka hal ini masih domain panitia lelang untuktahap penyelesaian dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang danjasa instansi Pemerintah yang berlaku sebelum masuk ranah tindak pidanakorupsi;3 Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesaidikerjakan atau yang belum diserahkan oleh pemborong kepada pejabatpembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahappemeliharaan, tetapi hanya berdasarkan dugaan terkait adanya suap
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor : B1237 / Fd.1 / 06 / 2009 tanggal 25 Juni 2009 Perihal : PENANGANAN LAPORAN TINDAKPIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMERINTAH MASIH PADA TAHAPPELELANGAN, menjadikan kontradiktif, khusus dalam poin 3 ( tiga ) berbunyiPenyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan atauyang belum diserahkan oleh pemborong kepada pejabat pembuat komitmen ataukuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi hanyaberdasarkan dugaan terkait adanya suap
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
420 — 347
dari rumusan deliknya ini disebutdelicta propria artinya subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalahkhusus tidak setiap orang tetapi terkualifikasi dalam dewan komisaris, direksi danpegawai bank dimana di ayat (1) itu adalah norma untuk perumusan pencatatanpalsu di dalam pembukuan bank di dalam laporan dan di dalam rekening banktersebut kemudian rumusan norma yang berbeda kita bisa temukan di pasal 49Hal. 117 dari 161 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (2) a yaitu tentang suap
81 — 18
Jika ada indikasi gratifikasi atau suap maka sanksi pidana4. Jika menimbulkan adanya kerugian keuangan negara makasanksi pidanaBahwa jika ternyata diketahui adanya dokumen yang palsu ataukeadaan yang fiktif, maka yang bertanggung jawab adalah dilevelmana diketahui adanya keadaan yang palsu atau fiktif tersebut :1.
97 — 50
;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;98Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
738 — 243
sehingga uang yang telahditerima Terdakwa dari ADYANTO seluruhnya = sebesarRp10.907.412.755,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh jutaempat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).Bahwa penerimaan uang yang merupakan gratifikasi tersebut tidakpernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi PemberantasanKorupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerjaHalaman 18 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBRsebagaimana dipersyaratkan dalam undangundang' danmerupakan pemberian suap
166 — 140
Peradilan Pidana,dil).Bahwa aktivitas AHLI di luar jabatan dinas adalah sebagai nara sumberdalam seminar, lokakarya yang berkaitan dengan hukum termasuk dalamhukum pidana korupsi, serta memberikan keterangan ahli di KepolisianKejaksaan maupun di Pengadilan.Bahwa AHLI di beri gelar Guru Besar untuk bidang ilmu hukum pidanakhususnya tindak pidana korupsi.Bahwa AHLI seringkali dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkaratindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pidang pengadaanbarang/jasa pemerintah, suap
59 — 21
Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya ;.
1005 — 710 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakil Presiden Altimo untukkomunikasi perusahaan Kirill Babaev menyangkal semua tuduhan danmengklaim bahwa dia adalah korban dari kampanye perusakan.Altimo membuka kantor cabang di Indonesia pada bulan Desember danberencana untuk menginvestasikan US$2 milyar di Industri telekomunikasinegara.Ketua FSPBUMN Arief Poyuono menyatakan bahwa penyelidikan olehKPPU telah tercoreng dengan adanya keterlibatan dari Altimo, danjuga ditambahkan bahwa dia dapat membuktikan hal ini.Saya akan melaporkan adanya suap
Messi telah menerima suap,dan dengan demikian keduanya akan dilaporkan kepada yang berwajib:e Dalam kasus ini, diduga bahwa KPPU telah digunakan sebagai alatoleh Altimo Alfa Group, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Rusiayang bermaksud untuk membeli saham Temasek pada Indosat.e Keputusan Ketua KPPU Muhammad Iqbal untuk memaksakankelanjutan pemeriksaan sehingga menyimpulkan adanyapraktekmonopoli yang dilakukan oleh Temasek merupakan bukti terkuat bahwaKPPU, atau setidaknya Ketua KPPU, telah mengutamakan
tersebut tidaklah etis, karena Tim PemeriksaKPPU belum mengeluarkan keputusan apapun.e Muhammad Iqbal mencoba untuk membentuk opini public sebelumdikeluarkannya keputusan KPPU untuk memperoleh dukungan publikbila KPPU memutuskan bahwa Temasek bersalah.e Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus, kami akan melaporkan KetuaKPPU, Muhammad Iqbal dan anggotanya yaitu Nawir Messu ke Polisi.Laporan tersebut akan disampaikan sehubungan dengan adanyakecurigaan kuat bahwa Muhamad Iqbal dan Nawir Messi telahmenerima suap
Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuanmengenai kerahasiaan dalam memeriksa perkara a quo telah dilakukanoleh Ketua KPPU sendiri.5.10 Pada tanggal 16 September 2008 Mohammad Iqbal ditangkap di suatuhotel di Jakarta Pusat setelah diduga menerima uang suap sebesar 500juta rupiah dari direktur jaringan televisi besar.
1466 — 3408
Berpijak pada pengertian tersebut,walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindakpidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.
Perludiperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatubenda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan siHalaman 635 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain in casu pegawainegeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawainegeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut.
satuelemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakkan agar melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebutbijkomend oogmerk atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapaipada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (vide : R.Wiyono, S.H., op.cit. hlm. 92).Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalamkorupsi menerima suap
Walaupununsur menggerakkan ini adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteksdengan rumusan korupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasukunsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalahperbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji.
Roeslan Saleh, op.cit., hlm. 8283).Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganhukum mengenai unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya diatas, bahwa unsur iniadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12huruf a ini.
212 — 564
Bahwa Saksi ketahui mengenai tindak pidana korupsiadalah:Menimbang112Kerugian keuangan negara;Suap menyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan; dang. Gratifikasi.>~929096.
180 — 90
dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwadapat ahli sampaikan halhal sebagai berikut :1)Dalam konteks tindak pidana pencucian uang maka dugaantindak pidana pencucian uang dimulai setelah seorangtersangka menguasai harta kekayaan tindak pidana danmelakukan upayaupaya atau perbuatanperbuatan dalamrangka menjauhkan, menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.Dalam perkara ini, setelah terdakwa menerima pentransferansejumlah uang dari yang diduga sebagai imbalan atau suap
688 — 441
pengurus dan Pegawai Yayasan Bapelkes KrakatauSteel telah menerima pemberian saham dari perusahaan yangmempunyai kerja sama dengan Yayasan Bapelkes tidak dapatdibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukumdalam sifat hukum pidana karena melanggar Pasal 5 Ayat 2 dan atauHalaman 627 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN SrgPasal 12 huruf a UU Nomor20 tahun 2001 yang memperbaharui UUNomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena merupakan tindak pidana suap
/2019/PN SrgAdministrasi Pemerintahan Pasal 20 maupun putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25 Tahun 2016, maka hal tersebut diserahkan kepadaprosedur administrasi yang tersedia di dalam badan maupun lembagatersebut terlebih dahulu;Bahwa Pasal 20 dinyatakan bahwa apakah ketika ada seseorang salahwewenang, salah prosedur, maupun salah substansi namun mengambiltindakan maka ia diperiksa terlebin dahulu untuk mengidentifikasi apakahitu termasuk pada persoalan administrasi atau masuk tipuan, paksaanatau Suap
Jika yang dipersoalkan adalah kerugianNegara akibat tipnuan, paksaan dan suap diserahkan kepada hukumpidana;Bahwa apabila muncul resiko kerugian ada cara untuk menanggulangikerugian tersebut menurut Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara diserahkan terlebin dahulu terhadap prinsipprinsip hukum perdata sehingga penyelesaian melalui hukum perdata,namun apabila terjadi resiko investasi atau kesalahantatacarakewenangan maka penyelesaian harus melalui jalur administrasi.
Pertukaran itulah yangmenunjukkan apabila ada perseoalan dengan uang itu adalah persoalanBUMN, sedangkan apabila ada permasalahan dengan saham maka ituadalah permasalahan dengan Negara;Bahwa apabila atas wewenang prosedur adalah merupakan wewenangadministrasi sedangkan apabila ada tipuan, paksaan dan suap makaHalaman 635 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srgmasuk ke ranah pidana.
Apakah itu pidana umum ataukah tipikortergantung dari unsurunsur yang dipenuhinya;Bahwa unsur melawan hukumnya ini apakah termasuk ke dalam ranahhukum pidana atau perdata atau hukum administrasi;Bahwa untuk mengidentifikasai perbedaan hukum administrasi danhukum pidana adalah adanya paksaan, tipuan dan suap hal itu menurutteori dalam hukum administrasi Negara, jadi tidak mempersoalkanapakah itu uang Negara atau bukan;Bahwa karena pendirian Yayasan/BUMN ini disasarkan pada AktaNotaris dan perjanjian
165 — 123
undangundang memandang bahwamaksud memberi atau menjanjikan sesuatu dalam pasal5 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tersebut sudah cukup jelas pengertiannya dan tidak mungkinditafsirkan lain, sehingga dianggap sudah dapat difahami dan dimengerti olehsetiap orang ;Menimbang, bahwa namun demikian dalam berbagai literatur ilmu hukumdan doktrin dapat disimpulkan bahwa memberikan sesuatu dalam pasal 209KUHP dan dalam praktek penerapan pemberian suap
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
248 — 114
- 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK : APPLE, MODEL : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, WARNA : SILVER. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA dan CHARGER LAPTOP.
- 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu.
strong>dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB
Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap
Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);
Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);
588 — 532 — Berkekuatan Hukum Tetap
(W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 1261).Menurut Adami Chazawi, rumusan perbuatan menerimamenunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidanayang dirumuskan secara formil.