Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman 8 dari 15Putusan Nomor 232/Pid B/2019/PN Mre,subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Perlu Majelis Hakim ketahui pula bahwa tanah a quo adalah benar milikPemerintah Kota Bandung yang dikelola oleh PDAM Tirtawening KotaBandung, dimana perolehan Pemerintah Kota Bandung dahuluStadsgemeente Bandoeng sebagaimana Verklaring Nomor 12/42tanggal 24 Februari 1942 yang ditandatangan Loerah Desa Tjikidangpada kertas Zegel Van Ned Indie 1,5 Gulden Tahun 1941 berasal dari 44persil sebagaimana lampiran Verklaring a quo seluas kurang lebih56.405 m2.

padatanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruhmasyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan samasekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia (GPi/ IndischeKrek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In NederlandschIndie), yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat GerejaProtestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja KristenIndonesia (GPI/ Indische Krek atau nama singkat dari Het ProtestancheKerk In Nederlandsch Indie

26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunansebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung GerejaMenara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (GedungGereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yangdihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passountuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikankepada Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Krek atau namasingkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie

), yang dahulujuga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dankemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk InNederiandsch Indie) sebagian telah keluar dan memekarkan diri diantaranya Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut.

1904 dan raja (regent) saat peletakan batu pertama adalah Raja R.W Simauw,pembangunan mana telah direncanakan jauh sebelumnya pada masa RajaChristofeffel Simauw serta untuk pembangunan lokasi gedung gereja mengunakantanah yang telah diberikan oleh keluarga besar Simauw, namun sebagaimanaketerangan Ahli Hendrik Everwinus Niemeijer dihubungkan dengan bukti P16dan P17 di ketahui pula Gereja Menara Iman Passo dibawah naungan /ndischeKerk atau yang disebut Het Protestansche Kerk in Nederlandsch Indie

Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanHalaman 9 dari 15 halamanPerkara Nomor 537/Pid.B/2017/PN MreNedherland Indie

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Alas Hak berupa> Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il PalangkaRaya Nomor : SDA.34/D.V.7/N1980 tanggal 15 April 1980 An.SIMPUN ; > Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari SIMPUNkepada UDIE INDIE SAHA TIMIN Palangka Raya tanggal07 Nopember 1997 yang diketahui oleh Lurah Langkai Nomor594/146/KLLK/XI/97 tanggal 13 Nopember 1997 ; > Surat Perjanjian atau Ikatan Jual Beli dari UDIE INDIE SAHA TIMIN(pihak Penjual) kepada HARIYANTO (pihak Pembeli) ; c.

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman10 dari 16halamanPerkara Nomor 81/Pid.B/2017/PN Mresubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Pulogadung JakartaTimur seluas + 15.005 M2 milik Tergugat IV adalah bekas HakEigendom verponding No. 15550 SEB dengan Surat Hak Tanah No.2099 tanggal 31 Desember 1920 atas nama GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE, sleanjuutnya berdasarkan Surat SetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tanggal 24 Agustus 1982Halaman 77 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.TimTergugat IV telah membayar kepada Negara sebesar Rp.276.392.100, sebagai pembayaran HGB atas tanah di JI.

tanah bergirik C No.551 Persil No. 55A SIll atas nama Nadji Bin Bair ;Menimbang, bahwa Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat II didalamjawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat IV adalah pemiliktanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3466/Desa KayuPutih, Gambar Situasi Nomor : 4092/1991 tanggal 08 November 1991 seluas15.005 M2 bekas eigendom verponding No. 15550 SEB berdasarkan surat haktanah No. 2099 tanggal 31 Desember 1920 atas nama : GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE

hasil pemeriksaan setempat yang telahdilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah sengketa didukung dengankehadiran saksi Afriah Zaih dari Kantor Badan Pertanahan dipersidangan gunamemperlihatkan dokumendokumen yang terkait dengan tanah sengketa makadiperoleh fakta, pada masa penjajahan Belanda, tanah sengketa terdaftar dalamadministrasi pemerintahan kolonial sebagai tanah eigendom No. 15550 SEB,berdasarkan Surat Hak Tanah No. 2099 tanggal 31 Desember 1920 atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE

Nadji Bin Bair membayar pajak atastanah garapannya tersebut dan karena itu Nadji Bin Bair tercatat dalamadministrasi perpajakan sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut (bukansebagai pemilik) dan diberi Girik No. 551 Persil 55A SIII ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tanah yang tertulis dalam Girik C No.551 Persil 55A SIll atas nama Nadji Bin Bair adalah sama dengan tanah bekasHalaman 85 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timeigendom verponding No. 15550 SEB atas nama GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE

yang oleh Tergugat Rekonpensipada pokoknya mengemukakan bahwa tanah sengketa berasal dari tanah adatbergirik No. 551 persil No. 55A SIIl namun dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 3466/Desa Kayu Putih (T.IV9) tercatat berasal dari tanah negara bekaseigendom No. 15550 SEB Blok B.C/II juga dinilai tidak beralasan karena padadasarnya tanah bergirik C No. 551 Persil 55A SIIl atas nama Nadji Bin Bair adalahsama dengan tanah eigendom / bekas eigendom No. 15550 SEB atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyekhukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatanyang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak adaerror in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam KUHP menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Trihamas Finance membuat laporan Polisidan berkonspiras dengan oknum Penyidik dan oknum Penuntut Umum KotaSukabumi dan mengkriminalkan Terdakwa :1Pasal 372 KUHPidana berlaku di Indonesia berdasarkanPasal 1 UURI No.73 Tahun 1958 Tentang MenyatakanBerlakunya UURI No.1/1946 Tentang Peraturan HukumPidana Umum Seluruh Wilayah Indonesia dan MengubahWetcoek van Strafrech voor Ntherlands Indie menjadiWetBoek van Strafrech atau Kitab UndangUndangHukuman Juncto Pasal II.

DwiPutra Metropolitan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor :1003 sesuai Groose Acte Van Eigendom Nomor : 1003 atas namaGouverment Van Ned Indie. Tanah tersebut sejak dahulu secara fisik telahdikuasai secara sah oleh sekarang PT. Dwi Putra Metropolitan dari PUKA(PT.KAI).Bahwa PJKA (PT.KAI) telah menyatakan tidak memerlukan lagi tanahtersebut dan menyatakan melepaskannya kepada Negara.

No.1628 K/Pid.Sus/201464yakni saksi Anis Alwayni, telah menguasai fisik tanah sejak 1969 sesuaiSurat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh Anis Alwainy tertanggal 07November 2002 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 140/IB/ICtanggal 25 Juni 1969.Bahwa secara hukum Pemohon berhak melakukan permohonan HakAtas Tanah, karena tanah di Jalan Kemukus Nomor : 69 merupakan tanahbekas Eigendom Verponding Nomor : 10033 sesuai Groose Acte VanEigendom Nomor : 10033 atas nama Gouverment Van Ned Indie, yangberdasarkan

Dwi Putra Metropolitan tersebut merupakan Eigendom VerpondingNomor : 10033 sesuai Groose Acte Van Eigendom Nomor : 10033 atasnama Gouverment Van Ned Indie yang setelah Indonesia merdeka bergantinama menjadi Pemerintah Indonesia yang tidak termasuk dalam tanah yangdinasionalisasi (karena sudah merupakan milik Indonesia pasca merdeka).Hal tersebut di atas menegaskan bahwa pemberian Hak Pakai tahun 1988pun secara materiil tidak benar sehingga tidak ada kerugian Negara atauperekonomian Negara atau perekonomian

fakta persidangan terbukti Pemohon HGB Nomor : 2849/Pinangsia telah menguasai fisik tanah sejak 1969 sesuai Surat PernyataanPenguasaan Fisik oleh Anis Alwainy tertanggal 07 November 2002 dan IzinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 140/IB/IC tanggal 25 Juni 1969.Bahwa secara hukum Pemohon berhak melakukan permohonan HakAtas Tanah, karena tanah di Jalan Kemukus Nomor : 69 merupakan tanahbekas Eigendom Verponding Nomor : 10033 sesuai Groose Acte VanEigendom Nomor : 10033 atas nama Gouverment Van Ned Indie

Maatschapij Indie;1.2. Tanah dan bangunan di Jalan Ir. Juanda Nomor 23, 25, 27 DagoBandung, Jawa Barat, Peta Uraian Nomor 53 Eigendom Surat Ukur152/1957;1.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Flores Nomor 71 ABandung, Jawa Barat, Eigendom Verponding Nomor 6047;1.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Naripan Nomor 85 dan 87Hal. 3 dari 15 hal. Put.