Ditemukan 1903 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg. Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
117 — 57
117 — 57
Indikasi bahwa telah terjadiperbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaPemerintah dapat diketahui antara lain; terjadinya suap, pemalsuan,adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.Bahwa benar Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh PerpresNo.35 Tahun 2011 jo No.70 Tahun 2012 jo No. 172 Tahun 2014 jo No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1angka 2.
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
724 — 459
724 — 459
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.2.750.000.000, (dua miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah)atau. setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
191 — 279
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
191 — 279
Menyatakan terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap sebagai pegawainegeri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (dalam dakwaan Kesatu Primair).2.
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
580 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
580 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
(W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 1261).Menurut Adami Chazawi, rumusan perbuatan menerimamenunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidanayang dirumuskan secara formil.
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 6 April 2017 — -
121 — 27
121 — 27
Dari sejumlah itu, dibagimenjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 2 pasal berkaitan dengan kerugiankeuangan negara, 12 pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasalberkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitandengan pemerasan, 6 pasal berkaitan dengan perbuatan curang, 1pasal berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan ipasalberkaitan gratifikasi.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
51 — 21
51 — 21
membawakelengkapan saksi seperti tas dan sebagainya dan selalu ikut dengansaksi, sehingga setiap kegiatan saksi diketahui oleh ajudan saksi Eeng;Bahwa setahu saksi ajudan dari Ketua DPRD adalah Jhon Sutrisno, tapitugastugasnya saksi tidak tahu;Bahwa pada rapat gabungan tanggal 17 Nopember 2014 saksi ada hadirdimana rapat mulai jam 09.00 Wib dan saksi langsung memasuki ruanganrapat, tidak ada mampir ke ruangan kerja Ketua DPRD;Bahwa setahu saksi, terdakwa diperiksa dalam persidangan inisehubungan dengan kasus suap
Register : 01-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AD/IX/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — Letkol Cku Drs. Rahmat Hermawan, M.Sc.
204 — 546
204 — 546
Bahwa Saksi ketahui mengenai tindak pidana korupsiadalah:Menimbang112Kerugian keuangan negara;Suap menyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan; dang. Gratifikasi.>~929096.
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi
- TOTOK HENDRIYATNO
173 — 90
173 — 90
dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwadapat ahli sampaikan halhal sebagai berikut :1)Dalam konteks tindak pidana pencucian uang maka dugaantindak pidana pencucian uang dimulai setelah seorangtersangka menguasai harta kekayaan tindak pidana danmelakukan upayaupaya atau perbuatanperbuatan dalamrangka menjauhkan, menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.Dalam perkara ini, setelah terdakwa menerima pentransferansejumlah uang dari yang diduga sebagai imbalan atau suap
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
203 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, jikaditinjau dari teori hukum pidana maka peran PRIBADI WARDOJO sebagaiturut serta memberikan suap peran dan ABDUR ROUF sebagai turut sertamenerima suap termasuk dalam bentuk sukzezzive mittaterscahft ataupenyertaan diamdiam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Prof. Dr.Edwar O.S. Hiarij, S.H., M., Hum. di depan persidangan denganmenyatakan :Hal. 276 dari 400 hal. Put.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
165 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepadaPEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepadaPEMOHON. Saksisaksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAKKENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengansaksisaksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antarasaksisaksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;3).
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
818 — 915 — Berkekuatan Hukum Tetap
818 — 915 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepadaPEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepadaPEMOHON. Saksisaksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAKKENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengansaksisaksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antarasaksisaksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;3).
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
164 — 179
164 — 179
sehariharinya ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan permintaan dari Advokat/ Pengacaraterdakwa.Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang hukum pidana.Bahwa tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana yang diatur di dalam UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, yang isinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkaitdengan kerugian keuangan negara, tindak pidana suap
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
245 — 250
245 — 250
Dengan demikian hadiah tidak sama dengan sogokatau suap. Hadiah harus nyata dan berbentuk serta bisa dirasakan.Hadiah biasanya diberikan tanoa sepengetahuan lebih dahulu olehpenerima.Sedangkan Janji adalah sebuah hutang yang kita ucapkankepada seseorang atau diri sendiri yang pada dasarnya janji/hutangharuslah dibayar atau ditepati. Tidak dibayarnya Janji/utang dalampandangan Islam adalah salah satu faktor yang menyebabkanseseorang tidak masuk surga.
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1455 — 3046
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1455 — 3046
Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, sepertipenipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping) dankesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesual denganisi dan tujuan peraturan dasarnya;b. Syarat formil terdiri atas:1.
Register : 09-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 28 April 2020 — - SYAHRUDDIN
- HJ. LIANAWATY SIREGAR, ST.MM
- NAZARUDDIN SITORUS, ST
345 — 521
345 — 521
Bahwa dalan pembangunan Taman SiriSiri Syariah dan Taman Raja Batuharus dilakukan Pengadaan Langsung dikarenakan alokasi anggarannyayang mengharuskan pelaksanaannya Pengadaan Langsung berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa 2 menyempaikan nota pembelaan padapokoknya sebagai berikut Bahwa tidak ada ditemukan fakta hukum selama persidangan Terdakwa 2menerima suap dari pihakpihak tertentu atau penyedia
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
71 — 11
71 — 11
Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum, untukmemperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara);suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenangd; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukum yangmerupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa hukum bukan merupakan
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
164 — 25
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
164 — 25
Perkara suap dan TPPU Wa Ode Nurhayati di pengadilan NegeriTipikor jakarta tahun 2012e. Perkara suap Gratifikasdi Angelina Sondakh di pengadilan negeriTipikor jakarta Tahun 2013f. Perkara Suap PT. Indoguna di pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013g. Perkara suap Zulkarnaen jabbar dan deddy di Pengadilan Tipikorjakarta trahun 2013h. perkara Siber Asma dewi di Barekrim tahuan 2017i. Perkara Hary Tanusudibjo di bareskrim tahun 2017j.
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
134 — 39
134 — 39
yang dibawa lari olehteman Daud Aswan Nasution;Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa, hanya pada waktu maupinjam uang itu, dan tidak jadi dipinjamkan uang;Bahwa kasus saksi sekaranga dalam tingkat penuntutan;Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa ;Bahwa kalau sekarang saksi sebagai tersangka saksi bukan sebagai tersangka danapemkab ini, jadi dalam perkara saya dituduh menerima uang berturutturut Rp.500juta, Rp. 500 juta dan Rp.500 juta, katanya uang itu untuk uang suap
, saksi tidaktahu uang suap untuk siapa, saksi juga tidak tahu siapa yang disuap;Bahwa saksi tidak tahu ketika saksi ditanya di BAP pertama saksi ditanya apakahsaksi terima uang dan saksi jawab tidak ada;Bahwa tentang Daud Aswan Nasution selain diajak ke kantornya Ilham, saksitidak pernah diajak ke kantor lain;Bahwa saksi pernah menginap di hotel grand Allia, saat itu saksi tidak pernahbertemu dengan Daud Aswan Nasution ;Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel borobudur dan saksi datang ke hotelborobudur
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 13 Mei 2011 —
90 — 44
90 — 44
onrechmatigedaad) adalah dalam ranah hukumperdata;Bahwa parameter orang melakukan perbuatan melawan hukum adalahbertentangan dengan Undangundang atau peraturan perundangundangan ;Bahwa subyek delik dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah orang ataukorporasi ;Bahwa suatu perbuatan bisa dipidana jika memenuhi semua unsur delik yangdilakukan ; 022 222002 2220555Bahwa pembuat kebijakan tidak dapat dipidana ;Bahwa apabila ada putusan salah maka ada upaya dimintakan pembatalan,kecuali dapat dibuktikan adanya unsur suap
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. WIRATNO, Apt bin YADI MULYONO
88 — 29
88 — 29
ARIOWIRAWAN Salatiga Nomor : PL.01.02.3A tanggal 3 Januari 2009, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam pengadaan obatobatan dan peralatan medis habis pakai yang diperolehRumah Sakit Paru Dr.