Ditemukan 1896 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
179 — 179
179 — 179
sehariharinya ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia Yogyakarta.Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan permintaan dari Advokat/ Pengacaraterdakwa.Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang hukum pidana.Bahwa tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana yang diatur di dalam UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, yang isinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkaitdengan kerugian keuangan negara, tindak pidana suap
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
172 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepadaPEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepadaPEMOHON. Saksisaksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAKKENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengansaksisaksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antarasaksisaksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;3).
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
901 — 933 — Berkekuatan Hukum Tetap
901 — 933 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap
Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepadaPEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepadaPEMOHON. Saksisaksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAKKENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengansaksisaksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antarasaksisaksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;3).
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 6 April 2017 — -
128 — 27
128 — 27
Dari sejumlah itu, dibagimenjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 2 pasal berkaitan dengan kerugiankeuangan negara, 12 pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasalberkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitandengan pemerasan, 6 pasal berkaitan dengan perbuatan curang, 1pasal berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan ipasalberkaitan gratifikasi.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
58 — 21
58 — 21
membawakelengkapan saksi seperti tas dan sebagainya dan selalu ikut dengansaksi, sehingga setiap kegiatan saksi diketahui oleh ajudan saksi Eeng;Bahwa setahu saksi ajudan dari Ketua DPRD adalah Jhon Sutrisno, tapitugastugasnya saksi tidak tahu;Bahwa pada rapat gabungan tanggal 17 Nopember 2014 saksi ada hadirdimana rapat mulai jam 09.00 Wib dan saksi langsung memasuki ruanganrapat, tidak ada mampir ke ruangan kerja Ketua DPRD;Bahwa setahu saksi, terdakwa diperiksa dalam persidangan inisehubungan dengan kasus suap
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg. Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
124 — 57
124 — 57
Indikasi bahwa telah terjadiperbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaPemerintah dapat diketahui antara lain; terjadinya suap, pemalsuan,adanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.Bahwa benar Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh PerpresNo.35 Tahun 2011 jo No.70 Tahun 2012 jo No. 172 Tahun 2014 jo No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1angka 2.
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
850 — 492
850 — 492
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukanperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.2.750.000.000, (dua miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah)atau. setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
110 — 61
110 — 61
;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (Suap) d saksi kepada mereka tidakbenar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
187 — 25
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
187 — 25
Perkara suap dan TPPU Wa Ode Nurhayati di pengadilan NegeriTipikor jakarta tahun 2012e. Perkara suap Gratifikasdi Angelina Sondakh di pengadilan negeriTipikor jakarta Tahun 2013f. Perkara Suap PT. Indoguna di pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013g. Perkara suap Zulkarnaen jabbar dan deddy di Pengadilan Tipikorjakarta trahun 2013h. perkara Siber Asma dewi di Barekrim tahuan 2017i. Perkara Hary Tanusudibjo di bareskrim tahun 2017j.
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1598 — 3193
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1598 — 3193
Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, sepertipenipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping) dankesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesual denganisi dan tujuan peraturan dasarnya;b. Syarat formil terdiri atas:1.
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
83 — 11
83 — 11
Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum, untukmemperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara);suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenangd; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukum yangmerupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa hukum bukan merupakan
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
167 — 39
167 — 39
yang dibawa lari olehteman Daud Aswan Nasution;Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa, hanya pada waktu maupinjam uang itu, dan tidak jadi dipinjamkan uang;Bahwa kasus saksi sekaranga dalam tingkat penuntutan;Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa ;Bahwa kalau sekarang saksi sebagai tersangka saksi bukan sebagai tersangka danapemkab ini, jadi dalam perkara saya dituduh menerima uang berturutturut Rp.500juta, Rp. 500 juta dan Rp.500 juta, katanya uang itu untuk uang suap
, saksi tidaktahu uang suap untuk siapa, saksi juga tidak tahu siapa yang disuap;Bahwa saksi tidak tahu ketika saksi ditanya di BAP pertama saksi ditanya apakahsaksi terima uang dan saksi jawab tidak ada;Bahwa tentang Daud Aswan Nasution selain diajak ke kantornya Ilham, saksitidak pernah diajak ke kantor lain;Bahwa saksi pernah menginap di hotel grand Allia, saat itu saksi tidak pernahbertemu dengan Daud Aswan Nasution ;Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel borobudur dan saksi datang ke hotelborobudur
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
132 — 246
132 — 246
, saya kan sudah bikin perjanjian jual beli, yang harganyaakan dibayar di tahun 2012.Tentang saya menerima uang Rp 5 juta dari Elsye Parerung tersebut, sayaberkeberatan jika pemberian itu dianggap sebagai suap. Karena saya tidakpernah negosiasi dengan Elsye Parerung sebagai pemilik tanah. Waktu itu sayamenolaknya berulang kali, bahkan dengan kesal saya lalu berdiri membuka pintuagar Elsye Parerung meninggalkan ruangan saya.
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 13 Mei 2011 —
96 — 44
96 — 44
onrechmatigedaad) adalah dalam ranah hukumperdata;Bahwa parameter orang melakukan perbuatan melawan hukum adalahbertentangan dengan Undangundang atau peraturan perundangundangan ;Bahwa subyek delik dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah orang ataukorporasi ;Bahwa suatu perbuatan bisa dipidana jika memenuhi semua unsur delik yangdilakukan ; 022 222002 2220555Bahwa pembuat kebijakan tidak dapat dipidana ;Bahwa apabila ada putusan salah maka ada upaya dimintakan pembatalan,kecuali dapat dibuktikan adanya unsur suap
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 11 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SUGENG , SH
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
102 — 54
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN COMEL
102 — 54
Bahwa perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upayapemerintah untuk menegakkan prinspi pemerintah yang baik dan bersihsehingga praktik suap di kalangan hakim sangat menciderai lembagaperadilan dan memupus kepercayaan masyarakat luas pada lembagaperadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penuntut Umum memohonkepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonanbanding ini dan
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tanggal 11 Maret 2015 —
145 — 111
145 — 111
Bahwa perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung upayapemerintah untuk menegakkan prinspi pemerintah yang baik dan bersihsehingga praktik suap di kalangan hakim sangat menciderai lembagaperadilan dan memupus kepercayaan masyarakat luas pada lembagaperadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut Penuntut Umum memohonkepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonanbanding ini dan
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg.. Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
646 — 331
646 — 331
tersebut diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukakan atau tidak melakukan sesuatu jugamerupakan unsur alternatif karena terdapat kata atau sehingga apabila salah satuunsur telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;Menimbang , bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Materiildan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005 halaman 192menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut diduga adalah unsur kesalahan 403si pembuat dalam korupsi menerima suap
kesengajaanakan perbuatan sedangkan kata patut diduga menunjukkan adanya suatu kealpaanakan perbuatan tersebut ;Menimbang , bahwa yang dimaksud berupa kesengajaan adalahberupa diketahuinya bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat ataudisebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya HukumPidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005,mengatakan bahwa suap
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 12 April 2016 — ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB
127 — 24
127 — 24
ERDIANTO, SH.M.Hum.Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum pidana; Bahwa dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana korupsiyaitu Korupsi dalam arti Umum (yaitu perbuatan melawan hukum,untuk memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangannegara); suap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang;; Bahwa peristiwa hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibathukum; Bahwa peristiwa hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu peristiwa hukumyang merupakan perbuatan subyek hukum ada peristiwa
Putus : 18-01-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2638 K/PID.SUS/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — Drs. DJOKO PRAMONO
148 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djoko Pramono telah terbuktibersalah "menerima dan memberi suap sebagaimana Pasal 11 jo Pasal13 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dalam Dakwaan Kesatu Kedua dan Kedua. Dan kemudian MajelisHakim dalam perkara ini menyatakan barang bukti berupa uang sebesarRp. 1.800.000.000, yang disita dari Terdakwa Drs.
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. WIRATNO, Apt bin YADI MULYONO
107 — 29
107 — 29
ARIOWIRAWAN Salatiga Nomor : PL.01.02.3A tanggal 3 Januari 2009, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam pengadaan obatobatan dan peralatan medis habis pakai yang diperolehRumah Sakit Paru Dr.