Ditemukan 2090 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1142 1042 1342 1442 1542 1942 1702 17424 1740 1752
Penelusuran terkait : 1742/pid.sus/2015/pn .plg
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Tanah
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Tpg
Tanggal 20 Juli 2016 — M E R I Dkk ( Penggugat ) Direktorat Jenderal Pajak RI cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan ( Tergugat )
159 — 39
  • Pada kumulasi yang seperti itu,Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan denganbeberapa orang Tergugat.Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum,perlu diingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No.1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan di antara orang tersebutharus ada hubungan hukum.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN MALANG Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN.Mlg
Tanggal 5 Januari 2017 — MUYASSAROH VS 1.DWI TJAHYONO 2.SUCIARNI
54 — 6
  • No.1742 K/Pdt/1983; Jo.No.343 K/Sin/1975;i0.No.524K/Siv/1974 ; maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara aqua menyatakan bahwagugatan PELAWAN terhadap TERLAWAN dinyatakan Diskualifikasi inpersoon sehingga gugatan perlawanan PELAWAN terhadap TERLAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).B.
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-12-2018 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Ckr
Tanggal 15 Agustus 2019 — H. ROFIUN bin H. MAHMUD Vs 1.H. suhup, SH.,M.H 2.KEPALA BADAN PERTAHANAN KABUPATEN BEKASI
224 — 113
  • Nomor : 1742 K/Pdt/1983 dengankaidah hukumnya menyebutkan, Untuk dapat diterimanya suatu gugatan,Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Ckr Halaman 15 dari 45maka diantara Penggugat dengan Tergugat harus terdapat adanyahubungan hukum; Putusan Nomor : 343 K/Sip/1975 dengan kaidah hukumnya menyebutkan,Bahwa dikarenakan diantara Para Tergugat tidak ada hubungan hukumsatu sama lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu gugatan,seharusnya gugatan dilakukan secara terpisah oleh karena itu gugatanPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2335 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dra. Hj. SITI NURMARKESI Binti DJUMIAT
88 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendal Nomor : 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal,ayat (2) yang berbunyi Pengajuan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh TimPengkaji dan ayat (3) yang berbunyi Hasil pengkajian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakandasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan, Terdakwamengeluarkan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. H. YAMAN, M.M.
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan KemajuanPekerjaan Minggu keVI sampai dengan Minggu ke XIII Rehabilitasi GedungSDN 07 Sasak; 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK2009 SDN 07 Sasak; 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Sekolah melaluikegiatan DAK 2009 SDN 07 Sasak; 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK2009 SDN 09 Sasak; 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.823.4/1742
    DAK 2009 SDN 34 KINALI alokasi WC; 2 (dua) rangkap SPJ Pengadaan WC dan Salinitas Air Kegiatan DAK 2009SDN 34 KINALI ; 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPUJ) tahap , II danIll Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas kegiatan DAK2009; 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN04 Sungai Beremas; 1 (Satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Pustaka SDN04 Sungai Beremas;1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor :823.4/1742
    DAK 2009 SDN 34 KINALI alokasi WC; 2 (dua) rangkap SPJ Pengadaan WC dan Salinitas Air Kegiatan DAK 2009SDN 34 KINALI ; 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPV) tahap , II danIll Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas kegiatan DAK2009; 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN04 Sungai Beremas; 1 (Satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Pustaka SDN04 Sungai Beremas;1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor :823.4/1742
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/PID.SUS/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — DWI WIDODO
153 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1106 K/PID.SUS/2018 1706 (enam) lembar print out dokumen daftar 215 nama dan nomorpaspor Tenaga Kerja Indonesia yang terdapat cap asli Euro JasmineResources. 1731 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisasi berupa Surat Tugas Nomor014/ST/IMI/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang ditandatanganioleh Duta Besar LBPP Sdr HERMAN PRAYITNO. 1742 (dua) fotokopi yang dilegalisasi berupa lembar Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) Nomor 077A/TU/05/2016 tanggal 18 Mei2016 yang ditandantangi oleh Duta Besar
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 22/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
121 — 39
  • Bripka Yudhi IrawanNrp 84110200 Jabatan Brig Sub Sektor Geurudong PaseKesatuan Polres Lhokseumawe ( Foto Copy sesuai denganaslinya )Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian ResorLhokseumawe Nomor : Kep/ 09 /IX/ 2017, tanggal 11September2017 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ( Foto copy sesuai dengan aslinya );: Foto copy Surat Perintah Kapolres Lhokseumawe Nomor :Sprin/1742/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentangpenunjukan sebagai penuntut dalam perkara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 98/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 31 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : ANTON WIHARTONO Diwakili Oleh : MUSLIM IDRIS
Terbanding/Penggugat : YUDA LAKSMANA
Terbanding/Turut Tergugat I : BPN KARAWANG
Terbanding/Turut Tergugat II : HAJJAH ROHMAH
Terbanding/Turut Tergugat III : MIMIN MINTARSIH alias DR. MINTARSIH A LATIEF
Turut Terbanding/Tergugat II : GURUH ISYA Diwakili Oleh : MUSLIM IDRIS
121 — 20
  • Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas:

    Akta Hibah No.128/2012 tertanggal 9 Juli 2012;
    Akta Hibah No.129/2012 tertanggal 9 Juli 2012;
    Akta Hibah No.130/2012 tertanggal 9 Juli 2012;
    Akta Jual Beli No.277/2004 tertanggal 14 Juli 2004;
    Akta Jual Beli No.278/2004 tertanggal 14 Juli 2004;
    Akta Jual Beli No.279/2004 tertanggal 14 Juli 2004;
    Akta Jual Beli No.1741/21/Karawang/1995 tertanggal 3 Nopember 1995;
    Akta Jual Beli No.1742

Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Tanah
Register : 27-09-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 92/Pdt.G/2011/PN.PL.R
Tanggal 8 Maret 2012 — H. AHMAD ABADI, DK LAWAN Drs. AYAN, DKK
64 — 15
  • No.1742 K/Pdt.1983jis.Putusan MA.2177 K.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 21-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 61
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/PDT/1983tanggal 25 Oktober 1984, oleh karenanya penggabungan pokokgugatan ke dalam satu surat gugatan adalah tidak sah menurut hukumsehingga Surat Gugatan PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)olehnya haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOnvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2009 — Putus : 09-02-2010 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 157/Pdt.G/2009/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2010 — Dokter Ardyanto Natanel Tanaya
Melawan
Restiningsih, dkk
109 — 61
  • untuk dikesampingkan juga; Menimbang bahwa tentang format surat kuasa yang menurut saksi Penggugat, MiftahulMachsun, SH tidak lazim dipakai untuk menjual tapi lazim dipakai untuk beracara ; Menimbang bahwa tentang hal ini Majelis berpendapat bahwa surat kuasa merupakankesepakatan ke dua belah pihak walaupun secara format / redaksi tidak lazim asal isinya disepakati pihak pemberi dan penerima maka Majelis menggnggap sahsah saja dan surat kuasa itumempunyai kekuatan berlaku yang sama sesuai Pasal 1742
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Februari 2012 — SYAHRIL SABIRIN
190 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BDNIantara lain Surat Nomor 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11Nopember 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesiadengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan SuratNomor 30/390/ UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997 dandengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaimPT.
    Bank Bali tersebut merupakan transaksi yangdilakukan secara bertentangan dengan praktekpraktek perbankanyang sehat sebagaimana yang dinyatakan dalam surat BankIndonesia antara lain surat Nomor 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11Nopember 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesiadengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan suratNomor 30/390/ UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997 dan dengandemikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaim PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-08-2014 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — Drs. SYAFRIADI, Dkk
91 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAK2009 ;3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan KemajuanPekerjaan Minggu keVI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 07Sasak ;1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatanDAK 2009 SDN 07 Sasak ;1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Sekolahmelalui kegiatan DAK 2009 SDN 07 Sasak ;1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatanDAK 2009 SDN 09 Sasak ;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNo : 823.4/1742
    No. 74 PK/Pid.Sus/20141 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap , IIdan Ill Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas kegiatanDAK 2009 ;1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009SDN 04 Sungai Beremas ;1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan PustakaSDN 04 Sungai Beremas ;1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor :823.4/1742/BKD2009 SDN 04 Sungai Beremas ;1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap
    DAK 2009 SDN 34 Kinali alokasi WC ;2 (dua) rangkap SPJ Pengadaan WC dan Salinitas Air Kegiatan DAK2009 SDN 34 Kinali ;1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap , IIdan Ill Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas kegiatanDAK 2009 ;1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009SDN 04 Sungai Beremas ;1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan PustakaSDN 04 Sungai Beremas ;1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor :823.4/1742
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Byw
Tanggal 12 Oktober 2017 — Tn. Drs. SAJID, dkk lawan. Kepala Desa Sempu, dkk
86 — 31
  • gugatan posita 6 paragrappertama, gugatan posita 6 paragraf kedua, dan gugatan posita 7,yang ketiga gugatan tersebut antara subyek dan obyek nya tidakada hubungan erat dan tidak ada hubungan hukum satu denganyang lainnya, sehingga tidak dapat digugat sekaligus dalam satusurat gugatan, seharusnya Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danIV, digugat satu persatu secra terpisah.Bahwa penggabungan subyek gugatan tersebut bertentangandengan hukum, perlu diingat kembali Putusan MA No. 2177K/Pdt/1983 dan No. 1742
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUN SUWAIFE ;
93 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Ayat (3)yang berbunyi Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupatiuntuk menetapkan bantuan, Terdakwa dengan Surat Perintah Bupati KendalNomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010, beserta Lampiran SuratPerintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian ProposalUntuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan KeagamaanKabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara HasilRapat
    Dan Ayat (3)yang berbunyi Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupatiuntuk menetapkan bantuan, Terdakwa dengan Surat Perintah Bupati KendalNomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010, beserta Lampiran SuratPerintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan KeagamaanKabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara HasilRapat
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 29-04-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
Godeliva Sri Sapta Riany,
Tergugat:
1.Sdri. Nani Yuliati
2.Sdr. Ade Irvan Kusuma, ST
3.PT. Herbalife Indonesia
113 — 31
  • Dalam hal ini dapat dilihat dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1742 K/Pdt/1983, yangmenyatakan gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat (Tergugat dan Il) padahal antara Tergugat dan Tergugat II tidak ada hubunganhukum.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 30-09-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
1.HJ. SALEMAH
2.ERNAWATI BINTI NAWASIH
Tergugat:
KARDIANA BIN JAELANI
167 — 81
  • satusama lain (koneksitas) sebagaimana Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung republik Indonesia tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/ Sip/1975 jikatidak ada hubungan harus digugat secara tersendiri;Menimbang, bahwa terkait kedudukan para pihak dimana antara subyekhukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya memiliki hubunganerat antara satu dengan yang lainnya dan masingmasing pihak terdapatkoneksitas, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2177K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1742
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3054 K/Pdt/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — SYAHRUDIN alias ISAH bin H. MUHLIDIN vs ROSE TALAJAN, Dkk
77 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam Pertimbangan Hukumberkaitan dengan Komulasi Gugatan:Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Tingkat Bandingtentang adanya komulasi gugatan jelas bertentangan denganYurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1742 K/Pdt/1983.
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 29-03-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Kdr
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
414 — 253
  • No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr.Bahwa, Tergugat tetap pada dalildalil sebagaimana dikemukakan dalamjawaban dan menolak seluruh dalildalil replik Penggugat kecuali diakuisendiri oleh Tergugat;Bahwa, benar Tergugat 1 menyarankan agar pengukuran ulang dilakukan olehBPN Kota Kediri dan yang diukur adalah hanya Musholla Asshobawiberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 304/Wakaf Desa Gayam, luas 258 m2Gambar situasi tanggal 22111991 No. 1742;Bahwa, mengenai rumah Badrun dan halaman rumahnya Pihak Tergugat 1 tidakpernah
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 162/Pdt.Plw/2014/PN.Sda
Tanggal 28 Mei 2015 — H. USTADI, dkk. M E L A W A N : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG di Sidoarjo, dkk.
30 — 12
  • Hal tersebutditegaskan oleh Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No.1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan di antara orang tersebutharus ada hubungan hukum.