Ditemukan 1944 data
1674 — 1613 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Pemohon juga dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian; kerugiantersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknyapotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi; terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundanganyang dimohonkan pengujian; adanya kemungkinan bahwa dengandikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkantidak akan atau tidak
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
201 — 113
Adanya hubungan causal antara Perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakimperlu mempertimbangkan terlebin dahulu Negeri Tulehu sebagai Negeri Adatyang dipimpin oleh seorang Raja yang merupakan keturunan dari MatarumahParentah yang berhak menjadi Raja di Negeri Tulehu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR)Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian terdapat hubungan sebabakibat (causal)antara tindakan Termohon Kasasi yang merampas/memerintahkanperampasan baju Para Pemohon Kasasi dan pemberian fasilitas alakadarnya dengan penyakit yang diderita Para Pemohon Kasasi;Bahwa demikian pula Termohon Kasasi dan para mandor yangdipekerjakannya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap ParaPemohon Kasasi. Dimana berdasarkan keterangan saksi Luri AhmadSanusi, Termohon Kasasi terbukti pernah memukul Pemohon Kasasi XIX(Irwan Rustani).
137 — 86
Sel.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan melawan Hukum paraTergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, maka tuntutan pembayaran uangpaksa tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan tuntutan ganti kerugianmimmaterial, oleh karena menurut hemat majelis kerugian immatareil yang merupakanakibat langhsung dari perobuatan melawan Hukum oleh para Tergugat belumlahcukup terbukti secara nyata sebagai hubungan causal sebabakibat, maka tuntutantersebut juga tidak dapat
80 — 24
Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian salah satu teorinya yaitu condition sine qua non dimanamenurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggapsebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnya akibat).Dari pemaparan condition sine qua non tidak ada suatu kerugian apapun yangTERGUGAT timbulkan atas keberadaan
385 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal31A ayat (2) UndangUndang MA harus memenuhi 5 (lima) syarat,yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (kKhusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
178 — 116
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas telah jelas dannyata bahwa dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarhukum sama sekali, karena pelaksanaan lelang yang dilakukanoleh Tergugat II (in casu KPKNL Kisaran) berdasarkan pasal 6UUHT No. 4 Tahun 1996 terhadap objek jaminan telah dilakukansesual dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehinggatidak dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum;16.
111 — 25
Adanya hubungan causal;Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslan ada hubungan causalantara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang dideritaPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat KeteranganGanti Nama Penyerahan / Pelepasan Hak Milik Nomor 72/Tbi/1986 diperolehfakta bahwa Hamdan Hasan selaku pihak pertama dan Jamuddin S selakupihak kedua, dimana pihak pertama mempunyai sebidang tanah kebun, yangmana tanah kebun tersebut terletak dijalan Kolong 2 Toboali, Kelurahan
138 — 35
Adanya Hubungan Causal, sedangkan yang di maksud dengan CideraJanji/Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber padaundangundang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, danyang dimaksud dengan sengketa hak milik adalah konflik antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
154 — 107
, Rp. 200.000.000 MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 2000, Rp. 365.000.000 MOTOR, HONDA AFX Tahun 2017, Rp. 15.000.000HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000 D.45.46.47.Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu berupapenyidikan atas dugaan pidana pajak sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf ddan/ataui UU KUP tersebut berakibat pada kerugiankerugian yang harusditanggung oleh PENGGUGAT, dimana kerugian tersebut adalah diakibatkan(hubungan causal
153 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebuah perbuatan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukumapabila perbuatan itu menimbulkan kerugian, apabila tidak menimbulkankerugian, perbuatan itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum.Harus ada hubungan causal atau sebab akibat antara perbuatan yangdinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugianyang ditimbulkan.
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
154 — 65
yang dimaksud sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan MelawanHukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdt adalah Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
142 — 42
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan
1.Zaenal Arifin
2.Brigade Tris Ade Susanto
3.Mukhamad Ibnu Shobir
Tergugat:
1.PT. Smelting
2.Rizal Haliman, S.H.
143 — 355
., SelukBeluk dan AsasAsas HukumPerdata, PT Alumni, Bandung, 2006, halaman 267:Hubungan causalUntuk dapat menuntut ganti Kerugian terhadap orang yang melakukanperbuatan melanggar hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal1365 B Wjuga mensyaratkan adanya hubungan causal artinyaHal 45 dari 109 Hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Selhubungan sebabakibat antara perbuatan melanggar hukum dankerugian.
1260 — 607
Harus ada hubungan causal antara kerugian yang timbul denganperbuatan melawan hukum.
188 — 75
ataudirehabilitasi; sehingga batasan orang atau badan hukum perdata mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undangundang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentinganyang merugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegera yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukanhukum (legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
134 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatandan akibat kematian (orang lain);Hal. 103 dari 117 hal. Put.
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
189 — 252
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
247 — 200
Herman Sujito, M.Si tersebut, tidakbisa tidak perumusan delik Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalamperkara a quo haruslah dirumuskan secara materil, sehingga unsurdapat mendatangkan kerugian mutlak harus dibuktikan adahubungannya sedemikian rupa dengan legal standing pengadu.Pendapat ini tentu berinterelasi erat dengan frasa dapat yangdirumuskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana, artinya perumusannyadapat ditentukan berdasarkan hubungan causal antara alasan perkara inimulai dilakukan penyelidikan, penyidikan
84 — 76
hak orang lain ;b Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;c Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;d Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian ;Menimbang, bahwa syarat agar sebuah perbuatan dikatakan sebagai perbuatanmelawan hukum berdasarkan aturan hukum adalah harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum, yaitu sebagai berikut :1 Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;Adanya kerugian ;Adanya kesalahan ; WwW WNTerdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal