Ditemukan 2090 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1142 1642 1042 1342 1442 1942 1702 1740 1752 17412
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — KO TJUNAIDY WIBOWO, DKK vs. H. MOHDAR SAGINDO, DKK
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 524 K/Sip/1974, bahwa gugatan yang semacam surat gugatan ParaPenggugat yang menggabungkan beberapa subyek hukum yang tidakmemiliki keterkaitan hubungan tidak boleh dilakukan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — SAIMIN DKK VS PT. SIRATA-RATA ALASTONGA,DK
86 — 74
  • Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25101984 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor :415 K/Sip/1975 tanggal 2761979 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1732 K/Pdt/1983 tanggal 25101984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal28 8 1976. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1652K/Pdt/1975 tanggal 22 September 1976.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal25101984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975tanggal 2761979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1732K/Pdt/1983 tanggal 25101984 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 2881976 jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1652 K/Pdt/1975 tanggal 22 September 1976.
    YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25101984jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1732 K/Pdt/1983tanggal25101984jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :201 K/Sip/1974 tanggal 2881976. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Ag/2015
Tanggal 30 September 2015 — Hj. SITI RAEHANUN binti TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID VS Hj. RAMELAN binti HASANUDIN alias AMAQ ABDULLAH, DKK
114 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1841 K/Pdt/1984 dimana putusan ini juga berisipenegasan pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung,harus ada persetujuan Pemohon Kasasi/Tergugat I, hal ini sesuai puladengan Putusan MA. 1742 K/Pdt/1983. Memperhatikan pertimbanganMahkamah Agung di atas, bukan hanya pencabutan gugatan terhadapsemua Tergugat yang harus mendapat persetujuan.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
1.WINDARTO
2.MULYONO KARIM
Tergugat:
1.VERONIKA KARMINI
2.YULIANTORO YOGO PRASTOWO
3.WINDARSIH SETYARINI, SE
4.LISTIANAH TRIASRINI
5.Kepala Kantor BPN dan Agraria Kabupaten Jayapura
Turut Tergugat:
MAGDALENA FELLE
91 — 50
  • subjek dan objek hukum gugatan, serta tuntutanyang berbeda menjadi satu gugatan perkara a quo, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa dari gugatan para penggugat disebut denganKumulasi Subyektif dimana satu gugatan terdapat beberapa orang penggugatdan beberapa orang tergugat, namun kumulasi Subyektif agar tidakbertentangan dengan hukum , maka diantara orang tersebut harus adahubungan hukum , hal ini sebagaimana dalam Putusan MA nomor 2177K/Pdt/1983, Putusan MA nomor 1742
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 04-07-2011 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 237/Pdt.G/2009/PN. Mks
Tanggal 4 Juli 2011 —
31 — 8
  • PutusanMA No. 2177 K / Pdt / 1983 tanggal 14 November 1984 dan No.1742 K / Pdt /1983 tanggal 25 Oktober 1984 yang menegaskan, gugatan diajukan kepadabeberapa Tergugat padahal diantara para Tergugat tidak ada hubungan hukum,Gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi / penggabungan tetapi masingmasing hams diajukan sendiri sendiri terhadap para T ergugat.Putusan MA No. 343 K / Sip / 1975 tanggal, 17 April 1977 ( RangkumanYurisprudensi, Op, Cit, hal301 ) yang menyatakan, karena antara Tergugat Isampai
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.GM
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 30
  • paraPenggugat yang tidak memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan gugatanA Quo (Gemis Aan Hoe Danig Heid), merupakan eksepsi yang harusdisertai dengan pembuktian antara satu dengan yang lainnya, dan selamaeksepsi tersebut belum dapat dibuktikan dengan proses persidanganselanjutnya, maka selama itu pula majelis hakim berpendapat subjekberperkara dalam perkara aquo masih mempunyai koneksi erat satu samalain, hal ini sejalan Putusan Mahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 danPutusan Mahkamah Agung No. 1742
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT Arta Sedana Singaraja
Tergugat:
1.Ary Ayu Sekti Anggereini,S.Psi
2.J.Suryobono Prabowo
3.Harun Gerson Matindas
4.I Made Suriana Agus Wijaya
5.Benny R
6.Devi Rahma Sari,STP.
7.Apostolos Yeremia Valentino L
8.Ni Made Sulastri
63 — 37
  • Server 1SERVER DELL POWER728 SNR IT EDGE T110 Il 1729 SNR IT Server Dell T310 1730 SNR DS LT2 Shelfing atas 223731 SNR DS LT2 Shelfing dasar 223732 SNR SM Shelving Atas 35/90 cm 400733 SNR SM Shelving Dasar 45/90 cm 175734 SNR SM Shelving dasar 45/90 cm 40735 SNR DS LT2 Single hook 15 cm 9736 SNR DS LT2 Single hook 15cm 600737 SNR DS LT2 Single hook 20cm 353738 SNR DS LT2 Single Hook 25 cm 300739 SNR DS LT2 Single hook 25cm 380740 SNR DS LT2 Single hook 25cm 240741 SNR KTR Single line telephone 1742
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pajak Bea Masuk
Putus : 20-06-2006 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1403/PID. B/2010/ PN. JKT.UTARA
Tanggal 20 Juni 2006 — RIYAN SAPUTRA
333 — 93
  • Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,PANGERAN NAPITUPULU, SH,MH I NENGAH SUTAMA,SHBOEDI SOESANTO, SH Panitera Pengganti,CHANDRA WISHAN, SH1314PUTUS ANNomor : 1742 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkaraperkara pidana dalamperadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa sebagai berikut :Nama : IRFAN
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 23-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 7_Pdt_G_2015_PN Dum
Tanggal 23 Nopember 2015 — U S M A N, beralamat di Jalan Masjid RT.01 Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai; selanjutnya disebut ------------Penggugat I; ACU BUDI, beralamat di Jalan Suka Jadi RT.03 RW.04 Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai ; Selanjutnya disebut -------------------------- Penggugat II; DARMAWAN, beralamat di Jalan Teduh Ujung No. 01 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ; Selanjutnya disebut -----------Penggugat III; Dalam hal ini mereka tersebut diwakili oleh kuasanya EDI AZMI, SH. Advocates & Legal Consultant pada Law Office EDI AZMI ROZALI, SH & ASSOCIATES berkantor di :Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gadjah Mada) No.98 Lantai Dasar Telp 0765 - 7016898 Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1004/EAR-Adv/SK/I/2015. tanggal 30 Januari 2015, dibawah Register No.32/SK/2015/PN Dum tanggal 27 Februari 2015 ;Selanjutnya disebut ---------------- Para Penggugat; M E L A W A N JOHANAS, beralamat di Jalan Pulai Bungkuk RT.01 Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUSRIL SABRI, SH.,MH, A M R I SC, SH. dan SURIZKI FEBRIANTO, SH.MH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ YUSRIL SABRI & ASSOCIATES” yang berkantor di Jln Tuanku Tambusai No. 500. A Pekanbaru Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2015, dibawah Register No.44/SK/2015/PN Dum tanggal 26 Maret 2015 ; Selanjutnya disebut------------------------------- Tergugat I; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SABUNGAN DOLOK SARIBU jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan dan ANDRY ERAWAN, S.H. Calon Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015, dibawah Register No.41/SK/2015/PN Dum tanggal 12 Maret 2015 ;Selanjutnya disebut ------------Tergugat II;
270 — 26
  • Kemudian juga mempunyai objek dan subyekyang berbedabeda antara satu dengan yang lainnya, tidak mempunyaihubungan hukum yang sama tentang asalusul atau riwayat kepemilikantanahnya;Bahwa menurut Putusan MA No.2177.K/Pdt/1983 danNo.1742.K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harusada hubungan hukum, dan penegasan yang sama terdapat dalamPutusan MA.No,343.K/Sip/1975 yang menyatakan: karena antaraTergugatI sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satudengan yang lain, tidak dapat
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 18-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
ROSINA TARIGAN
Tergugat:
1.SRI HARYANI
2.SITI FATIMAH
Turut Tergugat:
MARWAN
206 — 88
  • dapat dilakukan jika ada hubungan erat danterdapat hubungan hukum untuk memudahkan proses;Menimbang, bahwa dalam teori dan praktik, dikenal dua bentukpenggabungan, yaitu yang pertama kumulasi subjektif apabila dalam satu suratgugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat,namun agar kumulasi subjektif yang demikian tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomot 2177 K/PDT/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1742
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 09-06-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN MARABAHAN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mrh
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.JARKUNI
2.H. NEMAR
Tergugat:
PT BARITO PUTRA PLANTATION
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Prov Kalsel Cq Bupati Barito Kuala
99 — 35
  • YahyaHarahap, 2005:84).Meskipun Pasal 271 Rv dan Putusan M.A No. 1742 K/Pdt/1983 lebihditujukan kepada perkara gugatan yang proses pemeriksaannyamasih berlangsung di tingkat Pengadilan Negeri, akan tetapipengertian jawaban yang dimaksud Pasal 271 Rv tidak harusdimaknai berupa jawaban atas surat gugatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/PDT/2009
PT. Animo Jaya Abadi Cs.; PT. Boart Long Year
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti P20.13)14 PPNIimport 122 006/042/7412 Oct96 Rp 5.126.181 (bukti P20.14)15 PPNImport 122 006/042/9656 28Oct96 Rp 1.009.808 (bukti P20.15)16 PPN Import 122 006/042/8944 21 Oct96 Rp 7.637.624 (bukti P20.16)17 PPN Import 122 006/042/0699 07 Nov96 Rp ~ 3.562.110 (bukti P20.17)18 PPN Import 122 006/042/1002 11Nov96 Rp 4.706.714 (bukti P20.18)19 PPN Import 122 006/042/0325 04Nov96 Rp 6.137.847 (bukti P20.19)20 PPNImport 122 006/042/0314 04Nov96 Rp 3.859.693 (bukti P20.20)21 PPN Import 122 006/042/1742
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 29-04-2009 — Putus : 28-02-2009 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 48 / PDT G / 2009 / PN JR
Tanggal 28 Februari 2009 — 1.DRS SUTONO, M. SI LAWAN 1.PRASETYO WALUYO 2.M. SOLICHIN SALEH 3.ZAINAL ABIDI
94 — 18
  • Karena itu masalah penggabungan harus ditinjau dari sisikemanfaatannya dari segi hukum acara (processuil doelmatig);Bahwa dalam Putusan MARI No. 2177 K/P dt/1983 dan No.1742 K/Pdt/1983 sertaNo. 343K/Sip/1975 yang merumuskan kumulasi subjektif mensyaratkan diantara orangtersebut harus ada hubungan hukum, ;Bahwa akhirnya mencermati arah esensi hukum masing masing yurisprudensitersebut , maka syarat masing masing Tergugat satu dan lainnya harus mempunyaihubungan hukum, menurut Majelis Hakim hanyalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2015 — BEATRIX Y. BRIA TAC vs SISWANTO, dk
125 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila diantara para Tergugattidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lain, makagugatan terhadap para Tergugat tidak dapat digugat sekaligus dalamsatu gugatan dan hanya dapat digugat satu persatu secara terpisah,sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177K/Pdt/1983, Nomor 1742 K/Pdt/1983, Nomor 343 K/Sip/1975 dan Nomor524 K/Sip/1974;.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjt
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
94 — 39
  • Selain itu dalam penggabungan gugatan yang wajibterdapat hubungan hukum baik antara para penggugat ataupun antara paratergugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm 106), sebagai contohadalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983 yang kaidahhukumnya menjelaskan bahwa antara Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum, sehingga gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi.Menimbang, bahwa terdapat juga penggabungan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 05-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 55/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 15 Mei 2018 — BOYADI, DKK VS SUWANDI, DKK
42 — 20
  • Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1742 K/Pdt/1983; tgl5 Oktober 1984;10. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1983; tgl14 November 1984;11. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1975 K/Pdt/1984; tgl29 April 1986;12. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1367 K/Pdt/1986; tgl31 Agustus 1987;Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Tanah
Register : 12-03-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN LARANTUKA Nomor 3/PDT.G/2010/PN LTK
Tanggal 22 Nopember 2010 — - PERDATA 1. ABDULLAH WATUNG, Penggugat I 2. EMA HJ. SITI, Penggugat II 3. EMA HJ. HASNA,Penggugat III ; 4. EMA SITI HALIMAPenggugat IV 5. YUSUF BOLI TUAN, Penggugat V ; 6. TAJUDIN NGOAPenggugat VI 1. HABSAH BEWA, Tergugat I 2. SYAHRIR BAGE, sebagai Tergugat II ; 3. MERRO BAGE, Tergugat III 4. SABON BAGE,Tergugat IV ; 5. SIMAD HUSEN / SIMAD BAGE, Tergugat V ; 6. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. KAKANWIL PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR, beralamat di Jalan Yos Sudarso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 1. SARIF BETAN, Turut Tergugat I ; 2. TAHER SUKSIN, Turut Tergugat II 3. IWAN ABUBAKAR, Turut Tergugat III ; 4. SAHRUJI HASBULLAH, Turut Tergugat IV ; 5. SIMON SAMON LAMEN, Turut Tergugat V ; 6. NURHAYATI AHMAD alias NUR SABON, Turut Tergugat VI ; 7. SALEH RAHMAN, Turut Tergugat VII ; 8. SYARIFUDIN SOMA, Tergugat VIII ; 9. RAHMAN NAMATurut Tergugat IX ;
89 — 84
  • Tetapi dalam bentukkumulasi tersebut harus ada atau terdapat adanya keterkaitan antar satudengan yang lainnya ;Hal mana tentang Kumulasi Subjektif dipertegas lagi dalam PutusanMahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983, yangmenegaskan diantara orangorang yang berperkara tersebut harus adahubungan hukum.
    kepada Para Turut Tergugat, padahal dalamkenyataannya baik Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat samasamadigugat ;e Bahwa disini Para Penggugat dalam gugatannya telah melakukanpenggabungan / komulasi baik Komulasi Subjektif maupun KomulasiObjektif, walaupun menurut proses Hukum Acara, bahwa Penggabungan /komulasi tersebut tidak dilarang, tetapi dalam bentuk komulasi tersebutharus ada atau terdapat adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya(Putusan Mahkamah Agung RI No.2177 K/Pdt/1983, No. 1742
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 16-05-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bkn
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat:
1.Syamsuddir
2.Misran
3.Darwis R
4.Majid
Tergugat:
1.KOPERASI PERTANIAN SAWIT MAKMUR
2.PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V (persero)
137 — 411
  • Perkebunan Nusantara V (Persero), bermateraicukup diberi tanda T.118;Fotocopy Surat No. 2.HB.BB.PLA/1742/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihalPemenuhan komponen kredit an. Koperasi Petani Sawit Makmur Binaan PT.Perkebunan Nusantara V (Persero), bermaterai cukup diberi tanda T.I19;Fotocopy Surat No. 2.HB.BB.PLA/2066/2015 tanggal 08 September 2015perihal Perkiraan kewajiban Fasilitas Kredit Triwulan III/2015 an.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
154 — 74
  • Namun dihubungkan dengan bukti T14yang diajukan oleh Termohon dapat dilihat pada bagian Dasar angka 8disebutkan terdapat peraturan dari Kejaksaan yakni Surat Jaksa Agung MudaTindak Pidana Khusus Nomor:1742/F.Fd.1/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjtperihal Tata Cara Penetapan dan penyelesaian Perkara yang Tersangka,Terdakwa dan Terpidana berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sak
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
76 — 29
  • yang berhubungan erat satu sama lain karena perbuatantersebut merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat sehingga terpenuhi syarat adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga syarat penggabungan subjek dan objek (kumulasi Subjektif dan objektif) gugatan tHalaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2021/PN Sakelah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1742