Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaFatchur Rohman dengan pidanapenjara masingmasing selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dandenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) bulan;3.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016putusannya yang telah diuraikan di atas. Tentunya apabila mendasari faktapersidangan tentunya Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tidak akanmenerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,karena tidak sesuai dengan:1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;2.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016A.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016 Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 15.30Terdakwa ditangkap di rumah Sdr.

Putusan Nomor1 734 K/PID.SUS/2016b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika;(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adiperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;Bahwa Pasal 127 Undangundang Narkotika, mengatur tentang:(1) Setiap Penyalah Guna:a.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat II:19,20.21.22.23.Bahwa pada tanggal 13 November 2001, tanpa setahu dan seizin ParaPenggugat,Tergugat Il memberikan Hak Pengelolaan Lahan (untukselanjutnya disebut sebagai HPL) kepada Tergugat berdasarkan SertifikatHak Pengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas tanah seluas1.100.736 m?

Menghukum Tergugat Il untuk membatalkan Sertifikat Hak PengelolaanLahan Nomor1 tanggal 13 November 2001 atas nama Tergugat dengansegala akibat hukumnya;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengembalikan danmengeluarkan seluruh tanahtanah Para Penggugat dari Sertifikat HakPengelolaan Nomor1 tanggal 13 November 2001;6.

Menghukum Tergugat HI untukmembatalkanSertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor1 tanggal 13November 2001atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya; Petitum angka 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Iluntukmengembalikan dan mengeluarkan seluruh tanahtanahParaPenggugat dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor'tanggal 13November 2001; Petitum angka 6.

Untuk mendukung dalilnyatersebut, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat mengajukan buktiberupa peta rincik tahun 1988 (bukti T.I3 dan T.I10), Surat Ukur Nomor09.02.05.04.00201/2001 yang merupakan lampiran Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13 November 2001 (bukti T.I2), dan buktibuktipembebasan tanah berupa surat penyerahan/pelepasan hak dengan gantirugi (bukti T.I11 s.d.

Nomor 2630 K/Pdt/2015Dalam hal nantinya telah terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukumtetap menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat adalah pemilik tanah yang sah, maka barulah Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Penggugat memiliki kapasitas hukum untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat HPL Nomor1/Marunda tanggal 13November 2001 kepada PTUN.

;Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 2 Januari 2019 Nomor1/Pdt.P/2019/PNTrk.;Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Trk.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaanalat bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan penjelasan terkaitapa yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yangdiajukannya dan setelah Pemohon mendengar penjelasan Hakim, Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya dan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan,sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor1

sebagai Terbanding semula sebagaiPengguga;Pengadilan tinggi tersebut;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 4 Juli 2019Nomor 74 /PDT/2019/PT JMB, kemudian diganti dengan penetapan Nomor74/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara inMenimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah menyatakanBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 14 Mei2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktl pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor1

permintaan banding tersebut telah diberitanukankepada terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 ;Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan pencabutan perkaraNomor: 74/PDT/2019/PT JMBMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambimemutus perkara ini, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkalberdasarkan surat tanggal 23 Juli 2019 Nomor W5.U3./1050/HK02/VII/2019,telah melaporkan bahwa permintaan banding dari Tergugat tersebut diatastelah telah dicabut berdasarkan akta pencabutan permohonan banding Nomor1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 252.500,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2017 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding;Him. 3 dari 9 him. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 April 2017; Him. 5 dari 9 him. Put.

Fakta pembiaran but terobukti berdasarkan temuan Kepolisiaandan BNN di tempat enggugat/Pembanding didapati PenyalahgunaanNarkoba seba Jua kali dan terhadap temuan yang pertama sudah diberiMenimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim bandingberpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 25 April 2017 sudah tepat dan benar, dan olehkarenanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alin sebagaiHim. 7 dari 9 him. Put.

PENETAPANNomor 61/Pdt.P/2019/PN PwkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan:IRMA MARLIA Lahir di Purwakarta, Tanggal 23 Maret 1973, AgamaIslam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat GangTanjung 2 Nomor1 RT 034 RW 006 Kelurahan NagriTengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut

;Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;Bahwa benar Pemohon tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1 RT 034RW 006 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta KabupatenPurwakarta dan Pemohon tinggal bareng dengan Saksi;Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai2 (dua) orang anak dengan masingmasing nama yaitu MochamadRiva Prawira Utama dan Rara Dwi Utari;Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu perbaikannama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi bernamaMochamad Riva Prawira

dengan dokumendokumen milikPemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,Kutipan Akta Nikah, ljazah Sekolah;Bahwa untuk tertibnya adminitrasi Tata Usaha Negara, perubahannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Saksi tersebutperlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapatbenar dan tidak keberatan;Hendra Wahyudin;Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gang Tanjung 2 Nomor1

Pengadilan Negeri Purwakarta hanya berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnyabertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkarapermohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohonyaitu bukti P1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti P6 berupa kartukeluarga serta Saksi David Deviar dan Hendra Wahyudin, yang padapokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di GangTanjung 2 Nomor1

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.

Surat Ukur13/99,Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.Sedangkan batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1236/Pajintan/2007 sebagai berikut: Utara dengan tanah Diit, Hak Milik 63, Selatan dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 53, Surat Ukur 394/2007;.

Mastuki berartimembuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasadirugikan terhadap perbuatan hukum berupa jual beli atas objek perkara antaraHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor1/Pat.G/2019/PN Skw. Drs. Mastuki dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat dengan adanya jualbeli tersebut telan menimbulkan kerugian baginya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk menarik Drs.

Surat Ukur13/99;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. b. Sebidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1236/Pajintan tanggal28 Desember 2007 atas nama Yulita dengan luas 4.150 m?

,dan Satriadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw., tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Diah Purwadani, S.H.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkawang sebagai PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Padt.G/2019/PN Skw.

AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusioleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1

yang sudahberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agungberalasan untuk mempertimbangkannya; Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib HukumAcara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut: Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1

LAMPIRAN XVIModel Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 6/Pdt.G/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiKesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhnkan Putusan sebagaiberikut:PUTUSANNomor 6/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Raya Dusun Fajar Rt 002/001 Sungai Jaga AKecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Selanjutnya disebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini ;Telah pula membaca surat permohonan Penggugat perihal pencabutan suratGugatan Sederhana

perkara nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 13 April 2020 ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilanterhadap Para Pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN BekMengingat pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung nomor 1841 K/ Pdt/1984serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :MenetapkanMenyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana register nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek yang terdaftar pada Pengadilan

Biak Mekar, RT.000/RW.000,Kel/Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama,Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kota Timika pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa pada hari

Penggugat menyatakan kepadaMajelis Hakim permohonannya untuk mencabut gugatan a quo;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertetangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 271 Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutangugatan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor1

kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya,ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal7 ayat2 UndangUndang Nomor1

PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomors50 Tahun2009 ,makaperkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangbernamaCalon bin Suami Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,Kabupaten Bangkalan, karena anak Pemohon belum berumur19 tahun, makaberdasarkan ketentuan Pasal7 ayat2 Undang Undang Nomor1

tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenaitu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, rencanapernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernamaCalon Ilbinti Moh .Bahri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapaiusia minimal19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dariPengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat)1( dan)2( UndangUndang Nomor1

Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndang Undang Nomor16 Tahun2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal6 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor16 Tahun2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal8 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkankepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuaidengan maksud Pasal26 ayat)1( huruf)a( Undang Undang Nomor35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UndangUndangNomor17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1

Kabupaten Pohuwato;Dalam perkara ini diwakili Kuasanya WIWIN SULEMANberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisadengan nomor register 4/HK.SK/2019 tanggal 18 Juli 2019,yang telah mendapatkan izin selaku KuasaInsidentilberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MarisaNomor 03/Pen.HK/2019/PN Mar tanggal 18 Juli 2019;Selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor1

,M.Hum. dan Noer Ali, S.H. sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 Januari 2020 Nomor1/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh pada tanggal O6 Februari,20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;. Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdataNomor 1/Pdt.G/2019/PN Drh;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhMenimbangMemperhatikan :. Bahwa maksud dari Surat Penggugat tertanggal20 Maret 2019 adalah mengenai permohonanpencabutan gugatan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PNDrh termaksud;.

Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PN Drh oleh YULIUS TOMATALA, dkk sebagai ParaPenggugat MELALUI Kuasanya DOMINGGUS ALBERTH TOMATALA.:2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 1.516.000, (Satu Juta Lima Ratus EnamBelas Ribu Rupiah);Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2019/PN DrhDitetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019 HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

persidangan,yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis, tanggal 03 Februari 2022tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkarapermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang denganNomor Register : 1/Pdt.P/2022/PN Bon secara lisan yang pada pokoknyamenerangkan :Penggugat dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara RegisterNomor : 1/Pdt.P/2022Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2022/PN Bon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mencoret perkarapermohonan nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bon tersebut dari dalam daftar registerperkara;3.

Bahwa oleh karena anak Pemohon ingin menikah dengan calonistrinya tersebut, namun terhambat menyangkut usia Pemohon tersebutyang belum mencapai 19 Tahun sesuai dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perwakinan Anak diperlukan penetapan dariPengadilan;Sehubungan dengan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini saya,PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriSleman untuk dapat memberikan Surat Penetapan sebagai berikut:1.

yangmemiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anindita Gilang Pratama, Angga DwiPamungkas tempat tanggal lahir Sleman dan Satria Anggara Ferdiansyah,dimana setahu para saksi anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratamaberusia belum 19 tahun dan akan menikah;Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menguraikanbahwa anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratama berusia belum 19tahun dan akan menikah sehingga memerlukan dispensasi menikah dariPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan hanya diizinkan jika pihak sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 (enam belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadapayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabatlaib yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor17/Padt.P/2019/PN SmnMenimbang

;Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ul Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaantersebut,Terdakwamenyatakan telah mengerti dantidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsiterhadap surat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb41.

coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warnacoklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izinkepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkansurat izin dimaksud;Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diridimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari PamanTerdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;Halaman 5 dari 14Putusan Nomor1

oleh polisiketika penangkapan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi +18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam +2,5(dua koma lima) cm,panjang gagang pisau +9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang+25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayuberwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklatmuda berukiran;Halaman 7 dari 14Putusan Nomor1

tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya daripersesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akantindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapatperbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidanaHalaman 11 dari 14Putusan Nomor1

PUTRA MAMONTO, SH., masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh SUYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti padaHalaman 13 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb14Pengadilan Negeri Banjarbarudan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

:ccceceeeseeeeeeeeeeeeeeeees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PutussibauNomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang PenetapanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penetapan HariSidang ;Telah membaca Berita Acara Sidang dimana Pemohon dan Termohonhadir diwakilkan oleh kuasanya untuk datang di persidangan

Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Putussibau, dalam register perkara pidana Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, dinyatakan dicabut ;2.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor1/Pdt.G/2021/PN SDA Tanggal 18 Agustus 2021 dan semua Surat suratSurat yang berhubungan dengan perkara ini.TENTANG DUDUK PERKARA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor1/Pdt.G/2021/PN SDA Tanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILIDALAM PROVISI Menolak provisi yang diajukan Penggugat;DALAM EKSEPSI Menolak

Bahwa, Gugatan Terbanding, dahulu Penggugat,senyatanya adalah :Gugatan yang kurang Pihak ( PluriumLitis Consortium ),Selanjutnya berdasar keberatan keberatan yang terurai diatas, PembandingMohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pada Pengadilan Tinggi Surabayamenjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut :Halaman 5 Putusan Nomor 676/PDT/2021/PT SBYMENGADILI:e Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat tersebutdiatas;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor1/Pdt.G/2021

tersebut, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah dimuat dalamputusan di tingkat banding.Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pertimbanganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasardidalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehinggaputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Agustus 2021 Nomor1