Ditemukan 333 data
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
50 — 44
Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan.25. Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas maka apa yang dilakukan olehTurut Tergugat telah melanggar norma dan asas hukum yang ada danperbuatan Turut Tergugat dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;26.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : WONGSONADI Diwakili Oleh : H. AGUS PASARIBU, SH. MH. dan rekan
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA TABING RIMBAH Diwakili Oleh : H. AGUS PASARIBU, SH. MH. dan rekan
Terbanding/Penggugat XI : SUMIATI Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat IX : SURYANI Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat VII : SRIONO Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat V : JOHANA FRANSISKA SUMARTINI Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat III : REBINI Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat I : EUGINIUS SUGIMIN Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat XII : YAHYA Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
Terbanding/Penggugat X : PURWAJI Diwakili Oleh : ACHMAD RUSDIANNOR, SH dan Rekan
86 — 53
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961; atau.
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
59 — 37
No.27/PDT/2015/PT.PBRg. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalammelaksanakan tugas;h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuankebijakan pendidikan;Jj. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan danmeningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atauk. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalambidangnya.Pasal 15 yang berbuny!
RACHMAN RAJASA, SH
Terdakwa:
SUCAHYONO WIDJAJA
184 — 84
dengan akun TRIV VAPE INDONESIABahwa transaksi jual beli beberapabarang seperti Heets Iqosturquoise, Igos heatsticks 6 (enam) rasa, Igos heatsticks rasa regulardan Igos marlboro heatstick 7(tujuh) rasa tanpa dilekati pita cukaisecara online di Tokopedia sebagaimana dalam daftar lampiranhistory transaksi dari Akun Tokopedia yang dilakukan oleh terdakwaadalah sebagai berikut: RIWAYAT TRANSAKSI INFORMASI AKUNPEMBELINomor Nama Harga Jum Total Tanggal Alamat NomorInvoice Produk Produ lah Harga Pembeli HP atauk
Pembanding/Penggugat I : ESPITA Br Saragi Diwakili Oleh : ELJONES SIMANJUNTAK SH
Terbanding/Tergugat : RAJA MUSA PANJAITAN alias Musa Panjaitan
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
83 — 123
haktanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 607/Pdt/2019/PT MDNe. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alashaknya jelas terdapat kesalahan;f.kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
187 — 110
dalam memberikan penilaian dan ikut menentukankelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuaidengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalammelaksanakan tugas;h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakanpendidikan;j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkankualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atauk
Pembanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Diwakili Oleh : SURYANINGSIH K
Terbanding/Penggugat : ARTHER
Turut Terbanding/Tergugat II : Kurniawan Budi Susilo Vice President PT.Bank Mandiri Persero,Tbk Regional Retail Collection dan Recovery X
133 — 37
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesualdengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.. Bahwa oleh karena semua persyaratan pelelangan telah dipenuhi, makaselanjutnya Pembanding/Tergugat III melakukan pelelangan terhadap obyekHalaman 39 dari 54 halaman Putusan NOMOR 10/PDT/2021/PT KDIsengketa a quo dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor: 238/75/2020tanggal 12 Agustus 2020.
148 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanPemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atau. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauJ. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertal alas hak yangdialihkan, atauk
162 — 115
persidangan, Majelis berpendapat apabila keterangan saksi saksitersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji denganalatalat bukti lain yang sah serta fakta fakta dipersidangan ;41Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan olehJaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentukAlternative atau dakwaan pilihan, yaitu :KESATU ~ : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak ;ATAUK
1.Ny. HADRAWATI DJAPARA
2.RAMAYANTI DJAPARA
3.IREINE DJAPARA
4.BUNGSARIN DJAPARA
5.ASMINI DJAPARA
6.MERIYANTI DJAPARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
SABIR DJAPARA
164 — 135
Kelurahanyang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau Q) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat olehPPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atauh) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelumatau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977; atau i)risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau j)Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
Tn. KADAR WIYOTO
Tergugat:
KEPALA DESA MEDALI, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO
69 — 41
ketentuan itu benar,maka ketika Surat Tegurantersebutditerimadan olehPenggugat pada tanggal 2 Mei 2017, maka secara administrasidan secara hukum Surat Teguran tersebut sudah tidak berlaku** Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Pasal 20 PerangkatDesa di larang : a. merugikan kepentingan umUM; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atauK
Terbanding/Tergugat I : Tuan Kendro Sastro,
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : DARYANTO,
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. RATNA SITI HAWA,
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM,
Turut Terbanding/Penggugat V : NY. DEDEH,
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY. MUTIARA SRI HASTUTI,
Turut Terbanding/Penggugat VII : FATHUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI HJ. HARRIYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NY. SITI CHAERONI,
75 — 62
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, Kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; ataul. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, Pasal VI dan Pasal VIIKetentuanketentuan
1.LASIMAN
2.SARIJO
3.SUPENDI
4.SARTIMAN
Tergugat:
1.JOHAN alias RUDI JONCER
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
69 — 7
Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. Petuk Pajak Bumi/ landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan; ataum.
Rita Sarah
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Administrasi Jakarta Barat
227 — 150
prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satualas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftarantanah;kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;Ih. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;J. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
175 — 104
dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran haktanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alashaknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;. kesalahan prosedur dalam proses pembenian izin;J. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
163 — 57
PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atauakta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkankualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atauk.
132 — 30
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
47 — 21
Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkanOverschrijvings Ordonnantie (staatsblad. 183427), yang telahdibubuhi catatan, bahwa hal eigendom yang bersangkutandikonversi menjadi hak milik ; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 ; atau ... dst...Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimanadiuraikan diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hak Milikatas
1.SUMAAH BINTI WIRTA
2.HAMIDAH BINTI WIRTA
3.SARWINAH BINTI WIRTA
4.WIJANAH BINTI WIRTA
5.BAHRUM BIN WIRTA
6.OCANG ASNAWI BIN WIRTA
7.NAHRAWI BIN ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
Intervensi:
IJON Bin SARDAKA
182 — 88
Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan.9. Bahwa benar pada saat Tergugat melakukan pengukuran ParaPenggugat tidak pernah dimintai kKesepakatan terkait batasbatas tanahobjek sengketa a quo, padahal Sertipikat objek sengketa a quo telahmuncul di atas Sertipikat milik orang tua Para Penggugat yang bernamaADNAN, namun ternyata Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat objeksengketa a quo secara diamdiam.