Jo.Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Jo.Putusan Peninjauan KembaliMahkkamah Agung RI Nomor: 69 PK/PDT/2019 adalah putusan yangberdasarkan pada gugatan sebelumnya yang pernah diajuan orang tua ParaTergugat almh.Jamian Gobel adalah gugatan salah objek (error in objecto).Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat khusus pada angka 8 s/d angka10 gugatan tersebut.

Asal sudah panik dengan materi Eksepsi dan Jawaban yangdiajukan oleh Para Terbanding/ Para Tergugat Asal, sehingga kemudianPembanding/ Penggugat Asal berusaha mencaricari cela dengan menyerangkedudukan Kuasa Hukum Para Terbanding/ Para Tergugat Asal denganberbagai alasanalasan yang ngawur dan mengadaada, dengan harapanMajelis Hakim akan menganulir keberadaan Kuasa Hukum Para Terbanding/Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/PDT/2020/PT MKSPara Tergugat Asal, sehingga Eksepsi dan Jawaban yang diajuan

Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding,yang oleh SLAMETBACHTIAR,SmHk dan SUMARLING,SH, Semula kuasa tergugat I/kuasapembanding yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggata pada 19 Juni2013, yang dibuat oleh; NGADIGDO, Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda, telah melaksanakan ataspermintaan bantuan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 1 Juli2013 telah memberitahukan dan menyerahkanmemori banding yang diajuan olehSLAMET BACHTIAR,SmHk dan SUMARLING, SH kuasa tergugat

tahun sejakditerbitkan sertifikat itu dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupuntidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertifikat tersebut;Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 503/Pdt.G/2018/PN BdgMenimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat ini menurut Penggugateksepsi ini adalah tidak beralasan karena sejak terbit Sertifikat HGB Nomor 487hingga gugatan ini diajuan

itu tidakdapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupuntidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertifikat tersebut;Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat ini menurut Penggugateksepsi ini adalah tidak beralasan karena sejak terbit Sertifikat HGB Nomor 487hingga gugatan ini diajuan

Sangat jelas bahwasanya Judex Facti telahlalai dan tidak teliti serta mengabaikan dalil dalildan bukti bukti yang diajuan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat.Untuk membuktikan kebenaran data jumlah anggotasebanyak 252 anggota, Para Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telahmengajukan bukti T 57 dan T 58, yaitu DaftarFormulir Anggota PUK SPEE FSPMI PT. AST INDONESIAdengan jumlah dan nama yang sama yakni 252 anggota/karyawan.

Abdul Aziz Kalam yang ikutmengantarkan Bahiman Amin dengan berboncengan sepeda motor kekantorNotaris Minaldi L Syamsudin pada saat membuat Akta Pengoperan Haktersebut lalu kata saksi Abdul Azis Kalam kirakira sebulan setelah itu BahimanAmin meninggal dunia kemudian dikuatkan lagi dengan bukti Kutipan AktaKematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau nomor 1673KM250520180007 tertanggal 25 Mei 2018 yang menerangkan Bahiman Aminmeninggal pada tanggal 15 Desember 2016 (vide bukti T11 yang diajuan

olehPenasehat Hukum Terdakwa);Menimbang, bahwa sejak Bahiman Amin meninggal dunia lalu terdakwaberusaha untuk menguasai secara fakta tanah yang diberikan oleh orang tuanyadan pada saat akan menguasai diketahui ada pihak lain juga telah menguasaitanah tersebut yang kemudian diketahui adalah saksi Mujono Johamsah;Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 27 Desember 2017 (videbukti T8 yang diajuan oleh Penasehat Hukum Terdakwa).

Barang bukti yang diajuan Kepersidangan sebagai berikut :1 (Satu) buah Paspor RI An. Ahmad Armansyah1 (Satu) buah KTP An. Ahmar Armansyah1 (Satu) buah buku Tabungan BCA An.

Perkaraini diajuan dengan pokok dasar bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugattidak tercatat di catatan Kantor Urusan Agama, dan kemudian terjadiketidakharmoonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selamamenikah telah dikaruniai seorang anak dan telah dikaruniai harta yang diperolehsemasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan.Menimbang, bahwa mengenai pengajuan perkara tersebut, dalamketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakanbahwa, itsbat nikah

untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuanPasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, peredaran narkotika hanyadapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya ditemukan pula padaketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah;Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajuan

Bahwa alat bukti surat yang diajuan oleh Penggugat dalamperkara ini adalah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan olehUndangUndang, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara inidapat dijalankan lebih dahulu walaupun Penggugat mengajukan upayahukum.Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, maka dengan iniPenggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi segeramemanggil Kami para pihak yang berperkara untuk diperiksa didepanpersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan

disitaitu. diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerahhukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, sertadiputuskan juga oleh pengadilan itu. bahwa, merujuk pada doktrin hukum dan norma pada pasal 195 (6)HIR diatas, maka telah terang dan nyata bahwa derden verzet(perlawanan pihak ketiga) itu bisa diajukan atas dasar penyitaan milikpihak ketiga dan terhadap suatu putusan bukan diajuan

Sependapat yang dimaksud telah mangaminkansecara langsung, pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan dan/atau tanpa melihat faktafakta yang adadipersidangan.Bahwa faktafakta hukum yang terjadi dalam persidangan padaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 155/G/2015/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2016, telah menunjukkan adanyaketidakadilan/keterpihakan dalam mempertimbangkan alat pembuktianyang diajuan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugatdengan alat

Bagian EksepsiPada bagian eksepsi yang diajuan oleh Tergugat dalam konvensi, dirasa tidakperlu ditanggapi berlebihan. Karena fakta dalam Persidangan tidak tercerminsebagaimana ekspektasi yang di di duga oleh Tergugat konvensi:;Perlu Penggugat klarifikasi terhadap halaman 2 (dua) baris 2 (dua) dari atas.ttTergugat mendalilkan: ... Surat Kuasa.... Tidak pernah diperlinatkan kepadaTergugat,,, merupakan dalil tanpa dasar hukum yang jelas,Dalam Hukum Administrasi Peradilan merujuk kepada:a.

2013, tanggal 12 Februari 2013 tersebut oleh Terlawan IV masihmengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Nomor14/PK/PM/PDT/2015/PNMadn;Bahwa adapun alasan PK yang diajukan Terlawan IV karena Terlawansangat keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 Pebruari2013 Nomor : 2131/K/PDT/2013, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal5 Oktober 2011 Nomor : 191/PDT/2011/PTMdn , Jo Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 23 Pebruari 2010 Nomor : 390/Pd.G/2010/PNMdn, karena :Putusan yang diajuan

Bahwa pejabat yang berwenang atau yang berhak untukmengeluarkan izin penebangan pohon di kawasan hutan adalahGubernur sesuai dengan Pasal 46 paragraf 3 tentang kewenanganpemberian izin (Qanun No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan);Bahwa jenis kayu yang dalam pemanfaatan maupunpengolahannya harus dilengkapi dengan surat izin dari pejabatyang berwenang dalam wilayah Provinsi Aceh adalah untuk semuajenis kayu olahan;Bahwa mekanisme perizinan dimulai dari Dinas Perkebunan danKehutanan di Kabupaten Kota diajuan

dengan Marthen Stevansus Muskita alias Ateng yangditandatangni Marthen Stevansus Muskita alias Ateng; diakui kebenarantanda tangan pada kwitansiwitansi tersebut.Bahwa pengakuan atas kebenaran tanda tangan pada kwitansikwitansi itu oleh para saksi yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum (JPU) atas nama Marthin Stevanus Muskita alias Ateng,saksi atas nama Novita Audi Muskita alias Ita, dan saksi atasnama atas nama Cornelis Lokollo alias Cor, juga diakui olehTerdakwa dan diakui oleh para saksi yang diajuan

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan diri sebagaiwakil PT Indocentral Megah Garment dalam perkara a quo, makagugatan yang diajuan oleh Penggugat sudah seharusnya dinyatakanditolak atau tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyaikualitas untuk mengajukan gugatan tersebut.4.

Pasal 1905 danPasal 1908 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa saksi yang diajuan olehPenggugat dalam persidangan tidak memenuhi batas minimal bukti saksidan keterangan dari seorang saksi Saja tanpa didukung oleh bukti lain tidakdapat dikatakan sebagai saksi sebagaimana azas unus testis nullus testis;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan obyek perkara3.1, dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atasobyek tersebut sehingga dari hasil pemeriksaan setempat telah ditemukanfakta

Oleh karena itu secara yuridis wajib menunggu lebihdahulu Putusan dalam Perkara Sengketa harta bersama tersebut makabelum dapat diajuan perkara ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe supayaHalaman 8 dari halaman 30 Perdata Nomor: 106/Pdt/2019/PTBNAada keastian hukum dan kepastian hak yang jelas atas harta tersebut yangakan diputuskan oleh Pengadilan Kasasi sehingga Gugatan para penggugatini Sangat prematur maka wajib dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS:Bahwa gugatan sama sekali