Ditemukan 381 data
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 69 huruf dUndang Undang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwaPermohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangHal. 9 dari 26 Hal.
53 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari aspek hukum perdata, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf dUndang Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 1320 ayat 4 junto Pasal1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), bahwakesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja, tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Ataudengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causanya harus halal, dalam arti suatu causa terlarang, apabila dilarangoleh undangundang.
I MADE SANTIAWAN,SH
Terdakwa:
I PUTU ELLY AKASIA
137 — 48
Terkait dengan perbuatan terdakwadalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga LPGtanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan LPG dan izinusaha Niaga LPG patut diduga telah Melakukan kegiatan usahapenyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan/atau melakukan kegiatanUsaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa dilengkapi jin daripemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf cdan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi;>
WILLIAM JACKSON SIGALINGGING, S.H.
Terdakwa:
RISTANTO alias PAK CUK bin NADIHARTO
55 — 21
GasBumi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,Terdakwa untuk dpat menjual BBM jenis Solar tersebut maka Terdakwaharus memilik Izin Usaha Niaga dari Menteri,sedangkan berdasarkanfakta hukum ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim,unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpaIzin Usaha Niaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang
RAMADAN, SH
Terdakwa:
AMRIN PORENDE Als. TUTU Bin PULOI
101 — 70
memaksa untukmemasukkan kelaminya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 DUndang
52 — 18
Di mana di sebutkanbahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harus memiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP)dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan Surat Edaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasan penggunaan Bahan Bakar MinyakBersubsidi;w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut
162 — 68
Parut (+).Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan selaput daratidak utuh, tampak robek arah jam 1 sampai jam 6 sampai kedasar, hiperemis (), darah (), parut (+);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 DUndang
56 — 20
., tanggal 30 Oktober2007, yang hingga saat ini belum berkekuatanhukum tetap, semestinya Tergugat a quo beradapada posisi yang netral, dengan meralatdan/atau menangguhkan dan tidakmenindaklanjuti akta notaris yang masih dalamsengketa tersebut hingga putusan perkaranyaberkekuatan hukum tetap, tindakan Tergugatmenerbitkan obyek sengketa dalam perkara aquo sangat bertentangan dengan AzasPersamaan dan Keadilan, sebagaimana tercermindalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 huruf dUndang Undang Dasar 1945
ERMA OCTORA,SH
Terdakwa:
ANDRE SULISTIANTO Als ANDRE Bin SAOMO
62 — 18
Pamor Ganda mengalami kerugianmateri total sebesar Rp. 1.596.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan PuluhEnam Ribu Rupiah) dikarenakan waktu itu harga karet per kilonya seharga Rp.13.300.00 ( Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tidak sahmemanen dan atau memungut hasil perkebunan dalam perkara ini telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf dUndang Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi,maka Terdakwa
34 — 34
keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yangterungkap di persidangan.Tetapi di dalam persidangan tidak ada Saksi ataupun buktiyang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1dan mengenai keterangan Saksi 1 atas pengakuannya hal tersebutperlu. dibuktikan secara mendalam, dan seharusnya Majelis HakimPengadilan Militer 107 Balikpapan dalam mendengarkan keterangandari Saksi 1 harus juga melihat latar belakang serta kehidupandari Saksi 1 sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat 6 huruf dUndang
201 — 51
bapak tiri kepada anak tirinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 DUndang
Hasrawati Musytari,SH
Terdakwa:
Deni Taufik Widiyanto alias Taufik Bin Sriyanto
50 — 22
Sriyanto secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan persetubuhan dengananak didiknya , sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 81ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia( PERPPU ) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang undangNomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang undang Nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang Undang Jo pasal 76 DUndang
FERRY,S.H.
Terdakwa:
DANY AGUNG SAPUTRA Als DANY Bin SUWANDI Alm
60 — 0
AD Bin SYAHIDAN ABDUL DUNDANG;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
ARDHIAS ADHI W., S.H.
Terdakwa:
1.MICHAEL KEANU TASIAM Als MELKY
2.BAMBANG PAMUNGKAS SAPTO NUGROHO
58 — 37
Sriyanto secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan persetubuhan dengananak didiknya , sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 81ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia( PERPPU ) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang undangNomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang undang Nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang Undang Jo pasal 76 DUndang
91 — 9
Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana , Subsidiairmelanggar pasal 53 huruf b Jo pasa 23 ayat (2) huruf b Undang Undang R.1Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2016/PN.LsmNomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana dan Lebih Subsidiair pasal 53 huruf d Jo pasa 23 ayat (2) huruf dUndang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jopasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa para Terdakwa
29 — 5
ASISI pada hari tanggal tidak dapat diingat lagidengan pasti bulan Mei 2007 atau setidaktidaknya pada bulan Mei 2007 bertempat di DesaPayudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep,membawa, menjual menyimpan yang patut disangka dari kejahatan dengan maksud untukmendapat untung ;perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 480 ke.1 KUHP ;Menimbang
Fathorrahman kalau sanyo miliknya diketahui telah hilang yang digunakan untukmenyedot air di sumur milik saksi Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang KecamatanGulukGuluk Kabupaten Sumenep ; benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 sekira pukul 08.00 Wib. menurut saksi H.Fathorrahman sewaktu saksi H. Fathorrahman menghidupkan sanyo disumur danmelihat sanyo yang dihidupkan mirip dengan sanyo milik saksi H.
Fathorrahman telah menemukan sanyonya yang hilang diambil orangyang berada dibibir sumur milik Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep ;benar pada sekitar buloan Desember 2006 terdakwa telah meminjam sanyo kepada saksiUmar P. Suliha dan pada awal bulan Juni 2007 terdakwa mengembalikan sanyo tersebutdengan dititipkan kepada Muhammad ;benar pada saat dikembalikan kepada Umur P.
Fathorrahman telah menemukan sanyonya yang hilang diambil orangyang berada dibibir sumur milik Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep ;bahwa pada sekitar buloan Desember 2006 terdakwa telah meminjam sanyo kepada saksiUmar P. Suliha dan pada awal bulan Juni 2007 terdakwa mengembalikan sanyo tersebutdengan dititipkan kepada Muhammad ;bahwa pada saat dikembalikan kepada Umur P.
118 — 17
hukuman ;Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupapenjatuhan pidana penjara tersebut maka Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan terhadap anaknakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidanaataupun tindakan ;Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagianak yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang haruslahditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf dUndang
38 — 18
Di mana di sebutkan bahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harusmemiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP) dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan SuratEdaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasanpenggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa
64 — 32
Abdul Kadir karena telah melakukan kegiatanpengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tidak sesuai dengan kegiatannyaberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, selanjutnya terdakwa danbarang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.
11 — 7
padatanggal 9 Maret 2017 Keluarga Termohon bersama seorang anggotaPolsek Hulu Palik mencari tentang kebenaran tentang issu Pemohontelah menikah dengan wanita yang bernama Wed alias Baswa,Bahwa Termohon dan Saksi hanya melihat dari jauh dan barupada tanggal 17 Maret 2017, Termohon dan Saksi melihat informasitentang issu tersebut, namun tidak pernah dikonfirmasikan kepadaPemohon;Bahwa, Saksi tidak tahu tentang permasalahan Pemohon denganTermohon didamaikan di Kantor Desa Batu Raja Rejang, karenaSaksi tidak dundang