Putusan Nomor 40 K/TUN/2013Provinsi Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi tetap, sehingga bisa dihindari adanya sengketa batas atautumpang tindin pemberian ijin lahan ;5. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru diketahui olehPenggugat pada Tanggal 26 Oktober 2011 dari Dinas PlanologiKementerian Kehutanan bukan dari Tergugat, karena sampai dengangugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima secara resmi tembusansurat tersebut.

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dengan Keputusan Tergugat Nomor: 99/DPN.K/IL99/X2008, tanggal27 Oktober 2008 (vide bukti P3) ;Berdasarkan telaahan digital dan pengukuran dengan caramemperbandingkan peta kawasan hutan dan tata batas kehutananyang berkaitan, diperoleh data fisik lapangan bahwa lahan perkebunankelapa sawit atas nama PT.Tunas Prima Sejahtera (PT.TPS) tumpangtindih dengan lahan IUPHHKHT PT.Sylvaduta Corporation (vide buktiP4) ;Tumpang tindin lahan tersebut diinformasikan oleh Kepala DinasKehutanan

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013Oktober 2008, sebatas yang tumpang tindin dengan lahan IUPHHKHT milikPenggugat ;4.

Bahwa atas permasalahan tumpang tindin lahan tersebut, maka MenteriKehutanan RI pada tanggal 21 Juli 2011 telah mengirimkan surat No.$.27/MenhutIV/RHS/2011 kepada Bupati Kutai Kertanegara.

VALE Ind.TbkPT Vale indonesia, Tbk dan tidak dapat disalin dalam bentuk apapuntanpa persetujuan tertulis perusahaan Berdasarkan peta tersebut di atas, terlihat jelas bahwa seluruh wilayah IUPEksplorasi Bumi Nikel Bungku tumpang tindih dengan wilayah kontrak karyaTergugat II Intervensi.Dengan demikian, maka penerbitan SK 541/2014 oleh Tergugat denganpertimbangan alasan tumpang tindin adalah berdasar dan sesuai dengankewenangannya.Bahkan, Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

pada pedomanpedoman, petunjukpetunjuk, dansyaratsyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing juga memberi jaminan atas KK Vale 1968 melalui pengaturan tegas bahwapenanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya.Dengan demikian, penerbitan SK 541/2014 telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin

Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PLundangan ada sistem yang terintegrasi secara nasional yang dapat dilihat oleh pihakyang berkepentingan kalau informasi itu tidak dapat disampaikan maka lewat websiteitu informasi disampaikan, kalau tidak dapat di informasikan secara langsung adainstrumen yang bisa digunakan.Bahwa kalau soal tumpang tindih dalam IUP pencabutan tegas disebutkan.Bahwa kalau bicara tumpang tindin ada yang menindih dan ditindih sehinggamengindikasikan ada hak orang lain yang dilanggar

Bahwa dari hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 23 januari 2020menunjukan adanya tumpang tindin keseluruhan wiayah pertambanganPenggugat dengan wilayah pertambangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan eUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayang pada pokoknya dinyatakan bahwa :Pasal 8(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambanganmineral dan batubara, antara lain, adalah

mencabutkeputusan yang di terbitkannya sebagaimana Asas Contrarius actus yang menyatakanjika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusanjuga berwenang untuk membatalkan atau mencabutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap tindakanTergugat yang memproses penerbitan obyek sengketa a quo tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa jika yang menjadi alasan adalah status wilayah izin usahapertambangan Penggugat yang di dalilkan bertumpang tindin

Adimitra Baratama Nusantara)bekerja di wilayah operasional Vico Indonesia berdasarkan kontrak/perjanjiandengan Vico Indonesia yang sudah dibuat terdahulu, yaitu: Perjanjian Tumpang Tindin Lahan antara Vico Indonesia denganPT. Adimitra Baratama Nusantara tanggal 31 Januari 2008 (vide buktiT1.2): Perjanjian Perlintasan Jalur Pipa antara Vico Indonesia denganPT.

Bahwa batasbatas tanan yang telah tumpang tindin sebagian milikPenggugat dengan :a) SHM Nomor : 854 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, Surat UkurNomor : 03/Sepunggur/2009 tanggal 06 Agustus 2009 atas namaKAKING RAHMADI;Batas sebelah Utara tanah milik ABDURRAHMAN (SHM Nomor :856 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor :05/Sepunggur/2009 tanggal 06 Agustus 2009); Batas sebelah Selatan tanah milik Penggugat; Batas sebelah Barat Jalan Darma Praja Gunung Tinggi: Batas sebelah Timur tanah

NegaraBanjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN.Bjm)dengan pertimbangannyabahwa oleh karena tanah yang diatur dalam objek sengketa dan objeksengketa Il merupakan bagian dari Tanah Negara maka, Majelis Hakimberpendapat tidak terjadi tumpang tindih antara tanah Penggugat dantanah Tergugat Il Intervensi1 dan Tergugat Il Intervensi2 sehinggaprosedur pendaftaran tanahnya tunduk pada ketentuan prosedurpendaftaran tanah pertama kali, pertimbangan hukum tersebut tentusangat keliru dengan menyatakan tidak ada tumpang tindin

Selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali)dengan surat Nomor 2604/1851/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Denpasar, ternyata Buku Tanah Hak Milik Nomor 136,137, 195, 196, 197 dan 198/Intaran belum pernah dimatikan sehinggasampai saat ini masih eksis (hidup) dan terjadi tumpang tindin haksebagian antara ke6 (enam) hak milik tersebut dengan Hak GunaBangunan Nomor 86/Sanur Kaja (dahulu Hak Guna Bangunan Nomor

(seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus meterpersegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 121/Sanur Kaja/2002, yang haknya berakhir pada tanggal 8 Mei 2002 serta diperpanjangdengan jangka waktu haknya sampai dengan tanggal 8 Mei 2002, sesuaiKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBali, tanggal 11 April 2002, Nomor SK.02.Pj550.2.61.2002. karenamengandung cacat hukum dan tumpah tindin khususnya terhadap tanahmilik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1

sengketa, makatidak akan mungkin Termohon Kasasi III mengeluarkan Surat Nomor4019/26.1600/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (vide P20) tersebut;* Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu fakta hukumberupa adanya kekeliruan dalam Surat Keputusan Menteri DalamNegeri tanggal 8 Mei 1972, Nomor 139/HGB/DA/72, vide buktiT.13=T.1I3=T.IV2, sehingga harus dibatalkan;* Termohon Kasasi Ill melalui suratnya Nomor 4019/26.1600/X/2011tanggal 25 Oktober 2011, menyatakan bahwa benar telah terdapattumpang tindin

Alias IWAN, dibawah sumpah didepanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini masalah saksi tidaktahu, hanya pada saat itu saksi sedang duduk bersama Ahmad, Latif ,jainudin, dan Usman, tibatiba saksi mendengar suara perempuanminta tolong;Bahwa setelah mendengar orang minta tolong kemudian saksilangsung menuju ketempat suara minta tolong tersebut;Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi melinat ada 2 (dua)orang yang jatuh dan sudah saling tindin

Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi)yang membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menolakgugatan Penggugat dalam Konvensi dapat dibenarkan oleh karena Penggugatdalam Konvensi disamping tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketaadalah sah sebagai milik Penggugat dalam Konvensi, dan juga Penggugatdalam Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa yangdidalilkan Penggugat dalam Konvensi tumpang tindin

sengketa melawan hukum kesemuanyadiurai secara berdiri sendiri dan tidak dapat dikoneksitas antara subyekTergugat yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan dengan obyeksengketa (dalil gugatan penguasaan obyek sengketa masingmasing berdirisendiri) ;Seharusnya gugatan Penggugat dipisah secara tersendiri (masingmasingsubyek Tergugat) dan pemisahan gugatan mengenai waris mewaris denganperbuatan melawan hukum setidaknya konstruksi gugatan Penggugatdiperbaiki sehingga tidak tercermin terjadinya tumpang tindin

Padahal fakta dilapangan hanyasebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkansecara tegas dan jelas batas tanah tumpang tindih yang disengketakan makagugatan Penggugat sangat kabur;.

Dengan demikian dalil Penggugat terjadi tumpang tindin HGBNo.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidak terbukti, karena HPL No.91dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yang sudahditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saat Pemerintahan NKRIsaat ini.6.

Padahal fakta dilapangan hanya sebagian tanahHPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGB No.100 dan eks HGBHalaman 27 dari40 Putusan Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Plg101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelasbatas tanah tumpang tindih yang disengketakan maka gugatan Penggugatsangat kabur;4.

(Alm) Ali Utun (orang tua Terdakwa) & fotocopy Petasempadan KIRI Kali Ulu (Pintu Aoir Balok) yang diklaim oleh Terdakwasebagai bukti bahwa atas bidang tanah yang dijual oleh Terdakwa kepadasaksi Boby Syakur itu tidak tumpang tindin dengan Perum Jasa Tirta Il karenatelah diukur berdasarkan peta tersebut.

Bahwa terdapat adanya kekeliruan Judex Facti dalam penerapan hukumtentang objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo,Bahwa yang menjadi inti sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quobukanlah permasalahan tumpang tindin Tanah Para Pemohon Kasasidengan Tanah Termohon Kasasi Tergugat Intervensi, akan tetapi masalahtentang Persyaratan Administrsi Terbitnya Keputusan berupa SHMNo.1369/Kec. Sui Pinyuh Tgl 16 Juni 1999.

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan, Nomor : LAP1828/PW07/5/2007, Terdakwa tidakdapat mempertanggungjawabkan uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), karena sejumlah uang tersebut masihberada di tangan Terdakwa

Di dalam buku perhitungan ini tidak bolehada kikisan, tempelan, tulis tindin dan penggunaan correction fluid;Hal. 25 dari 42 hal. Put.

tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yakni:Dalam hal atas satu bidang terdapat beberapa sertipikat hak atas tanahyang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahanberupa pembatalan dan/ atau penerbitan sertipikat hak atas tanah,sehingga di atas tanah tersebut hanya ada satu sertipikat hak atas tanahyang sah ;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atasmaka perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/menertibkan objeksengketa yang tumpang tindin

Secara formil ketetapan yang memberatkan danmenguntungkan harus disusun dengan katakata yang Jjelas.Bahwa sesuai dengan pemaparan tersebut di atas yang kemudiandikaitkan dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkanObjek Sengketa yang tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat adalah bertentangan dengan Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.Dalam pada itu Tergugat telah tidak cermat dalam memeriksa danmenyelidiki dengan teliti

Bahwa lagi pula ternyata diatas tanahtanah milik Penggugat yangditerbitkan Tergugat SertifikatSertifikat objek perkara telah ada terbitSertifikat terlebih dahulu, berarti telah terjadi tumpang tindin alas hakSertifikat dan akan Penggugat buktikan pada acara pembuktian, maka cukupasalan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan batal dan tidak sahserta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keenam Sertifikat objekperkara ;.

Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;e Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/dhalaman 5 yang mengemukakan bahwa tanah milik Tergugat IlIntervensi s/d Tergugat Il Intervensi VI berada diatas tanah milikPenggugat, dalam hal ini ternyata Penggugat tidak menunjuk secarajelas berdasarkan alas hak Penggugat yang mana tanah milik Tergugat IIIntervensi s/d Tergugat Il Intervensi VI yang dianggap Penggugattumpang tindin dengan tanah Penggugat, halmana menyebabkangugatan

.1867atas nama : Iwan, Hak Milik No.1868 atas nama : SabarRusmanto dan Hak Milik No.1870 atas nama : Eddy Tanotoobjek perkara, telah terbit terlebin dahulu alas hak / sertifikatHak Milik (SHM) milik Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali, yaitu:Sertipikat Hak Milik No.336, Vide Bukti P20, Hak MilikNo.474, Vide Bukti P21, Hak Milik No.386, Vide Bukti P22,Hak Milik No.387, Vide Bukti P23, Hak Milik No.663, VideBukti P24 dan Hak Milik No.664, Vide Bukti P25,membuktikan bahwa :Terdapat overlapping/tumpang tindin

Overlapping)/ tumpang tindin sebagaimana disampaikan olehPenggugat tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat dalammengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medanadalah suatu hal yang keliru, karena gugatannya tersebut menyangkutmasalah kepemilikan hak atas tanah yang merupakan sengketa perdatayang jelasjelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga PeradilanUmum;Bahwa hal tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang

Overlapping)/ tumpang tindin sebagaimana disampaikan olehTermohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tersebut, maka apayang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semulaTerbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah suatu hal yang keliru,karena gugatannya tersebut menyangkut masalah kepemilikan hakatas tanah yang merupakan sengketa perdata yang jelasjelasmerupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum.Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

;Pertimbangan hukum tersebut terjadi tumpang tindin karena Judex Facti didalam pertimbangan hukum sebelumnya menilai bukti surat P1 tidakmendukung dalil Para Penggugat atau tidak dapat dinilai bukti surat menuruthukum pembuktian karena tidak memberikan keterangan di persidangan dantidak di bawah sumpah dan di lain pertimbangan hukumnya surat keterangankepala desa diberi tanda bukti surat P1 dijadikan dasar dalam mengabulkangugatan Para Penggugat.

No. 301/K/TUN/2008Kartin' Albugis, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/TurutTerbanding/Tergugat adalah cacat hukum yaitu cacat yuridis karenadata yuridis yang tidak benar dan dibuat tidak melalui prosedur yaitu : Terjadi tumpang tindin dengan sertifikat yang telah adasebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiglal,tanggal 15 Februari 1994 atas nama Achmad Albugis, yangsebagian arealnya masuk dalam sertifikat hak milik yang terbitbeberapa tahun kemudian yaitu.

Bahwa Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonanpenerbitansertifikat atas tanah yang terletak di Desa Macege, tetapi sertifikat terbitatas tanah yang terletak di Desa Bulu Tempe tumpang tindin dengan tanahPenggugat Persil Nomor 99. Dengan demikian telah terdapat perbedaanletak tanah antara permohonan dari Tergugat II Intervensi dan sertifikatobjek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi:4.

atasnama Hajjah Latifah tanggal lahir 20041961 tidak pernah mengalihkanobjek bidang tanah tersebut kepada pihak manapun.Bahwa Surat Permohonan Keberatan Nomor : 1185/835.25.100/III/2021tertanggal 03 Maret 2021 yang diterbitkan Badan Pertanahan NasionalKabupaten Gresik yang pada pokoknya menerangkan Objek Gugatantumpang tindin sebagian (Overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik No. 6Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi JawaTimur diterbitkan tanggal 25 Maret 1981 dengan gambar

Sby.Bahwa dengan adanya tumpang tindin sebagian (Overlapping) ObjekGugatan terhadap objek sebidang tanah milik Penggugatsebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 6 Desa Jatirembe KecamatanBenjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal25 Maret 1981 dengan gambar situasi No. 451/1981 tanggal 19Maret 1981 dengan luas 472 M?

Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.Asas aman (vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam pendaftarantanah yang menimbulkan tumpang tindin sebagian (Overlapping)antara Objek Gugatan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6 DesaJatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi JawaTimur diterbitkan tanggal 25 Maret 1981 dengan gambar situasi No.451/1981 tanggal 19 Maret 1981 dengan luas

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yakni telah terjaditumpang tindin (Overlapping) objek sebidang tanah yang dimilikiPenggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Desa Jatirembe,Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur diterbitkantanggal 16 Maret 1981 dengan Gambar Situasi Nomor 451/1981 tanggal19 Maret 1981 dengan luas 472 M2 atas nama Hajjah Latifah tanggal 20041961 dengan Objek Gugatan yang berada dilokasi yang sama danlebin dikenal dengan Kelurahan Jatirembe, Kecamatan

sudahsemestinya dibentuk sistem perundangan dalam hal ini PeraturanPemerintah (PP) yang secara tegas dan merata mengatur batasusia pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri, untuk menghindaritumpang tindih kewenangan dan polemik berkepanjangan tentangperkara a quo;Bahwa dengan tidak adanya kepastian masa usia pensiunbagi seorang pegawai negeri, selain mengakibatkan pemborosankeuangan negara, juga tidak menutup kemungkinan memberikancelah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dikarenakanterjadi tumpang tindin