//PER/4/2013), Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkaSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya (Pasal angka8 Permendag Nomor 15/M.DAG.

/PER/4/2013), dan Pengecer adalah perusahaanperseoranganatau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumyang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan PupukBersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya (Pasal 1 angka 9 Permendag Nomor 15/M.DAG.

dan penyalurannyamendapat Subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan /atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, PupukZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidangPertanian;Bahwa terdakwa MAERAN Alias MBAH WO Bin PARTO WIKROMOLASMIRAN selaku Ketua Kelompok Tani bukan merupakan Pengecerdan tidak mempunyai penunjukan resmi dari Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli ( SPJB

dan penyalurannyamendapat Subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan /atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, PupukZA, Pupuk NPK dagn jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidangPertanian;Bahwa terdakwa MAERAN Alias MBAH WO Bin PARTO WIKROMOLASMIRAN selaku Ketua Kelompok Tani bukan merupakan Pengecerdan tidak mempunyai penunjukan resmi dari Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli ( SPJB

kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama Rospita Sibagariang yang sudah dilegalisir;
1 (satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2004 yang sudah dilegalisir;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor 187/SPJB

Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama RospitaSibagariang yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2004yang sudah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang sudah dilegalisir; 1 (Satu)

Big.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama RospitaSibagariang yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret 2004yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Millik Nomor111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli

Big.dilegalisir, 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah denganNomor 187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang sudah dilegalisir, 1(satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian tanggal 18 Februari 1999 yang sudahdilegalisir yang telah disita dari Saksi Rospita Sibagariang, maka dikembalikankepada Saksi Rospita Sibagariang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAPoleh karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, makabiaya perkara ini dibebankan

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas namaRospita Sibagariang yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) lembar fotocopy surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Maret2004 yang sudah dilegalisir; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Nomor111/SKHM/SN/IX/2010, bulan September 2010 yang sudah dilegalisir; 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah denganNomor 187/SPJB/VII/PGRN/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang sudahdilegalisir; 1 (Satu) lembar

akan menjual kembali kepada masyarakatadalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuaidengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dimana pupuk bersubsidi jenisNPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per zak danjenis ZA seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per zak; Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKk); Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha perdagangantanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupuk bersubsidi tanpaHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN BanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan tidakmemiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok Tani (RDKk);Perbuatan

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kKecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

;Bahwa syarat menjadi pengecer harus mempunyai SIUP, harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

adanya izin dari pejabat yang berwenang dantidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dimana pupukbersubsidi jenis Urea seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/ zak, jenis NPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)dan jenis ZA seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah; Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKk); Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan usaha perdagangantanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupuk bersubsidi tanpaSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yang resmi dan tidakmemiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan dengan Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok Tani (RDKk);Perbuatan Terdakwa Hj.

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

BanBahwa syarat menjadi pengecer harus mempunyai SIUP, harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

Kasimo tertanggal 19 Mei 2015;- 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah, sesuai kontrak nomor 001/SPJB/PPS-CGSP/V/2015 yang terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang Provinsi Banten tertanggal 19 Mei 2015;- 1 (satu) lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015;- 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Kasimotertanggal 19 Mei 2015;1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaanpembebasan tanah, sesuai kontrak nomor 001/SPJB/PPSCGSP/V/2015yang terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ProvinsiBanten tertanggal 19 Mei 2015;1 (satu) lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilaiRp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015;1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima uang tunai sebsarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H.

Suyanto S.A.P Bin Mujani;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel SuratPerintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan pembebasan tanah, sesuaikontrak nomor 001/SPJB/PPSCGSP/V/2015 yang terletak di wilayah KecamatanTirtayasa Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 19 Mei 2015, 1 (satu)lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilai Rp 25.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015, dan 1 (satu) lembar kwitansi atau tandaterima uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00

Kasimotertanggal 19 Mei 2015; 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaanpembebasan tanah, sesuai kontrak nomor 001/SPJB/PPSCGSP/V/2015yang terletak di wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang ProvinsiBanten tertanggal 19 Mei 2015; 1 (satu) lembar cek tunai dengan nomor GJ 385995 senilaiRp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tertanggal 9 Juli 2015; 1 (satu) lembar kwitansi atau tanda terima uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H.

PUPUK INDONESIA NIAGA nomor : 20/SPJB-BJB.pdg/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh PT. PUPUK INDONESIA NIAGA nomor : BJB/PDG/DR/I/20/2023 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Kios WARGA TANI 2 dengan PT.

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha Nomor : 21102210018878 tanggal 21 Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Kios SUKA TANI PUTRA dengan CV. SINAR MALINGPING PUTRA nomor : 051/SMP-PDG/SPJB/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh CV.

BPMPPTSP/2016 tanggal 04 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 602/56/REK-BPP/12/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. PUPUK INDONESIA NIAGA dengan HAFID PUTRA nomor : 12/SPJB-BJB.pdg/I/2023 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh PT.

SINAR MALINGPING PUTRA nomor : 038/SMP-PDG/SPJB/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh CV. SINAR MALINGPING PUTRA nomor : 038/SMP-PDG/SP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Kios CITRA TANI dengan PT.

PUPUK INDONESIA NIAGA nomor : 17/SPJB-BJB.pdg/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal perjanjian jual beli pupuk bersubsidi jenis Urea;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh PT. PUPUK INDONESIA NIAGA nomor : BJB/PDG/DR/I/17/2023 tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara Kios PD SUKA TANI dengan PT.

Eceran Tertinggi (HET) dimana pupukHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banbersubsidi jenis Urea seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)per zak, jenis NPK seharga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas riburupiah) per zak dan jenis ZA seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh riburupiah) per zak; Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut Terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKk); Bahwa perbuatan Terdakwaterdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok Tani (RDKK);Perbuatan Terdakwa HARIYADI Alias ADI Bin JOJUARI sebagaimana

melakukanperdangangan (SITU) dan tanda daftar perusahaan dan tempat usahapergudangan, memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupukbersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk di wilayah tanggungjawabnya, mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki 2(dua) pengecer di setiap kKecamatan atau desa wilayah tanggung jawabnya,mendapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangiperdagangan, memiliki permodalan cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh produsen, mempunyai SPJB

harus mempunyaitanda daftar gudang (TDG), Sudah ada kegiatan usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB

masyarakatmenegah kebawah tersebutdidasari dengandidasari dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor76/Permentan/OT.140/12/2007 dan Peraturan Gubernur Jawa BaratNomor : 16 tahun 2006 yang =mengatur' tentang mekanismepenyalura/distribusi pupuk bersubsidi' melalui kios kios yangditunjuk dan memiliki ijin dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tersebut yaitu @Rp. 1.200/kilogram ;Bahwa sekitar bulan Desember 2008, Terdakwa Sunaryo tanpamemiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

@Rp. 1.200/kilogram ; Bahwa sekitar bulan Desember 2008, Terdakwa Sunaryo tanpamemiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk ureabersubsidi yang dikeluarkan oleh distributor resmi diwilayah Kabupaten Bekasi, dengan sengaja mengumpulkan pupukurea bersubsidi prosuksi PT Pupuk Kujang sebanyak 1.219karung yang berisi @ 50 kilogram/karung, yang kemudiansebagian disimpan di rumah Terdakwa di Kampung Rumbia Rt.006/003, Desa Karangreja, Kec.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

) No. 009-DAB/SPJB/IV/2014 tertanggal 1 April 2014 batal dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Unsur Distributor dan Pengecer;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besardi wilayahtanggung jawabnya (Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan RINo.15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi

Gpr.12Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengecer adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbetuk badan hukum atau bukanbadan hukum yang berkedudukan di Kecamatandan/atau Desa, yang ditunjukoleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepadaKelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan/sesuai fakta yang terungkap diPersidangan, bahwa terdakwa IMAM

Pupuk Iskandar Muda ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;Menimbang

, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang berkedudukan di Kecamatan, dan atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok,melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah

BatamNomor 149/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 22 Januari 2020 ;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor149/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 22 Januari 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut :Dalam Provisi ; Menolak Provisi Penggugat ;Dalam Eksepsi ; Menolak Eksepsi Para Tergugat ;Dalam Pokok Perkara ; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan sah Surat Persetujuan JualBeli (SPJB

Surat perjanjian jual beli (SPJB) dari Distributor;b. SIUP (Surat jin Usaha Perorangan);c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);d. HO (jin Gangguan ).Bahwa setahu saksi Toko/Kios Tani Jaya milik Terdakwa tidakmempunyai persyaratan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pupuk bersubsidi yangsaksi temukan di Toko/Kios Tani Jaya milik terdakwa.

Surat perjanjian jual beli (SPJB) dari Distributor;b. SIUP (Surat lin Usaha Perorangan);c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);d. HO( jin Gangguan).Bahwa setahu saksi Toko/Kios Tani Jaya milik Terdakwa tidakmempunyai persyaratan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pupuk bersubsidi yangsaksi temukan di Toko/Kios Tani Jaya milik terdakwa.Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dantidak keberatan.3.

pemilik toko Tani Jaya yangberada di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, WARSObertempat tinggal di Dukuh Sinusa Rt.06 Rw.03 Desa RembulKecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.Bahwa Toko Tani Jaya milik Terdakwa tidak mempunyai ijin atau bukanmerupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi karena Terdakwa tidakbisa menunjukan buktiobukti untuk menjadi pengecer resmi sedangkansyarat untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah Peroranganatau perusahaan harus mempunyai: Surat perjanjian jual beli (SPJB

petani agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Zarkasih Bin Mahari, saksiEdi Susworo Bin Mardiono dan saksi Arifin Bin Tasma yang didukung denganTerdakwa Toko Tani Jaya milik Terdakwa tidak mempunyai ijin atau bukanmerupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi karena Terdakwa tidak bisamenunjukan buktibukti untuk menjadi pengecer resmi sedangkan syarat untukmenjadi pengecer pupuk bersubsidi adalah Perorangan atau perusahaan harusmempunyai: Surat perjanjian jual beli (SPJB

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut :- Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 002/DAB/LG/SPJB/I/2012;- Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.0061/KC-V/ADK/01/2012;- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 91 tanggal 27 Januari 2012;- Akta Pengakuan Hutang No.92 tanggal 27 Januari 2012;- Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanggal

(seratus lima belas ribu rupiah) persaknya dan dijual kembali oleh terdakwa dengan hargaRp.125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) persaknyae Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUGIYANTO membelidan menyimpan pupuk bersubsidi tersebut dengan maksuduntuk mendapatkan keuntungan.e Bahwa terdakwa SUGIYANTO bukan merupakan produsen,distributor maupun pengecer dan telah memperjual belikanpupuk bersubsidi ke masyarakat tanpa memiliki Surat jinusaha Perdagangan (SIUP), Surat perjanjian jual beli (SPJB

Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukanorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.Halaman 17 dari 26 Nomor 125/Pid.B/2015/PN Mgt1818e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik

yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada KelompokTani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan diatas, untuk membuktikanapakah Terdakwa Sugiyanto adalah termasuk *Pihak Lain selain produsen,distributor dan pengecer sebagaimana diuraikan diatas

/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 068/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

4.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara Kios Podo Tani Mirit dengan CV.

Palembang Nomor: 050/SPP/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 067/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

e)1 (satu) Gabung fotocopy Surat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) an.

/CVLM/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 064/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

8.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara Kios Mekar Tani Mirit dengan CV.

/SPP/CVLM/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 060/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

14.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara Kios Sido Panen Bonorowo dengan CV.

SPP/CVLM/XII/2021, Tanggl 31 Desember 2021;

d)1 (satu) gabung Asli Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor: 061/SPJB/CVLM/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021;

e)2 (dua) lembar Asli Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 068/ SPJB/CV.LM/XII/2020 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 004/ADD/CV.LM/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;

15.1 (satu) Gabung Surat penunjukan dan perjanjian jual beli antara

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007 tgl 16-1- 2007;42. Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007,tgl 29-10-2007; 43. Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengan nomor rek. 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;44. Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04-000012 pada PT.

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007 tgl 161 2007;Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glassnomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007,tgl 29102007;Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 padaPT.

CADDA sebagai uang pembayaran harga kapal sebesarRp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Surat PerjanjianJual Beli Kapal Nomor: 001la /DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007namun pada kenyataannya fisik uang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyarlima ratus juta Rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada H. KHOIRONIF.

PalHalaman 29 dari 122proses tender melakukan pembelian kapal fiber glass berdasarkan Surat PerjanjianJual Beli Kapal Nomor: 0011a/DirPDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007berupa 1 (satu) unit kapal motor penumpang KM. BINTANG MOROWALIdengan Saksi H. KHAIRONI F.

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007 tgl 161 2007;Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glassnomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007,tg1 29102007;Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2014/PN. PalHalaman 79 dari 12243.44.45.46.47.48.49.Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 padaPT.

Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tgl 161 2007;Adenddum Surat perjanjian jual beli kapal KM. Bintang Morowali jenis fiberGlass nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /1/2007,tg1 29102007;Foto copy Slip setoran senilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) dengannomor rek. 01.04000012 tanggal 4 September 2007;Print Out/rekening Koran PD Morowali dengan Nomor Rek. 01.04000012 padaPT.

Tidak masuk akal dan sangat jelas terlihat mengadaada,sebelum gugatan diajukan Termohon Banding adalah berdasarkanPerjanjian jualbeli Tandan buah segar kelapa sawit Nomor45/SPJB/MBKSMP/ III/2016, tertanggal 28 Maret 2016 pada pasal 6perihal Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang di uraikanpada somasi terakhir Termohon banding ;3.

Bahwa Pembanding semula Tergugat mengakui sendiriPerjanjian julabeli Kelapa Sawit Nomor 45/SPJB/MBKSMP/III/2016,tanggal 28 Maret 2016, belum ditanda tangani oleh Pembandingsemula Tergugat, sehingga hal ini sangat jelas yang membuktikanadanya itikad buruk dari Pembanding semula Tergugat yang dari awaldengan sengaja dan nyatanyata tidak mau menanda tanganiperjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmempelajari dengan teliti dan memeriksa Berita Acara PersidanganPengadilan