Ditemukan 335 data
117 — 52
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil olehPemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan Verponding Indonesia sebelumberlaku Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, atau1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan, ataum.
342 — 163
uh alias us, rizal mustagim alias takim,KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas bagi warga bireunkhususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenangkarena suara tembakan dan ledakan bom mengingatkan kembali suasana terorsaat terjadinya Masa Konflik GAM.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 15 jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadiUndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme;ATAUK
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
PT. KAMIRZU diwakili oleh NAI PUAY CHAI
2790 — 3181
, transmisi dan distribusi listrik, sertateknologi energi baru atau terbarukan;d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiunpemancar radio dan stasiun relay televisi;e. jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan;f, sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunanJaringan instalasi air dan saluran air bersih dan atau airlimbah;g. fasilitas umum;h. sarana dan prasarana pengolahan sampah;. pertahanan dan keamanan;J. prasarana penunjang keselamatan umum; prasaranamitigasi bencana; dan/atauk
92 — 72
Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan/atauk. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industrialmatsus dalam negeri.3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban pekerjaan.4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ;b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola ; dan/atauc. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.5.
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
113 — 40
atau penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dansurveil yang bersifat khusus untuk pengembanganteknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakanoleh Penyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan surveil, pemrosesan data, perumusankebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium danpengembangan sistem tertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yangbersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalamnegeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
724 — 265
Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belumdibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atauHalaman 93 Put.146/G/2020/PTUNMdni. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnyabelum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambiloleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
944 — 95
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAHAN R.I CQ MENTERI PERTAHANAN R.I CQ PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ.KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KEPALA PERBEKALAN ANGKUTAN DAERAH MILITER III SILIWANGI CQ KOMANDAN DETASEMEN PERBEKALAN ANGKUTAN III CQ KOMANDAN TEMPAT PEMBERIAN PERBEKALAN III PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : Komandan Komando Distrik Militer Purwakarta Dandim PWK
Terbanding/Tergugat III : Aah Nuryati
Terbanding/Tergugat IV : Cucu Rosiyani
Terbanding/Tergugat V : Iit Karnasih Djuita
Terbanding/Tergugat VI : Yani Muhaerani
Terbanding/Turut Tergugat I : Yeye
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Kelurahan Nagri Kidul
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Purwakarta
Terbanding/Turut Tergugat IV : CICIERDIS IFANURDIANI, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq
137 — 66
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, gjirik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961; atauI. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;m. lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan namaapapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VIIKetentuanketentuan Konversi UUPA.Dalam
1.MARKUAT
2.SUWARDI
3.ILMAN SAIAN
4.LASIMAN
5.SARIJO
6.SUPENDI
7.BIRAN
8.BAGAS IRWANTO
9.Aris Hariyanto
10.Tono
11.SUHARTO
12.Aryawan
13.SAIMAN
14.PUJI JATMIKO
15.RINTO WAHYUDI
16.MUSON
17.SUKAMTO
18.SUGIARTO
19.ROBANGI
20.Sumardi
21.Sunyoto
22.KUSNANTO
23.ADI SUPRIADI
24.DWI SUSILO
25.JARMAJI
26.MUKHSIN
27.DASAM
28.HERU PURWANTO
29.ADI HIDAYAT
30.RIONO
31.SUWARNO
32.HARIYANTO
33.SOIMIN
34.Sudiyo
35.JUWARIYAH
36.SUYANTO
37.SYAHRUL RAMADHAN
38.SUMARNO
39.SUPRIYADI
40.SUHADI
41.TURIMAN
42.NASIP
43.MISRIN
44.RASIYO
45.SUDARNO
Tergugat:
1.HADI SUMADI
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
85 — 10
Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;l.
Terbanding/Tergugat I : Marsinta boru Panggabean
Terbanding/Tergugat II : Leria boru Situmeang
Terbanding/Tergugat III : Tiodora boru Situmeang
Terbanding/Tergugat IV : Manuntun Situmeang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Tarutung
121 — 57
yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,yang tanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atausejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977; ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan; atauj. surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
3541 — 3067 — Berkekuatan Hukum Tetap
Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau.
78 — 10
penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khususuntuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan olehPenyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;21h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatifdan budaya dalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
175 — 81
dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salahsatu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j.. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
53 — 13
Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk.
120 — 57
Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atauk.
492 — 2318
prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salahsatu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
347 — 207
Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atauk. Penanganan Keadaan Kahar.14.Bahwa Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kontrakkembali dipertegas dalam Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII.Pelaksanaan Kontrak Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:a. Penetapan SPPBJb. Penandatanganan Kontrakc.
102 — 21
ATAUK ELIMA:nonn Bahwa la terdakwa MANSYUR Alias MANCUC pada 5Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, atau setidaktidaknya padabeberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa KeudeKrueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab.
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
115 — 104
atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnyabelum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertaialas hak yang diwakafkan, atauHalaman 109 dari 159 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhlj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialinkan, atauk
112 — 50
Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan atauk.