Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
686 — 300
686 — 300
Adanya fakta material yang di ketahuinya yangtidak di muat dalampernyataan pendaftaran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5a telah terbukti hasilAudit Laporan Keuangan Tergugat pada tahun 2002 telah di jadikandasar dalam Prospektus Tergugat dalam rangka penawaran obligasiSubordinasi Tergugat dengan CAR sebesar 29,49% dan NPL sebesar4,27 %;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P23, P29.a, P29.b,terbukti bahwa tergugat IX dan X telah mendapatkan sangsi dariMenteri Keuangan berupa pembekuan ijin atas
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
120 — 41
120 — 41
Bahwa Perbuatan melawan hukum formil adalah setiap perbuatanyang melawan peraturan perundangundangan selain dari KUHP Bahwa apabila terkait dengan keuangan Negara suatupembayaran yang tidak mempunyai dasar hukum ataubertentangan dengan peraturan perundangundangan akan tetapitetap dibayarkan hal tersebut merupakan perbuatan melawanhukum Ketetuan yang dapat dikenakan sangsi tidak ada kaitan denganperumusan delik perobuatan melawan hukum. Ada perbedaan antara Rumusan Pasal dengan Delik.
Register : 24-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN KENDAL Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Kdl Tanggal 24 Juli 2012 — - IRVAN PRATAMA HADISURYA, - GUNAWAN HADISURYA.
163 — 41
163 — 41
proseduryaitu Surat dari Menteri Keuangan diteruskan keDirektorat Jenderal Pajak kemudian diturunkan~ keKanwil pajak dan dalam penyidikan ditentukan kepada WPkalau mau membayar besarnya sekian dan ada uangnya168168berdasarkan Es cro a con kemudian setelah itu MenteriKeuangan minta persetujuan dari Jaksa Agung;Bahwa tata cara penyidikan yang Saksi lakukan tersebutsesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) RI /2009 PMK 03 tahun 2009 yang krusial dalam pasal 3 yangantara lain ada pokok pajak dan ada sangsi
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1329 — 1094
1329 — 1094
Penyidikan pajak pun dibunyikan di perpajakantindak pidana perpajakan mana saja yang bisa mengakibatkanperbuatan seseorang itu dipidana tidak tunduk pada KUHP karenadisini tindak pidananya khusus apabila wajib pajak menyampaikanSPT tidak benar inilah suatu hal yang luar biasa UndangUndang KUPini kalau yang kami pahami apabila suatu SPT tidak benar makanegara memberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB atauingin melakukan Penyidikan satu perobuatan tapi konsekuensinyaberbeda bisa mengedepankan sangsi
Putus : 07-04-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm. Tanggal 7 April 2014 —
70 — 8
70 — 8
Bahwa PT.INDO YUCHAI MACHINERY dalam menjual mesin induk danmemberikan surat dukungan kepada siapa saja dan tidak ada persyaratan apapun atau tidak ada perikatan dan setelah PT.INDO YUCHAI MACHINERYmemberikan surat dukungan kepada Perusahaan yang mengikuti LelangPengadaan barang/jasa namun Perusahaan tersebut tidak membeli mesinkepada PT.INDO YUCHAI MACHINERY maka PT.INDO YUCHAI MACHINERYtidak memberikan sangsi apa pun kepada Perusahaan tersebut akan tetapiPT.INDO YUCHAI MACHINERY tidak bertanggung
Register : 21-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 8 Januari 2015 — dr.h. Nellyarwisma ; Mirza Fadli, S.Pi ;
56 — 10
56 — 10
buahkolam, setelah di isi air tidak tergenang airnya;Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 29/Pid.SusTP K/2014/PN.Pdg14.Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari temuan BPK dan tindakan laporan hasilpemeriksaan saksi ada mendengar karena Saksi ikut ke Inspektorat dan saksiada ditugaskan ke sana dan hasil dari BPK saat itu temuan keterlambatansudah di bayar;Bahwa hasil tindak lanjut NHP kontraktor,tidak sesuai dengan waktunya laludibayar denda sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah),memberikan sangsi
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
162 — 59
162 — 59
Bali Pasifik Pragama telahmembuat/menyampaikan dokumen lelang yangtidak benar kepada panitia pengadaan dan panitiatidak memberikan sangsi sesuai ketentuan, panitiamenanggapi bahwa itu telah lewat jika diberi sanksiseharusnya pada evaluasi Sampul kemudian saksimenyampaikan kembali bahwa pemberian sanksidapat berlaku sampai dengan tahap pelaksanaankontrak. Setelah itu beberapa saat kemudian saksiberpamitan untuk pulang..
Sangsi apabila menolak / mengundurkan diri dengan alasan yang tidakdapat diterima atau gagal menanda tangani kontrak maka SPPJ akandibatalkan dan jaminan penawaran dicairkan untuk disetor ke Kas Negaradan larangan mengikuti kegiatan pengadaan jasa di instansi pemerintahselama 2 tahune. tidak diperkenankan merubah dokumen pengadaan secara sepihak sampaidengan penanda tanganan kontrakSetelah menerima SPPuJ tersebut kemudian dilakukan penanda tangan kontrakyang dilaksanakan pada tanggal 9 September
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
65 — 37
65 — 37
Pati.Dan pada waktu penyerahan sejumlah uang tersebut tidakmemakai kwitansi atau tanda terima.Bahwa pada kompetisi Divisi IIT Zona Jawa tahun 2007 di Kab.Pati kedudukan saksi adalah Tim manager PSISa.Bahwa PSISa tidak memiliki modal atau sumber dana samasekali, namun disisi lain harus mengikuti kompetisi divisi II.Apabila tidak mengikuti kompetisi akan mendapat sangsi dariPSSI berupa denda dan dicoret dari keanggotaan PSSI.Bahwa pada tanggal 26 September 2007 terdapat pengeluaranbon sementara dri
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
92 — 11
92 — 11
Terdakwa SAID HASAN, mulai berlaku hari selasa tanggal 20Nopember 2007 hingga 19 Desember 2007 , sanksi jika tidak selesai tepat waktu makaakan di kenakan sangsi sebagaimana yang di jelaskan di dalam syarat syarat kontrak .e Bahwa Surat perjanjian nomor 2367/607/2007 adalah dasar hukum kontrak antara pejabatpelaksana Teknis kegiatan prasarana jalana dan jembatan kec mayak payed Banda muliaseuruway dan Kec Rantau An. Saksi NASRUDDIN,ST dengan PT. Karya Muda RantauAn.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 26 Nopember 2014 — YUNIARTO EKO PRAMONO,ST.,MT Bin SOEDARMIN
99 — 17
99 — 17
MojosongoKab.Boyolali ;Nomor KTP : 3309061412720002 ;Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;Kedua :Jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalender ;Ketiga : keputusan ini disampaikan k epada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhya ;Keempat :keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan ;Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
97 — 34
97 — 34
Pati.Dan pada waktu penyerahan sejumlah uang tersebut tidakmemakai kwitansi atau tanda terima.Bahwa pada kompetisi Divisi III Zona Jawa tahun 2007 di Kab.Pati kedudukan saksi adalah Tim manager PSISa.Bahwa PSISa tidak memiliki modal atau sumber dana samasekali, namun disisi lain harus mengikuti kompetisi divisi III.Apabila tidak mengikuti kompetisi akan mendapat sangsi dariPSSI berupa denda dan dicoret dari keanggotaan PSSI.172Bahwa pada tanggal 26 September 2007 terdapat pengeluaranbon sementara
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Maret 2013 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
423 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
423 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPC dan PT.ARUTMIN dalam rangka Sunset Policy sehingga mendapatkanpembebasan sangsi administrasi ;dan atas perbuatannya tersebut, ALIF KUNCORO memberikan uang sebesarUS$3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika), perbuatan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kode Etik Pegawai DirektoratJenderal Pajak ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Ir. HADI PUTRANTO
DENI HERDIAN
106 — 38
106 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
Register : 01-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Mgt Tanggal 13 Oktober 2016 — Terdakwa DRS. MALAKIN, M.M.,
274 — 68
274 — 68
KreditUsaha rakyat serta memberikan sisa keuntungan untukmengembangkan usahanya;Bahwa urgensi saksi lapor ke kopilisian ke pidananya sedangkan riilnyaBPK dan PPATK menyatakan tidak ada kerugian, karena terdakwadengan sengaja telah membuat dan menyebabkan adanya pencatatanpalsu dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja skim KUR total plafonsebesar Rp. 43.000.000.000,(empat puluh tiga Milyard) kepada 86debitur yang sebenarnya tidak menerima kredit;Bahwa untuk kejadian tahun 2011 terdakwa sudah diberi sangsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
88 — 80
88 — 80
Selain yang melakukan perbuatan melawan hukum danditambah dengan siapa yang melakukan kesalahan baru dia bisa dimintai pertanggung jawabanpidana dikaitkan dengan sangsi pidana. Maka yang dikatakan subyek tindak pidana yang bolehdikatakan sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Pasal 55 KUHP.
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
429 — 273
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
429 — 273
Garut setelahnya di masukan ke dalam SistemLPSE dan dicetak tersebut dirubah maka pelaksanaan pelelangnya tidak sah.Bahwa saksi tidak mengetahuil apakah ada sangsi atau tidak terhadap perusahaanPT. JOGLO MULTI AYU apabila ada dokumen yang ada di dokumen penawarandilakukan perubahan karena selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi.
Bahwaapabila ada dokumen yang terdapat dalam dokumen penawaran yang kemudiandirubah dan disusulkan maka hal tersebut tidak ada diterima oleh pihak Tim Pokja.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sangsi atau tidak terhadap perusahaanPT.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN
Ir. Bambang Widianto
221 — 144
221 — 144
adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yangdibiayai dengan APBD/APBN baik yang dilaksanakan secara swakelolamaupun oleh penyedia barang dan jasa sesuai dengan Kepres No. 80 tahun2003 sedangkan Perpres 54 tahun 2010 barang dan jasa adalah kegiatan untukmemperoleh barang/jasa oleh kementrian yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untukmemperoleh barang/jasa ;Bahwa Pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2011 menggunakan KepresNo.80 tahun 2003 ;Bahwa Sangsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
104 — 25
104 — 25
TETA CIPTA MANDIRI, yangdisimpan di KPPN Jakarta III, pada saat pengajuan pembayaran 100 %kepada KPPN Jakarta III;Bahwa masa berlakunya Bank Garansi dari tanggal 16 Desember 2013sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan masa klaim sampaitanggal 31 Januari 2014,;Bahwa sangsi bagi Bank Garansi yang sudah abis masa berlakunya,ternyata Kontraktor PT.TETA CIPTA MANDIRI tidak bisa menyelesaikansisa pekerjaannya maka PPK membuat surat keterangan Wanprestasike KPPN Jakarta Ill, dan KPPN Jakarta III
Register : 08-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 29 April 2015 — CUT RINALDI SYAH PUTRA SE.Ak Bin CUT LI
75 — 22
75 — 22
Sehingga uangSP2DLS bukan uang bendahara melainkan uang pihak ketiga atau pihakpelaksana kegiatan Sesuai dengan dasardasar hukum :Bahwa pertanggung jawaban UP di akhir tahun adalah dengan cara di akhirtahun harus ditutup atau diajukan SPMGU NIHIL dan pada tahun yang lama UPtidak dapat dipertanggung jawabkan maka UP pada tahun berikutnya tidak bolehdi ambil lagi dan saksi tidak mengetahui mengenai sangsi apa bila tidak dapatmelakukan pertanggung jawaban keudian Pasal 199 ayat (1) Peraturan MenteriDalam
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg. Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
118 — 32
118 — 32
tersebutdisetorkan melalui BUMN maka bukan lagi uang negara karena Negaratelah dapat pajak dari deviden dari negara tersebut.Benar jika ada sebuah BUMN membutuhkan dana dari Luar Negri, makaharus ada ijin RUPS (Direksi melalui Mentri BUMNBenar jika keuangan sebuah proyek rugi, maka tidak bisa disebutmerugikan keuangan negarahal tersebut didasarkan atas PutusanMahkamah Agung bahwa laba rugi dihitung sebelum 1 tahun buku (dalamketentuan UU PT tahun 2007) dan tidak dapat dimintakan tanggung jawabsecara pribadi dan sangsi