Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 04-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 462/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
PENY RIYANTO Bin SUKADI
78 — 4
  • alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap denganberpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memangterbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan danberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakimmemilih perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternatif kesatuyaitu 362 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telan melangar
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MAYORUDIN FEBRI, SH
Terdakwa:
THOMAS ALPA EDISON ALS. UNYIL BIN TEGUH.
71 — 40
  • I Binti TAJRI;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa THOMAS ALFA EDISON BIN TEGUH, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadisebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penunutut Umum melangar pasal Pasa81 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3613 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — TENGKU KHAIRUL AMAR VS TENDEANUS
52 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawanhukum (onrecht matige daad) Nomor 414, SHM Nomor 864 dan SHMNomor 1360, diatas tanahn SHM Nomor 1869 atas nama Tandeanus(Penggugat) maka terbukti jelas Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum Nomor 4dapat dikabulkan:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah salahdalam menafsirkan menerapkan secara sempit pengertian perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, tidak ada perbuatan melangar
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 31-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
102 — 39
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Tanah
Register : 14-06-2010 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 23 / Pdt.Int /2010 /PN.Kbj
Tanggal 25 April 2011 — -KENARI Br. GINTING VS BANA BR. SINURAYA,DKK VS PARA AHLI WARIS ALM. TENNI GINTING
80 — 28
  • Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sahsecara hukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum?Mengapa Para Penggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor2 dan 3 padahal objek perkara nomor juga dalam sengketa ?17. Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yangmasih kecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencarinafkah utama sudah tiada?
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
NIDYA EKA PUTRI, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD FARHANS PRATAMA Als FARHAN Bin YULIADRI
83 — 49
  • seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN PlwMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
81 — 7
  • pada tanggal 10 April 2019 sudah ada dua calon KepalaDesa yang terdaftar walaupun kedua calon tersebut merupakan pasangansuami istri namun tidak ada Peraturan yang melarang suami istri mendaftarkandiri sebagai bakal calon Kepala Desa dalam waktu bersamaan dan hal tersebutsudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, telah memenuhi normakepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian, tidaksewenangwenang, tidak melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 24-06-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 117/Pid.B/2019/PN Gto
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
DIAN REZKI AUGUSMI TAJUDDIN, SH
Terdakwa:
IMRAN H DJAFAR Alias IM
72 — 9
  • saksi Erik Manggasaramemberitahukan bahwa terdakwa mau mengundurkan diri, dan saksi ErikManggasara mengatakan haknya terdakwa mundur ; Bahwa ijazah terdakwa tidak di tahan saat mengundurkan diri ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 51/Pdt.Bth/2020/PN Skt
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
1.WITONO BUDI SUSILO
2.QOSIDAH IMAWATI
Tergugat:
BANK KOSPIN JASA PUSAT PEKALONGAN CQ BANK KOSPIN JASA CABANG SURAKARTA
70 — 23
  • Namun Para Pelawantelan melangar ketentuan sebagaiamana yang diperjanjikan, tidakmengindahkan Perjanjian, telah ingkar janji dan sudah diperingatkanbaik secara lisan maupun tertulis.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Msh
Tanggal 29 September 2016 — Penuntut Umum: DWI PRIMA SATYA, SH. Terdakwa: AGUSTINUS EDWARD RAINONY ALIAS AGUS
74 — 24
  • MshNarkotika atau Ketiga melangar pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa dan buktibukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmembuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam DakwaanAlternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
286 — 157
  • 50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai dasar dalamkonsiderans Membaca, padahal pada saat Penggugat berhak pensiun denganhormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada tanggal23 September 2018 atau pada tanggal 5 Desember 2018 dengan adanya SKGubernur No. 627 Tahun 2018, Penggugat belum berstatus Terpidana dalamperkara Nomor: 71/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi. dan baru putus pada tanggal 26Juni 2019 serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019:5) Tergugat melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2008 — Putus : 15-04-2009 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 15 April 2009 — DADANG SUKANDAR, DKK (13 ORANG) >< MENTERI LUAR NEGERI RI
117 — 17
  • Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 18_Pid_Sus_2016_PNBkt_Hukum_08062016_Narkotika
Tanggal 8 Juni 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YULIZA AMRI ;
39 — 5
  • diatas boxtengah antara kursi sopir dan kursi penumpang dan 1 (satu)unit Handphone Nokia 6300 warna merah milik Terdakwayang terletak diatas soedo meter dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa sebagai Pegawai LembagaPemasyarakatan Kelas Biaro Bukittinggi, pada saatTerdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut keluardari Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi sedangtidak bertugas (jam lepas dinas) dan tidak melaluipemeriksaan petugas yang sedang berjaga, Terdakwamenyadarai perobuatan Terdakwa ini melangar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 235/Pib.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 16 Desember 2014 — HERY SANTOSO Al. HENFA
124 — 49
  • Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penggelapan
Upload : 11-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/Pid/2018/ PT DPS
Arif Muhamad Lufti Alias Arif Muhamad Lutfi
102 — 58
  • . : PDM 125/GIANY/11/2019 tanggal 29Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMADLUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kesatu Primair melangar Pasal 376 KUHP;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI AliasARIF MUHAMAD LUTFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
1.SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA
2.MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN
474 — 444
  • computer atau system elektronik termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 29 Maret 2017 — NY. HAJJAH MUHTASAROH dkk melawan HARYANTO, dkk
152 — 73
  • Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatanAkta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melangar ketentuan dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT WIRA KARYA UTAMA, DKK
318 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tujuan pengenaan denda administrasi adalah untuk mendorongagar pelaku usaha yang terbukti melangar tidak mengulangi perbuatannya,bukan untuk mematikan usahanya, sehingga pengenaan sanksi dendasecara proporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebut lebihrendah dari batas minimal denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;2.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
FIRMINUS DODI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Turut Tergugat:
1.PT. ASTRA INTERNASIONAL, DAIHATSU CABANG PONTIANAK
2.PT. Asuransi Cigna
168 — 49
  • melaporkanPenggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diprosessecara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sahPenggugat beli, sebagaimana Suratsurat perjanjian.Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objekkendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkantertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke3 (tiga)/ April 2017hingga perkara ini disidangkan.Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atasobjek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
101 — 25
  • Maka pemberiFidusia dinyatakan ingkar janji, unsur unsur perbuatan melangar hukumsehubungan dengan pengunaan dan pegaiihan benda yang menjadi objekjaminan Fidusia dapat dikenakan kepadanya.