Ditemukan 380 data
88 — 28
saksi HASAN USMANalias HASAN dan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpadilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang,selanjutnya saksit HASAN USMAN alias HASAN, saksi ILHAM MOILO alias WANDUHalaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Buldan terdakwa beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buolguna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang
149 — 42
Sudirman; Timur berbatas dengan tanah Agus Surianto/Ratna Mareta;Selatan Berbatas dengan Tanah Rai/ Ratna Mareta;Barat Berbatas dengan tanah Dundang Kanjuk/Sahriansyah;Bidang VI Tanah dengan bukti berupa SHM No. 2283 tahun 1992 Luas 8.719 M2 (Delapan ribu tujuh ratus sembilan belas) meter persegi;Batas-Batas:Utara berbatas dengan parit/ Jalan Jend.
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
272 — 196
menandatangani Surat Perjanjian Nomor :Halaman 43 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.38/ST/DKPPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah MilikPemerintah Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut;Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yangharus diikuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatukeputusan atau melakukan suatu Tindakan adalah asas kecermatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf dUndang
RUS SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.BANK PERKREDITAN RAKYAT SHINTA DAYA
2.Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Yogyakarta
106 — 19
untuk mempelajari terlebihdahulu apa yang akan ditanda tangani Pembantah, dan bahkan Pembantahsendiri tidak pernah menerima berkas salinan perjanjian kredit antaraPembantah dengan Terbantah I, maka dan oleh karenanya Terbantah lI,telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005tanggal 20 Januari 2005 tentng transparansi informasi produk bank danpenggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf dundang
66 — 13
DUNDANG bahwa telah datang ke rumah saksiMARLIN Bin GASAN yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MARCOS BinDAYAK ZAHANIS sedang mangangkut kayu ulin sebanyak + 10 (sepuluh)Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksnpucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik saksiMARLIN Bin GASAN yang diambil dari depan rumah dan dipindahkan kepinggir jalan Suhada kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019sekitar jam 08.00 Wib saksi MARLIN Bin GASAN mendapat kabar kembalidari Saksi NURIDA
1.UJANG WIJANARKO, SH
2.WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
1.MULDYANTO Als IMUL Bin NUR ROHMAT
2.ABDUL SELAMAT Bin AMAQ HAIRIYAH
3.SUGIONO Bin PONIRIN
81 — 6
ABDUL SELAMAT bin AMA HAIRIYAH dan terdakwa Il.SUGIONO bin PONIRIN bersalah melakukan tindak pidana turut melakukanmemanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa buah sawitsecara tidak sah diancam pidana dalam pertama pasal 107 ayat huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentangPerkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan pertama PenuntutUmum;2.
70 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
(TermohonKasasi ) yang memberikan perintah, pekerjaan dan upahkepada Penggugat (Pemohon Kasasi) termasuk mempunyaihak atau berhak untuk melakukan PHK terhadap Penggugat(Pemohon Kasas1) , dan pertimbangan Judex Factitersebut di atas juga saling bertentangan dan jugakeliru dalam menilai dan menerapkan hukum,bertentangan dengan Pasal 100, Pasal 102 ayat 1 dUndang Undang PPHI (terkait tentang pengambilanKeputusan) dan Pasal 1338 KUH Perdata (terkait tentangakibat suatu perjanjian), Pasal 163 HIR dan
167 — 87
Jambi Selatan Kota Jambi;Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jambi tersebutadalah mengenai Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan dUndang Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Airberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A32/IV/ 2014/JJambi/ Siaga OpsC tanggal 2 April 2014 a.n. Pelapor ANUGERAH HANDIKA:Halaman 214.
48 — 19
Hasil uji Laboratorium Off Spec ;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke3Niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga telahterpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b dan dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak danGas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
98 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelompk Hutan Gunung Prabu Dundang (Rtk. 23) seluas + 650 Ha.Menjadi kawasan hutan dengan fungsihutan lindung.Kedua : Batas sementara dari kawasan hutan lindung tersebut adalahseperti tertulis dengan bis hijau pada peta lampiran keputusan, sedangkanbatas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah melakukan penataanbatas di lapangan.Ketiga : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan TataGuna Hutan untuk mengatur pelaksanaan batas di lapangan atas kawasanhutan lindung tersebut.Hal. 23
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
kontraktor kontrak kerjasama Migas;Bahwa berdasarkan Pasal 6.2.1 Kontrak Kerja Sama tersebut yang berbunyi:*BP Migas wajib bertanggungjawab atas manajemen operasi dan membantuserta memberikan konsultasi kepada Pertamina EP berkaitan dengan denganrencana kerja dan anggaran yang merupakan tanggung jawabnya PertaminaEP;Maka BP Migas selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemendari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS);Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 12 huruf DUndang
1.HENDRI
2.EMRIZAL HAZBI
Tergugat:
KEPALA DESA SIMPANG KOTA MEDAN
188 — 72
Hal ini menjadi dasar tergugatmenerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat dan Penggugat IIdan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf DUndang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sertapada Peraturan MENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo PeraturanMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan MENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Pasal 5Ayat 3 Huruf D ) Bahwa selanjutnya Tindakan
57 — 4
Pol: AA 9216 HB yang memuat bahan bakar minyak jenis solar sekitar 360 (tiga Ratusenam puluh)liter yang dikemas dalam sekitar 15 (lima belas) jerigen dansekitar 3700 (tiga ribu tujuh ratus ) liter bahan bakar jenis solar dalamtangki duduk tersebut diamankan oleh petugas Ditreskrimsus PoldaJateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa PRIYANTO bin CITRO ATMOJO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
224 — 81
makaterbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang bahwa perkataan Dengan sengaja diartikan sebagai Opzetals willens en wetens dan menurut Memorie van Toelichting bisa diartikansebagai Willlens (sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatantertentu) dan Wetens (mengetahui serta dapat mengetahui bahwa perbuatantersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;Menimbang. bahwa pengertian Unsur Melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa menurut Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf dUndang
386 — 10
Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUDakwaan Kedua : Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf dUndang Undang R.I.
41 — 18
Berarti pada tahun 2011, Pasal 87 ayat 4 huruf b dan dUndang Undang No. 5 tahun 2014 tersebut belum diundangkan. Olehkarena belum diundangkan, maka Penggugat tidak ada melanggarketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang Undang No. 5 tahun2014 tersebut pada tahun 2011;Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87ayat 4 huruf b dan d Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5tahun 2014 pada tahun 2011 sebagaimana telah dikemukakan diatas.
1.I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H.
2.TATA HENDRATA, SH
Terdakwa:
1.MOH. ISROKIM Alias ROIS
2.DENI BAGAS PRAMONO
47 — 19
menjelaskan terkait dengan perbuatan terdakwa MOHISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO dalammelakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga LPG tanpa dilengkapidengan izin usaha pengangkutan LPG dan izin usaha Niaga LPG patutdiduga telah Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan GasBumi dan/atau melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumitanpa dilengkapi Ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 huruf c dan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau dUndang
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat II : BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat III : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
113 — 75
Selain itu memperkerjakananak di bawah umur juga merupakan BUKTI PMH, karenaMELANGGAR peraturan perundangundangan, yaitu KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP235/MEN/2003 tahun 2003 tentang JenisJenis Pekerjaan yangMembahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, dalamLampiran Keputusan huruf C angka 9 junto Pasal 74 ayat (2) huruf dUndang Undang nomor 13 tahun 2003, juga merupakan bentuk buktipenyalahgunaan wewenang yang ada pada TERGUGAT,;8.
140 — 73
ataukeputusan fiktif negatif Tergugat terhadap suratpermohonan Penggugat Nomor : 04/II1/2011 tanggal 22 Maret2011 ~=iperihal Permohonan Penyertaan 4 (empat) CabangOlahraga dalam Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012,telah bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku) dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang BaikMenimbang, bahwa berkaitan dengan pokok sengketadalam perkara int Pengadilan mempertimbangkannyasebagaimana terurai dibawah ini ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (4) huruf dUndang
ADRIANTI,SH
Terdakwa:
AJISMAR Panggilan AJIS
89 — 50
RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak, dimana Majelis Hakim selanjutnya akanmempertimbangkan Dakwaan Kesatu dimaksud yaitu melakukan perbuatan yangdiatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang Undang RINo.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang