Ditemukan 381 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dangang dinding dindong dandung djadang dendang dandang dondang dundung dindang diundang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — PLEMON PANJAITAN LAWAN PIMPINAN DAN PEMILIK PT. MANDALA MULTI FINANCE
57 — 36
  • Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas seluruh hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan total keselurunan sebesar Rp.38.858.940, (tiga pulun delapan juta delapan ratus lima puluh delapanribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:Uang pesangon 2 X 2 x Rp. 2.340.900, =Rp. 9.363.600Penggantian hak
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
270 — 194
  • menandatangani Surat Perjanjian Nomor :Halaman 43 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.38/ST/DKPPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah MilikPemerintah Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut;Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yangharus diikuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatukeputusan atau melakukan suatu Tindakan adalah asas kecermatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf dUndang
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
RUS SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.BANK PERKREDITAN RAKYAT SHINTA DAYA
2.Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Yogyakarta
102 — 19
  • untuk mempelajari terlebihdahulu apa yang akan ditanda tangani Pembantah, dan bahkan Pembantahsendiri tidak pernah menerima berkas salinan perjanjian kredit antaraPembantah dengan Terbantah I, maka dan oleh karenanya Terbantah lI,telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005tanggal 20 Januari 2005 tentng transparansi informasi produk bank danpenggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf dundang
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Umum Pencurian
Register : 14-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksn
Tanggal 23 Oktober 2019 — FERRY FAJAR ANUGERAH Alias FERRY Bin MARLIN
62 — 13
  • DUNDANG bahwa telah datang ke rumah saksiMARLIN Bin GASAN yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MARCOS BinDAYAK ZAHANIS sedang mangangkut kayu ulin sebanyak + 10 (sepuluh)Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN Ksnpucuk dengan ukuran 6x12 dengan panjang 2 (dua) meter milik saksiMARLIN Bin GASAN yang diambil dari depan rumah dan dipindahkan kepinggir jalan Suhada kemudian pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019sekitar jam 08.00 Wib saksi MARLIN Bin GASAN mendapat kabar kembalidari Saksi NURIDA
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 129/Pid.B-LH/2019/PN Klk
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.UJANG WIJANARKO, SH
2.WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
1.MULDYANTO Als IMUL Bin NUR ROHMAT
2.ABDUL SELAMAT Bin AMAQ HAIRIYAH
3.SUGIONO Bin PONIRIN
78 — 6
  • ABDUL SELAMAT bin AMA HAIRIYAH dan terdakwa Il.SUGIONO bin PONIRIN bersalah melakukan tindak pidana turut melakukanmemanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa buah sawitsecara tidak sah diancam pidana dalam pertama pasal 107 ayat huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentangPerkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan pertama PenuntutUmum;2.
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-09-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN BUOL Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul
Tanggal 16 Nopember 2015 — Ilham Moilo alias Wandu
53 — 28
  • HASAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahanHalaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bulbakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintahataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN,terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsungdi bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 4 Mei 2011 — RUDIJANTO VS 1. PT. DWIMITRA NUSANTARA SATRIA, DK.
69 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (TermohonKasasi ) yang memberikan perintah, pekerjaan dan upahkepada Penggugat (Pemohon Kasasi) termasuk mempunyaihak atau berhak untuk melakukan PHK terhadap Penggugat(Pemohon Kasas1) , dan pertimbangan Judex Factitersebut di atas juga saling bertentangan dan jugakeliru dalam menilai dan menerapkan hukum,bertentangan dengan Pasal 100, Pasal 102 ayat 1 dUndang Undang PPHI (terkait tentang pengambilanKeputusan) dan Pasal 1338 KUH Perdata (terkait tentangakibat suatu perjanjian), Pasal 163 HIR dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-10-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1214 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 —
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kontraktor kontrak kerjasama Migas;Bahwa berdasarkan Pasal 6.2.1 Kontrak Kerja Sama tersebut yang berbunyi:*BP Migas wajib bertanggungjawab atas manajemen operasi dan membantuserta memberikan konsultasi kepada Pertamina EP berkaitan dengan denganrencana kerja dan anggaran yang merupakan tanggung jawabnya PertaminaEP;Maka BP Migas selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemendari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS);Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 12 huruf DUndang
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-06-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 10-10-2015
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 114/Pid.B/2015/PN Skh
Tanggal 16 September 2015 — Priyanto Bin Citro Atmojo
47 — 4
  • Pol: AA 9216 HB yang memuat bahan bakar minyak jenis solar sekitar 360 (tiga Ratusenam puluh)liter yang dikemas dalam sekitar 15 (lima belas) jerigen dansekitar 3700 (tiga ribu tujuh ratus ) liter bahan bakar jenis solar dalamtangki duduk tersebut diamankan oleh petugas Ditreskrimsus PoldaJateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.Perbuatan terdakwa PRIYANTO bin CITRO ATMOJO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HENDRI
2.EMRIZAL HAZBI
Tergugat:
KEPALA DESA SIMPANG KOTA MEDAN
183 — 69
  • Hal ini menjadi dasar tergugatmenerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat dan Penggugat IIdan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf DUndang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sertapada Peraturan MENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo PeraturanMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan MENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Pasal 5Ayat 3 Huruf D ) Bahwa selanjutnya Tindakan
Pengadilan PN PATI Perdata Khusus
Register : 21-10-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN PATI Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN Pti
Tanggal 9 Maret 2015 — - TERDAKWA
214 — 81
  • makaterbuktilah unsur tersebut dipersidangan;Menimbang bahwa perkataan Dengan sengaja diartikan sebagai Opzetals willens en wetens dan menurut Memorie van Toelichting bisa diartikansebagai Willlens (sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatantertentu) dan Wetens (mengetahui serta dapat mengetahui bahwa perbuatantersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;Menimbang. bahwa pengertian Unsur Melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa menurut Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf dUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Mei 2017 — LALU WIRATMAJA, S.IP
93 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelompk Hutan Gunung Prabu Dundang (Rtk. 23) seluas + 650 Ha.Menjadi kawasan hutan dengan fungsihutan lindung.Kedua : Batas sementara dari kawasan hutan lindung tersebut adalahseperti tertulis dengan bis hijau pada peta lampiran keputusan, sedangkanbatas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah melakukan penataanbatas di lapangan.Ketiga : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan TataGuna Hutan untuk mengatur pelaksanaan batas di lapangan atas kawasanhutan lindung tersebut.Hal. 23
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN
Register : 20-11-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 263/Pid.Sus/2015/PNTbk
Tanggal 28 Desember 2015 —
46 — 19
  • Hasil uji Laboratorium Off Spec ;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke3Niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga telahterpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b dan dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak danGas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 02-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 06-04-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 16 September 2014 — SUWARNI M E L A WA N KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI
165 — 86
  • Jambi Selatan Kota Jambi;Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jambi tersebutadalah mengenai Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) jo Pasal 94 ayat (3) huruf c dan dUndang Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Airberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A32/IV/ 2014/JJambi/ Siaga OpsC tanggal 2 April 2014 a.n. Pelapor ANUGERAH HANDIKA:Halaman 214.
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 152/Pid.Sus.LH/2016/PN.Mbn
Tanggal 14 Desember 2016 — . Ahmad Nurul Arifin Bin Kuswanto
385 — 10
  • Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUDakwaan Kedua : Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf dUndang Undang R.I.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-11-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 21 Juni 2017 — RATNA MARETA Melawan 1.ANANG H. IKAT; 2.NANANG; 3. BAMBANG Bin ANANG H. IKAT; 4.IPAH Binti ANANG H. IKAT; 5.SRI RAHAYU Binti ANANG H. IKAT; 6.TANTI Binti ANANG H. IKAT; 7. MILA Binti ANANG H. IKAT; 8. MUHAMMAD FADJRIN DJAJADI; 9. FATMAWATI; 10.ATANG SUNARYA; 11.RUDI; 12.ATIHAN;13.USMAN DEMANASAH; 14.SARNO; 15.SURATNO; 16.AGUS;
146 — 42
  • Sudirman; Timur berbatas dengan tanah Agus Surianto/Ratna Mareta;Selatan Berbatas dengan Tanah Rai/ Ratna Mareta;Barat Berbatas dengan tanah Dundang Kanjuk/Sahriansyah;Bidang VI Tanah dengan bukti berupa SHM No. 2283 tahun 1992 Luas 8.719 M2 (Delapan ribu tujuh ratus sembilan belas) meter persegi;Batas-Batas:Utara berbatas dengan parit/ Jalan Jend.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-08-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2011 — Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) PROVINSI JAWA BARAT;Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) PUSAT
134 — 68
  • ataukeputusan fiktif negatif Tergugat terhadap suratpermohonan Penggugat Nomor : 04/II1/2011 tanggal 22 Maret2011 ~=iperihal Permohonan Penyertaan 4 (empat) CabangOlahraga dalam Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012,telah bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku) dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang BaikMenimbang, bahwa berkaitan dengan pokok sengketadalam perkara int Pengadilan mempertimbangkannyasebagaimana terurai dibawah ini ; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (4) huruf dUndang
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 69/PDT/2021/PT YYK
Tanggal 25 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. H. KELICK AGUNG NUGROHO Diwakili Oleh : Ageng Minto Aji, SH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat II : BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Terbanding/Turut Tergugat III : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
104 — 66
  • Selain itu memperkerjakananak di bawah umur juga merupakan BUKTI PMH, karenaMELANGGAR peraturan perundangundangan, yaitu KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP235/MEN/2003 tahun 2003 tentang JenisJenis Pekerjaan yangMembahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, dalamLampiran Keputusan huruf C angka 9 junto Pasal 74 ayat (2) huruf dUndang Undang nomor 13 tahun 2003, juga merupakan bentuk buktipenyalahgunaan wewenang yang ada pada TERGUGAT,;8.
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H.
2.TATA HENDRATA, SH
Terdakwa:
1.MOH. ISROKIM Alias ROIS
2.DENI BAGAS PRAMONO
42 — 19
  • menjelaskan terkait dengan perbuatan terdakwa MOHISROKIM alias ROIS dan terdakwa DENI BAGAS PRAMONO dalammelakukan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga LPG tanpa dilengkapidengan izin usaha pengangkutan LPG dan izin usaha Niaga LPG patutdiduga telah Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan GasBumi dan/atau melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumitanpa dilengkapi Ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 huruf c dan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau dUndang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn
Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. H. SYAMSUL BAHRI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
37 — 16
  • Berarti pada tahun 2011, Pasal 87 ayat 4 huruf b dan dUndang Undang No. 5 tahun 2014 tersebut belum diundangkan. Olehkarena belum diundangkan, maka Penggugat tidak ada melanggarketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang Undang No. 5 tahun2014 tersebut pada tahun 2011;Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87ayat 4 huruf b dan d Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5tahun 2014 pada tahun 2011 sebagaimana telah dikemukakan diatas.