• Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-------------------------------------------------

  terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) paket shabushabu sebesart 0,0546 gram untuk keperluan pengujian 0,0318gram, sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,0228 gram ;1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2,1 (satu) botol aqua (bong),6 (enam) pipet plastik,1 (satu) korek api gas,1 (satu) jarum sumbu,1 (satu) buah gunting,1 (satu) buah jarum,Dirampas untuk dimusnahkan6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingat

• PENETAPANNomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingat pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yangdiajukan oleh :1NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :NamaUmurPekerjaanTempat kediaman di :Selanjutnya PemohonPemohon

• PENETAPANNomor 0419/Pdt.P/2015/PA Jr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukanoleh :Ulfa Istiana binti Abd Hamid, H, Tempat tanggal lahir Jember, 03081978, Jenis kelamin Perempuan, agama lslam,Pekerjaan lbu rumah tangga, KewarganegaraanIndonesia, alamat, Dusun Kedungnilo Rt. 001,Rw.005 Desa Karang Semanding, KecamatanBalung

• Putusan Nomor 305/Pid.B/2015/ PN.Sda.untuk itu, Perobuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa terdakwa MOCH IMRON ROSADI yang bekerja sebagai karyawanpenjaga gudang Lpg 3 Kg di Desa Medaeng Kecamatan Waru KabupatenSidoarjo yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menjaga barangberupatabung gas Lpg 3 kg milik UD Polomarto atau SPBUdanterdakwa mendapat gaji perbulanRp. 2.100.000, (dua juta seratus riburupiah)Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat tingat lagi

  Putusan Nomor 305/Pid.B/2015/ PN.Sda.Bahwa terdakwa MOCH IMRON ROSADI yang bekerja sebagai karyawanpenjaga gudang Lpg 3 Kg di Desa Medaeng Kecamatan Waru KabupatenSidoarjoBahwa pada hari dan tanggal tidak dapat tingat lagi bulan September 2014terdakwa menghubungi BUADI (DPO) dengan tujuan untuk menjual tabunggas Lpg 3 kg sebanyak 100, (seratus) tabung dan 1 (satu) tabung sehargaRp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupaih) kemudian BUADI datang ketempat gudang tersebut, kKemudian terdakwa menerima uang

• (satu) orang anak Perempuan bernama : SYIFA OKTA AURELLY, lahir pada31 Oktober 2007 di Grobogan (11Th), Yang sekarang dalam asuhanPenggugat;wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan selayaknyarumah tangga yang harmonis, (Selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, hinggawaktu sekitar bulan Juni 2013 disebabkan, rumah tangga Penggugat danTerguggat tidak lagi berjalan utuh, yang dijelaskan dalam kronologis sebagaiberikut :ugat dan terguggat yang awalnya bekerja sebagai Karyawan Pabrik,dengan tingat

• Bahwa sangat jelas Majelis Hakim tingkat Banding hanya mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim tingat pertama saja yang sudahjelas keliru dan mengenyampingkan buktibukti surat yang diajukanPemohon Kasasi/Tergugat bertanda T1 dan T2 berupa berita acarayang mana isinya Ahmad Erwan Elviani mengaku bahwa memangPenggugat/Termohon Kasasi melakukan hubungan hukum=gadaidengannya sepengetahuan Gusti Noor Cahaya Bani ibu dari AhmadErwan Elviani bukan dengan Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa dalamberita

• PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang IVa sampai dengan Pengatur Tingat

  Golongan/Ruang Vd,Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut,diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang IVasampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang IV/d sebelum dan atau pada saatditetapbkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.

• rekomendasi tersebut dianggaptelah tidak berlaku lagi (kadaluarsa);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasPengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama PengadilanNegeri Manado Tanggal 19 Mei 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mnd. yangdimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang pada tingat

• demikian tuntutan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat danTergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan ;Mimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, olehkarena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan buktibukti surat yang diajukan sesuai ketentuan hukum,sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingat

• Putusan No.315/Pat.G/2019/PTA.Smg.masih mempunyai hutang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua jutarupiah), Majelis Hakim Tingat Banding memberikan pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan(Pemohon dan Termohon) masih mempunyai hutang sebesarRp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensitidak menjelaskan hutang tersebut kepada siapa (lembaga keuangan atauperorangan) dan digunakan untuk apa, serta bagaimana cara pembayarannya,demikian

• yangdiajukan oleh para pihak yang berperkara, dikaitkan dengan Memori Bandingdari Pembanding/Tergugat dan Konra Memori Banding Terbanding/ParaPenggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sepertidiuraikan berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Tergugat tidakmengajukan Eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dari segi formal gugatan yang tercantum dan dikutip dalamPutusan Tingat

• diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memeriksa dan mempelajari dengan seksamadakwaan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara, berita acara persidanganserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor573/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021, memori banding JaksaPenuntut Umum, bahwa Majelis Hakim tingat

• SALINAN PENETAPANNomor : 0007/Padt.P/2015/PA.Jr.eieoal EnArete a eae " anDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingat pertama telah menjatuhkan penetapanterhadap perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :SUHERIYANTO bin SUBOWO, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS (Guru), tempat kediaman di Jalan Sriwijaya V Blok No.1RT.0O5 RW. 02 Kelurahan Karangrejo Kecamatan SumbersariKabupaten Jember.

• pertimbanganpertimbangan hukum Hakim PengadilanTingkat Pertama selanjutnya diambil alin dan dijadikan dasar didalampertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 154 / Pdt.G / 2014 /PN.Amb tanggal 13 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalamPeradilan Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula ParaPenggugat berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan TingkatPertama maupun dalam Peradilan Tingat

• 2009tentang Narkotika, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana ketentuanPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum sekedar mengenaiberat ringannya pidana yang dijatuhnkan, yang merupakan wewenang judexfacti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasanalasan semacamitu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan pada tingat

• PTUNJKT.bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang Il/a sampai dengan Pengatur Tingat

  Golongan/Ruang II/d,Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 tersebut,diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang Il/asampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saatditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabat sebagai Guru.

• pengangkatannya bertentangan danatau tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat dalamRepliknya yang mengutip Ketentuan Peralihan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (8)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor 16 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur terhadap Guru yangberpangkat Pengatur Muda Golongan/Ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingat

  Golongan/Ruang Il/d, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketentuan Peralihandalam Pasal 41 tersebut, diberlakukan terhadap Guru yang berpangkat PengaturMuda Golongan/Ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingat Golongan/Ruang II/d sebelum dan atau pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, telah menjabatsebagai Guru.

• sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga beralasan apabila Mejelis Hakim tingkat bandingmengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadiliperkara ini ; == 22 29+ 222 22222 222 2o2 22 ===ano Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Kelas A Tanjungkarang tanggal 30Agustus 2016 Nomor 438/Pid.B/2016/PN.Tjk, yang dimintakan banding ituharuslah dikuatkan dan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingat

• PENETAPANNomor 0266/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tertentu. pada tingat pertama, telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan1. XXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempattinggal di Dusun Sumberdlingo RT.27 RW.06 Desa Joho KecamatanWates Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon ;2.

• sumbu,----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) buah gunting,----------------------------------------------------------------------
• 1 (satu) buah jarum,------------------------------------------------------------------------

Dirampas untuk dimusnahkan-----------------------------------------------------------------

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingat

   Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingat banding sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratusUP IAN) jn eon nn nnn nn nnn nnn nner nnn nn nena nana nana nnn enennnenenenanewon nnnnnnnna Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari RABU tanggal 26 JUNI 2013oleh kami H. EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum~ selaku = Ketua Majelis,H.PURWANTO,SH.