Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, d/h PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, VS. Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA.
133 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 4 September 2002;Judex juris telah khilaf atau keliru) dalam menilaiperbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PemohonPeninjauan Kembali.4.Bahwa apabila membaca pertimbangan judex juris sepertitersebut diatas, maka Judex Juris telah khilaf ataukeliru dalam menilai perbuatan melawan hukum= yangdituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengingatsubstansi gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalahperbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalampasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN CURUP Nomor 126/Pid.B/2019/PN Crp
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin MAT
64 — 44
  • CrpMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidaritasyaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5KUHPidana, Subsidair melangar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secaraSubsidaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harusdibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Tjs
Tanggal 29 Mei 2019 — Pemohon:
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
91 — 63
  • Pemohon saat itu tidak didampingioleh Kuasa Hukum/Pengacara ;Oleh karenanya sangatlah Patut Perbuatan TERMOHON yang dimaksud pada poinangka 11 Permohonan ini telah melangar Pasal 56 KUHAP yang berbuny) :Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidanalima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabatyang
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 25-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 29/Pid.B/2016/PN Mrj
Tanggal 14 April 2016 — I. ASMANIDAR Binti EMSAHAR pgl. SI AI II. SRI ASTUTI Binti H. SARIDIN pgl. TUTI
86 — 9
  • 2016/PN MrjMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 06-03-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.BKN
Tanggal 21 Oktober 2013 — Hj. MARYANI H.S. Binti H.M. SANI dkk M e l a w a n Hj. ZAHARA Binti YAKIN dkk
58 — 23
  • Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkansebagaimelawan undangundang, melanggar kesusilaan dan ketertibanumum.Bahwa objek perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalahtanah milik T'ergugat I, bukan milik Para Penggugat, tanah milik Tergugat Itidak memiliki hubungan hukurn dengan Para Penggugat, jadiperbuatan TergugatI menjual tanah miiik Tergugat I kepada Tergugat II tidak melangar hakSubyektif Para Penggugat atau tidak bertentangandengan kewajiban Tergugat Idan Tergugat
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUMANTRI Als EHOK Bin JAMIUT
39 — 25
  • Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawantelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jefri dan saksiBonadi karena telah melangar tindak pidana narkotika jenis daun ganja; Bahwa saksi bersama saksi FEBRI EVISAN
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANDUNG Nomor 408/PID/2010/PT.Bdg
Tanggal 2 Desember 2010 — RUSTAM MULYANA BIN MUHAMAD SAUD
66 — 24
  • Hal tersebut melangar SOP(Standar Operasional Prosedur) Bank danketentuan perbankan selain itu adapelanggaran tentang ketentuan intern Bankmengenai petunjuk pelaksanaan dan tarippinjaman yang diberikan kepada pensiunanyaitu. jumlah pokok pinjaman yang diberikanmelebih plafon pinjaman yang telahditetapkan oleh Bank dan jangka waktu jugamelebihi.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 29/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
170 — 78
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu; a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;h.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
200 — 132
  • berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifatrahasia dan seterusnya mengingat bahwa perjanjian antara kedua belahpihak hanya mengikat pada pihak tersebut;Bahwa apabila ada Pihak Ketiga ingin mendapatkan informasi tersebutmaka harus disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian;Bahwa apabila ada informasi rahasia yang harus dilindungi maka bisadikecualikan dan kalau rekening pemerintah kota semua tahu;Bahwa apabila tanpa ijin dari kedua pihak yang membuat perjanjian makabisa diangap melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Ir. Fakih Husnan, MT
2.Ir. Fakih Husnan, MM., MT
Tergugat:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
431 — 283
  • Oleh karenaTergugat telah bertindak tidak adil, maka sudah seharusnya ObjekGugatan yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT4. Asas Larangan Bertindak SewenangwenangAsas larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan Ssewenangwenang.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
95 — 53
  • Dan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan harus terpenuhi ketentuanPasal ...10Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17), sedangkan Para Penggugat selama menjadiperangkat desa Cempi Jaya, Kecamatn Huu, Kabupaten Dompu, tidak pernah melakukanperbuatan yang menyimpang/melangar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, terlebih ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 17
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 18-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 13 Februari 2014 — ROSAD bin BUSTAN vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
181 — 133
  • benama ALI bin Muhamad yaitu masyarakat,melaporkan peristiwa diduga, melakukan halhal yang menurunkan harkat martabat Polri,menyalahgunakan wewenang dan menyalah gunakan barang, uang atau surat berhargamilik dinas (SENPI) sehubungan dengan pasal 5 huruf (a), pasal 6 huruf (q), (t) danmelanggar kode etik dan profesi Polri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, melanggarpasal 5 huruf (a) pasal 10 ayat (1), dengan melanggar implementasi prisip dan standar HakAsasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas, melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-01-2007 — Putus : 29-11-2007 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1418/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Nopember 2007 —
616 — 457
  • berbeda baikklasifikasi perbuatan maupun ketentuan perundangundangan yang dilanggarnya, oleh karena itupelanggaran dalam tindak pidana terorisme pada pasal 15 jo pasal 7 Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No. tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UndangUndang No.15 tahun 2003 merupakan cakupan atau meliputi, mencerminkan terbuktinya pula pasalpasallain dari UndangUndang yang dilanggar, namun UndangUndang perbuatan tindak pidanaJDterorisme mempunyai makna pengertian bukan hanya sekedar melangar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Skb
Tanggal 15 Agustus 2016 — ANDRY KRISDIAN ADIWIJAYA bin DJENDI ADIWIJAYA
64 — 7
  • perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbuktisehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi PPJB itu diajukan sebagai bukti di persidangandan anehnya dipertimbangkan oleh Hakim, bukankah hal inimerupakan perbuatan melangar hukum, karena telahmempertimbangkan bukti fiktif?Mengapa Hakim Banding ikut menyatakan hal itu sudah tepatdan benar?
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 68/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 September 2020 — Pembanding/Penggugat : SUBADI
Terbanding/Tergugat I : PT. ARRTU PLANTATION
Terbanding/Tergugat II : MUHAIMIN alias MUHAI
Terbanding/Turut Tergugat : Cq. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Ketapang
133 — 224
  • Bahwa PENGGUGAT mendalilkangugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sedangkandalam fundamentum petendi PENGGUGAT tidak mampumenjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yang telahdilakukan TERGUGAT I, yang melanggar hukum, melangar hak subjektifPENGGUGAT, yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaanyang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yang menimbulkan kerugiankepada PENGGUGAT sehingga didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaisuatu
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ktb
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT INDONESIA BULK TERMINAL
Tergugat:
1.H. Anwar alias Haji Nuar
2.Suhardi
3.Syahrani
4.Syamsul Bahri
5.Hendry
6.Muhammad Juhaini Ikhsan
7.Suriansyah
8.Jaliansyah
9.Yusran
10.M. Syarif
11.Wardiansyah
117 — 18
  • Ketentuanketentuan mengenai penyelesaian yangdiadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerahsebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuatancaman pidana dengan hukuman kurungan selamlamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp5000. terhadap siapa yang melangar atau tidakmemenuhinyab. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum1.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Blb
- H. EMAN SULAEMAN, ( penggugat ) - 1. Hj. HASANAH ( tERGUGAT I ) - 2. AJEB ISKANDAAR ( TERGUGAT II) -3. JAYA, ( TERGUGAT III ) - 4. ASEP ( TERGUGAT IV ) - 5. CAMAT/PPAT KECAMATAN CIHAMPELAS (dahulu Kecamatan Cililin), ( TERGUGAT V ) -. 6. KEPALA DESA TANJUNG JAYA, ( TERGUGAT VI ) - 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, ( TURUT TERGUGAT I ) - 2. BANGUN, SH, ( TURUT TERGUGAT II ) - 3. CECEP HADIYAT ( TURUT TERGUGAT III ) - 4. EUIS SAMSIAH, ( TURUT TERGUGAT IV ) - 5. IMAS SOPIAH, ( TURUT TERGUGAT V )
38 — 7
  • tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
65 — 7
  • Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 207/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — DAROJI bin IMAN REJO
62 — 6
  • terdakwa juga menyangkal bahwa dia tidak ikut bersamasama dan dengantenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Krani dan Kailani tersebut ;Menimbang, bahwa tidak dicantumkan pasal 170 ayat (1) KUHP oleh PenuntutUmum yang memuat unsurunsur perbuatan material, Penuntut Umum telahmenguraikan dalam surat dakwaannya dengan terang terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan meninggalnya orangtersebut, namun dalam pasal yang dicantumkan oleh Penuntut Umum melangar