HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. PaniteraHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Padt.SusPHI/2018Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr.

., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakimAnggota sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Agustina Dyah Prasetyaningsih,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa tidakmemiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.KG 90433 TS/ATS 006dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.

,masingmasing sebagai Hakim Adhoc, putusan madalam sidang yangHakim Ketua MajelLEONARD SIMAPada Pengadilan NMenolak gug21 ha ratus enam ribu rupiah) ;ratan Penggugat untuk selain dan selebihnya;hn seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;radilan Negeri Manokwari, pada hari SENIN tanggal 08 DESEWALLY, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.

AKHMAD (terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 DESEMBEis tersebut dengan didampingi HakimHakim Adhoc tersebut,RMATA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungpgeri Manokwari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pe Kuasa Hukum Tergugat ;Hakim Hakim Adhoc Hakim Ketua MajelisTtd TtdH. AKHMAD GUNAWAN, SE., SH.

KG 93466 TS/ATS 005dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.wonnoon Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 103 ayat (1) UURINo. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1ranma Bahwa ia terdakwa VAN THANH SON selaku Nakhoda KM. KG93466 TS/ATS 005 berbendera Negara Indonesia secara bersamasamadengan NGUYEN DUY KHANH selaku Nakhoda KM.

KG 93466 TS/ATS 005dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.See Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UURI No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah denganNomor 2/Pen.Pid.SusPrk/2015/PN Ran Hal5UURI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 103 ayat(1) UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP .0ATAUKETIGA :aan Bahwa ia terdakwa VAN THANH SON selaku Nakhoda KM.

KG93466 TS/ATS 005 dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Hasil TangkapanKapal KRI Imam Bonjol 383 yang dikeluarkan di Tarempa pada hariJumat Tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani a.n. KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Anambas melalui Kasi Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kab.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,tid. ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,ttd.Dr. Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,ttd.Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat21Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

,M.H) selengkapnya adalah sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara ini, Hakim Adhoc Anggota II( Dr.Agus Kasiyanto,S.H.

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauoranglain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Hakim Adhoc AnggotaIl ( Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.

Unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomiannegara.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Hakim Adhoc AnggotaI! ( Dr.Agus Kasiyanto,S.H.

UnsurMereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Adhoc Anggota II ( Dr..AgusKasiyanto,S.H.

(berkas perkara terpisah) dengan ketentuan apabilaUang Pengganti tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama1 (Satu) tahun;Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota Il (Dr.AgusKasiyanto,S.H.,M.H) tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umumdengan besarnya Uang Pengganti ditanggung secara tanggung renteng olehPara Terdakwa;Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota II ( Dr.AgusKasiyanto,S.H.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.ttdDr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut danJarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H. Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H.Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt.SusPHI/2018Panitera Pengganti,Ttd.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.Ttd.Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ayumi Susriani, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

., HakimHakim AdHoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd / Jono Sihono, SH., ttd / Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,ttd / Arif Soedjito, SH., MH.,Panitera Penggantittd / Rahayuningsih, SH., MH.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R11a.n.

., Hakim AdHoc PHIHal. 7 dari 6 hal. Put. No. 691K/Pdt.Sus/2010sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut danDANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak.Hakim Hakim Anggota : K e t eua,Ttd./ FAUZAN, SH., MH., Ttd./Ttd./ HORADIN SARAGIH, SH., MH., H.YULIUS, SH., MH.,Panitera PenggantiTtd./DANDY WILARSO, SH., MH.

jelas telah dirugikan kepentingannya, sehingga Gugatan quodnon telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah tepatdan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internaldalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

memberikan jawaban baik secara lisan maupunsecara tertulis;Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dariPara Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugatmalah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakanMUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

SistemKeolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanKeolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas danKewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2),Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukanpengukuhan;35.2.2 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuandari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyataTergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugasmelaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akandilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelasjelasmelanggar Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

., M.M dan PaulusRaiwaki, SE masingmasing Hakim Adhoc sebagai Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 16/Pdt.SusPHI/2020/PN Japtanggal 1 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim adhoc sebagai Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sari Fanni, S.H.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Lanjutan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan Pengadaan Oxygen FlowmeterWith Humidifier.Bahwa pada tahun anggaran 2007 terdapat Proyek Pengadaan Alat alatkedokteran Umum berupa Oxygen Central senilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan sumber dana dari Dana Otonomi KhususPenyeimbang (Dana Adhoc) untuk bidang Kesehatan sesuai DIPA DinasKesehatan dan Kesejateraan Sosial Kabupaten Banggai KepulauanNomor: 0165.0/07103.2//2007 tanggal 4 April 2007 yang kemudian direvisi menjadi Lanjutan Pekerjaan

Dodi menjelaskan bahwa sesuai instruksi dari panitia adhoc PPRS MenaraKuningan, hakhak kami hanya dapat dibayarkan setelah ada pertemuan antaraSdr. Eko Hindharto dengan pihak PPRS Menara Kuningan untuk menyelesaikanserah terima pengelolaan gedung Menara Kuningan;Menindaklanjuti pernyataan Sdr. Dodi tersebut, kami langsung berupaya untukbisa ketemu dengan pimpinan PPRS Menara Kuningan dan perwakilan daripanitia adhoc, namun tidak ada satu pun yang dapat menemui kami.

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri

oleh Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,211.

Bahwa Pemohon Kasasi sebelum mengajukan alasanalasan hukum,terlebin dahulu akan mengajukan alasanalasan Non Yuridis yang amatsangat mempengaruhi putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA Bandung sebagai berikut :a.Bahwa 2 (dua) hakim dari 3 (tiga) Majelis yang memeriksa danmemutuskan perkara ini sedang menjalani pemeriksaan oleh KomisiPemberantasan Korupsi terkait dengan perkara Hakim AdHoc yangsudah ditetapbkan sebagai tersangka yang merupakan pula anggotaMajelis dan digantikan

oleh Hakim AdHoc yang lain;.

secara tertuliskarena pemberitahuan mogok tidak sah itu sendiri dilakukan secara tertulis;Jadi sangat jelas bahwa karena Para Termohon Kasasi tidakmemberitahukan secara tertulis mengenai tidak jadinya mogok kerja tidaksah, tetapi tetap saja terjadi perlambatan kerja yang menyebabkan kerugianbagi Pemohon Kasasi;Bahwa dengan adanya Dissenting Opinion dalam PutusanNo.57/6/2011/PHVPN.BDG = Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas IA bandung yang dilakukan Hakim AdHocpengganti Hakim AdHoc