menambah informasi dalamrangka melakukan analisis terhadap suatu transaksi itutentunya PPATK berwenang melakukan.

Manakala PPATK dalam melakukan audit tersebutterdapat informasi atau transaksi yang belum diketahui olehpihak pelapor sebagaimana transaksi yang mencurigakandapat saja pada saat itu pihak penyedia jasa keuanganmelaoprkan ke PPATK.e Bahwa kewenangan membuka rekening untukmengenyampingkan kerahasiaan bank merupakankewenangan yang dimiliki PPATK.

Terkait dengan hal iniapabila ada informasi masih dalam masyarakat terjadi dugaanTindak Pidana Pencucian Uang terjadi kewenangan PPATKtersebut dapat dijalankan seoanjang untuk keperluan analisis.e Bahwa proses kerja di PPATK yaitu laporan hasil analisis yangdisampaikan oleh PPATK ke pihak penyidik, itu melalui proseskajian/analisis yang mendalam sehingga dari hasil analisistersebut dapat tercermin adanya indikasi Tindak PidanaPencucian Uang ;Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut

Adanya semangatbagaimana LHAA PPATK itu bisa dinikmati oleh berbagai lembagainstansi, sebelumnya LHAA PPATK itu hanya bisa diakses olehKepolisian. Pada akhirnya LHAA menjadi konsumsi untuk kasuskorupsi KPK, Narkotika di BNN dan kasus korupsi lainnya diKejaksaan Agung. Ada 4 instansi yang bisa menikmati LHAA PPATKtersebut.

Kemudian rekening terdakwadiserahkan kepada PPATK tanpa sepengetahuan terdakwa olehNurdin Munirdan ~ selanjutnya ditemukan 21 transaksimencurigakan ;Hal.358 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstBahwa terdakwa pernah dijemput oleh beberapa pegawai KPKdengan menggunakan mobil Innova untuk dimintai keterangan dandimintai datadata anggaran DPID, prosedur dan akan dijanjikandijadikan whistle blower.

PT SMR Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil auditdari Auditor Bank Bukopin Balikpapan sebagaimana bukti T32; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar azas penafsiranhukum yang maksudnya ketentuan hukum yang khusus mengesampingkanketentuan hukum yang umum ( Lex Specialis Derogat Legi Generalis );Y Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbanganhukum bahwa penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU harusdilakukan oleh OJK dan atas analisis PPATK

sudahberpindah tangan atau diserahkan Taiyebo kepada Pairin padatahun 1996dihadapan PPATK/Camat Damsol saksi penyerahan salah satu Penggugat(penggugat 3) tergugat mengecek informasi pada Pairin, Pairin denganitikat baik dan sukarela tanpa ada tekanan dan paksaan atau intimidasimenyerahkan objek sengketa kepada tergugat sekaligus menyerahkan fotocopy surat penyerahan dan foto copy surat ganti rugi;Bahwa sebagaimana dikatakan penggugat dalam gugatannya butir 8penguasaan tergugat atas objek sengketa

., olehPenuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka ataspersetujuan Penuntut umum, Terdawa dan Penasehat Hukun keterangandalam BAP dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa Ahli sebagai Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak Desember2012sekarang.Bahwa Sesuai Jabatan sebagai Ketua Kelompok Advokasi padaDirektorat Hukum PPATK,Tugas adalah: melaksanakan perumusan bahan rancangan

jawab:Sebagai ahli di bidang pencegahan dan pemberantasantindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditunjuk oleh Kepala PPATKadalah memberikan keterangan mengenai ketentuan mengenaipencegahan dan pemberantasan TPPU serta memberikan keteranganmengenai suatu peristiwa hukum yang disampaikan oleh penegak hukumapakah memenuhi unsurunsur tindak pidana pencucian uangsebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Bahwa tugas dan Fungsi PPATK

, berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:a.b.C.d.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap

., Kantor Kas Taman Kencana (Tergugat VI)
Terbanding/Turut Tergugat I : Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Turut Tergugat I)
Terbanding/Turut Tergugat II : Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Turut Tergugat II)

ARUM HAPSARI serta atas namaRIANDINI RESANTI ada disimpan di Bank BNI.Bahwa benar prinsip pengenalan nasabah atau Know YourCustumers (K YC) adalah merupakan peraturan yang diterbitkanBank Indonesia yang harus dilaksanakan pihak perbankan untuklebih mengenal tentang sumber pendapatan nasabah dankarakteristik nasabah.Bahwa benar berdasarkan aturan tersebut, terhadap transaksiyang bernilai Rp.500.000.000, dima ratus juta rupiah) ke atas,pihak Bank yang menerima atau mengelola harus melaporkankepada PPATK

Ahli berpendapat dengan demikian sudah terjadi pencucianuang.e Bahwa batas waktu untuk melaporkan hartanya ke KPK atas penerimaansesuatu adalah selama 30 hari.AHLI SUBINTORO, SH, MM, dibawah sumpah dipersidangan memberikanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa benar ahli pernah diperiksa di depan Penyidik Polri TPPU, memberikanketerangan (legal opinion berkaitan dengan Money Loundring) dalam rangkaanalisis hukum senior pada Hukum dan spekulasi PPATK yang dituangkan dalamBAP kemudian saksi membaca kembali

apa yang telah saksi terangkan dalamBAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar danmemberikan legal opinion;Bahwa benar ahli bertugas di PPATK sebagai Direktur Pengawasan KepatuhanPPATK;Bahwa benar ahli adalah sebagai Analis Hukum Senior Direktorat Hukum danRegulasi PPATK sejak bulan Januari 2007.Bahwa benar jabatan dan tugas serta tanggungjawab ahli di PPATK antara lainmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengantindak pidana pencucian uang dan memberikan

Contoh bilaseorang nasabah mempunyai penghasilan berkisar Rp.5 juta s/d Rp.10 juta, bilayang dilakukan transaksi s/d sebesar Rp.10 milyar, maka hal tersebut tidak sesuaidengan profile dan karakteristik nasabah yang bersangkutan.Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 13 UU No.15 tahun 2002 tentangtindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun2003 telah diatur tentang kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkankepada PPATK setiap terjadinya transaksi keuangan yang

Maksudnya adalah intelijennegara yang bersangkutan setelah memperoleh adanya info transaksi yangmencurigakan, lalu melaporkan kepada PPATK.

Pada halaman 181 Alinea Ketiga Putusannya, Judex Factiemempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang dari Keterangan Ahli dari PPATK yang diajukandipersidangan yang dimaksud dengan .: .......... sehinggaunsur ini dinyatakan telah terpenuhi.Ahli dari PPATK MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H., yangdiajukan di persidangan tidak ada menerangkan sumber danadari hasil kejahatan.

(1:00:44 1:01:42)ya, benarbukan ada hasil analisis PPATK?tidak tahu(keterangan : PH = Penasihat Hukum, Ahli : Ahli PPATK, H =Hakim)Selebihnya pendapat Ahli dari PPATK MUHAMMAD NOVIAN,S.H., M.H.tidak didukung denganhasil analisis maupundokumen yang memadai, hanya didasari pada penjelasanpenyidik.

Dan Ahli bukan pejabat PPATK yang biasa menerimaLaporan ataupun melakukan Analisis Transaksi Keuangan YangMencurigakan.Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya unsur atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinyaberasal dari kejahatan dinyatakan tidak terbukti.Vill.

nomornomor para Terdakwa diambil dari HP milik Hendradan Muhammad Yusuf; Bahwa pembuatan BAP mengalir dari pengakuan Para Terdakwa sendiri;Bahwa hasil percakapan atau translate dari para Terdakwa tidak adanamun SMS ada dari Iskandar ke Hendra;Bahwa Pengakuan David transaksi tanggal 26 April 2018 sebanyak 1kilogram sabu senilai 700.000.000, (tujuh ratus juta) dijual dan Jasmadi;Bahwa aliran dana Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) didapat dari PPATK

Iwan dan Terdakwa Davidberhasil bertransaksi sabu sebanyak i1(satu) kilogram senilai Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) yang dijual oleh Jasmadi danberdasarkan pengakuan Terdakwa David Haryono uang tersebut diberikankepada petugas lapas secara cash;Bahwa juga ada transfer uang 90.000.000 melalui EBanking dari rekeningNurhandiju kepada Rekening SaksiKok Hab bin Yo Kian Seng dan alirandana Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) didapat dari PPATK

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim;10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2000 s/d 2005;11. Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;12. Asli Berita Acara Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan No: B.A.01/CCC/VII/2005.13.

Hamid.Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hakGarap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

Hamid;Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim;Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

Hamid;Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hakGarap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim;Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim;10.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

Pilar Perdana Mulyadi hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) KadarWinarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimana dalamakta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj. Yuyun Ningrumberkedudukan sebagai Direktur dan saksi H.

PPM) di hadapan Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj.Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. EndangHidayat bertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnya CV.PPM bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjaminseluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.

PPM) di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12.Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj. YuyunNingrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayatbertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnya CV. PPM111bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjamin seluruhfasilitas kredit yang diberikan oleh PT.

Mestika Sawit Inti Jaya (Termohon Pailit) kepada Pemohon Pailitl danPemohon PailitIl;Bahwa selain itu berdasarkan Catatan PPATK tentang Mutasi RekeningNo. 010570029000768 a/n Wijayanto Periode 26 November 2008 s/d 8Desember 2009 (Bukti PK 6) terlinat bahwa keuangan PT.

Penyimpan dan simpanannya makayang tahu Nomor rekening simpanan dan Nomor kartu kreditPenggugat sebelum adanya peristiwa hukum atas perbuatanmelawan hukum tersebut hanyalah Tergugat (Bank Mandiri Tbk)maka pihak Bank dalam perkara aquo telah terjadi PembocoranRahasia/ Keterangan Nasabah dan simpanan nasabah kepadaTergugat Il sebagai pihak yang tidak berwenang, karena yangberwenang untuk mengetahui informasi nasabah Bank yangdibenarkan Undang Undang adalah terhadap Bank lain, BankIndonesia Petugas Pajak, PPATK

Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya, Penyedia Alat MusikKantor, Penyedia Mobiler, Penyediaan Mobil Dinas, dll ;Bahwa Penggugat sebagai pemenang tender Pengadaan Pakaian Dinas danBahwa Penggugat sebagai Penjahit Pakaian Dinas dan Atribut tersebut ;Bahwa wewenang untuk melakukan Pengukuran Pakaian Dinas ada padaKontraktor ; ===Bahwa Penggugat selaku Kontraktor mulai bekerja pada bulan Juli 2008 ;Bahwa proses Pembuatan Pakaian Dinas masuk dalam Kewenangan PejabatPembuat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

Perintah untukmelakukan Pemantauan Kerja ;Bahwa saksi melihat langsung penyerahan Pakaian Dinas yang sudah jadi olehPenggugat ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tentang waktu atau kapan penyerahan Pakaian Dinas tersebut, saksi sudahlupa. 5 === == = 2 oo nn nnn on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn oon nn nnnBahwa banyaknya Pakaian Dinas yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepadaPemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah 4.954 (empat ribu sembilan ratusima puluh empat) buah ;Bahwa saksi tahu dari PPATK

., L.L.M, dipersidangan dibawah sumpahmemberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, ahli sekarang sebagai Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum,PPATK sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penunjukanahli dalam perkara Yasin Yusuf Pgl Yusuf, Mas Ud Pg Ot dan Suzila PglZila ;Bahwa berdasakan Pasal 39 Undangundang Tindak Pidana PencucianUang No. 8 tahun 2010, PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang

menyuruh Mas Ud untuk mengurussertifikat tanah, kemudian ada mengintegrasikan yaitu pembelian assetproperty tanah dan bangunan, dan pembelian kendaraan, sedangkanuntuk Suzila Pgl Zila, ada memiliki rekening yang dipergunakan YasinYusuf untuk transaksi pembayaran narkoba, yang terindikasi adanyatindak pidana pencucian uang ;Bahwa, apabila bank menganalisis transaksi tersebut ada indikator dari sipelaku, tetapi bank masih melihat bahwa transaksi tersebut masih wajar,sehingga tidak ada laporan ke PPATK

Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksiyang terjadi antara pihak Pelawan dengan konsumennya tersebutsepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK.

Dengan demikian maka Pelawan selaluperusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajib untukmenyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksi keuanganyang mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan olehPelawan dengan REZA FAUZAN tersebut jelaslah transaksi tersebuttermasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan sesuaidengan Pasal 1 angka5 UU Pencucian Uang;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelaporwajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna

., M.H, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian; Bahwa Ahli bekerja di PPATK Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa sesuai surat dari BARESKRIM yang ditujukan kepada Kepala PPATKNomor : B/1191/VIII/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Agustus 2015 perihalpenunjukan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang dan surat penunjukkan ahli dariKepala PPATK Nomor : S161/1.02.3/PPATK/09/15 tanggal 1 September 2015,maka Ahli bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uangsehubungan dengan adanyadugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana penipuan, yangdilakukan

., LLM dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATKmempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang ; Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang adalah sebagai berikut :Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt.

Utra9 5 @pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).Bahwa dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara Aktif atau secara Pasif .a.

Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon PeninjauanKembali diperoleh dari Pusat Pelaporan Dan Analisa TransaksiKeuangan (PPATK)2.

422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembanguan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
28. 1 (satu) bundle fotokopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. 1 (satu)bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPATK

Triumph Engineering Consultant;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPATK Tanggal 7 September 2017 CV.

., LLM , dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Jabatan Ahli adalah pencegahan dibidang tindak pidana pencucian uangdengan tugas memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum danmenjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan asistensi dan sosialisasidibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ; Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahlidibidang tindak pidana pencucian uang ; Ahli menjelaskan tugas dari PPATK adalah mencegah dan

memberantastindak pidana pencucian uang ( pasal 39 UU,No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU)dan fungsi PPATK ( Pasal 40 UU.No.8 Tahun 2010 tentang TPPU) adalahPencegahan dan pemberantasan TPPU, pengelolaan data dan informasi,Hal 22 dari55 halaman Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2015/PN DpsPengawasan teradap kepatuhan pihak pelapor dan Analisis atau pemeriksaanlaporan dan informasi transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU (pasal 2ayat 1 TPPU) ; Bahwa yang termasuk Tindak Pidana Pencucian uang adalah harus ada