Ditemukan 673 data
233 — 173
No.682/Pdt/2018/PT.DKI. 16.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudesnsi Putusan Mahkamah AgungNo. 1038/K/Sip/1972 yang berbunyi Terhadap perkara yang telahdiputus oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatanpasti tidak mungkin diadakan keputusan perdamaian.16.5.
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 25
Oleh karena itu, TindakanPutusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 14Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
BUDI SETIAWAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 25
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
BURHAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 28
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
HURMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 25
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4 Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang
46 — 22
Sebidang tanah hak milik yang tersebut dalamsertifikat Hak Milik nomor 1462 terdaftar atas nama Xxxxx, SHdan 2 unit bangunan umah toko diatasnya, terletak di JalanPerdana nomor 57 dan 59, Kelurahan Kesawan, KecamatanMedan Petisah, Kota Medan;16.4.
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
206 — 132
(yangsemula Turut Tergugat VI dalam pututan PN JakartaSelatan) dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta TimurHalaman 16 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 106/G/2019/PTUNJKT(yang semula Turut Tergugat VII dalam putusan PN JakartaSelatan) untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;16.4.
43 — 25
Domisili Terlampin;16.4. Sakir Paji Bin Sadik Paji, Lakilaki (Surat Domisili Terlampin;16.5. Nursin Paji Binti Sadik Paji, Perempuan (Surat DomisiliTerlampin;17. Bahwa Almarhum Kiguru Paparang telah meninggal dunia diDesa Pandanga sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 422.5/58/2017,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandanga tanggal 10 April 2017, danmeninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (terlampin;Hal. 14 dari 50 Pen. No. 10/Pdt.P/2017/PA.MORTB18.
50 — 30
., M.M. dariAnggota Dewan Pengawas LPDBKUMKM.16.4.
80 — 32
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural, berikut lampirannya dan berita acara serahterima jabatan yang bersangkutan (BUKTI P6);16.4. Pada tanggal 25 Maret 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr.Irwan Prayitno, Psi., M.Sc) melakukan Penggantian Pejabat pada BadanDiklat Sumatera Barat (BUKTI P7);16.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah lalai dan keliru dalamkajian laporannya, karena tidak memperhatikan keterangan Terlapor(Prof. Dr.
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Dr. Med. Hardi Susanto, Sp.OG
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Dr. DIANI NAZMA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Kedoya Adyaraya
288 — 183
Oleh karena itu putut untuk ditolak.16.4.
80 — 31
Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, olehkarenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Jual BeliLemari Barang) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan padaobyek sengketa angka 16.4.
112 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Transfer ke DK Daewon Kitchen (Korea) sebesarRp163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus riburupiah);16.3.Pembayaran beras untuk Restoran A Mi Rang sebesarRp18.428.840,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh delapanribu delapan ratus empat puluh rupiah);16.4.Pembayaran ikan untuk Restoran A Mi Rang sebesarRp3.526.400,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratusrupiah);Bahwa oleh karena adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Para Tergugatuntuk mengelabui Penggugat
87 — 49
ISTIQOQMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKURmeninggal ketika masih kanakkanak;Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm)meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masingmasingsebagai beikut:17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)17.2.UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (AnakKandung/Tergugat II);17.3.
ISTIQOMAH SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.4. YUSNAR SYUKUR Bin ABDUL SYUKUR (Anak Kandung);16.5. MINARNI SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (Anak Kandung)Dari kelima anak tersebut NINGRUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKURmeninggal ketika masih kanakkanak;17. Bahwa pada tahun 1983, ABDUL SYUKUR Bin H. ABDULLAH (Alm)meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masingmasingsebagai beikut:17.1. HABIBAH ABDUL SYUKUR (isteri)17.2. UMI KALSUM SYUKUR Binti ABDUL SYUKUR (AnakKandung/Tergugat II);17.3.
180 — 155
Tanah dan bangunan berserta turutannya yang terletak di JalanMenteng Raya No.74 Menteng Jakarta Pusat, milik TergugatKesatu.16.2.Sahamsaham milik PT KARSA TUNGGAL EKAMANDIRI /Tergugat Kedua.16.3.Sahamsaham milik PT NUSANTARA JAGAT SENTOSA/Tergugat Ketiga.16.4. Boedel waris Alm.
lalai melaksanakan Putusan ialah Tergugat dan Tergugat Il.Dengan demikian, oleh karena tuntutan uang paksa (dwangsom) yangdiajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, makaTergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksaperkara a quo untuk menolak Gugatan yang diaiukan oleh ParaPenggugat atausetidaktidaknyamenyatakan Gugatan tidak dapatditerima.Permohonan Sita Jaminan Tidak Beralasan Menurut HukumBahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padabutir 16.4
474 — 579
.: Sangat terlihat Majelis Arbiter yang sangat berat sebelah yang hanyamempertimbangkan perbuatan TERGUGAT in cassuPerkara PerkaraNo.042 pada BAKTI tanpamempertimbangkanpenjelasan dariTERMOHON dalam fakta dan acara proses perkara tersebut.Bahwa pada point 16.4 Tentang BERKENAAN DENGAN PERBUATANMELAWAN HUKUM, khususnya pada huruf e (1) yang mana dalampertimbangannya Menimbang faktapersidangan tidak adanya bantahan terhadap telah dibuatnya Perjanjian Pemberian Amanat untuk Transaksi Kontrak Derivatif
dalam Sistem Perdagangan Alternatif tanggal 28 Juli 2016anatar PARA PIHAK, dan tidak adanya tuntutan dari TERGUGAT ataskeabsahan perjanjian tersebut, maka dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah bagi PARA PIHAK, hal ini sangat tidak logis dan memutar balikanfaktapersidangan karena dalam Putusan Perkara Arbitrasesendiri oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan No.Reg.042/BAKTIARB/03.2018 (Perkara 042) pada tanggal 21 Desember2018 dalam point 16.4 tentang BERKENAAN DENGAN
18 — 11
TERGUGAT IV (anak);16.4. TERGUGAT II (anak).16.5. PENGGUGAT (anak).16.6. Ir. Andi Bima Putra bin Drs. Massafaila (anak), meninggal duniatanggal 5 September 2010;16.7. PENGGUGAT II (anak).Halaman 7 dari 5517.18.20.21.22.16.8. TERGUGAT (anak).16.9. PENGGUGAT Ill (anak).Bahwa harta yang ditinggalkan sebagai warisan almahum ALMARHUMadalah :17.1.
SUWANDI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 27
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
MUFLIHUN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 25
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Vinod Kumar Chandra Kumar
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : PT Vink Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : PT Magna Praxis Indonesia,
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : Fitriola Nadiah
Terbanding/Pembanding/Tergugat V : Gadis Aditya Siregar
Terbanding/Pembanding/Tergugat VI : Imran Karim Bachtiar S
Terbanding/Pembanding/Tergugat VII : Denny Tanuwijaya
Terbanding/Pembanding/Tergugat VIII : Jessica Budiwarman
820 — 605
Wajid patuh menaati peraturan perundangundangan (statutoryduty), di mana anggota direksi dalam melaksanakan pengurusanperusahaan wajib menaati hukum yang berlaku, termasuk peraturanperundangundangan dan anggaran dasar perusahaan;16.4.